Ekonomi Makro
Aset Perbankan Syariah Tumbuh 7,10 Persen, Produk Syariah Semakin Diminati
KENDARI, bursabisnis.id – Aset perbankan syariah di Sulawesi Tenggara (Sultra) sepanjang tahun 2019 tumbuh di angka 7,10 persen menjadi Rp1,54 Triliun. Pertumbuhan aset tersebut ditopang oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 12,60 persen menjadi Rp1,07 Triliun dan pembiayaan yang tumbuh sebesar 12.89 persen menjadi Rp1,2 Triliun.
Secara tahunan (yoy), capaian pada November 2019 mencatat pertumbuhan yang lebih pesat, aset perbankan syariah tumbuh mencapai 10 persen (yoy), yang ditopang oleh pertumbuhan DPK sebesar 18,03 persen, sedangkan pembiayaannya tumbuh 13,09 persen.
Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Sultra, Surya Alamsyah menyebutkan, bahwa untuk DPK secara tahunan, penyumbang pertumbuhan tertinggi adalah giro yakni sebesar 39.95 persen, dan 61,27 persen untuk tahun berjalan. Pertumbuhan giro perbankan syariah lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional yang secara tahunan sebesar 21,1 persen.
“Hal ini menunjukan bahwa pelaku usaha di Sultra semakin berminat untuk berhijrah ke syariah sekaligus memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan perbankan syariah, yang semakin inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha,” ujar Surya, saat ditemui jurnalis Bursabisnis.id di Kantor BI Sultra, Jumat 27 Desember 2019.
Dia mengatakan, bahwa secara umum antusiasme masyarakat bumi anoa untuk memanfaatkan produk perbankan syariah semakin besar. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, yakni semakin banyak masyarakat muslim yang ingin berhijrah dan menerapkan halal life style. Dari segi pembiayaan, pelaku usaha cenderung suka dengan skema bagi hasil yang diterapkan perbankan syariah, karena ada kepastian usaha, sehingga pelaku usaha lebih maksimal untuk mengelola pembiayaan yang diterima dari bank.
Hal lainnya yang juga menjadi pemicu meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap layanan perbankan syariah adalah semakin menariknya dan bervariasinya produk yang ditawarkan. BI juga mendorong perbankan syariah untuk aktif menerapkan pembayaran digital, digital banking, dan sejenisnya kepada konsumennya. Ini akan mendekatkan masyarakat dengan perbankan tanpa harus datang ke bank.
Kendati demikian, Ia mengakui, pertumbuhan yang besar belum cukup mendongkrak pangsa perbankan syariah yang masih berada dikisaran 4-5 persen, dibandingkan pangsa perbankan secara keseluruhan di Sultra.
Sedangkan dari sisi tingkat kredit bermasaalah alias kredit macet cenderung menurun, dari 4,26 persen pada periode 2018 turun menjadi 3,96 persen di periode 2019.
“Penyaluran pembiayaan yang meningkat dan kemampuan perbankan syariah untuk menekan kredit macet mengindikasikan suatu pengelolaan pembiayaan yang cukup baik, yang dilakukan perbankan syariah di Sultra,” jelasnya.
Hal ini pun merupakan dampak positif dari upaya perbankan syariah untuk semakin mengenalkan pengelolaan keuangan itu kepada pelaku usaha.
Umumnya, para pengusaha cukup tahu bagaimana pengelolaan keuangan tersebut, hanya saja penerapannya yang belum disiplin. Olehnya itu, BI Sultra turut mendorong hal itu dan secara berkala melakukan penguatan kelembagaan (termasuk sosialisasi aplikasi keuangan) kepada pelaku UMKM di Sultra.
Liputan: Ikas Cunge
Ekonomi Makro
Diperkirakan 50 Ribu Orang Multi Stakeholder akan Hadiri Wordl Water Forum di Bali
BALI, Bursabisnis.id – Jelang penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan diselenggarakan pada tanggal 18-25 Mei 2024 di Bali, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi menggelar Rapat Koordinasi Persiapan di Bali.
Pertemuan ini diadakan guna melakukan konsolidasi intens antara Panitia Nasional dan Tim Pendukung, untuk memastikan acara WWF ke-10 bisa terlaksana dengan sukses, baik dalam penyelenggaraan maupun substansi.
“Forum ini akan menjadi forum yang lebih besar dari G20, untuk itu penanganannya harus betul-betul kita lihat detail.” ujar Menko Luhut selaku Ketua Panitia Nasional sebagaimana dilansir dari laman maritim.go.id pada Senin, 18 Maret 2024.
WWF 2024 menjadi event internasional terbesar dan strategis yang akan diikuti oleh sekitar 50.000 orang multi-stakeholders yang terdiri dari Kepala Negara, Parlemen, Kepala Organisasi Internasional, Menteri, Pemerintah Daerah, CEO, Pakar dan Akademisi, dan lainnya.
