Connect with us

Rupa-rupa

Dihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar

Published

on

KENDARI, bursabisnis.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sultra dan Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari sukses menggelar expo, seminar kewirausahaan dan inklusi keuangan OJK Tahun 2019 se-Indonesia Timur. Kesuksesan kegiatan yang merupakan bagian rangkaian dalam Bulan Inklusi Keuangan (BIK), dengan mengusung slogan Carnival of EMAS Sulawesi Tenggara Inklusi Keuangan (CETAR-Ku) tersebut dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang mayoritas anak-anak muda hadir sebanyak 4000.

Kehadiran masyarakat ini terbagi untuk kegiatan expo kewirausahaan dan inklusi keuangan OJK, dari tanggl 18-20 Oktober 2019 sebanyak sekitar 3.000 orang, dengan menghadirkan 57 peserta booth entrepreneur muda untuk mempromosikan dan memasarkan produk dan jasa hasil kreatifitas mereka.

Alhasil, Universitas Hasanuddin (Unhas) meraih Juara I kompetisi business plan dan produk tingkat perguruan tinggi se-Indonesia Timur, sedangkan di posisi kedua dan ketiga masing-masing diraih UMI (Makassar) dan IAIN Kendari.

OJK Sultra dan UHO Kendari berkolaborasi mendorong minat para pemuda menjadi entrepreneur, melalui Seminar Kewirausahaan Universitas se-Indonesia Timur. Foto: Dok. OJK Sultra for bursabisnis.id.

Untuk Lomba Business Plan kategori SMA se-Sultra, Juara 1 diraih dari SMAN 4 Kendari, Juara 2 dari SMAN 1 Kendari dan Juara 3 dari SMKN 2 Kendari.

Selanjutnya akan hadir Kampung Kuliner Inklusi Keuangan (Kampung Kuliner-Ku) yang berkolaborasi dengan Forum UKM-IKM Sultra dengan mengahadirkan 70 UMKM.

“Total kegiatan-kegiatan yang bersinergi dengan Literasi dan Inklusi Keuangan bulan Oktober ini sebanyak 27 Kegiatan dan Puncak acara pada tanggak 27 Oktober 2019 nanti di Area Car Free Day Kendari” ujar Ridhony M.H. Hutasoit selaku Kasubbag Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sultra, Senin (21/10/2019).

Dia juga menambahkan, acara puncak CETAR-Ku pada 27 Oktober 2019 yaitu Gowes Literasi dan Inklusi Keuangan (Go-Link) yang berkolaborasi dengan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), BI, Forum UKM-IKM, TPAKD, SWI, dan berbagai sponsor.

Kegiatan ini, kata dia, menghadirkan Gowes bersama, senam bersama, lomba dan parade sepeda hias, lomba mewarnai 1.000 pelajar, Dilan Awards dan ratusan doorprize.

“Hadiah dan doorprize bernilai puluhan juta rupiah. Ayo hadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Bulan Inklusi Keuangan ini. Inklusi Keuangan milik kita bersama,” ucapnya.

Liputan: Ikas

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rupa-rupa

Anton Timbang Calon Tunggal Ketua IMI Sultra

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Sampai batas akhir pendaftaran calon ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ditutup pada tanggal 14 September 2021, hanya ada satu nama calon yang mendaftar.

Tercatat hanya nama Anton Timbang (AT) menjadi satu-satunya kandidat calon IMI Provinsi Sultra periode 2021-2025.

“Sampai dengan ditutupnya masa pendaftaran pada 14 September 2021, hanya ada satu bakal calon yang mendaftar, yakni Anton Timbang,” kata Supriadi, Ketua Panitia Penjaringan Calon Ketua IMI Sultra, Kamis (16/9/2021).

Berdasarkan hasil verifikasi oleh panitia penjaringan, Anton Timbang dinyatakan memenuhi syarat untuk maju sebagai bakal calon ketua IMI Sultra periode 2021-2025.

Selain memverifikasi calon ketua, panitia juga sudah melakukan verifikasi terhadap klub-klub motor di Sultra yang sudah terdaftar secara resmi di IMI pusat Jakarta.

“Kami telah melakukan verifikasi terhadap klub-klub motor yang ada di Sultra. Hasilnya, telah ditetapkan IMI Pusat di Jakarta pada 12 Agustus 2021, peserta penuh dan peserta peninjau terdiri atas 16 klub,” ungkap Supriadi.

