Connect with us

Ekonomi Makro

Aset Perbankan Syariah Tumbuh 7,10 Persen, Produk Syariah Semakin Diminati

Published

on

KENDARI, bursabisnis.id – Aset perbankan syariah di Sulawesi Tenggara (Sultra) sepanjang tahun 2019 tumbuh di angka 7,10 persen menjadi Rp1,54 Triliun. Pertumbuhan aset tersebut ditopang oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 12,60 persen menjadi Rp1,07 Triliun dan pembiayaan yang tumbuh sebesar 12.89 persen menjadi Rp1,2 Triliun.

Secara tahunan (yoy), capaian pada November 2019 mencatat pertumbuhan yang lebih pesat, aset perbankan syariah tumbuh mencapai 10 persen (yoy), yang ditopang oleh pertumbuhan DPK sebesar 18,03 persen, sedangkan pembiayaannya tumbuh 13,09 persen.

Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Sultra, Surya Alamsyah menyebutkan, bahwa untuk DPK secara tahunan, penyumbang pertumbuhan tertinggi adalah giro yakni sebesar 39.95 persen, dan 61,27 persen untuk tahun berjalan. Pertumbuhan giro perbankan syariah lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional yang secara tahunan sebesar 21,1 persen.

“Hal ini menunjukan bahwa pelaku usaha di Sultra semakin berminat untuk berhijrah ke syariah sekaligus memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan perbankan syariah, yang semakin inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha,” ujar Surya, saat ditemui jurnalis Bursabisnis.id di Kantor BI Sultra, Jumat 27 Desember 2019.

Dia mengatakan, bahwa secara umum antusiasme masyarakat bumi anoa untuk memanfaatkan produk perbankan syariah semakin besar. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, yakni semakin banyak masyarakat muslim yang ingin berhijrah dan menerapkan halal life style. Dari segi pembiayaan, pelaku usaha cenderung suka dengan skema bagi hasil yang diterapkan perbankan syariah, karena ada kepastian usaha, sehingga pelaku usaha lebih maksimal untuk mengelola pembiayaan yang diterima dari bank.

Hal lainnya yang juga menjadi pemicu meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap layanan perbankan syariah adalah semakin menariknya dan bervariasinya produk yang ditawarkan. BI juga mendorong perbankan syariah untuk aktif menerapkan pembayaran digital, digital banking, dan sejenisnya kepada konsumennya. Ini akan mendekatkan masyarakat dengan perbankan tanpa harus datang ke bank.

Kendati demikian, Ia mengakui, pertumbuhan yang besar belum cukup mendongkrak pangsa perbankan syariah yang masih berada dikisaran 4-5 persen, dibandingkan pangsa perbankan secara keseluruhan di Sultra.

Sedangkan dari sisi tingkat kredit bermasaalah alias kredit macet cenderung menurun, dari 4,26 persen pada periode 2018 turun menjadi 3,96 persen di periode 2019.

“Penyaluran pembiayaan yang meningkat dan kemampuan perbankan syariah untuk menekan kredit macet mengindikasikan suatu pengelolaan pembiayaan yang cukup baik, yang dilakukan perbankan syariah di Sultra,” jelasnya.

Hal ini pun merupakan dampak positif dari upaya perbankan syariah untuk semakin mengenalkan pengelolaan keuangan itu kepada pelaku usaha.

Umumnya, para pengusaha cukup tahu bagaimana pengelolaan keuangan tersebut, hanya saja penerapannya yang belum disiplin. Olehnya itu, BI Sultra turut mendorong hal itu dan secara berkala melakukan penguatan kelembagaan (termasuk sosialisasi aplikasi keuangan) kepada pelaku UMKM di Sultra.

Liputan: Ikas Cunge

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi Makro

Ekonomi Sultra Tumbuh 4,21 Persen Pada Semester Satu

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Di hadapan sidang Paripurna DPRD dengan Penjelasan Gubernur atas Rancangan Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun Anggaran 2021, Gubernur Sultra Ali Mazi memaparkan kondisi perekonomian dalam semester pertama.

“Sebelum saya menyampaikan pokok-pokok rancangan perubahan kebijakan umum APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2021, perkenankan saya, mengemukakan secara singkat, beberapa pencapaian pembangunan daerah sampai dengan semester kedua tahun 2021, yang dilihat dari sisi pencapaian indikator makro ekonomi,” kata Ali Mazi pada Selasa, 21 September 2021 sebagaimana dilansir dari laman sultraprov.go.id.

Dijelaskan, kondisi perekonomian Sultra sampai dengan semester pertama tahun 2021 tumbuh sebesar 4,21 persen dibanding semester pertama tahun 2020.

Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Pengadaan listrik dan gas merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 16,75 persen.

