Connect with us

Fokus

Pertemuan World Water Forum, Indonesia Bawa Dua Isu Penting

Published

on

JAKARTA, Bursabisnis.id – Paris, Deklarasi Menteri merupakan luaran utama dari World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan diselenggarakan pada tanggal 18-25 Mei 2024. Pada 28-29 Maret lalu, konsep Deklarasi Menteri telah dibahas dan dipertunjukkan kepada 194 perwakilan negara anggota UNESCO.

Adapun ini Deklarasi Menteri ini akan diadaptasi oleh para Menteri antar negara saat Konferensi Tingkat Tinggi World Water Forum ke-10 pada 20 Mei 2024 mendatang. Pembahasan deklarasi dilaksanakan selama dua hari penuh dihadiri oleh perwakilan dari 53 negara, dua organisasi internasional, dan tiga organisasi non pemerintahan yang hadir secara langsung. Panitia juga memfasilitasi secara virtual kepada 23 perwakilan negara lain yang hadir secara daring.

Pada pertemuan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves sekaligus Kepala Sekretariat Panitia Pendukung WWF Nani Hendiarti menyampaikan kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah WWF.

Ia memaparkan pengaturan administrasi (Administrative Arrangement atau disingkat AA) untuk para peserta Pertemuan Tingkat Kepala Negara (19-20 Mei 2024) dan para peserta Pertemuan Tingkat Menteri (21-22 Mei 2024).

“Indonesia berharap sesuai dengan amanah dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut selaku Ketua Panitia Nasional Sekali; agar negara-negara bisa hadir mengirimkan delegasi di level tertinggi pada forum air terbesar tersebut,” himbau Deputi Nani sebagaimana dilansir dari laman maritim.go.id pada Minggu, 14 April 2024.

Mengawali pertemuan, Duta Besar RI untuk Perancis YM Bapak Mohamad Oemar menyampaikan terima kasih kepada UNESCO yang telah memfasilitasi pembahasan deklarasi, juga kepada perwakilan negara yang hadir baik secara langsung di ruang sidang, maupun secara daring.

Di samping itu, Sekretaris Jenderal World Water Council (WWC) Eric Tardieu menyampaikan kegembiraan dan apresiasi kepada pihak Indonesia atas kerja kerasnya menjadi mitra WWC dalam penyelenggaraan forum serta keseriusannya untuk mempersiapkan deklarasi sebagai output utama forum ini.

Selanjutnya, pembahasan deklarasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia Dubes Tri Tharyat bersama Presiden Kehormatan WWC Prof. Benjamin Braga.

“Terhadap konsep awal, kami telah menerima masukan dari 50 negara juga organisasi internasional. Kami berupaya sebaik mungkin untuk mengakomodasinya,menghindari hal-hal yang rawan, menghapus perihal Global Water Fund, juga melampirkan empat concept note untuk melengkapi konsep deklarasi yang akan kita bahas sekarang,” pernyataan Dubes Tri.

Sejak awal disepakati bahwa pembahasan mengenai deklarasi ini sifatnya bukan negosiasi, melainkan konsultasi, namun pada kenyataannya situasi sidang selama dua hari itu berlangsung alot dan dinamis, tidak mudah sampai pada kesepakatan.

Hal ini bisa dipahami karena deklarasi menteri di WWF walaupun tidak mengikat secara hukum, namun merupakan komitmen politik sehingga menyangkut kepentingan negara masing-masing, adanya kesenjangan antara negara maju dan berkembang serta banyak keselarasan istilah atau “agreed language” yang merujuk kepada resolusi atau dokumen lain di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti UN Water Agenda.

Negara yang banyak memberikan masukan, komentar dan kadang penolakan terhadap beberapa pasal, antara lain Mesir, Turki, Jerman, Brazil, Argentina, Perancis, Amerika Serikat dan Cina. Beberapa isu yang mendapat perhatian khusus dari delegasi, antara lain mengenai kerjasama pengelolaan sumber daya untuk lintas negara (transboundary), pertukaran data terkait air, akses terhadap air dan rujukan terhadap hukum internasional.