“Berdasarkan aturan yang ada, seseorang dapat maju kembali menjadi bakal calon ketua untuk periode ketiga, jika didukung oleh setidaknya empat per lima anggota. Artinya, dengan dukungan  15 klub anggota IMI Sultra, sudah lebih dari cukup memenuhi syarat itu,” sambungnya.

Musyawarah Provinsi IMI Sultra 2021 ini sendiri dilakukan berdasarkan Surat Keputusan IMI Nomor 033/IMI-SK/Organ/A/3/2021 menyangkut masalah jangka waktu masa jabatan yang diperpanjang 2021 hingga 2022.

Dengan jangka waktu itu, maka kesiapan dari Pengprov IMI Sultra melaksanakan Musprov VI dalam hal ini pemilihan Ketua IMI Sultra didasari oleh terbentuknya tim penjaringan.

Tim penjaringan dibentuk berdasar Surat Keputusan Nomor 025/IMI-Sultra/SK-Organ/A/VIII/2021 tentang pembentukan panitia penjaringan bakal calon ketua IMI Sultra masa bakti 2021-2025.

Laporan : Rustam

Continue Reading

KOMUNITAS

Pelaku Usaha Terdampak Kebijakan PPKM Mikro, Arokap Bakal Layangkan Surat Keberatan

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id — Asosiasi Rumah Makan, Karaoke dan PUB (Arokap) Kota Kendari mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, yang mulai dilaksanakan tanggal 6 hingga 20 Juli 2021.

Kendati demikian, Ketua Arokap Kota Kendari, Amran mengaku, bahwa pihaknya akan melayangkan surat keberatan kepada Mendagri, Menko Perekonomian dan Tim Satgas Covid pusat, atas kebijakan PPKM di Kota Kendari.

Pasalnya, penerapan kebijakan tersebut dilakukan di saat Kota Kendari masih berstatus zona kuning. Padahal, PPKM itu seharusnya diberlakukan pada daerah yang masuk pada kategori zona orange dan merah.

“Wacana PPKM ini kan diawali pada tanggal 4 Juli, kemudian mulai diterapkan pada 6 Juli. Sedangkan pada tanggal 5 hingga 6 Juli, Kendari masih berstatus zona kuning. Hal itu dikuatkan dengan data yang diperoleh sari website resmi Pemkot Kendari, (www.kendarikota.go.id),” ungkap Amran, Kamis (8/7/2021), saat malakukan press conference didampingi dua anggota Arokap yakni Parmin dan Rahmat Efendi.

Selain itu, lanjut mantan anggota DPRD Kabupaten Konkep ini, melalui surat keberatan itu, pihaknya meminta kepada pemerintah pusat agar mencabut kebijakan PPKM, apabila dalam beberapa hari kedepan, kasus Covid di kota lulo mengalami penurunan dan status zona berubah menjadi kuning.

Pasalnya, PPKM Mikro ini sangat memberikan dampak yang besar di sektor usaha. Seperti perumahan sejumlah karyawan serta penurunan omzet.

Terkait dukungan Arokap terhadap instruksi pemerintah, Amran mengungkapkan, bahwa seluruh sektor usaha yang berada di bawah naungan Arokap akan taat dan patuh terhadap instruksi pemerintah melalui Surat Keputusan Gubernur Sultra dan Surat Keputusan Wali Kota Kendari.

“Arokap mendukung PPKM. Semua item yang disebutkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri dan Menko Perekomomian akan dilaksanakan. Kami juga mengapresiasi kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan atas kebijakan tersebut, Amran memastikan seluruh Tempat Hiburan Malam (THM) siap mematuhi segala ketentuan dalam instruksi Mendagri, Menki Perokonomian dan surat edaran Gubernur Sultra dan Wali Kota Kendari. Salah satunya terkait batas operasional yang ditentukan hingga pukul 20.00 Wita.

Olehnya itu, GM Inul Vista ini mengimbau kepada seluruh anggota Arokap agar taat dab patuh terhadap ketentuan PPKM tersebut. Apabila masih terdapat pengusaha yang melanggar ketentuan kebijakan tersebut, maka pihaknya menyerahkan ke aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan secara sentra.

“Kalau masih ada yang buka di atas batas ketentuan jam operasional, yah itu menjadi tanggung jawab pribadi pengusahannya,” tegasnya.

