MAKASSAR, Bursabisnis. id – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana berdialog dengan mahasiswa Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar, untuk menyerap aspirasi dan bertukar gagasan, mengenai pengembangan kepariwisataan nasional, khususnya dalam peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM).

Melalui diskusi terbuka ini, Menteri Widiyanti berharap pembangunan pariwisata dapat berjalan optimal dengan mengidentifikasi tantangan sekaligus memanfaatkan ide-ide segar dari generasi muda.

“Saya datang ke sini untuk mendengar langsung keluhan maupun ide dari mahasiswa. Anak muda selalu punya gagasan inovatif yang bisa membantu kami di pemerintahan. Karena itu mari kita ngobrol dan berbagi,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti dalam agenda Ngobrol Bareng 30 Mahasiswa Poltekpar Makassar di Kampus Poltekpar, Makassar sebagaimana dilansir dari laman kemenpar. go. id.

Salah satu mahasiswa bernama Voli Feda Pratiwi dari Program Studi Usaha Perencanaan Wisata Semester 5 menyampaikan aspirasinya.

Menurut Voli perlunya edukasi dan peningkatan kesadaran tentang kapal pinisi sebagai ikon Sulawesi di Bulukumba.

Disisi lain, Rahma Dini Saputri dari Program Studi Usaha Perencanaan Wisata berpandangan bahwa dibutuhkan promosi pariwisata Kota Palopo yang kaya akan wisata bahari, budaya, dan sejarah. Palopo juga memiliki Pelabuhan Tanjung Ringgit yang kerap disinggahi kapal pesiar.

Menanggapi hal itu, Menteri Pariwisata menekankan pentingnya kolaborasi dengan para ahli untuk memperkaya edukasi mengenai kapal pinisi, yang telah menjadi bagian dari program unggulan Kementerian Pariwisata yaitu Wisata Naik Kelas melalui pengembangan wisata bahari.

Program Wisata Naik Kelas dirancang untuk meningkatkan kualitas pariwisata dari segala sisi, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, produk wisata, hingga promosi melalui pendekatan wisata minat khusus yang diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih personal, berkualitas, dan berkelanjutan.

“Indonesia memiliki potensi besar dengan 17 ribu pulau. Wisata bahari bisa menjadi industri kuat, namun regulasi pelayaran masih perlu diperkuat. Itu pekerjaan rumah besar yang harus kita benahi,” katanya.

Menteri Widiyanti juga menyampaikan rencana koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan regulasi pelayaran wisata.

Ada pula Irwandi, mahasiswa dari Program Studi Destinasi Pariwisata semester 5, berpandangan bahwa perbaikan infrastruktur di Toraja yang berpotensi menjadi destinasi unggulan, sekaligus regulasi penggunaan pemandu lokal oleh wisatawan mancanegara.

Mahasiswa semester 5 dari Program Studi Pengelolahan Konvensi dan Acara Putri Salsabila mengajak Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia (HMPI) yang memiliki program kerja sejalan dengan Gerakan Wisata Bersih Kementerian Pariwisata dan Dewi Bimasta (Desa Wisata Binaan Mahasiswa) HPMI yang sejalan dengan program Pengembangan Desa Wisata Kementerian Pariwisata.

Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, menambahkan bahwa Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan telah memuat kewajiban bagi wisatawan mancanegara untuk menggunakan jasa pemandu lokal.

“Indonesia memiliki potensi besar dengan 17 ribu pulau. Wisata bahari bisa menjadi industri kuat, namun regulasi pelayaran masih perlu diperkuat. Itu pekerjaan rumah besar yang harus kita benahi,” katanya.

“Peran pemerintah daerah dan dinas pariwisata sangat penting dalam menjalankan kebijakan ini. Mari kita libatkan kepala daerah agar sektor pariwisata makin maju. Pariwisata memberi multiplier effect nyata bagi perekonomian,” tambah Bayu.

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Martini Mohamad Paham, menambahkan bahwa promosi menjadi perhatian serius Menteri Pariwisata Widiyanti. Namun, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan para pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa.

“Hal sederhana yang bisa dilakukan teman-teman adalah membuat konten positif tentang destinasi Indonesia. Ayo bersama-sama promosikan keunggulan pariwisata kita, mulai dari makanan, tenun, suvenir, hingga karya kreatif mahasiswa,” kata Martini.

Laporan : Icha

Editor : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamen Ekraf) Irene Umar mengapresiasi kampanye Thunder Truck 2025 yang digagas NeverTooLavish (NTL) bersama Simpati.

Kegiatan yang didukung Kementerian Ekraf ini menghadirkan truk yang diubah menjadi kanvas berjalan dengan pesan Santun Berkendara, menggabungkan seni jalanan dengan gerakan sosial untuk generasi muda.

“Thunder Truck menghadirkan inovasi luar biasa: mengubah truk menjadi mobile masterpiece yang bukan hanya indah dipandang, tetapi juga membawa pesan sosial yang penting. Seni tidak hanya soal estetika, tetapi juga tentang membangun kesadaran dan memberi teladan di ruang publik,” ujar Wamen Ekraf Irene saat menghadiri peluncuran kampanye Thunder Truck 2025 di NeverTooLavish Artcade sebagaimana dikutip dari laman ekraf.go.id.

