Connect with us

Rupa-rupa

Dihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar

Published

on

KENDARI, bursabisnis.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sultra dan Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari sukses menggelar expo, seminar kewirausahaan dan inklusi keuangan OJK Tahun 2019 se-Indonesia Timur. Kesuksesan kegiatan yang merupakan bagian rangkaian dalam Bulan Inklusi Keuangan (BIK), dengan mengusung slogan Carnival of EMAS Sulawesi Tenggara Inklusi Keuangan (CETAR-Ku) tersebut dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang mayoritas anak-anak muda hadir sebanyak 4000.

Kehadiran masyarakat ini terbagi untuk kegiatan expo kewirausahaan dan inklusi keuangan OJK, dari tanggl 18-20 Oktober 2019 sebanyak sekitar 3.000 orang, dengan menghadirkan 57 peserta booth entrepreneur muda untuk mempromosikan dan memasarkan produk dan jasa hasil kreatifitas mereka.

Alhasil, Universitas Hasanuddin (Unhas) meraih Juara I kompetisi business plan dan produk tingkat perguruan tinggi se-Indonesia Timur, sedangkan di posisi kedua dan ketiga masing-masing diraih UMI (Makassar) dan IAIN Kendari.

OJK Sultra dan UHO Kendari berkolaborasi mendorong minat para pemuda menjadi entrepreneur, melalui Seminar Kewirausahaan Universitas se-Indonesia Timur. Foto: Dok. OJK Sultra for bursabisnis.id.

Untuk Lomba Business Plan kategori SMA se-Sultra, Juara 1 diraih dari SMAN 4 Kendari, Juara 2 dari SMAN 1 Kendari dan Juara 3 dari SMKN 2 Kendari.

Selanjutnya akan hadir Kampung Kuliner Inklusi Keuangan (Kampung Kuliner-Ku) yang berkolaborasi dengan Forum UKM-IKM Sultra dengan mengahadirkan 70 UMKM.

“Total kegiatan-kegiatan yang bersinergi dengan Literasi dan Inklusi Keuangan bulan Oktober ini sebanyak 27 Kegiatan dan Puncak acara pada tanggak 27 Oktober 2019 nanti di Area Car Free Day Kendari” ujar Ridhony M.H. Hutasoit selaku Kasubbag Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sultra, Senin (21/10/2019).

Dia juga menambahkan, acara puncak CETAR-Ku pada 27 Oktober 2019 yaitu Gowes Literasi dan Inklusi Keuangan (Go-Link) yang berkolaborasi dengan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), BI, Forum UKM-IKM, TPAKD, SWI, dan berbagai sponsor.

Kegiatan ini, kata dia, menghadirkan Gowes bersama, senam bersama, lomba dan parade sepeda hias, lomba mewarnai 1.000 pelajar, Dilan Awards dan ratusan doorprize.

“Hadiah dan doorprize bernilai puluhan juta rupiah. Ayo hadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Bulan Inklusi Keuangan ini. Inklusi Keuangan milik kita bersama,” ucapnya.

Liputan: Ikas

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rupa-rupa

BPJS Kesehatan Nonaktifkan Ribuan Peserta PBI

Published

on

By

JAKARTA – BPJS Kesehatan menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 79 Tahun 2019, tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 tahap keenam, per 1 Agustus 2019 sejumlah peserta tidak didaftar lagi menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, dan secara bersamaan didaftarkan peserta pengganti.

“Pada tahap pertama, akan dinonaktifkan peserta PBI sesuai dengan SK Mensos tersebut,”ucap Humas BPJS Kesehatan Pusat, M. Iqbal melalui siaran persnya, Rabu 31 Juli 2019.

Namun, secara bersamaan juga telah didaftarkan sejumlah peserta lain sebagai pengganti yang sudah dilengkapi NIK valid, dan terdaftar di Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Iqbal juga mengatakan, penonaktifan dan perubahan peserta PBI tersebut tidak akan mengubah jumlah peserta PBI APBN tahun 2019.

Jumlahnya tetap 96,8 juta jiwa, sudah termasuk dengan perubahan dan pendaftaran bayi baru lahir dari peserta PBI.

“BPJS Kesehatan akan turut melakukan sosialisasi masif untuk memastikan peserta PBI yang dinonaktifkan mengetahui informasi tersebut, dan paham apa yang harus dilakukan agar tetap bisa mendapat jaminan layanan kesehatan,” kata Iqbal.

Untuk mengetahui apakah seorang peserta termasuk masih berstatus peserta PBI atau bukan, yang bersangkutan dapat menghubungi Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat, BPJS Kesehatan Care Center 1 500 400, Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat, atau melalui media sosial resmi BPJS Kesehatan, dengan menginfokan kartu identitas diri seperti KTP atau Kartu Keluarga (KK).

Jika peserta tersebut termasuk yang sudah dinonaktifkan, maka Ia tidak lagi mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan mulai 1 Agustus 2019. Peserta dapat dijamin kembali dengan mendaftarkan diri dan keluarganya ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan setempat, agar menjadi peserta PBI APBD yang iurannya dijamin Pemerintah Daerah (Pemda).