Terkait kepentingan Indonesia, dua isu dapat disepakati oleh pertemuan, yakni: Center of Excellence on Water (CoE) and Climate Resilience dan Compendium of Concrete Deliverables. Kepala BMKG menjelaskan bahwa konsep CoE tersebut tidak menciptakan insitusi baru dan tidak ada implikasi anggaran, melainkan lebih kepada koordinasi antar CoE yang sudah ada atau aliansi.

Selain itu, koordinasi antar CoE tersebut hanya untuk kawasan Asia-Pasifik. Sementara itu, Dubes RI menegaskan bahwa Compendium adalah inisiatif Pemri yang bersifat sukarela dan terbuka bagi setiap negara untuk menyampaikan proyek strategis terkait air.

Pada penghujung acara, Prof. Ben Braga sekali lagi memuji kekompakan dan keahlian delegasi Indonesia dalam melakukan diplomasi untuk menjembatani perbedaan dan beragam kepentingan yang ada di dalam deklarasi menteri tersebut. Pujian serupa, diterima pula oleh delegasi Indonesia dari negara-negara yang hadir.

Puncak acara World Water Forum akan berlangsung kurang dari dua bulan lagi. Dari forum ini, diharapkan bisa muncul kesepakatan mengenai pengelolaan sumber daya air terpadu menuju akses air yang aman untuk memberikan kemakmuran bersama. Keunikan Indonesia sebagai negara kepulauan juga bisa mewarnai pengelolaan sumber daya air untuk negara kepulauan dan pulau kecil.

Hal lainnya, penyelenggaraan WWF ini pun diharapkan menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengentaskan tantangan pendanaan infrastruktur air untuk mempercepat capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tentang Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, dimana blended finance bisa menjadi salah satu alternatif solusinya.

Sebagai informasi, Delegasi Republik Indonesia hadir lengkap dipimpin oleh Kepala BMKG Prof. Dwikorita. Hadir pula Duta Besar RI untuk Perancis YM Bapak Moch. Oemar, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti yang juga sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pendukung WWF, Dirjen Kerjasama Multilateral Tri Tharyat, Kementerian PUPR yang diwakili oleh Staf Khusus Menteri PUPR Dr. Arie Setiadi dan Dr. Dadang, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dr. Ervan Maksum,Deputi Klimatologi BMKG Dr. Ardhasena, serta Perwakilan Tetap RI untuk UNESCO Prof. Ismunandar.

Sumber : maritim.go.id

Penulis : Rustam

Continue Reading

Fokus

Indonesia dan Jerman Perkuat Kerjasama Pembiayaan Lingkungan

Published

on

By

Indonesia dan Jerman kerjasama di bidang kehutanan. -foto:dok.kehutanan-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Pemerintah Indonesia dan Jerman sepakat memperkuat kerja sama di bidang kehutanan, konservasi, dan pembiayaan lingkungan.

Kesepakatan ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Bärbel Kofler, Parliamentary State Secretary untuk Menteri Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ).

Menteri Raja Antoni, yang pada kesempatan tersebut didampingi Wamenhut Rohmat Marzuki, menyampaikan bahwa hutan tropis Indonesia memiliki peran penting, tidak hanya bagi pembangunan nasional, tetapi juga bagi stabilitas iklim global.

“Kami berkomitmen menjaga hutan melalui kebijakan yang kuat dan kerja sama internasional, termasuk dengan Jerman,” ujarnya dilansir dari laman kehutanan.go.id.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas tiga fokus utama kerja sama ke depan, yaitu pengembangan Area Preservasi yang melibatkan masyarakat dan swasta, inovasi pembiayaan konservasi seperti biodiversity credits dan kemitraan publik-swasta di lansekap Bukit Tigapuluh Landscape Jambi, serta Inisiatif Reconnect Borneo untuk konservasi lintas batas di Kalimantan, Sabah, dan Sarawak.