Wamen Ekraf Irene menegaskan bahwa seni adalah ruh dari ekonomi kreatif, yang dapat hadir di ruang publik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kampanye Thunder Truck melibatkan seniman lokal dan komunitas kreatif yang berkolaborasi dengan brand Simpati.

Menurut Wamen Ekraf Irene, inisiatif ini merupakan implementasi nyata dari prinsip Asta Ekraf, khususnya Sinergi Ekraf (kolaborasi lintas sektor dan komunitas) serta Talenta Ekraf (penguatan kapasitas generasi muda dan talenta ekraf). Lebih dari sekadar kampanye seni, program ini diharapkan dapat terus bergulir ke berbagai kota di Indonesia, melibatkan lebih banyak seniman, serta menjangkau ribuan masyarakat.

“Saya berharap gerakan ini tidak berhenti di sini, tetapi bisa berlanjut ke 15 kota lain sebagai inspirasi bahwa dengan kreativitas, kita bisa menyampaikan pesan positif sekaligus memperindah wajah kota kita,” tambah Wamen Ekraf Irene.

Founder NeverTooLavish, Bernhard Suryaningrat, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Kementerian Ekraf.

“Kolaborasi ini membuktikan bahwa seni jalanan punya ruang besar untuk tumbuh. Dengan dukungan pemerintah dan brand, seniman lokal bisa naik kelas, sekaligus memberi dampak sosial yang positif,” ujarnya.

Kementerian Ekraf menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kolaborasi lintas sektor yang mendorong kapasitas pelaku kreatif, memperluas pasar, dan memperkuat identitas bangsa.

“Ekonomi kreatif adalah wadah tanpa batas. Dari musik, seni rupa, hingga seni jalanan, semua punya kontribusi nyata. Inilah yang menjadikan ekraf the new engine of growth menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Wamen Ekraf Irene.

Sumber : ekraf.go.id
Laporan : Ibi
Editor : Tam

KONSEL, Bursabisnis. id -Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Pemkab Konsel) membentuk Tim Terpadu penanganan konflik agraria antara warga Kecamatan Angata vs PT Marketindo Selaras (PT M S) pada Kamis, 31 Juli 2025.

Namun, langkah ini justru memunculkan tanda tanya besar, apakah mencari solusi atau sekadar formalitas?

Tim dibentuk tanpa melibatkan warga terdampak, tanpa partisipasi organisasi masyarakat sipil, dan tanpa kehadiran pihak independen.

Ini sebuah keputusan tergesa yang justru berisiko memperdalam konflik, bukan menyelesaikannya.

“Apakah ini sungguh upaya penyelesaian, atau hanya legalisasi atas pengingkaran hak rakyat?” ungkap Kisran Makati – Direktur PUSPAHAM.

Warga Angata telah lama mempertahankan tanah warisan leluhur yang mereka kelola secara turun-temurun.

Klaim sepihak dari PT MS tanpa transparansi dokumen atau pengakuan atas riwayat penguasaan, membuat ribuan warga kini terjebak dalam ketidakpastian hukum dan ancaman kehilangan ruang hidup.

Tanah bagi warga bukan sekadar aset ekonomi. Ia adalah identitas, sumber penghidupan, dan jejak sejarah kolektif.

Menyederhanakan konflik agraria menjadi urusan administratif semata adalah bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Langkah Pemkab Konsel ini juga bertentangan dengan semangat Reforma Agraria sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 86 Tahun 2018 yang telah diperbarui menjadi Perpres No. 62 Tahun 2023. Reforma Agraria menuntut:
1. Pengakuan atas sejarah penguasaan tanah oleh rakyat,
2. Keterbukaan informasi dan data,
3. Partisipasi aktif masyarakat melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

Jika prinsip-prinsip ini diabaikan, maka “Tim Terpadu” hanya akan menjadi simbol penyelesaian semu, yang justru menyimpan bara konflik berkepanjangan.

PUSPAHAM, mendesak Pemkab Konawe Selatan untuk:
1. Membuka seluruh dokumen terkait pembentukan dan mekanisme kerja Tim Terpadu kepada publik.
2. Melibatkan warga terdampak, masyarakat sipil, dan akademisi secara aktif dalam proses validasi data hingga pengambilan keputusan.
3. Mengintegrasikan kerja Tim Terpadu ke dalam struktur GTRA Kabupaten agar sesuai dengan mandat nasional.
4. Mempublikasikan secara berkala hasil kerja dan perkembangan tim sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Konflik agraria tak bisa diselesaikan dengan pendekatan instan. Ia menuntut kesungguhan politik, keberanian mendengar suara rakyat, dan komitmen pada keadilan sejarah.

Jangan biarkan “penyelesaian” menjadi nama lain dari pengabaian.

Saatnya hadirkan solusi yang adil, transparan, dan partisipatif agar tanah rakyat tetap menjadi milik rakyat.

Laporan : Bing

Editor ; Tam