Connect with us

Ekonomi Makro

Aset Perbankan Syariah Tumbuh 7,10 Persen, Produk Syariah Semakin Diminati

Published

on

KENDARI, bursabisnis.id – Aset perbankan syariah di Sulawesi Tenggara (Sultra) sepanjang tahun 2019 tumbuh di angka 7,10 persen menjadi Rp1,54 Triliun. Pertumbuhan aset tersebut ditopang oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 12,60 persen menjadi Rp1,07 Triliun dan pembiayaan yang tumbuh sebesar 12.89 persen menjadi Rp1,2 Triliun.

Secara tahunan (yoy), capaian pada November 2019 mencatat pertumbuhan yang lebih pesat, aset perbankan syariah tumbuh mencapai 10 persen (yoy), yang ditopang oleh pertumbuhan DPK sebesar 18,03 persen, sedangkan pembiayaannya tumbuh 13,09 persen.

Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Sultra, Surya Alamsyah menyebutkan, bahwa untuk DPK secara tahunan, penyumbang pertumbuhan tertinggi adalah giro yakni sebesar 39.95 persen, dan 61,27 persen untuk tahun berjalan. Pertumbuhan giro perbankan syariah lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional yang secara tahunan sebesar 21,1 persen.

“Hal ini menunjukan bahwa pelaku usaha di Sultra semakin berminat untuk berhijrah ke syariah sekaligus memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan perbankan syariah, yang semakin inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha,” ujar Surya, saat ditemui jurnalis Bursabisnis.id di Kantor BI Sultra, Jumat 27 Desember 2019.

Dia mengatakan, bahwa secara umum antusiasme masyarakat bumi anoa untuk memanfaatkan produk perbankan syariah semakin besar. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, yakni semakin banyak masyarakat muslim yang ingin berhijrah dan menerapkan halal life style. Dari segi pembiayaan, pelaku usaha cenderung suka dengan skema bagi hasil yang diterapkan perbankan syariah, karena ada kepastian usaha, sehingga pelaku usaha lebih maksimal untuk mengelola pembiayaan yang diterima dari bank.

Hal lainnya yang juga menjadi pemicu meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap layanan perbankan syariah adalah semakin menariknya dan bervariasinya produk yang ditawarkan. BI juga mendorong perbankan syariah untuk aktif menerapkan pembayaran digital, digital banking, dan sejenisnya kepada konsumennya. Ini akan mendekatkan masyarakat dengan perbankan tanpa harus datang ke bank.

Kendati demikian, Ia mengakui, pertumbuhan yang besar belum cukup mendongkrak pangsa perbankan syariah yang masih berada dikisaran 4-5 persen, dibandingkan pangsa perbankan secara keseluruhan di Sultra.

Sedangkan dari sisi tingkat kredit bermasaalah alias kredit macet cenderung menurun, dari 4,26 persen pada periode 2018 turun menjadi 3,96 persen di periode 2019.

“Penyaluran pembiayaan yang meningkat dan kemampuan perbankan syariah untuk menekan kredit macet mengindikasikan suatu pengelolaan pembiayaan yang cukup baik, yang dilakukan perbankan syariah di Sultra,” jelasnya.

Hal ini pun merupakan dampak positif dari upaya perbankan syariah untuk semakin mengenalkan pengelolaan keuangan itu kepada pelaku usaha.

Umumnya, para pengusaha cukup tahu bagaimana pengelolaan keuangan tersebut, hanya saja penerapannya yang belum disiplin. Olehnya itu, BI Sultra turut mendorong hal itu dan secara berkala melakukan penguatan kelembagaan (termasuk sosialisasi aplikasi keuangan) kepada pelaku UMKM di Sultra.

Liputan: Ikas Cunge

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PERPAJAKAN

Kemenhub Buka Wacana Pesepeda Bayar Pajak

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id  – Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan membuka wacana pengenaan pajak sepeda.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengungkapkan hal itu dalam diskusi virtual akhir pekan lalu di Jakarta.

“Kalau waktu saya kecil, saya mengalami sepeda disuruh bayar pajak dan sebagainya. Mungkin bisa ke sana. Tapi ini sejalan revisi UU 22/2009, sudah diskusi dengan Korlantas Polri,” kata Budi Setiyadi dalam diskusi virtual di Jakarta sebagaimana dikutip dari laman wartakota live.com.

Dia menilai penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak akibat pandemi Covid-19.

“Saya terus terang, sepeda harus diatur. Apakah dengan peraturan menteri atau peraturan pemda, bupati atau gubernur,” kata Dirjen Budi Setiyadi.

Budi menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sepeda termasuk dalam kategori kendaraan tidak digerakkan oleh mesin.

Karena masuk dalam kelompok bukan kendaraan bermotor, lanjut dia, pengaturannya berada di pemerintah daerah.