 

 

Liputan: ikas

Continue Reading

opini

Selamatkan Nikel Sultra untuk Industri Indonesia

Published

on

By

Pada Minggu kedua Juni 2021 saya dikejutkan oleh pemberitaan tentang penggeledahan yang dilakukan penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  Sultra. Penggeledahan itu terkait penyidikan perkara tambang yang dilakukan  PT Toshida di Kabupaten Kolaka.

Di sana penyidik menemukan dokumen dan surat-surat yang ada keterkaitan dengan penyidikan PT Toshida yang diduga merugikan negara senilai Rp190 miliar. Tiga hari kemudian, mantan Plt Kepala Dinas ESDM dan Kabid Minerba Sultra dan dua orang petinggi PT Toshida (Dirut dan General Manager PT Toshida) ditetapkan sebagai tersangka.

Selain kaget, pada saat yang sama ingatan saya terbang pada peristiwa yang menimpa saya beberapa tahun lalu, yang membuat saya harus menghuni Lapas Sukamiskin. Pokok perkara yang dialamatkan adalah saya telah melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagai gubernur dalam penerbitan Izin Usaha Tambang. Padahal, bila dianalisa secara mendalam, di dalam aturan Perda, kewenangan teknis dalam menerbitkan IUP ada di tangan dinas pertambangan (ESDM). Tapi yang terjadi, saya menghadapi sangkaan itu sendirian dan dijadikan tersangka tunggal.

Saya melihat, yang dilakukan oleh Kejati Sultra kali ini adalah kerja audit investigasi khusus yang tidak main-main. Penggeledahan yang dilakukan pada Senin 14 Juni 2021 tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sultra, Setiyawan Nur Chaliq, dengan anggota tim Penyidik sebanyak 9 orang.

Melihat semua itu dada saya berdebar oleh
harapan baru, bahwa kali ini penanganan perkara perizinan tambang dilakukan melalui prosedur yang sistematis dan benar.

Namun, Kejati Sultra mestinya melakukan pengusutan secara menyeluruh (tidak hanya menggeledah kantor kepala dinas ESDM provinsi, tapi juga melakukan penggeledahan ke kantor jepala dinas kabupaten). Sebab, dari kabupatenlah semua kekacauan berawal (semua IUP dikeluarkan oleh kantor dinas kabupaten/kota). Barulah 2016-2017 ada perubahan Undang-Undang yang isinya adalah, kewenangan mengeluarkan IUP diserahkan ke provinsi.

Tapi sebenarnya, di 2016-2017 itu sudah tidak ada lagi lokasi penambangan. Artinya, meski lahir kewenangan baru untuk provinsi, tapi lokasi (tambangnya) sudah habis. Sudah lebih banyak IUP daripada luas wilayah. Kantor Dinas ESDM Provinsi hanya melakukan pekerjaan meregistrasi ulang dan mengeluarkan rekomendasi CnC.

Kasipenkum Kejati Sultra Doddy MH menuturkan bahwa sejak  2010 PT Toshida
menambang berdasarkan IUP di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka. Berarti, pada 2010 itu yang menerbitkan IUP PT Toshida adalah kabupaten (bukan Provinsi). Dan, dugaan korupsi yang dilakukan oleh PT Toshida adalah tidak membayarkan kewajiban kepada negara seperti membayarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penggunaan Kawasan
Hutan atau PNBP-PKH, abai membayar royalti, membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Corporate Social Responsibility (CSR) dan dana program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Carut Marut IUP

Awal saya menjadi gubernur 2008, jumlah IUP di Sultra sebanyak 275. Namun, saat kewenangan berpindah ke pemerintah provinsi sesuai amanah UU 23 tahun 2014, jumlah IUP yang diserahkan pemerintah kabupaten/kota di  2016 telah mencapai 528 IUP. Berarti, jumlah IUP meningkat tajam. Total luas wilayah IUP mencapai hampir 3 kali melebihi luas potensi kawasan yang mengandung deposit nikel di Sultra yakni 457.075 hektar (Ha). Selisih antara luas potensi deposit nikel dengan banyaknya IUP yang dikeluarkan tentu menimbulkan berbagai pertanyaan terhadap motif penerbitan IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pada November 2013 saya membuat laporan yang isinya adalah, saya membuka semua persoalan menyangkut pertambangan dari hulu sampai hilir. Dari mulai proses persiapan izin sampai dengan penyimpangan di perpajakan, soal eksploitasi, penyimpangan di angkutan, di
pelabuhan, dan lain-lain.

