Connect with us

Investasi

Investor Singapura Berkunjung ke IKN, Lihat Potensi Investasi

Published

on

Menko Marves Luhut B.Pandjaitan memberikan penjelasan kepada investor Singapura

KALTIM – Bursabisnis.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan menerima lebih dari seratus investor dari Singapura di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).

Para investor asal Singapura itu datang secara khusus, untuk melihat perkembangan IKN serta menunjukkan potensi investasi.

“Jadi Pak Tommy (Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryopratomo, atau yang akrab dipanggil Tommy) sebelumnya merancang kunjungan ini, sehingga lebih dari seratus investor dari

Singapura datang untuk melihat perkembangan IKN ini dan potensi kerja sama investasi ke depan,” kata Menko Luhut sebagaimana dilansir dari laman maritim.go.id pada Sabtu, 3 Juni 2023.

Di Kaltim, Menko Luhut didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryopratomo.

Menko Luhut menjelaskan bahwa ia melihat antusiasme para investor Singapura terhadap perkembangan dan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara.

“Sebelumnya Pak Basuki sudah memperlihatkan progresnya dengan WP 1 (Wilayah Perencanaan 1), yang akan menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, WP2, WP3, dan seterusnya, dengan potensi investasi yang bervariasi, salah satunya adalah green energy,” ujarnya.

“Untuk green energy, deputi saya, Rachmat Kaimuddin (Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves), sudah menjelaskan bahwa kita memiliki program untuk mengekspor green energy ke Singapura. Harus end to end. Artinya kita dapat membangun pabrik panel surya dan volto voltagenya di sini, Indonesia memiliki bahan baku. Dengan demikian, masalah konten lokal, JETP, semuanya berjalan. Ini melibatkan semua aspek, jangan hanya melihat sebagian, tapi sistem keseluruhan yang akan dibangun. Sekali lagi, pemerintah membangun suatu ekosistem dengan tujuan menjadi negara industri dengan green energy,” paparnya.

Menko Luhut menjelaskan bahwa pemerintah sedang mempercepat penyelesaian masalah tanah yang belum selesai. “Jadi kita mempercepat prosesnya dengan melibatkan Polda, Pangdam, BPN, dan semua pihak terkait bekerja sama secara intensif berdasarkan data untuk mempercepat pengadaan tanah,” ujarnya.

Terkait kerja sama dengan Singapura, Menko Luhut direncanakan akan berkunjung ke Singapura bersama Presiden Jokowi. “Tanggal 5 Juni nanti saya akan ke Singapura karena diundang untuk memberikan penjelasan di dua forum, dan Presiden juga direncanakan akan memberikan pidato pada tanggal 7 Juni,” pungkas Menko Luhut.

Laporan : Rustam

Continue Reading
Advertisement

Investasi

Demi Keamanan Investasi, DPMPTSP Petakan Kawasan Rawan Bencana Alam di Sultra

Published

on

By

Desa Kuratao yang berada di Konawe Utara dilanda banjir. -foto:dokumenter Pemda Konut-

KENDARI, Bursabisnis.id – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra tidak hanya melakukan pemetaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) untuk dilirik investor berinvestasi. Tapi juga memberikan peringatan kepada masyarakat Sultra agar tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam.

“Kita semua tidak ingin terjadi bencana alam. Namun demikian kita tetap harus waspada. Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten dan kota dalam mengatasi atau menghadapi kemungkinan terjadi bencana harus selalu dilakukan,” kata Kepala DPMPTSP Provinsi Sultra, Parinringi SE,M.Si.

Tentu saja, kata Parinringi yang juga saat ini menjabat sebagai Pj Bupati Buton Selatan (Busel), koordinasi ini dan pemetaan kawasan rawan bencana alam sangat penting, untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Sultra.

“Dan juga rasa aman dan nyaman bagi para investor yang berinvestasi di Sultra,” kata Parinringi yang juga pernah mendapat amanah sebagai Pj Bupati Kolaka Utara (Kolut).