Diikuti jasa keuangan sebesar 11,36 persen, industri pengolahan sebesar 10,95 persen, dan penyediaan makan minum sebesar 10,49 persen. Sementara lapangan usaha lainnya tumbuh positif di bawah 10 persen.

“Diharapkan pada semester kedua tahun ini, perekonomian Sultra semakin tumbuh seiring dengan membaiknya perekonomian nasional dan global,” tambah Ali Mazi.

Sementara itu, tekanan inflasi Sultra di sepanjang tahun 2021 diperkirakan sekitar 3-4 persen, dan berada pada sasaran inflasi nasional yaitu sebesar tiga persen.

Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas dan daya beli masyarakat seiring recovery perekonomian domestik.

Penerapan PPKM Mikro diakui menghambat peningkatan yang lebih tinggi dari aktivitas masyarakat, namun pemerintah daerah bersama Bank Indonesia berupaya mengendalikan inflasi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Selama Triwulan II, pengendalian difokuskan pada upaya menjaga kestabilan harga melalui berbagai kegiatan yang menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas tertentu.

Tingkat pengangguran Sultra mengalami penurunan dari 4,58 persen pada semester kedua tahun 2020 menjadi 4,22 persen pada semester pertama tahun 2021.

Selain itu, dampak pandemi Covid-19 berangsur dapat diatasi. Jumlah pengangguran akibat pandemi menjadi berkurang sebesar 13,42 persen dari jumlah pengangguran akibat pandemi sebesar 10,7 ribu orang.

Pada aspek lain, tingkat kemiskinan sedikit mengalami perbaikan yaitu sebesar 11,66 persen dibanding tahun 2020 sebesar 11,69 persen. Namun, tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 0,390 poin jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,388 poin.

“Diharapkan pada semester kedua tahun 2021 tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat semakin rendah,” ujar politisi Nasdem ini.

 

Laporan : Leesya

Continue Reading

PERTAMBANGAN

PT. AKP Sebut PT. AKM Lakukan Penyesatan Opini, Ajak Masyarakat Melihat Duduk Persoalan Secara Objektif

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id — PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) melalui Kuasa Hukumnya, Prisky Riuzo Situru SH, mengingatkan PT. Adhi Kartiko Mandiri (AKM) dan seluruh pihak yang terkait berhenti melakukan penyesatan opini kepada publik.

Seperti diketahui, dalam beberapa minggu terakhir telah terjadi aksi-aksi pemblokiran di wilayah operasi tambang milik PT. AKP oleh beberapa oknum masyarakat.

Puncaknya, sejak tanggal 29 Agustus 2021 hingga hari ini, sejumlah masyarakat melakukan kegiatan pemalangan dan menghentikan semua kendaraan operasional PT. AKP dan kontraktor. Bahkan, oknum masyarakat yang melakukan aksi ini juga membawa senjata tajam (Sajam).

“Sungguh disayangkan, pihak AKM terus melakukan penyesatan opini tanpa didasari fakta hukum yang objektif. Negara ini adalah negara hukum. Negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme seperti ini. Sebagai masyarakat yang beradab, segala masalah harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan melalui aksi premanisme,” tegas kuasa hukum PT. AKP, Senin (30/8/2021).

PT. AKP menyayangkan narasi yang dibangun oleh PT. AKM, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378K/Pid/2021 seolah berimplikasi pada batalnya IUP PT. AKP di wilayah produksi tersebut. Padahal, sesungguhnya putusan tersebut merupakan putusan pidana penipuan, dimana terdakwanya adalah individu bukan korporasi. Amar putusannya tidak memerintahkan adanya perubahan status IUP PT. AKP.

Terkait tuduhan bahwa lambatnya eksekusi putusan tersebut diakibatkan adanya intervensi hukum, jelas merupakan pembohongan publik. Sebab, hingga saat ini salinan putusan tersebut belum diterima oleh seluruh pihak, bahkan PT. AKP sendiri.

Prisky Riuzo Situru menjelaskan, pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), eksekusi putusan MA tersebut dilakukan setelah mendapat salinan putusan.

“Secara korporasi, PT. AKP berkomitmen menghargai segala putusan hukum yang ada. Tetapi hingga saat ini kami belum menerima salinan putusan tersebut. Apalagi putusan itu merupakan putusan pidana umum yang tidak memiliki sangkut pautnya terhadap status IUP PT. AKP. Jadi saya tegaskan, PT. AKP merupakan pihak yang sah secara hukum melakukan produksi di wilayah OP IUP tersebut,” ungkapnya.

Dia juga menjelaskan, bahwa berdasarkan UU nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Batu Bara, segala keputusan terkait IUP sepenuhnya merupakan ranah pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian ESDM.

Selain itu, pada Pasal 119 UU tersebut ditegaskan, bahwa syarat sebuah IUP yang dapat dicabut oleh menteri, jika pemegang IUP melakukan tindak pidana pertambangan, bukan tindak pidana umum.