Selanjutnya, saya melakukan upaya untuk mengatasi carut marut penerbitan IUP dan
pengelolaan lahan pertambangan. Salah satunya adalah dengan membentuk Tim Terpadu Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara melalui Surat Keputusan Gubernur No. 661 Tahun 2013. Tujuannya adalah untuk mengetahui kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan di bidang pertambangan, kehutanan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, keuangan, dan perhubungan. Selain itu, juga untuk mengetahui aspek legalitas pemegang IUP, efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/jota terhadap perusahaan pemegang IUP, dan mencegah terjadinya kerugian negara melalui ketaatan dalam membayar kewajibannya bagi negara.

Tim terpadu terdiri dari unsur pemerintahan dan penegak hukum yakni gubernur, kapolda, kejati, komandan korem, kepala BIN, jajaran sekretariat pemerintah, SKPD terkait, Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda Sultra, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sultra, pasi intel korem, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kendari, kepala kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai, dan Kepala BPKH Wilayah XXII Kendari. Hal tersebut sejalan dengan Kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang melarang ekspor bahan mentah mulai tanggal 12 Januari 2014, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012.

Berdasarkan temuan tim terpadu, ada banyak aktivitas pertambangan yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Dari 528 IUP yang diterbitkan, 456 IUP berada di Kawasan hutan, dan hanya 34 IUP yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Kondisi ini berarti sebanyak 422 IUP belum mendapat IPPKH namun tetap melakukan penambangan dan hal itu ternyata dibiarkan saja oleh pemerintah kabupaten/kota.

Mengapa terjadi demikian? patut diduga ada “main mata” antara pengusaha tambang dengan Pemerintah kabupaten/kota. Bahkan dalam beberapa hal kementeran ESDM bisa jadi terlibat juga, seperti pelaksanaan pelelangan di Kabupaten Kolaka yang saat itu belum ada peraturan perundangan yang mengaturnya. Penyimpangan juga ditemukan menyangkut administrasi dan legalitas yang meliputi prosedur perizinan yang tidak dipatuhi, tahapan kegiatan tidak berjalan sesuai ketentuan, termasuk pengurusan IPPKH sebelum dilakukan penambangan ore nikel bahkan setelah pasca tambang tidak dilakukan reklamasi. Belum lagi masalah tumpang tindih wilayah pertambangan, dan juga tidak adanya Rencana Kerja, Anggaran Biaya dan Laporan triwulan serta laporan tahunan.

Selain itu, beberapa perusahaan mengajukan izin ekspor menggunakan legalitas IUP lain, karena dia tidak memiliki CnC dan tidak ada persetujuan ekspor. Ditemukan pula adanya pelanggaran keuangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang sehingga menyebabkan kerugian negara akibat tidak terbayarnya kewajiban para pemegang IUP kepada negara yang bersumber dari pajak alat berat, PBB Pertambangan, dan royalti dan iuran tetap (Landrent).

Kerja besar Kejati Sultra kali ini pasti berangkat dari kian maraknya penambang illegal yang beroperasi di Sultra. Mereka mengeruk kekayaan sumber daya alam tanpa legalitas lengkap, sehingga mengakibatkan kerugian di berbagai aspek. Selain itu, ada banyak terjadi
penyimpangan di sana. Mulai dari penyimpangan administratif, teknis, dan penyimpangan kewajiban kepada negara seperti regulasi, keuangan negara (royalti, pajak), penyimpangan.di pelabuhan, dan lain-lain. Penyimpangan juga terjadi di wilayah sosial kemasyarakatan,
dimana hak-hak adat dan hak-hak masyarakat diabaikan. Banyak masyarakat Sultra yang dirugikan karena ganti rugi lahan hanya memperhitungkan tanaman tumbuh, padahal yang dituju adalah kandungan bahan mineral yang ada di dalamnya, yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Makanya saya juga melakukan upaya pengawasan agar pembodohan masyarakat oleh pihak-pihak yang hanya mau mengambil keuntungan semata tidak terus terjadi.

“Ada kecukupan di dunia untuk kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk keserakahan manusia.” (Mahatma Gandhi).

