Connect with us

KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pemda Konkep Siapkan Rp 12,5 M Untuk Cegah Corona

Published

on

KONAWE KEPULAUAN, bursabisnis.id  – Pemerintah Daerah (Daerah) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) menyiapkan Anggaran Rp 12,5 Miliar untuk penanganan Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19).

Bupati Konkep, Ir H Amrullah MT mengatakan,  Pemerintah Kabupaten Konkep saat ini telah merevisi anggaran demi untuk menyiapkan penanggulangan pencegahan masuknya Virus Corona  yang mematikan itu.

“Mengenai masalah Covid-19, Kabupaten Konawe Kepulauan telah menganggarkan anggaran sebanyak Rp 12,5 miliar untuk pencegahan. Anggarannya dari tiga sektor, yaitu Kesehatan, Ekonomi dan Jaring Pengaman sosial,” kata Amrullah, Rabu (6/5/ 2020).

Anggaran yang digelontorkan terbilang besar,  ini menandakan keseriusan Pemkab Konkep dalam mengatasi permasalahan Covid-19.

“Kita semua harus sehat. Perlu kita membangun. Tetapi apa artinya pembangunan fisik,  kalau sumber daya manusia  tidak sehat. Kesehatan itu adalah prioritas utama. Apa lagi dalam kondisi wabah virus corona saat ini,” tambahnya

Orang nomor Satu di Pulau Wawonii itu juga tak lupa memberikan apresiasi,  atas kinerja yang telah dilakukan oleh Tim Gugus Penanggulangan Pencegahan Covid-19  Kabupaten Konawe Kepulauan.

“Saya apresiasi untuk seluruh tim penanggulangan Covid-19 Kabupaten Konawe Kepulauan, begitu luar biasa mereka bekerja,” tutupnya

 

Liputan: Ivhan Chandra

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Jembatan di Kabangka Tak Diperbaiki, Dananya Dipakai Covid-19

Published

on

By

MUNA, bursabisnis.id – Warga Desa Kabangka, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menanam pohon pisang di jembatan rusak, tepatnya di jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Muna dengan Kabupaten Muna Barat (Mubar) pada akhir pekan lalu.

Itu dilakukan sebagai bentuk protes, minimnya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Muna untuk membenahi, jalan tersebut. Bahkan kabarnya alokasi pembangunan jembatan saat ini dipakai untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Kami tanamkan pisang karena jembatannya sudah rusak, sudah banyak mi yang kecelakaan gara-gara jembatan itu,” ungkap seorang warga.

Sementara itu, Pjs. Kepala Desa Kabangka, La Mbuna mengatakan, jembatan penghubung antara dua kabupaten itu kurang lebih lima tahun tidak diperbaiki. “Kurang lebih Lima tahun belum diperbaiki” katanya, melalui sambungan telepon selulernya.

Baru-baru ini, lanjutnya, Bupati Muna melakukan kunjungan kerja di desa tersebut, yang dirangkaikan dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Di hadapan warga, mantan anggota DPD RI itu mengungkapkan, jembatan tersebut seharusnya sudah dikerjakan pada tahun ini, namun akibat wabah Covid-19 maka semua pekerjaan fisik dialihkan.

“Belum lama ini bupati datang di desa kami, beliau katakan akan dikerjakan pada tahun ini namun karena Covid-19 maka terbengkalai” tambahnya.

Saat ditanya tentang pengalokasian menggunakan Dana Desa (DD), Ia mengatakan, bahwa jembatan tersebut bukan kewenangan desa, mengingat jalan itu adalah jalan kabupaten. “Tidak bisa menggunakan dana desa, karena itu jalan kabupaten,” jelasnya.

Olehnya itu, masyarakat berharap agar kiranya pemerintah daerah segera membangun jembatan tersebut, mengingat sudah banyak menelan korban jiwa. Apalagi jembatan itu adalah satu-satunya penghubung Kabupaten Muna dan Muna Barat.

 

Laporan: Phoyo

Continue Reading

KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

PUPR Konkep Alokasikan Anggaran Infrastruktur Jalan Capai Rp 19,5 M

Published

on

By

KONAWE KEPULAUAN, bursabisnis.id – Tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), memaksimalkan pembangunan infrastruktur jalan di 6 ruas jalan.

Kepala Dinas PUPR Konkep, Israwan Sulfa mengatakan, pengaspalan yang digenjot di tahun ini sebanyak enam ruas jalan, yakni sambungan pengaspalan Tombaone ke Lansilowo, sambungan Mata Dimba ke Lebo, terusan simpang Kantor Bupati Konkep di Lamoluo ke simpang Tiga Batumea.

Selanjutnya, pengaspalan dalam Lampeapi, lanjutan pengaspalan Roko-roko ke Lawei dan Wawouso ke Bobolio. “Rata-rata pagu anggarannya itu diturunkan menjadi Rp 2,5 miliar,” kata Israwan.

Lebih lanjut, kata dia, pagu anggaran pengaspalan di empat ruas jalan yakni Tombaone menuju ke Lansilowo, Mata Dimba ke Lebo, Lampeapi Dalam dan Wawouso menuju Bobolio anggarannya sama, yang sebelumnya Rp 3,5 miliar menjadi Rp 2,5 miliar setelah dilakukan pemotongan.

“Jadi yang berbeda cuma Roko-roko sama Lamoluo, Roko-roko ke Lawei Rp 3 miiliar. Yang agak besar ini, Lamoluo simpang tiga Batumea tetap Rp 6,5 miliar pagunya,” terangnya.