“Kami akan mendorong aturan ini di daerah, minimal dengan mulai menyiapkan infrastruktur jalan, DKI, Solo, Bandung, sudah menyiapkan juga, tinggal sekarang gimana aturannya,” kata Budi Setiyadi.

Selain itu, menurut dia, pengelompokan angkutan harus direvisi dalam UU Nomor 22 tahun 2009 karena semakin beragamnya jenis angkutan, termasuk angkutan listrik, seperti sepeda listrik, skuter, hoverboard, dan lainnya.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi

Budi mengaku pihaknya juga sudah melakukan kajian di negara-negara yang kecenderungan penggunaan sepeda meningkat guna menghindari kontak fisik di kereta atau angkutan massal lainnya akibat pandemi COVID-19.

Pengkajian itu antara lain dilakukan terhadap kegiatan bersepeda di Jepang. Namun, dia menjelaskan terdapat perbedaan tujuan penggunaan moda ramah lingkungan tersebut.

Di Jepang terutama Tokyo, masyarakat menggunakan sepeda sebagai alat transportasi dari rumah ke kantor atau tempat perbelanjaan.

“Di Indonesia sekarang ini sepeda lebih untuk kegiatan olahraga dan jalan ramai-ramai, kemudian foto-foto. Sebenarnya, diharapkan sepeda ini dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari,” katanya.

Sebelumnya Pengamat Transportasi Universitas Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno menilai sepeda menjadi salah satu moda transportasi yang direkomendasikan dalam kondisi normal baru.

“Bersepeda menjadi pilihan, karena selain menghindari kerumunan dalam ruang tertutup dan menghindari antre, bersepeda membuat kesehatan tubuh terjaga,” katanya.

Moda tanpa bahan bakar tersebut juga mulai digunakan secara masif oleh negara Kolombia sebagai dampak pandemi COVID-19.

Negara Kolombia setara dengan Indonesia yang masih sebagai negara berkembang. Walikota Bogota (Kolombia) Claudia Lopez, punya kebijakan selama masa karantina menutup jalan sepanjang 117 km setiap hari agar pejalan kaki dan pesepeda dapat lebih leluasa bergerak.

“Untuk perjalanan jarak pendek, moda sepeda dan berjalan kaki benar-benar dikembangkan sedemikian rupa (aman, nyaman dan selamat), supaya tidak beralih ke penggunaan kendaraan pribadi secara berlebihan,” katanya

 

Laporan : Rustam Dj

 

 

Continue Reading

Ekonomi Makro

Pemimpin ASEAN Sambut Baik Penguatan Ekonomi Digital

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id –  Menteri   Perdagangan   Agus  Suparmanto   menyampaikan,  Indonesia bersama  Pemimpin  ASEAN lainnya menyambut baik  rekomendasi  ASEAN-BAC  untuk  pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, terutama mengenai penguatan kerja sama ekonomi digital.

Hal tersebut  disampaikan  Mendag  Agus usai mendampingi Menteri  Koordinator Bidang Perekonomian  Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden RI dalam  pertemuan ASEAN Leaders’ Interface  with ASEAN Business  Advisory Council (ASEAN-BAC) secara virtual pada  Jumat, 26 Juni 2020. Pertemuan tersebut membahas  sejumlah rekomendasi ASEAN-BAC bagi pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

“Penguatan ekonomi digital ini dinilai relevan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  pascapandemi  Covid-19, dengan  berbagai  upaya  peningkatan  fasilitasi perdagangan, untuk mempertahankan dan meningkatkan kelancaran arus perdagangan di tengah kebijakan pembatasan sosial (social-distancing) dan ‘new normal’ yang masih akan terus berlanjut bahkan di masa pascapandemic Covid-19,” jelas Mendag sebagaimana dilansir di situs kemendag.go.id.

 

Mendag  juga menjelaskan, pada  pertemuan tersebut, Indonesia  menekankan tiga fokus dalam menghadapi gejolak ekonomi akibat  pandemi Covid-19. Ketiga langkah  tersebut  yaitu, pertama, mendorong kerja sama ekonomi digital melalui pemanfaatan niaga elektronik (e-commerce) untuk meningkatkan  daya  saing  dan   operasionalisasi   usaha   mikro,  kecil,  dan   menengah  (UMKM).

Menurut Mendag,  ekonomi digital sudah  menjadi realitas ekonomi saat ini sehingga pemanfaatan niaga elektronik perlu didorong guna mencapai tujuan tersebut di berbagai kondisi.