Bicara tentang pertambangan illegal, memang bicara tentang persoalan yang sangat kompleks. Praktik yang terjadi di lapangan memang sangat barbar, adu kuat antar kelompok, adu beking, transaksi cost, penyelundupan asset negara, sampai pada maraknya transaksi gelap izin tambang dan izin-izin lain seperti CnC, quota, amdal dan Rkab – semua itu menjadi komoditas yang nilai transaksinya sangat tinggi. Belum lagi kekacauan di seputar pelabuhan angkut atau jeti yang tidak semuanya memiliki izin (izin lokasi dan izin bangunan dan penggunaan). Jalan-jalan nasional untuk masyarakat umum juga banyak yang hancur karena setiap hari dilewati oleh mobil-mobil besar pengangkut tambang.

Sebenarnya masyarakat tahu bahwa selama ini memang terjadi pembiaran oleh instansi terkait, baik di daerah maupun pusat. Maka, menurut saya, tindakan Kejati Sultra merupakan langkah hebat untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam Sultra yang semakin terancam habis. Ancaman besar yang berdampak langsung pada sumber kehidupan, alam dan lingkungan di sana, termasuk juga manusianya.

Dulu, dinas ESDM hanya digunakan sebatas “alat” untuk menjebak kepala daerah. Makanya, ketika ada izin yang menyalahi aturan yang diperkarakan dan dihukum adalah kepala daerahnya (bukan kepala dinas ESDM-nya). Dan itulah yang menimpa saya selaku gubernur yang dijadikan tersangka dan dihukum, sedangkan Kepala dinas ESDM dan jajarannya tidak ada yang terbawa. Mereka hanya dijadikan saksi.

Kerugian Jangka Panjang

Saya berharap betul, proses penegakan hukum kali ini benar-benar objektif dan tidak tebang pilih. Sebab, carut marut perizinan pengelolaan pengusahaan tambang di Indonesia, khususnya Sultra sudah sangat kronis dan melibatkan persekongkolan tingkat tinggi di lintas lembaga, dan juga oknum aparat pemerintah, termasuk oknum aparat hukum bersama korporasi.

Masih lekat dalam ingatan, awal 2014 saya mempresentasikan hasil kerja tim terpadu
kepada UKP4 bentukan Presiden SBY, atas penyimpangan pengusahaan tambang di Sultra. Tapi anehnya, setelah itu justru saya malah diperkarakan, dan dijadikan tersangka tunggal dalam kasus izin pertambangan.

Dalam presentasi itu saya sampaikan bahwa angka perhitungan perolehan dari asset yang dimiliki Sultra bisa untuk membiayai Indonesia sampai 200 tahun ke depan, dengan asumsi APBN saat itu yang Rp1.500 Triliun. Namun sayang, hal-hal yang saya sampaikan itu tidak menjadi fokus pemerintah pusat untuk langsung menertibkan kekacauan yang terjadi di dunia pertambangan di Sultra, agar hasilnya bisa digunakan untuk masa depan Indonesia.

Siapakah yang bisa diharapkan untuk bertindak menyelamatkan Sultra? Mau sampai kapan para “perampok” dibiarkan menguras habis sumber daya alam di sana?. Padahal, menyelamatkan Sultra adalah menyelamatkan masa depan Indonesia. Kalau kejahatan ini terus dibiarkan, kerugian pertama adalah mineral nikel akan habis karena tidak terbarukan, kita juga akan kehilangan kesempatan mengembangkan bahan baku menjadi bahan jadi industri strategis seperti baja stainless, baterai litium, dan berbagai industri turunan lainnya yang nilainya puluhan kali lipat dari nilai dasar ore.

Dampak lain lagi adalah, penerimaan negara sangat kecil dengan dampak kerusakan lingkungan yang sangat besar. Dan efek sosialnya adalah, masyarakat semakin miskin karena lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan darat dan laut yang mereka miliki dirampas habis, dan masih ditambah lagi dengan ancaman datangnya bencana alam akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh aktifitas penambangan. Dan cadangan potensi untuk masa depan bangsa dan generasi penerus sudah pasti terkuras habis, karena rusaknya ekosistem akibat tercemarnya darat dan laut oleh kegiatan penambangan yang tidak memenuhi prosedur.

Sejatinya, bumi ini adalah rumah kita bersama. Adalah tanggung jawab umat manusia untuk merawatnya dengan sebaik-baiknya. Maka, mari kita jaga dan rawat bumi Sulawesi Tenggara. Menyelamatkan Sultra adalah Menyelamatkan Indonesia. (***)

 

Penulis : H Nur Alam SE MSi (Gubernur Sulawesi Tenggara 2008- 2013 dan 2013-2018)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.