“Kami berharap para pihak dapat membaca segala peraturan perundang-undangan secara objektif. Narasi batalnya IUP PT. AKP akibat putusan MA tersebut adalah upaya penyesatan fakta hukum. Sebab jelas putusan pidana itu bukan merupakan pidana pertambangan. Ditambah lagi yang menjadi terdakwa dalam putusan tersebut adalah individu bukan korporasi, ” tegasnya.

PT. AKP juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Sultra, khususnya Kapolda Irjen Pol Yan Sultra yang telah melakukan penegakan hukum secara objektif dan profesional. PT. AKP juga menepis tuduhan bahwa adanya “bekingan” dari pihak Polda dalam menjaga wilayah IUP perusahaan tambang tersebut.

“Kami tentu mendukung langkah-langkah Polda untuk terus melakukan langkah-langkah hukum yang objektif dan profesional. Kami yakin Polda akan terus berpihak kepada kebenaran formil dan materil. Apresiasi setinggi-tingginya untuk jajaran Polda Sultra,” pungkasnya.

 

 

Liputan : Azka

Continue Reading

Ekonomi Makro

Ini Dampak PPKM Darurat Diperpanjang

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Sejumlah pengusaha dari berbagai industri kompak mengatakan jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kembali diperpanjang maka akan terjadi lebih banyak PHK dan karyawan dirumahkan tanpa upah (unpaid leave).

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Eddy Suyanto menuturkan skenario terburuk jika PPKM darurat kembali diperpanjang hingga Agustus 2021, maka sebanyak 20 ribu pekerja terancam dirumahkan tanpa gaji. Kondisi ini serupa pada implementasi PSBB awal 2020 lalu karena kapasitas produksi turun menjadi hanya 30 persen.

“Jika PPKM masih lanjut di Agustus, diperpanjang kami yakin ini akan kembali ke skenario terjelek tahun lalu, dimana saat itu PSBB ketat awal 2020 kapasitas drop hingga 30 persen. Ada perumahan sebanyak 20 ribu karyawan dari total 150 ribu karyawan, nah ini akan terjadi lagi, tidak bisa kami hindari,” ujarnya dalam diskusi Pengenaan Pelarangan Beroperasi Bagi

Sektor Industri Manufaktur selama penerapan PPKM Mikro Darurat, Rabu (21/7/2021) sebagaimana dilansir dari laman CNNIndonesia.com.

Sebetulnya, kata dia, kapasitas produksi pada industri keramik membaik ke level 75 persen pada semester I 2021. Namun, saat PPKM darurat mereka mengalami hambatan distribusi sehingga terjadi penumpukan stok.

“Hal ini tentu terjadi penumpukan stok di industri keramik dan berakibat pada cash flow, sehingga kami sudah banyak dapatkan masukan dari teman-teman bahwa mulai Agustus mereka mulai melakukan offline,” imbuhnya.

Karenanya, Asaki mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan diskon listrik melalui sebesar 30 persen untuk pemakaian di luar waktu beban puncak guna meringankan pengusaha keramik.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa memprediksi jika PPKM darurat kembali diperpanjang maka banyak karyawan kontrak di industri tekstil yang diputus kontraknya. Karenanya, ia berharap PPKM darurat tidak dilanjutkan sehingga roda ekonomi bisa kembali berjalan.

“Kalau dari asosiasi tekstil, kalau sampai PPKM ini diperpanjang ini dampaknya sangat berat sekali, pasti efeknya karyawan kontrak ini mau tidak mau dengan berat hati pasti perusahaan akan kurangi atau putus karyawan kontrak dulu, itu pasti,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menambahkan sebagian besar pekerja di pusat perbelanjaan atau mal sudah dirumahkan saat ini karena mal tutup selama PPKM darurat. Meski dirumahkan, pekerja tetap menerima gaji baik sebagian maupun penuh bergantung kemampuan perusahaan.

Apabila PPKM darurat kembali berlanjut dan mal belum buka, maka PHK tidak bisa dihindari.

“Opsi terakhir adalah PHK, tahapan-tahapan ini bergantung seberapa lama PPKM darurat berlangsung. Kami berharap opsi terakhir PHK tidak terjadi,” katanya.

Oleh sebab itu, agar tidak terjadi PHK ia meminta agar pemerintah memberikan subsidi gaji 50 persen kepada pekerja mal melalui BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, ia mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan keringanan pajak, retribusi, listrik, hingga biaya sewa.

Sebelumnya, ia pernah menuturkan 84 ribu pekerja mal terancam mengalami PHK apabila PPKM darurat diperpanjang. “Jumlah karyawan pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia ada sekitar 280 ribu orang, tidak termasuk karyawan penyewa atau tenant. Potensi yang dirumahkan atau terkena PHK sekitar 30 persen,” terangnya kepada CNNIndonesia.com belum lama ini.

Laporan : Leesya

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.