”Dampak perubahan iklim mulai nyata dirasakan dan berkurangnya ketersediaan air yang baik bagi manusia maupun juga alam. Semua ini merupakan parameter yang sangat penting bagi kemakmuran umat manusia, sehingga tema besar WWF ke 10 yaitu “Water for Shared Prosperity” menjadi sangat tepat agar kita memahami bahwa isu air merupakan permasalahan global yang membutuhkan solusi bersama untuk mempercepat pencapaian target SDGs,” jelasnya.
Menko Luhut menambahkan perlunya mengangkat isu sesuai arahan Bapak Presiden yaitu: konservasi air, ketersediaan air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam banjir dan kekeringan.
Menteri PUPR menyampaikan WWF ke 10 akan menghasilkan Ministerial Declaration sebagai output tertinggi yang mencakup hal-hal penting dan strategis sehingga memberikan benefit bagi keberlangsungan pemanfaatan air baik di Indonesia maupun global.
Sebagai negara yang mengusung Kerja Sama Selatan-Selatan, Indonesia akan menyelenggarakan Indonesia-Africa Forum pada bulan Agustus 2024. Dalam kaitan tersebut, akan diselenggarakan side event dan kunjungan lapangan ke industri hijau bagi delegasi Afrika.
“Melalui event WWF, Indonesia harus mendapatkan benefit ekonomi melalui investasi dan promosi pariwisata. Selain mempersiapkan hal substantif dan teknis acara inti, Kemenparekraf bersama Pemprov Bali agar mulai mempromosikan paket wisata dan mengemas acara-acara budaya yang menarik, serta mendorong UMKM agar turut serta memeriahkan perhelatan ini sehingga perputaran ekonomi juga bergulir dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujar Menko Luhut.
Sumber : maritim.go.id
Penulis : Ikas
Editor : Phoyo
Ekonomi Makro
Pencairan THR ASN, TNI, Polri, PPPK Dimulai H-10 Idul Fitri
JAKARTA, Bursabisnis.id – Pemerintah mengumumkan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 kepada para aparatur negara dan pensiunan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa.
Kebijakan yang tertuang dalam dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 ini merupakan bagian dari instrumen APBN untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional, terutama pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
“Ini adalah bagian dari pemerintah untuk menyampaikan juga terima kasih kepada para ASN, TNI, Polri, yang selama ini telah bekerja untuk terus menjalankan program-program pemerintah dan menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Saya berharap tentu dalam THR ini juga akan memberikan dorongan kepada perekonomian Indonesia,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta sebagaimana dilansir melalui laman kemenkeu.go.id pada Senin, 18 Maret 2024.
Di kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Anas menjelaskan pihak-pihak yang berhak menerima THR dan gaji ke-13 pada tahun anggaran 2024.
“Satu adalah PNS dan Calon PNS, yang kedua adalah PPPK, jadi honorer yang sudah diangkat PPPK mereka berhak menerima, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, wakil menteri, staf khusus lingkungan KL, dewan pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPRD, hakim ad hoc, pimpinan anggota dan pegawai non aparatur sipil negara LNS,” ungkap Azwar Anas.
Lebih lanjut, ia juga memaparkan sejumlah komponen yang akan diterima para aparatur negara yaitu sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum).
Selain itu, aparatur negara juga berhak menerima 100% tunjangan kinerja per bulan, atau bagi instansi Pemerintah Daerah yaitu paling banyak tunjangan kinerja daerah/tambahan penghasilan yang diterima dalam satu bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Yang berikutnya adalah untuk bagi pensiunan penerima pensiun dan penerima tunjangan pertama adalah komponennya adalah pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, kemudian juga tambahan penghasilan pensiun. Kemudian bagi guru dan dosen terdapat tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen sebesar 100%,” tambahnya.
Anggaran THR dan gaji ke-13 secara umum telah dialokasikan dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2024 melalui anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta Transfer ke Daerah (TKD).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, total keseluruhan pembayaran untuk THR pusat dan daerah akan mencapai 48,7 triliun rupiah, sementara total yang akan dibayarkan untuk gaji ke-13 pada bulan Juni yaitu sebesar 50,8 triliun rupiah,.
Pencairan THR direncanakan dimulai pada H-10 Idul Fitri dengan menyesuaikan penetapan cuti bersama oleh Pemerintah atau perkiraan tanggal 22 Maret 2024.
K/L dapat mulai mengajukan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai H-10.
Pencairan oleh KPPN dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan sebelumnya seluruh satuan kerja dapat mulai melakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR mulai tanggal 18 Maret 2024.
Pada kesempatan ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menginstruksikan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan Perkada tentang Pembayaran THR dan Gaji 13 dalam minggu ini serta memastikan agar pembayarannya dapat dilakukan mulai H-10. Apabila THR belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, THR dapat dibayarkan sesudah Hari Raya Idul Fitri.
Sementara itu, untuk gaji ke-13 yang merupakan bantuan pendidikan akan dilaksanakan mulai bulan Juni 2024 dengan komponen dan kelompok aparatur penerima yang sama dengan THR 2024. Pengaturan pelaksanaan teknis THR maupun gaji ke-13 akan diatur dengan Permenkeu untuk yang bersumber dari APBN dan dengan Perkada untuk yang bersumber dari APBD.