Kedua,  meningkatkan kemampuan sumber  daya  manusia  (SDM) melalui  penyusunan kurikulum pengembangan  industri  4.0 untuk  memenuhi kebutuhan  industri  di  era  Revolusi  Industri  4.0. Mendag   Agus  mengungkapkan,  saat  ini  Indonesia   tengah   menjajaki  penyusunan  kurikulum tersebut  dan  ASEAN juga telah  berupaya  mentransformasi  pendidikan vokasi melalui  pendidikan pelatihan  teknik dan vokasi (Technical and Vocational Education Training/TVET).

Ketiga, Indonesia  bersama negara anggota ASEAN lain berkomitmen  menyelesaikan  perundingan RCEP untuk  meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan. Untuk  itu, masukan  dari pelaku  bisnis, seperti  yang  ditunjukkan  oleh  ASEAN-BAC sangat  diperlukan  untuk  meningkatkan pemanfaatan RCEP bagi ekonomi kawasan.

Sementara itu, selaku perwakilan pelaku usaha di ASEAN, ASEAN-BAC menyampaikan usulan penanganan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi dan pascapandemi Covid-19 kepada Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN untuk  fokus pada  tiga hal, yaitu  pembentukan ASEAN High  Level Special Commission on COVID-19, peningkatan kapasitas tes massal Covid-19, dan rencana pembukaan ekonomi pascapandemi.

“Para Pemimpin ASEAN menyambut baik rencana pembentukan ASEAN High Level Commission on COVID-19  Response  and  Economic Recovery yang  diharapkan  dapat  menjembatani  komunikasi antara  pemerintah  Negara  anggota  ASEAN  dengan sektor swasta dalam upaya  membantu penanganan   dan  pemulihan  kesehatan,  sosial, dan  ekonomi  pascapandemi  Covid-19,”  tegas Mendag.

Selain itu, para Pemimpin ASEAN juga menyambut baik ASEAN-BAC yang juga mendorong penyelesaian perundingan RCEP tahun  ini untuk memperkuat  pertumbuhan ekonomi di kawasan, serta sebagai  sinyal  bahwa  ASEAN sebagai  kawasan  yang  tetap  terbuka  bagi  perdagangan dan investasi.

Pada   pertemuan    itu,  para   Pemimpin   ASEAN  turut   membahas   hal-hal  terkait   peningkatan kemampuan sumber daya manusia  (SDM) untuk  menunjang  revolusi industri 4.0 melalui program pendidikan pelatihan  teknik dan vokasi (TVET). Program ini diharapkan  dapat  menghasilkan SDM yang sesuai dengan  kebutuhan zaman.

 

Laporan : Rustam Dj

 

Continue Reading

Entrepreneur

Rusmin Abdul Gani : Pengusaha Lokal Identik Ketertinggalan, Padahal Mampu Bersaing

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Sebanyak 40 pengusaha tambang lokal di Sulawesi Tenggara (Sultra) mendeklarasikan berdirinya organisasi Persatuan Pengusaha dan Penambang Lokal Sulawesi (P3LS) di Kendari.

Organisasi ini dibentuk sebagai pembuktian bahwa para pengusaha lokal khususnya di bidang pertambangan memiliki integritas, dan bisa eksis ditengah gempuran pengusaha-pengusaha besar dari luar.

“Nanti di Sultra jadi DPP, kami akan buka juga kepengurusan di wilayah lain seperti Manado, Sulawesi Tengah dan daerah-daerah lainnya di Sulawesi,” ujar Ketua Umum P3LS, Rusmin Abdul Gani.

Menurut Rusmin, P3LS ini terbentuk merupakan jawaban dari image buruk pengusaha lokal saat ini, yang identik dengan ketertinggalan. Padahal, dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) pengusaha lokal juga mampu bersaing.

“Image yang tercipta pengusaha lokal tidak punya apa-apa. Inilah yang ingin kita buktikan, kita punya integritas, SDM dan sumber daya finasial,” jelasnya.

Rusmin berharap agar pengusaha dan penambang lokal tetap solid, karena Sultra adalah masa depan Indonesia. Menurutnya, P3LS akan menjawab persoalan yang dialami pengusaha lokal, baik dari sisi financial maupun SDM.

“Kita tidak perlu pesimis dan merasa kecil. Karena kita ini sudah siap baik financial maupun SDM,” tegasnya.

Rusmin juga kembali mengingatkan para pengusaha lokal agar selalu solid. Sebab, jika tak bersatu, maka pengusaha lokal hanya akan menjadi penonton dan menikmati debunya saja.

“Jika tidak punya duit, kita siapkan duitnya. Kalau tidak ada SDM kita siapkan SDM-nya. Tetap kompak,” ungkap Rusmin.

Dia juga berharap, dengan terbentuknya P3LS, pemerintah ataupun pemilik konsesi memberikan ruang bagi pengusaha lokal ikut andil dalam investasinya.

“Pemilik konsesi seperti bisnis, swasta murni ikut memberdayakan pengusaha lokal,” harapnya.

Laporan : Rustam Dj

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.