Selain itu, kata dia, total panjang keseluruhan enam ruas jalan yang akan diaspal tahun ini berkisar 7-8 kilo meter, akan tetapi tergantung hasil dari MC 0, karena masih akan di sesuaikan dengan anggaran yang dimiliki.

“Tergantung hasil MC 0-nya mereka nanti ini, kan kontraknya unit praise, tidak bisa kita pastikan panjang, sesuai dengan kebutuhan anggaran kita ini,” ungkapnya.

Saat ditanya kapan mulai pekerjaan pengaspalan itu, dirinya mengatakan, kalau kontrak tersebut sudah mulai berjalan, terlebih lagi dia beserta Kepala Bidang Bina Marga telah melakukan rapat pra pelaksanaan kontrak.

“Kontraknya sudah mulai jalan, saya kasi target yah paling tinggi 3 minggu untuk mengevaluasi kembali volume kontrak dengan soft drawing MC 0, dipastikan harusnya berdasarkan aturan bulan depan ini sudah ada action lapangan. Tetapi masih ada masa perhitungan MC 0 kan,” tutupnya.

Laporan: Ivhan

 

Continue Reading

KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Sejumlah Jurus Kemenperin Pulihkan Sektor Industri Terdampak Corona

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Kementerian Perindustrian terus berupaya mendorong pemulihan sektor industri di dalam negeri yang terdampak pandemi Covid-19. Hal ini guna menjaga roda perekonomian nasional agar tetap berputar, tentunya dengan berpedoman pada protokol kesehatan.

“Pandemi Covid-19 telah menghentikan sejumlah sektor industri. Pabrik menyetop operasionalnya dan karyawan terpaksa dirumahkan,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam di Jakarta, sebagaimana dikutip dari laman kemenperin.go.id.

Dirjen IKFT memaparkan, persoalan yang saat ini dihadapi para pelaku industri tersebut, mulai dari penundaan kontrak dan pembatalan pesanan, penurunan produksi dan penjualan, hingga permintaan yang susut. “Bahkan, sampai ada yang terpaksa melakukan pengurangan pegawai akibat penurunan kapasitas produksi,” ungkapnya.

Atas kondisi itu, Kemenperin mencari solusi untuk segera memperbaiki kinerja industri manufaktur di tanah air yang terimbas pandemi Covid-19. Misalnya, di sektor industri agro, Kemenperin akan melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya. Selain itu, memfasilitasi dan koordinasi terkait penyerapan produk industri agro di dalam negeri serta untuk ekspor produk industri agro.

Selanjutnya, di sektor IKFT, langkah yang akan dilakukan Kemenperin, meliputi pengadaan mesin atau peralatan peningkatan produksi bahan baku jamu atau herbal berstandar atau fitofarmaka yang berkhasiat untuk daya tahan tubuh, serta produksi antibodi dan pelega pernafasan. Kemudian, verifikasi produsen bahan baku Alat Pelindung Diri (APD) dan bahan baku masker, serta fasilitasi supply-chain and business matching dengan produsen APD dan masker.

Di sektor industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE), Kemenperin melakukan fasilitasi pengembangan aplikasi pengelolaan darurat bencana atau peningkatan populasi startup company software content, memanfaatkan Alat Mekanis Multi Guna Pedesaan (AMMDes) dalam percepatan penanganan Covid-19, serta pengadaan alat pengujian terhadap akurasi dan keandalan alat ventilator dalam rangka pembuatan prototipe ventilator.

“Selain itu, fasilitasi penanganan industri permesinan yang terdampak Covid-19 dan pengembangan industri ventilator nasional serta pendampingan industri yang terdampak penyebaran Covid-19 dalam mendapatkan bahan baku industri logam,” tutur Khayam.

Bagi sektor industri kecil menengah (IKM), Kemenperin bakal melakukan program pengembangan wirausaha IKM terutama untuk pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Covid-19. Berikutnya, pengembangan sentra IKM yang ikut terdampak, akan dilakukan fasilitasi pemenuhan bahan baku dan bahan penolong, serta inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha baru IKM.

“Kemenperin juga memiliki program pengembangan produk IKM serta program restrukturisasi mesin dan peralatan untuk IKM yang terdampak Covid-19,” imbuhnya.

Kemudian, dalam satuan kerja Kemenperin di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) turut memproduksi alat penanganan Covid-19 seperti hand sanitizer, Disinfectant Chamber, APD, Face Shield, dan Masker. Kemenperin pun ikut mengambil peran dalam program kartu Pra-Kerja dengan menggunakan skema diklat 3 in 1.

Kemenperin juga terus mengawal percepatan pembangunan Kawasan Industri prioritas RPJMN 2020-2024 dalam masa pandemi dan pasca Covid-19. Selain itu, dalam masa kedaruratan Covid-19, selalu menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah terkait operasional dan mobilitas kegiatan industri serta pengawasan implementasi Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) agar benar-benar sesuai dengan protokol kesehatan untuk pencegahan wabah Covid-19.

Oleh karenanya, Kemenperin telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2020 tentang kewajiban pelaporan bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang memiliki IOMKI. “Ini merupakan langkah pengawasan IOMKI secara elektronik, yang juga didukung oleh pengawasan di lapangan,” tegas Khayam.

 

Liputan : Ikas

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.