Sumber : kemenkeu.go.id
Penulis : Mery
Editor : Rustam
Ekonomi Makro
Menang di PTUN, Perusahaan Tambang PT GKP Kembali Berproduksi di Konawe Kepulauan
WAWONII, Bursabisnis.id – PT Gema Kreasi Perdana (GKP), perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Provinsi Sultra, kembali memulai aktivitas penambangan.
Kegiatan penambangan kembali dilakukan, setelah Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, mengabulkan dan memenangkan banding yang dilakukan PT GKP atas keputusan sidang PTUN terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada Januari 2024, menyebutkan membatalkan hasil sidang PTUN pada September 2023 lalu.
Kegiatan penambangan yang kembali dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah.
Koordinator Humas PT GKP, Marlion sangat mensyukuri kabar baik di awal tahun ini.
Dirinya optimis, bahwa dengan kembali beroperasinya PT GKP, akan kembali mendorong perputaran roda perekonomian daerah, baik di wilayah lingkar tambang maupun Wawonii secara umum.
“Kabar ini patut disyukuri. Tentu dengan dimulainya kembali aktivitas penambangan ini, perusahaan dapat berkontribusi positif terhadap seluruh stakeholder, utamanya pemerintah dan masyarakat,” ujar Marlion.
Dirinya menjelaskan jika semenjak aktivitas penambangan PT GKP ini berhenti sementara, terjadi perubahan drastis pada kondisi sosial-ekonomi di masyarakat, khususnya di wilayah lingkar tambang.
Situasi ini menjadi perhatian khusus perusahaan dan diharapkan mampu kembali membaik ketika PT GKP kembali melakukan aktivitas produksi.
“Perekonomian di wilayah sekitar tambang menjadi sangat lesu dan terhambat. Banyak usaha masyarakat yang tutup, serta supply barang dan jasa dari masyarakat setempat juga menurun. Jadi, kami (PT GKP) punya harapan dan motivasi besar untuk memperbaiki kondisi ini agar perekonomian di Pulau Wawonii kembali membaik,” jelasnya.
Sementara itu, diketahui jika persiapan teknis dan persiapan fasilitas pendukung menjelang dimulainya operasi produksi tahun 2024 ini terus dilakukan oleh PT GKP.
Manager Strategic Communication PT GKP, Alexander Lieman menerangkan, bahwa seluruh jajaran profesional PT GKP saat ini terus mematangkan persiapan teknis operasional, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja, teknis operasi, program pengelolaan lingkungan, dan juga pemberdayaan masyarakat.
“Saat ini, kami secara intens melakukan koordinasi dan persiapan lintas departemen agar seluruh kegiatan operasi kami ini bisa berjalan lancar dan bisa membawa dampak yang positif bagi perusahaan dan masyarakat lingkar tambang sekitar,” terang Alexander Lieman.
Selain itu, koordinasi juga dilakukan secara berkesinambungan dengan seluruh Pemerintah Desa lingkar tambang untuk melihat pemberdayaan tenaga kerja lokal yang akan kembali masuk ke dalam rencana rekrutan karyawan PT GKP dalam operasi produksi tahun 2024 ini.
“Karena memang kita berjuang untuk memprioritaskan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk berkarya di PT GKP,” tambahnya.
Firman, salah satu warga Rokoroko Raya sangat bersyukur mendengar kabar bahwa perusahaan Kembali beroperasi. “Alhamdulillah, kabar ini sangat menggembirakan bagi kami, sehingga kami bisa kembali bekerja,“ demikian ucap dia.
Hal senada juga disampaikan Daniati, salah seorang warga Sainoa Indah. Menurut dia, kabar baik kembali beroperasinya perusahaan, tentu akan membawa dampak baik bagi masyarakat seperti yang sebelumnya sudah dirasakan.
“Syukurlah kalau perusahaan Kembali beroperasi. Keluarga kami sudah bisa Kembali bekerja, tidak perlu jauh-jauh lagi mencari pekerjaan. Ekonomi di sini juga pasti akan lebih baik lagi,” ungkap Daniati optimis.
Firman dan Daniati sepakat bahwa kembalinya aktivitas pertambangan ini, tidak hanya berdampak bagi pekerja saja, tetapi masyarakat luas juga merasakan kontribusinya. Baik pedagang, pemilik kontrakan dan pemilik warung makan yang usahanya juga kembali ramai seperti dulu lagi.
Penulis : Rustam
-
ENTERTAINMENT4 years ago
Inul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa4 years ago
Dihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR4 years ago
Jelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur4 years ago
Rumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus4 years ago
Tenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
FINANCE4 years ago
OJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
PASAR4 years ago
PD Pasar Kota Kendari Segel Puluhan Lapak di Pasar Baruga
-
Entrepreneur5 years ago
Mengenal Sosok Pengusaha Syarifuddin Daeng Punna yang Pantang Menyerah Berusaha