Berdasarkan data pemetaan yang dilakukan DPMPTSP Sultra tahun 2023, bahwa kawasan rawan bencana di Sultra terbagi menjadi:

a. Kawasan Rawan Bencana Alam, yang terdiri dari:

Kawasan rawan tanah longsor, yaitu di seluruh wilayah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara, kecuali wilayah Kabupaten Wakatobi.

Pariringi, SE,M.Si

Kemudian kawasan yang tergolong area rawan gelombang pasang, yaitu:

1. Kabupaten Buton
2. Kabupaten Kolaka
3. Kabupaten Kolaka Utara (Kolut)
4. Kabupaten Buton Utara (Butur)
5. Kabupaten Bombana
6. Kabupaten Muna
7. Kabupaten Konawe Utara (Konut)
8. Kabupaten Wakatobi

b. Kawasan Rawan Banjir, yaitu meliputi wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, kecuali wilayah Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi.

c. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

1) Kawasan Rawan Gempa Bumi, yaitu meliputi :

1. Kabupaten Konawe Selatan (Konsel)
2. Kabupaten Kolaka
3. Kabupaten Kolaka Timur (Koltim)
4. Kabupaten Buton Utara (Butur)
5. Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep)
6. Dan wilayah laut provinsi bagian timur dan perairan Teluk Bone bagian barat.

Gelombang tinggi yang terjadi di perairan Wakatobi.-foto:ist-

2) Kawasan Rawan Gerakan Tanah, yaitu :

– Zona kerentanan tinggi meliputi wilayah Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Utara.

– Zona kerentanan menengah meliputi semua wilayah kabupaten/kota se- Sulawesi Tenggara kecuali Kabupaten Kolaka Utara.

– Zona kerentanan rendah meliputi wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi
Tenggara.

– Zona kerentanan saat rendah meliputi wilayah Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Bombana, Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Buton dan KabupatenKonawe Kepulauan.

3) Kawasan Rawan Tsunami, terdapat pada kawasan pantai yang dipengaruhi kejadian gempa bawah laut di Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Bombana, dan Kota Kendari.

4) Kawasan Rawan Abrasi, terdapat pada kawasan pantai diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara kecuali Kabupaten Kolaka Timur.

5) Kawasan Rawan Gas Beracun H2S (Hidrogen Sulfida), terdapat di wilayah Kabupaten Kolaka.

” Selain kawasan rawan bencana, kecelakaan laut juga sangat potensial terjadi di seluruh perairan laut Sulawesi Tenggara seiring dengan intensitas terjadinya perubahan iklim , yang turut berdampak pada semakin tingginya gelombang laut, serta semakin meningkatnya intensitas lalu lintas pelayaran di kawasan tersebut dari waktu ke waktu,” tutup Parinringi yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Konawe.

Advetorial/Pariwara

Continue Reading

Investasi

DPMPTSP Sultra Petakan Kawasan Strategis Industri Pertambangan Untuk Investasi

Published

on

By

Presiden Joko Widodo meresmikan smelter VDNI di Kabupaten Konawe. -foto:ist-

KENDARI, Bursabisnis.id – Berdasarkan pemetaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) tahun 2023, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melihat ada 5 Pusat Kegiatan Industri Pertambangan (PKIP) di Sultra.

“Berdasarkan hasil riset pemetaan, ada 5 PKIP yang tersebar di wilayah Sultra. Dan ini potensinya sangat besar,” kata Kepala DPMPTSP Provinsi Sultra Parinringi SE,M.Si.

Dengan sebaran PKIP yang sangat luas, Parinringi mengundang para investor untuk berinvestasi di bumi anoa.

“Investasi PMDN dan PMA sudah banyak yang masuk di Sultra. Ini pertanda bahwa potensi sumber daya alam Sulawesi Tenggara memberikan harapan yang besar. Ya memang Sultra menjadi bagian masa depan Indonesia. Apalagi pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada Sultra, terkait pertumbuhan investasi,” ujar Parinringi mantan Wakil Bupati Konawe ini.

