KENDARI, Bursabisnis. Id – Barisan Badan Oposisi Mahasiswa (BOM) Sultra desak Polda Sultra dan Kejati Sultra usut tuntas alih fungsi lahan mangrove untuk rumah pribadi Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka (ASR).
‎
‎Sekadar informasi bahwa organ gerakan ini lahir lebih terfokus pada isu-isu spesifik tentang sosial, politik, ekonomi, kebijakan serta SDM dan SDA yang semakin tergerus oleh kepentingan segelintir pihak.
‎
‎Tak hanya itu, organ ini juga sebagai antitesis atas gerakan di Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari selama ini. Organ ini adalah bom waktu yang kapan saja bisa meledak, mendobrak kebekuan pergerakan mahasiswa di abad 21.
‎
‎Ia hadir sebagai jawaban, menjemput momentum, peluang dan kesempatan strategis, sebagai pemuda tidak mungkin hanya ingin menjadi penonton, ia adalah pelopor, pelaku pembangunan dengan modal ketekunan, semangat, jiwa militansi, konsistensi dan solidaritas yang terus-menerus di pupuk.
‎
‎Gerakan yang di lakukan ini sebagai bentuk akumulasi kekecewaan dan krisisnya kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik, khususnya Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka.
‎
‎Isu yang diangkat mengerucut pada hal yang paling fundamental bagi masa depan Sulawesi Tenggara: arah pembangunan daerah yang berpijak pada kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
‎
‎Dua hal yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi daerah, namun juga menjadi sumber persoalan ketimpangan yang tak pernah selesai.
‎
‎Koordinator Barisan Badan Oposisi Mahasiswa (BOM) Sultra, Rasmin Jaya berbicara lugas dan apa adanya.

Ia menilai bahwa tanah, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sejatinya milik rakyat. Namun realitas hari ini, katanya, justru menunjukkan sebaliknya.
‎
‎Pemimpin justru menunjukkan arogansi kekuasaannya dengan melakukan akumulasi wilayah yang harusnya jadi penopang.

Isu sebesar ini tidak bisa dianggap remeh, karena mangrove merupakan benteng ekologis yang melindungi pesisir Kota Kendari dari abrasi, kerusakan habitat, dan pencemaran kawasan teluk.
‎
‎”Kami menduga bahwa tindakan penggusuran mangrove untuk kepentingan pribadi rumah ASR tersebut tidak memiliki dasar hukum, tidak melalui mekanisme perizinan yang diatur dalam regulasi lingkungan, dan berpotensi melanggar ketentuan seperti izin lingkungan, dokumen UKL-UPL, dan prosedur persetujuan pemanfaatan ruang pesisir,” tegasnya.
‎
‎Ia mendesak agar Polda Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan mengusut alih fungsi lahan hutan mangrove untuk rumah pribadi gubernur Sulawesi Tenggara.
‎
‎Ia jauh menyorot soal kondisi potensi SDA yang ada di Sultra bahwa kekayaan itu hanya dikuasai oleh segelintir orang untuk kepentingan kelompok dan diri sendiri. Masyarakat lokal, di tanah yang kaya ini, seringkali hanya menjadi penonton yang menerima sisa-sisa hasil tambang dan pembangunan.
‎
‎“Sebagai putra daerah kami cukup prihatin melihat keadaan ini. Kami tidak ingin rakyat terus menjadi penonton di negeri sendiri,” ujar Rasmin.
‎
‎Ia menegaskan, gerakan mahasiswa tak boleh hanya menjadi ruang diskusi yang hampa tindakan, tapi harus kembali pada napas perjuangan kerakyatan yang menjadi jantung fungsi dan tanggung jawab yang di embannya sejak kelahirannya.
‎
‎Gerakan yang di lakukan juga untuk melihat perspektif publik serta membedah arah pembangunan Sultra dari perspektif politik, ekonomi, dan sosial, dengan harapan bisa membuka jalan baru bagi sinergi ide dan tindakan.