“Kalau peserta sudah lapor ke Dinas Sosial dan ternyata yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai PBI, tetapi ketersediaan anggaran Pemda setempat belum memadai, maka Dinas Sosial bisa mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial untuk menjadi peserta PBI pada periode selanjutnya,” jelas Iqbal.

Sementara, jika peserta yang dinonaktifkan tersebut sebetulnya mampu membayar sendiri iuran JKN-KIS untuk diri sendiri dan keluarganya, maka disarankan untuk segera mengalihkan jenis kepesertaannya ke segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dengan pilihan hak kelas rawat yang disesuaikan kemampuan peserta membayar iuran.

“Peserta yang beralih ke segmen PBPU, kartunya bisa langsung aktif tanpa menunggu masa verifikasi pendaftaran 14 hari. Dengan catatan, pengalihan ke segmen PBPU tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sejak kepesertaannya sebagai PBI APBN dinonaktifkan,” kata Iqbal.

Sementara itu, bagi peserta PBI baru atau pengganti, akan dicetakkan dan dikirimkan Kartu sehat (KIS) oleh BPJS Kesehatan. Selama peserta belum menerima kartu dan membutuhkan pelayanan kesehatan, maka Ia bisa mendatangi fasilitas kesehatan setempat sesuai ketentuan dengan menunjukkan KTP elektronik atau KK. (rls)

Continue Reading

Rupa-rupa

Bandel, Delapan Tahun Lebih KFC Jual Ayam Goreng Tanpa IPLC

Published

on

By

KENDARI – Kentucky Fried Chiken (KFC) Cabang MT. Haryono, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) kini tengah jadi perbincangan hangat publik. Bukanlah prestasi yang diperbincangkan khalayak, melainkan dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan selama bertahun-tahun.

Bagaimana tidak, delapan tahun lebih sudah restaurant siap saji ini menjual ayam goreng dan meraup income, namun hal itu tak disertai dengan kepatuhan terhadap aturan yang ada.

Hal tersebut terkuak pasca Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum (AMPH) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi unjuk rasa, dan membeberkan dugaan pelanggaran lingkungan.

Bahkan, akibat dugaan pencemaran lingkungan tersebut, disinyalir banyak memberikan efek negatif terhadap masyarakat Kota Kendari.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Kendari, Paminuddin juga membenarkan pelanggaran regulasi lingkungan oleh restaurant siap saji tersebut.

Kendati demikian, kata mantan Camat Puwatu ini, pihak KFC akan segera melakukan pembenahan IPLC, dan saat ini tengah diurus management KFC pusat.

“Iya, memang benar ada pelanggaran,” ujarnya saat ditemui di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa 30 Juli 2019.

Ditanya soal tindakan pengawasan yang terkesan lemah, mantan Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) ini beralibi, bahwa pihaknya kekurangan personil untuk melakukan pengawasan terhadap semua perusahaan penghasil limbah beracun.

“Bayangkan saja, tenaga pengawasan kami hanya tujuh orang saja. Kan tidak serta merta kita menempatkan orang di bidang pengawasan ini, kalau tidak memahami regulasi,” jelasnya.

Indikasi membandelnya KFC berupa pelanggaran regulasi lingkungan ini juga terkuak pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Kendari, Senin 29 Juli 2019.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, Sukarni Ali Madya yang memimpin RDP tersebut menegaskan, bahwa KFC belum melengkapi persyaratan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Tindakan KFC yang terkesan membandel sangat disayangkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Padahal, restaurant siap saji dengan produk andalan ayam goreng ini telah beroperasi sejak November 2010 lalu.

Idealnya, izin lingkungan terlebih dahulu diutamakan dalam kepengurusan, sebelum melakukan operasional atas usaha yang dijalani.

Secara gamblang, Sukarni menyebut bahwa KFC langgar Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 68 Tahun 2016, tentang Baku Mutu Limbah Domestik.

Berdasarkan Permen LHK nomor 68 tahun 2016, tentang baku mutu limbah domestik, pada pasal 3 ayat satu (1) menjelaskan, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkannya.

Kemudian, pada ayat dua (2) dijelaskan, pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dari kegiatan lainnya; atau terintegrasi, melalui penggabungan air limbah dari kegiatan lainnya ke dalam satu sistem pengolahan air limbah.

Sedangkan pada ayat tiga (3) disebutkan, pengolahan air limbah secara tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini. Selanjutnya, ayat empat (4) juga menjelaskan, pengolahan air limbah secara terintegrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi baku mutu air limbah, yang dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Berdasarkan hasil penelusuran pada pemberitaan di media online, ternyata perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran lingkungan yang dilakukan KFC bukanlah pertama kalinya di Indonesia. Sebab, selain cabang yang terletak di MT. Haryono, Kota Kendari, Restauran KFC di Jalan Gajah Mada, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada tahun 2014 lalu juga ditemukan melakukan pencemaran.