Secara garis besar, kata Parinringi, Pusat Kegiatan Industri Pertambangan di Sultra terdiri atas :

1) PKIP Asera-Wiwirano-Langgikima (AWILA) di Kabupaten Konawe Utara dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe bagian selatan.

2) PKIP Kapontori-Lasalimu (KAPOLIMU) di Lasalimu Kabupaten Buton dengan wilayah pelayanan mencakup Pulau Buton dan Pulau Muna.

3) PKIP Kabaena-Torobulu-Wawonii (KARONI) di Lora Kabupaten Bombana dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Kepulauan.

4) PKIP Pomalaa di Kabupaten Kolaka dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Kolaka Utara bagian selatan.

5) PKIP Laiwoi di Kabupaten Kolaka Utara dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Konawe bagian utara.

Kemudian, kata Parinringi juga sudah dipetakan kawasan strategis industri perkebunan, kawasan strategis kelautan dan perikanan, industri perkebunan dan industri pariwisata dan semen.

Kepala DPMPTSP Provinsi Sultra Parinringi SE,M.Si

 

Kawasan strategis yang dimaksud itu meliputi :

1. Kawasan strategis Teluk Kendari di Kota Kendari sebagai Ibukota Provinsi Sultra.

2. Kawasan industri perkebunan Kakao di Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim).

3. Kawasan strategis kelautan dan perikanan di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep)

4. Kawasan industri pariwisata di Kabupaten Wakatobi

5. Kawasan strategis pertanian tanaman pangan di Wawotobi Kabupaten Konawe

6. Kawasan industri semen di Pulau Muna

7. Kawasan pusat perdagangan di Kota Baubau

8. Kawasan pabrik gula di Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna dan Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.

Advetorial/Pariwara

 

Continue Reading

Investasi

Anggota DPR Alifudin Nilai Tapera Mencekik Pekerja Mandiri

Published

on

By

Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin. -foto: Munchen/vel-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin merespon penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Alifudin, keputusan tersebut berpotensi mencekik pekerja mandiri.

“Pertimbangan ini merujuk pada kemungkinan hadirnya beban keuangan tambahan yang signifikan bagi para pekerja mandiri. Pada Pasal 15 ayat (5a), dijelaskan bahwa landasan kalkulasi besaran simpanan peserta pekerja mandiri ditentukan oleh jumlah gaji yang dilaporkan,” ujar Alifudin sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id pada Jumat, 7 Juni 2024.

Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu ini, imbuh Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Barat tersebut, pemotongan pendapatan pekerja dapat berdampak pada kemerosotan daya beli dan kualitas hidup yang substansial.

“Memang benar, kehadiran Tapera mampu menjadi jembatan untuk memastikan masyarakat memiliki akses kepemilikan rumah di masa yang akan datang. Namun, tidak semua masyarakat yang bekerja itu sejahtera,” tandas Alifudin.

“Sebaiknya hilangkan niat pemerintah dalam mengambil uang dari pekerja dengan alasan untuk tabungan perumahan, batalkan dan kembali fokus buat kebijakan yang menyejahterakan masyarakat”

Bagi pekerja mandiri sendiri, tidak selamanya gaji yang mereka terima akan memiliki tetapan yang sama. Mereka diwajibkan membayar simpanan, sedangkan kebutuhan harian mereka bisa saja tidak terpenuhi. Maka, tentu keputusan tersebut mencekik dan bertentangan dengan norma kesusilaan.

Alifudin menilai bahwa walaupun Tapera mampu memfasilitasi kepemilikan rumah, beleid ini disahkan tanpa melalui pertimbangan terkait kerentanan yang diterima pekerja mandiri.

Dengan beban persyaratan pembayaran minimum hingga risiko pencabutan status kepesertaan sesuai dengan Pasal 22 Ayat (1) dan (3), pekerja mandiri akan diikat oleh pikulan finansial dan administrasi yang eksesif.

“Sebaiknya hilangkan niat pemerintah dalam mengambil uang dari pekerja dengan alasan untuk tabungan perumahan, batalkan dan kembali fokus buat kebijakan yang menyejahterakan masyarakat,” tegasnya.

 

Sumber : dpr.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.