‎
‎Rasmin menyebut aksi ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat arah gerakan dan mengevaluasi kinerja pemerintah yang berjalan saat ini sebagai bentuk evaluasi dan refleksi. Tantangan zaman menuntut pemimpin bertransformasi tanpa kehilangan arah yang harus menjadikan rakyat sebagai orientasi utama.
‎
‎”Kita butuh pemimpin yang berintegritas, konsisten menjaga kemurnian harapan, impian dan cita-cita rakyat yang luhur dan mampu menghadirkan inovasi sesuai perkembangan zaman serta menghadirkan terobosan baru,” Tegasnya.
‎
‎Terakhir, ia juga mengkonsolidasikan kepada elemen gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk bergerak bersama menuntut janji Gubernur Sulawesi Tenggara pada Pilgub 2024 kemarin tentang berbagai program yang sempat di canangkan.
‎
‎”Kita sebagai masyarakat sipil mempunyai hak untuk menuntut janji Gubernur Sulawesi Tenggara ASR, baginya rakyat bukan hanya objek untuk jadi korban janji politik, tetapi janji dan program tersebut harus betul-betul terlaksana dan di rasakan manfaatnya,” tegasnya.
‎
‎Adapun program yang sebelumnya telah di sampaikan pada Pilgub 2024 lalu. Program Unggulan ASR-Hugua yang di antaranya :
‎
‎1. Satu Triliun Anggaran Untuk Kepulauan
‎
‎2. Seratus Juta Asuransi untuk Petani Sultra
‎
‎3. Sport Center tiap Kabupaten/Kota
‎
‎4.  Jalan Mulus Antar Wilayah
‎
‎5. Modal Usaha Untuk Ibu-ibu
‎
‎6. Semua Mudah Dapat Kerja
‎
‎7. Layanan Ambulan Darat dan Laut Gratis
‎
‎8. Perlengkapan Seragam dan Sekolah Gratis
‎
‎Laporan : Tam
‎

KENDARI, Bursabisnis. Id – Beasiswa pendidikan di Sulawesi Tenggara adalah peluang dan dan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan menuntut dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, sebab sejatinya ini harapan bagi generasi muda yang terkendala secara ekonomi.
‎
‎Beasiswa pendidikan tersebut harus tepat sasaran, jangan hanya di dominasi oleh pihak tertentu atau pun di kapitalisasi hanya untuk menyelamatkan segelintir orang yang dekat dengan akses kekuasaan.
‎
‎”Kita harus berpikir adil sejak dalam pikiran, tindakan apa lagi. Bagi mereka yang memegang otoritas dan wewenang yang di percayakan oleh rakyat,” Tegas Rasmin Jaya.
‎
‎Koordinator Badan Oposisi Mahasiswa (BOM) Rasmin Jaya, membeberkan pendidikan adalah salah satu aset masa depan untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.
‎
‎Sebab, generasi mudalah yang akan menjadi pemimpin di masa depan, harapannya APBD Sulawesi Tenggara bisa mengalokasikan lebih besar untuk beasiswa dan membuka seluas luasnya untuk generasi muda mahasiswa untuk mendapatkan haknya.
‎
‎“Amanat UUD 1945 adalah, mencerdaskan kehidupan bangsa maka itu harus menjadi pijakan para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan untuk melihat kebutuhan dasar di setiap jenjang pendidikan khususnya di Perguruan Tinggi Negeri,” ujarnya .
‎
‎Ia juga mengatakan dengan kondisi pemerintah yang menawarkan berbagai alternatif pendidikan tidak jarang mahasiswa mengeluhkan tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi orang tua yang berlatar belakang petani, nelayan dan lainnya.
‎
‎Meskipun penetapan UKT tidak bersandar pada survei yang dilakukan oleh pengelola untuk melihat kondisi perekonomian mahasiswa. Tetapi harus ada penyesuaian dengan kondisi yang di hadapi mahasiswa saat ini, apa lagi merosotnya perekonomian sehingga mengakibatkan pendapatan orang tua lebih banyak pengeluaran dan pemasukan.
