Connect with us

Ekonomi Makro

Aset Perbankan Syariah Tumbuh 7,10 Persen, Produk Syariah Semakin Diminati

Published

on

KENDARI, bursabisnis.id – Aset perbankan syariah di Sulawesi Tenggara (Sultra) sepanjang tahun 2019 tumbuh di angka 7,10 persen menjadi Rp1,54 Triliun. Pertumbuhan aset tersebut ditopang oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 12,60 persen menjadi Rp1,07 Triliun dan pembiayaan yang tumbuh sebesar 12.89 persen menjadi Rp1,2 Triliun.

Secara tahunan (yoy), capaian pada November 2019 mencatat pertumbuhan yang lebih pesat, aset perbankan syariah tumbuh mencapai 10 persen (yoy), yang ditopang oleh pertumbuhan DPK sebesar 18,03 persen, sedangkan pembiayaannya tumbuh 13,09 persen.

Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Sultra, Surya Alamsyah menyebutkan, bahwa untuk DPK secara tahunan, penyumbang pertumbuhan tertinggi adalah giro yakni sebesar 39.95 persen, dan 61,27 persen untuk tahun berjalan. Pertumbuhan giro perbankan syariah lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional yang secara tahunan sebesar 21,1 persen.

“Hal ini menunjukan bahwa pelaku usaha di Sultra semakin berminat untuk berhijrah ke syariah sekaligus memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan perbankan syariah, yang semakin inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha,” ujar Surya, saat ditemui jurnalis Bursabisnis.id di Kantor BI Sultra, Jumat 27 Desember 2019.

Dia mengatakan, bahwa secara umum antusiasme masyarakat bumi anoa untuk memanfaatkan produk perbankan syariah semakin besar. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, yakni semakin banyak masyarakat muslim yang ingin berhijrah dan menerapkan halal life style. Dari segi pembiayaan, pelaku usaha cenderung suka dengan skema bagi hasil yang diterapkan perbankan syariah, karena ada kepastian usaha, sehingga pelaku usaha lebih maksimal untuk mengelola pembiayaan yang diterima dari bank.

Hal lainnya yang juga menjadi pemicu meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap layanan perbankan syariah adalah semakin menariknya dan bervariasinya produk yang ditawarkan. BI juga mendorong perbankan syariah untuk aktif menerapkan pembayaran digital, digital banking, dan sejenisnya kepada konsumennya. Ini akan mendekatkan masyarakat dengan perbankan tanpa harus datang ke bank.

Kendati demikian, Ia mengakui, pertumbuhan yang besar belum cukup mendongkrak pangsa perbankan syariah yang masih berada dikisaran 4-5 persen, dibandingkan pangsa perbankan secara keseluruhan di Sultra.

Sedangkan dari sisi tingkat kredit bermasaalah alias kredit macet cenderung menurun, dari 4,26 persen pada periode 2018 turun menjadi 3,96 persen di periode 2019.

“Penyaluran pembiayaan yang meningkat dan kemampuan perbankan syariah untuk menekan kredit macet mengindikasikan suatu pengelolaan pembiayaan yang cukup baik, yang dilakukan perbankan syariah di Sultra,” jelasnya.

Hal ini pun merupakan dampak positif dari upaya perbankan syariah untuk semakin mengenalkan pengelolaan keuangan itu kepada pelaku usaha.

Umumnya, para pengusaha cukup tahu bagaimana pengelolaan keuangan tersebut, hanya saja penerapannya yang belum disiplin. Olehnya itu, BI Sultra turut mendorong hal itu dan secara berkala melakukan penguatan kelembagaan (termasuk sosialisasi aplikasi keuangan) kepada pelaku UMKM di Sultra.

Liputan: Ikas Cunge

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PERPAJAKAN

Gapensi Sultra Sarankan Sembako Jangan Dikenakan Pajak

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Rencana pemerintah mengajukan perubahan kebijakan perpajakan dengan merevisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menimbulkan silang pendapat dikalangan masyarakat Indonesia.

Dalam rencana revisi itu,  ada dua pasal yang menjadi sorotan, yaitu pasal 7 ayat (1) yang tertulis: “Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 12% (12 persen).” Dalam aturan yang berlaku saat ini merujuk UU Nomor 42 tahun 2009, PPN adalah 10 persen.

Artinya, dalam RUU KUP yang diusulkan ini, bakal ada kenaikan PPN dari semula 10 persen menjadi 12 persen.

Ketentuan lain yang mendapat sorotan adalah Pasal 4A ayat (2b) yang bertuliskan ‘dihapus’.

Beleid (langkah) ini tak lagi menyebutkan sembako atau kebutuhan pokok termasuk dalam objek yang PPN-nya dikecualikan. Padahal, barang-barang itu dikecualikan sebagai kelompok barang yang kena PPN.

Ini diperkuat dengan aturan turunan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017.  Sedangkan dalam draf RUU pasal 4A ayat (2b) yang diusulkan saat ini, kebutuhan pokok dikeluarkan dari kelompok barang yang tak dikenai PPN.

