Connect with us

KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pemda Konkep Siapkan Rp 12,5 M Untuk Cegah Corona

Published

on

KONAWE KEPULAUAN, bursabisnis.id  – Pemerintah Daerah (Daerah) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) menyiapkan Anggaran Rp 12,5 Miliar untuk penanganan Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19).

Bupati Konkep, Ir H Amrullah MT mengatakan,  Pemerintah Kabupaten Konkep saat ini telah merevisi anggaran demi untuk menyiapkan penanggulangan pencegahan masuknya Virus Corona  yang mematikan itu.

“Mengenai masalah Covid-19, Kabupaten Konawe Kepulauan telah menganggarkan anggaran sebanyak Rp 12,5 miliar untuk pencegahan. Anggarannya dari tiga sektor, yaitu Kesehatan, Ekonomi dan Jaring Pengaman sosial,” kata Amrullah, Rabu (6/5/ 2020).

Anggaran yang digelontorkan terbilang besar,  ini menandakan keseriusan Pemkab Konkep dalam mengatasi permasalahan Covid-19.

“Kita semua harus sehat. Perlu kita membangun. Tetapi apa artinya pembangunan fisik,  kalau sumber daya manusia  tidak sehat. Kesehatan itu adalah prioritas utama. Apa lagi dalam kondisi wabah virus corona saat ini,” tambahnya

Orang nomor Satu di Pulau Wawonii itu juga tak lupa memberikan apresiasi,  atas kinerja yang telah dilakukan oleh Tim Gugus Penanggulangan Pencegahan Covid-19  Kabupaten Konawe Kepulauan.

“Saya apresiasi untuk seluruh tim penanggulangan Covid-19 Kabupaten Konawe Kepulauan, begitu luar biasa mereka bekerja,” tutupnya

 

Liputan: Ivhan Chandra

 

Continue Reading
Advertisement

KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Konsel Menerima Penghargaan Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Published

on

By

Bupati Konawe Selatan H Surunuddin Dangga menerima penghargaan. -foto: konaweselatankab.go.id-

KONSEL, Bursabisnis.id – Pemerintah Daerah Konawe Selatan (Konsel) menerima penghargaan atas dukungan dalam Pengembangan Teknologi Tepat Guna dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Penghargaan itu, diserahkan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada acara Teknologi Tepat Guna Nusantara (GTTGN) XXV tahun 2024 di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagaimana dilansir dari laman konaweselatankab.go.id pada Jumat, 19 Juli 2024.

Penghargaan itu diterima langsung Bupati Konsel H. Surunuddin Dangga.

Menteri Abdul Halim Iskandar mengakui kontribusi signifikan yang telah dilakukan Bupati Konsel tersebut dalam mendorong Teknologi tepat guna di wilayah pedesaan dianggap sebagai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan dapat memajukan sektor potensi pertanian serta industri lokal.

“Program-program yang diinisiasi di bawah kepemimpinannya telah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memajukan sektor pertanian serta industri lokal daerah Konawe Selatan,” ujar Halim Iskandar disela penyerahan penghargaan tersebut.

Sementara itu, Bupati Surunuddin Dangga mengatakan, penghargaan yang diperolehnya sebagai bukti komitmen dirinya dalam memajukan daerah diberbagai sektor salah satunya soal Teknologi Tepat Guna.

“Ini menjadi bukti komitmen kami dalam memajukan daerah melalui pemanfaatan teknologi yang sesuai kebutuhan lokal, dengan adanya penghargaan ini kita harapkan, desa-desa kita dapa terinspirasi untuk terus menerapkan teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Surunuddin mantan Ketua Kadin Sultra ini.

Sumber : konaweselatankab.go.id
Laporan : Tam

Continue Reading

KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pemkota Baubau Minta Percepatan Belanja Modal Anggaran 2024

Published

on

By

Suasana rapat Pemkot Baubau terkait percepatan belanja modal tahun anggaran 2024.-foto:diskominfo.baubaukota.go.id-

BAUBAU, Bursabisnis.id – Pemerintah Kota Baubau meminta percepatan kegiatan/belanja modal tahun anggaran 2024. Dengan harapan serapan anggaran tahun ini lebih maksimal.

Ini disampaikan La Ode Fasikin, S.Pi,M.Si, Pj Sekda Kota Baubau dalam rapat koordinasi dengan seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di aula rapat kantor Wali Kota Baubau lantai 2 Palagimata pada Rabu, 5 Juni 2024.

”Bapak dan ibu, saya pikir ilmunya sudah tidak diragukan lagi dari tahun ke tahun sudah menangani hal-hal seperti ini. Karena kita ini, bukan cuma diburu dengan target, tapi juga dikejar dengan target karena serapan harus lebih maskimal lagi,” ujar La Ode Fasikin.

La Ode Fasikin mengakui, setelah melihat perkembangan progres dari kegiatan sudah tergambar di depan semua. Karena itu, dengan dikumpulkan seluruh PPTK dengan tujuan a untuk melakukan percepatan-percepatan.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain, Kota Baubau masih perlu intervensi Pemerintah, terutama di sektor daerah agar kegiatan bisa berjalan lebih cepat lagi.