‎
‎“Nominal yang ditetapkan secara asal-asalan harus ada evaluasi. Kita berharap agar pemerintah dan perguruan tinggi bisa lebih mencari solusi, misalnya memperbanyak kuota beasiswa untuk mahasiswa, agar semua bisa mengakses pendidikan secara setara dan berkeadilan,” tegasnya.
‎
‎Ini menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan dalam sektor pendidikan sekaligus terus meningkatkan kualitas pendidikan yang bermutu dan dapat bersaing di segala lini sektor di wilayah Sulawesi Tenggara.
‎
‎“Kepada pemangku kebijakan kita berharap kualitas pendidikan di Bumi Anoa dapat menjadi perhatian utama agar lebih baik lagi ke depannya dan bisa bermanfaat untuk semua komponen masyarakat,” jelasnya.
‎
‎Ia juga mendorong kepada pemerintah agar lebih memperbanyak porsi anggaran untuk pendidikan dan saluran beasiswa serta mendesak legislatif untuk pro aktif melakukan pengawasan terhadap alokasi kucuran anggaran tersebut.
‎
‎”Jangan juga, oknum-oknum legislatif bermain mata dengan mengkapitalisasi anggaran pendidikan yang hanya menguntungkan sepihak dan segelintir orang. Harapannya bisa menjalankan amanah, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan porsinya masing-masing,”Bebernya.
‎
‎Dengan adanya beasiswa tersebut sangat membantu, serta akan lebih antuasias lagi mahasiswa dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
‎
‎Banyaknya program dan saluran beasiswa menjadi peluang dan kesempatan siapa saja untuk melanjutkan pendidikan, khususnya generasi yang mempunyai potensi, prestasi disegala bidang keilmuan.
‎
‎“Maka diharapkan kepada generasi bangsa agar jangan melewatkan kesempatan ini, kita semua harus menjemput peluang. Kalau SDM-nya maju maka akan menjadi penopang berkembangnya perekonomian dan pembangunan daerah yang lebih baik lagi,” kata Rasmin.
‎
‎Terakhir ia, juga menegaskan tentang arah pembangunan Sulawesi Tenggara yang berkelanjutan dan berkelanjutan agar tetap mengacu pada gagasan, visi misi yang di sampaikan pada saat Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024.
‎
‎laporan : Tam
‎

KENDARI, Bursabisnis. id – Demisioner Ketua DPC GMNI Kendari periode 2023-2025 Rasmin Jaya apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada insan pers dan media atas sinergitas dan kolaborasi dalam setiap aktivitas dan kegiatan organisasi, terkait publikasi pemberitaan kepada khalayak publik.
‎
‎Dalam pres releasenya, Rasmin Jaya menyampaikan bahwa media massa berperan penting menjadi penyangga demokrasi dan kontrol sosial serta menjaga kepercayaan masyarakat dengan menyampaikan berita yang benar, tepat, akurat dan berimbang.
‎
‎”Kami ucapkan terima kasih banyak dan mengapresiasi atas publikasi dan pemberitaan setiap kegiatan GMNI Kendari selama ini, tanpa peran media sebagai instrumen untuk penyampaian informasi dan kegiatan kepada publik maka gagasan yang kami kemas dan tema-tema strategis tak mungkin bisa tersampaikan langsung kepada pemerintah ataupun publik,” tegasnya.
‎
‎GMNI Kendari selama ini menjadikan media sebagai mitra, untuk membangun sinergitas, baik media massa konvensional maupun media sosial, untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan organisasi, isu-isu yang di kawal, dan pandangan politik mereka kepada masyarakat luas.
‎
‎”Melalui medialah yang berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan opini masyarakat dan mengawal isu-isu sosial di berbagai sektor,” bebernya.