Dalam aturan baru, pemerintah mengusulkan soal konsep multitarif untuk sembako.  Adapun kebutuhan pokok yang dimaksud seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017 adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Menanggapi rencana tersebut, Hasdar SE Ketua Badan Pengurus Daerah Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia ( BPD Gapensi) Provinsi  Sulawesi Tenggara (Sultra) menjelaskan, dalam perspektif rencana menaikkan tarif PPN perlu dilihat dari dua sisi.

Sisi pertama, kalau pemerintah ingin menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 12 persen dapat dilakukan pada pekerjaan proyek pemerintah ataupun industri-industri skala besar.

“Menurut saya pribadi, silahkan pemerintah menaikkan tarif PPN asalkan untuk kegiatan pemerintah atau industri besar, tapi ingat bukan industri skala UKM,” kata Hasdar.

Sisi kedua, kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako) yang juga akan dijadikan obyek pungutan PPN 12 persen, disarankan agar pemerintah mengurungkan rencana tersebut.

Di tengah pandemi Covid19 saat ini, masyarakat Indonesia mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. “Jadi sangat tidak elok dalam kondisi ekonomi yang kurang baik, negara menarik pajak dari sembako. Kasihan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Kondisi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) saat ini perlu diberikan perhatian khusus, agar dapat bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid19.

“Jadi pendapat pribadi saya, janganlah Sembako kita dikenakan PPN. Kasihan sektor UKM kita saat ini,” tutup Hasdar.

 

Laporan : Ibi

 

 

 

Continue Reading

KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Serapan Anggaran Wakatobi Masih Minim

Published

on

By

WAKATOBI, bursabisnis.id – Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wakatobi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan APBD Wakatobi Tahun 2021 menunjukan jumlah pendapatan daerah sekitar Rp 891,9 ratus Milyar.

Realisasi Anggaran yang sudah setengah tahun berjalan itu, belum menunjukan target serapan anggaran tahun berjalan.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Juhaedin mengungkapkan, serapan anggaran berdasarkan PAD yang ditetapkan dengan Perda Penetapan APBD 2021 Nomor 8 Tahun 2020, sampai dengan akhir bulan Mei baru sekitar 32,85 persen.

“Sesuai dengan Perda APBD Tahun Anggaran 2021 Perda Nomor 8 tanggal 9 bulan 12 tahun 2020 di mana jumlah pendapatan daerah Kabupaten Wakatobi itu sekitar Rp 891, 9 milyar realisasi pada saat ini baru sekitar 32,85 persen,” Ungkap Kadis PPKAD Juhaedin, Senin, 14 Juni 2021.

Belanja daerah yang targetnya Rp 905 Milyar, baru terserap sekitar 16, 96 persen. Sedangkan belanja modal dari target Rp 347 Milyar baru tercapai sekitar 6,20 persen per 31 Mei 2021.

Sementara itu, bantuan anggaran keuangan desa dari Rp 115 Milyar baru terealisasi sekitar 16,34 persen ke 75 desa di Wakatobi.

“Itu gambaran APBD Tahun Anggaran 2021 dilihat secara keseluruhan,” ujarnya.

Minimnya serapan anggaran tersebut, disebabkan kurangnya permintaan anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang belum diketahui apa penyebabnya.

Juhaedin berharap, para OPD agar memaksimalkan serapan anggarannya, sebab akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat Wakatobi.

 

Laporan : Ipul

Continue Reading

Perbankan

BSI Bidik Potensi Transfer Uang TKI di Luar Negeri

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI membidik potensi bisnis transfer uang atau remitansi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang selama ini menggunakan jasa agen internasional.

Wakil Direktur Utama II BSI Abdullah Firman Wibowo menyebut potensi bisnis remitansi TKI sangat besar. Dia melihat dari jumlah TKI yang mencapai 8 juta orang di luar negeri.

Menggarap bisnis remitansi, lanjutnya, juga sejalan dengan keinginan BSI untuk meningkatkan pendapatan dari transaksi (fee based income). Target tersebut juga didukung oleh rencana BSI untuk membuka cabang di luar negeri pada waktu dekat.

“Saya inginnya para pekerja di luar negeri kirim uang Insyallah bisa kami layani,” katanya pada konferensi pers daring, Jumat (11/6/2021) sebagaimana dilansir dari laman CNNIndonesia.com.

Tak hanya remitansi, Abdullah menyebut pihaknya juga ingin membidik pendapatan dari mengelola uang TKI, seperti pengelolaan tabungan haji dan umrah, menabung, dan perencanaan keuangan lainnya.

Namun, untuk dapat meraup bisnis tersebut, ia menilai yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah meningkatkan literasi masyarakat soal keuangan syariah yang saat ini masih di angka 8 persen.
Baca juga: MUI Siapkan Fatwa Halal atau Haram Aset Kripto

Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan syariah hanya 8,93 persen, jauh lebih rendah dari indeks literasi keuangan nasional, yakni 38,03 persen.

Sementara indeks inklusi keuangan syariah baru mencapai 9,1 persen, jauh tertinggal dari indeks inklusi keuangan nasional sebesar 76,19 prsen.

Oleh karena itu, Abdullah menyebut bahwa pihaknya akan getol melakukan edukasi dan literasi keuangan syariah baik ke universitas maupun masyarakat umum.

Laporan : Leesya

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.