Bedanya, jika pelanggaran lingkungan KFC di Pontianak ditemukan langsung oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak, dan langsung mendatangi serta menindaki pelanggaran tersebut. Pelanggaran KFC MT. Haryono justru terkuak berkat perhatian para mahasiswa yang tergabung dalam AMPH Sultra.

Sedangkan pemerintah, dalam hal ini DLHK Kota Kendari seakan-akan tak bekerja, sehingga pelanggaran lingkungan ini terjadi berlarut-larut tanpa ada penindakan.

Sebelumnya, AMPH Sultra menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di halaman parkir KFC MT. Haryono, Senin 21 Juli 2019 lalu. Pasalnya, perusahaan nirlaba asal Amerika ini disinyalir tidak memiliki penampungan limbah.

Dilansir dari laman topikterkini.com, retaurant tersebut diduga pembawa racun dan malah petaka di Kota Kendari. Hal itu di sampaikan Koordinator Lapangan (Korlap) AMPH Sultra, Sawal Lindo dalam orasinya.

“Perusahaan KFC tersebut akan mengancam Kota Kendari tidak sehat,” kata Korlap AMPH Sultra, Sawal Lindo.

Sementara itu, Rest Manager KFC di Sultra, La Fani Sitamkar bersikukuh bahwa pihaknya tidak melakukan pencemaran seperti yang ditudingkan selama ini.

Tak hanya itu, La Fani juga mengaku, pihaknya hanya menjual ayam goreng, sehingga tak menghasilkan limbah berbahaya dan beracun atau B3.

“Lingkungan mana yang kami cemarkan? Limbah mana juga yang kami produksi?. Yang kami produksi ini kan hanya ayam goreng, beda dengan rumah makan yang lainnya, ada ikan, ayam, daging dan lain-lainnya,” ucal La Fani, Rabu 31 Juli 2019.

Dia juga mengaku, bahwa pihaknya sudah memiliki IPAL, hanya membutuhkan penyempurnaan saja sesuai dengan standarisasi yang dijelaskan dalam Permen LHK nomor 68 tahun 2016. Dan saat ini, lanjutnya, management KFC pusat tengah melakukan penyempurnaan IPAL tersebut.

Pernyataan Rest Manager KFC wilayah Sultra ini ditanggapi serius oleh Koordinator AMPH Sultra, Bram Barakatino. Menurut dia, komentar La Fani sangat ngawur dan seakan-akan dia amnesia dengan semua materi RDP, yang turut dia ikuti di DPRD Senin kemarin.

“Satu hal yang harus dia tahu, pencemaran itu bukan hanya limbah B3. Redaksi Undang-undang itu limbah. Artinya, bukan hanya B3 yang dimaksud melainkan domestik,” tegas aktivis lingkungan hidup ini, saat dikonfirmasi via WhatsApp.

” Jadi, kalau masi tetap “onani” dengan “ketololan” yang meroket seperti itu, saya tidak punya pertimbangan banyak lagi untuk ajukan perkara pidananya ke pihak Tipiter Polres Kendari,” tambah Bram Barakatino.

 

 

 

Laporan: Azka Fausan

Continue Reading

Rupa-rupa

Garuda Indonesia Klarifikasi Surat Larangan Pengambilan Gambar di Pesawat

Published

on

By

CENGKARENG – PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk memberikan penjelasan soal beredarnya surat larangan pengambilan gambar di pesawat. Pengumuman tersebut merupakan edaran internal perusahaan yang belum final, yang seharusnya belum dikeluarkan dan tidak untuk publik.

Kini, maskapai Garuda Indonesia telah menyempurnakan surat edaran dimaksud yang berisi imbauan, agar penumpang menghormati privasi penumpang lain dan awak pesawat yang sedang bertugas.

VP. Corporate Secretary PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, M. Ikhsan Rosan mengungkapkan, imbauan tersebut dimaksudkan untuk memastikan seluruh operasi penerbangan Garuda Indonesia comply dengan aturan dan perundangan – undangan yang berlaku, termasuk UU penerbangan dan UU ITE serta UU terkait lainnya.

Dijelaskannya, Garuda Indonesia berkomitmen untuk menjaga privasi seluruh penumpang dan awak pesawat. Imbauan ini juga didasarkan atas laporan, saran dan masukan pelanggan/penumpang yang merasa tidak nyaman dan terganggu, dengan adanya pengambilan gambar dan kegiatan dokumentasi tanpa izin sebelumnya dari yang bersangkutan.

“Hal ini juga wujud komitmen Garuda Indonesia terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebagai upaya untuk melindungi hak kenyamanan dan hak privasi seluruh penumpang dalam pesawat,” jelasnya, Selasa 16 Juni 2019.

Dia juga menambahkan, penumpang tetap dapat melakukan pengambilan gambar untuk kepentingan pribadi, misalnya melakukan swaphoto selama tidak mengganggu kenyamanan atau merugikan penumpang lain. (rilis)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.