‎
‎Sebab selama ini, GMNI memandang dirinya sebagai mitra kritis dan strategis bagi berbagai pihak stekholder dan instansi terkait dan media memainkan peran penting dalam fungsi kontrol sosial ini dengan mempublikasikan kegiatan GMNI yang mengawasi kebijakan publik.
‎
‎”Sinergi dan kolaborasi ini memungkinkan GMNI untuk memperluas jangkauan gerakan, meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu penting, dan memastikan akuntabilitas pemangku kepentingan,” bebernya.
‎
‎Rasmin Jaya, bersyukur dalam proses perjalanannya memimpin DPC GMNI Kendari selama 2 tahun, peran media tak bisa kita pisahkan dalam setiap aktivitas kegiatan organisasi.
‎
‎Dalam pengawalan kebijakan publik, ia membeberkan, DPC GMNI Kendari selama ini selalu menjadi rem dan gas yang seimbang agar kebijakan sesuai dengan jalurnya.
‎
‎”Dengan menjadi mitra kritis dan strategis saya pikir kita bisa bersama-sama mengawal proses pembangunan dan kebijakan yang ada di Kota Kendari serta kader GMNI mempunyai peran penting untuk mendorong gagasan-gagasan dan program yang konstruktif yang berdampak pada pembangunan serta pemberdayaan pemuda,” Tegasnya.
‎
‎Selain itu, dalam sektor sosial, ekonomi, politik dan demokrasi GMNI Kendari selalu menjadi pelopor yang menginisiasi wacana dan dialog yang di rasa penting untuk pengembangan sektor-sektor tersebut.
‎
‎Sehingga ia optimis, dengan kolaborasi dengan media dan organisasi gerakan yang lain bisa mencapai apa yang menjadi tujuan bersama, dan media juga menjadi posisi yang sangat strategis dalam mengontrol segala kebijakan pemerintah daerah, provinsi dan pusat.
‎
‎Meski demikian, perkembangan media sosial membawa dampak signifikan terhadap gerakan mahasiswa. Tak lagi sekadar turun ke jalan, kini suara kritis mahasiswa sering digaungkan melalui media sosial.
‎
‎Ia menilai, kampanye di medsos telah menjadi tren yang tidak bisa dipandang remeh.
‎
‎Tak hanya sebagai sarana kampanye, ruang digital juga dimanfaatkan oleh aktivis GMNI Kendari untuk konsolidasi pergerakan.

Ia menambahkan, ini adalah cara efektif, terutama bagi Gen Z yang memang sangat lekat dengan perangkat digital.
‎
‎Meskipun media sosial memberi kemudahan, Rasmin Jaya menegaskan bahwa aksi turun ke jalan tetap memiliki daya dobrak yang berbeda.
‎
‎“Aksi langsung lebih terasa dampaknya, karena ada tatap muka dengan pembuat kebijakan,” jelasnya.
‎
‎Namun, ia mengakui bahwa mengumpulkan massa dalam jumlah besar menjadi tantangan tersendiri dengan penuh dinamika dan pergolakan mahasiswa.
‎
‎“Kampanye lewat medsos memang lebih praktis dan mudah dilakukan,” ujarnya.
‎
‎Melihat minat mahasiswa terhadap organisasi pergerakan semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda, terutama Gen Z, memiliki kepedulian rendah serta sikap kritis terhadap isu-isu sosial dan politik.
‎
‎”Hanya saja, medium dan gaya mereka dalam menyampaikan kritik mengikuti perkembangan zaman, di mana medsos menjadi pilihan utama,” tutupnya.
‎
‎Terakhir, ia lagi-lagi menyampaikan ucapan terimakasih banyak atas kerja sama, kolaborasi dan sinergi dalam setiap kegiatan GMNI Kendari.
‎
‎”Saya pikir ini adalah bentuk pengabdian yang paling kongkret, dalam memberikan efek perubahan kepada mahasiswa dan masyarakat secara umum,” tegasnya.

Laporan : Tam