“Persoalan-persoalan yang menjadi hambatan, agar diidentifikasi dan tentunya harus dicarikan solusinya, sehingga harus berjalan lebih cepat dari yang diinginkan,” bebernya.

Bila ditemukan ada hambatan nanti diskusikan bersama terkait apa masalahnya. ”Dan ini teman-teman dari asisten,Kabag pembangunan yang sebagai mentor pusat data progres pekerjaan ya itu menjadi pantauan kita,” ungkapnya.

Adv

Continue Reading

KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Ini Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah

Published

on

By

DPMPTSP penyelenggara perizinan berusaha di daerah. -foto:ist-

KENDARI, Bursabisnis.id – Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, diharapkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Demikian pula halnya di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), hadirnya PP Nomor 6 Tahun 2021 diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi.

Menurut Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra, Isra Alnur, sesuai penjelasan PP Nomor 6 Tahun 2021, bahwa DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah lainnya.

“Jadi penyelenggaraan perizinan berusaha dilakukan oleh DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota,” kata Isra Nur.

Isra Alnur

Untuk lebih jelasnya bahwa :

1. DPMPTSP menjadi penyelenggara perizinan berusaha pada Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan nonperizinan berusaha.

3. DPMPTSP melakukan pengintegrasian pelayanan satu pintu antara perangkat daerah, instansi vertikal.

4. Pembinaan DPMPTSP dilakukan oleh menteri.

Terkait dengan PP No 6 Tahun 2021 pada pasal 31, Isra Alnur menjelaskan bahwa penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai perizinan berusaha dilarang bertentangan :

1. Ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Asas pembentukan perundang-undangan yang baik.
3. Asas materi muatan perundang-undangan
4. Putusan Pengadilan.

Karena itu, dalam penyusunan Perda dan penyusunan Perkada, harus berpedoman dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Lalu dalam penyusunan Perda dan Perkada, harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan melibatkan para ahli, instansi vertikal di daerah terkait pembentukan peraturan.

Mengenai kebijakan daerah tentang tata ruang, sebagaimana dikatakan dalam PP Nomor 6 Tahun 2021 pada pasal 32, bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan percepatan penetapan Rencana Tata Ruang (RTR), terdiri dari :

1. Perda Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP)
2. Perda Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota)
3. Perkada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Penetapan Perda dan Perkada mengenai Rencana Tata Ruang disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Isra Alnur.

Sementara pelaporan penyelenggaran perizinan berusaha di daerah, sebagaimana dalam PP Nomor 6 Tahun 2021 pada pasal 33, bahwa bupati/wali kota memberikan laporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai Gubernur Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).

Sedangkan gubernur sebagai GWPP meneruskan atau memberikan laporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kabupaten/kota kepada menteri.

Dalam laporan tersebut, paling sedikit meliputi :
1. Jumlah perizinan
2. Rencana dan realisasi investasi
3. Kendala dan solusi.

“Laporan tersebut dilakukan secara berkala setiap tiga bulan,” ujar Isra Alnur.

Soal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, ada Kementerian/Lembaga (K/L) terkait melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) teknis.

Di mana Mendagri melakukan Binwas umum, memberikan bimbingan dan/atau asistensi kepada gubernur dengan menugaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.

Kemudian gubernur melakukan Binwas kabupaten/kota sebagai GWPP. Pembinaan yang dilakukan oleh gubernur dibantu ASN serta bekerjasama dengan profesi bersertifikat bidang Binwas.

Menurut Isra Alnur, dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik perizinan berusaha, maka ASN dan profesi bersertifikat sesuai kewenangannya, dapat mengenai sanksi administratif kepada pemilik perizinan berusaha.

Isra Alnur juga menjelaskan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang DPMPTSP sebagai tindak lanjut PP Nomor 6 Tahun 2021.

Kebijakan daerah tentang tata ruang wilayah.-foto:ist-

Dalam Permendagri yang dimaksud, tugas DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota adalah membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal (PM) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sedangkan fungsi DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota yaitu :

1. Penyusunan.
2. Perumusan.
3. Pelaksanaan.
4. Evaluasi.
5. Pelaporan.
6. Administrasi dan fungsi lainnya bidang PM dan PTSP.

Sementara dari struktur, DPMPTSP dipimpin Kepala Dinas (Kadis) dengan membawahi sekretaris, Kasubbag Umum, dan kelompok Jabatan Fungsional (JF) serta koordinator JF.

Dari sisi fungsi DPMPTSP, Isra Alnur menjelaskan secara rinci tentang bidang Penanaman Modal (PM) serta bidang perizinan berusaha dan nonperizinan.

Untuk bidang PM fungsinya adalah :

1. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan
penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
2. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
3. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha
melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
4. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.
5. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
6. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
7. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
8. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum.
9. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan
usaha dan peraturan perundang-undangan.
10. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal.
11. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.
12. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan,
pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi bidang perizinan berusaha dan nonperizinan yaitu :

1. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan.
3. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
4. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan.
5. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan.
6. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan.
7. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
8. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Avetorial/Pariwara

 

 

 

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.