Menhut Raja Antoni juga menyoroti program Perhutanan Sosial yang telah memberi hak kelola kepada masyarakat atas lebih dari 8,3 juta hektare hutan, termasuk 1,4 juta hektare Hutan Adat.

“Program ini bukan hanya melindungi hutan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” katanya.

Bärbel Kofler mengapresiasi langkah Indonesia dalam melibatkan masyarakat adat dalam menjaga hutan.

“Kami melihat langsung di Kalimantan bagaimana masyarakat berperan besar dalam melindungi hutan. Indonesia menjadi contoh penting dalam upaya mencapai target penurunan emisi global,” ujarnya.

Menteri Raja Antoni menegaskan, pemerintah terus berkomitmen mencapai target Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada areal seluas 10 juta hektare dan membuka peluang investasi hijau melalui kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

“Kemitraan Indonesia–Jerman adalah wujud nyata kerja bersama untuk menjaga bumi dan menyejahterakan rakyat,” tutupnya.

Sumber : kehutanan.go.id
Laporan : Tam

Continue Reading

Fokus

Dilaporkan Ada BBM Bercampur Air, Menteri ESDM Langsung Inspeksi Mendadak

Published

on

By

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sidak SPBU di Malang. -foto: dok. esdm-

MALANG, Bursabisnis.id +
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan inspeksi mendadak ke SPBU 26 Pertamina Asrikaton, Pakis, Malang, Provinsi Jawa Timur (Jatim), menyusul adanya laporan warga bahwa ada BBM bercampur air.

Kunjungan dadakan ini diharapkan memberi gambaran kondisi lapangan yang lebih akurat.

“Saya bersama Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang bertanggung jawab untuk mengecek kualitas BBM. Kami baru saja selesai mengecek di pompa bensin di sini di SPBU 26 Malang. Berdasarkan hasil sampel yang ada dinyatakan kualitas minyaknya sesuai standar dan baik untuk digunakan,” ujar Bahlil dikutip dari laman esdm.go.id.

Selain di Malang, Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian ESDM bersama Lemigas menurunkan tim untuk melakukan pengecekan di sejumlah SPBU lain di Jawa Timur, termasuk Gresik, Surabaya, dan Lamongan.

Ia menegaskan pemeriksaan dilakukan sebagai respons atas laporan masyarakat.

“Untuk beberapa SPBU dicurigai atau ditengarai yang dilaporkan ada campuran air di Surabaya kemudian di Gresik dan Lamongan, tim juga sudah turun dan besok kami akan rapatkan bersama hasil pemeriksaan seluruh SPBU pada jam 11,” kata Bahlil.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemeriksaan, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan bersikap tegas terhadap pihak mana pun yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran dan pengelolaan BBM. Ia menegaskan tindakan tegas akan diambil tanpa pandang bulu jika ditemukan pelanggaran di lapangan.

“Kalau itu benar ada sesuatu kejadian dan itu dilakukan oleh Pertamina maka kita pemerintah tidak segan-segan juga untuk memberikan sanksi tegas kepada Pertamina,” tegas Bahlil.

Pemeriksaan mendadak ini selain mengecek mutu bahan bakar juga memastikan pelaksanaan standar operasional pelayanan di lapangan. Kementerian ingin memastikan bahan bakar yang dikonsumsi masyarakat memenuhi kualifikasi yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan tegas akan diambil, termasuk terhadap pihak terkait.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Minyak dan Migas (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman melaporkan hasil pemeriksaan kualitas BBM di SPBU di Gresik dan Surabaya.

“Kami telah melakukan uji kualitas BBM melalui uji pasta air dan uji visual. Hasil uji di dua SPBU menunjukkan tidak ditemukan kandungan air dalam BBM. Dari hasil pengujian, seluruh sampel menunjukkan kondisi baik dan memenuhi standar. Prosedur pemeriksaan ini juga rutin dilakukan di setiap SPBU sebelum operasional untuk memastikan kualitas BBM yang akan dikonsumsi masyarakat,” jelas Laode.

Pihak Pertamina melalui Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyatakan hasil uji laboratorium juga menunjukkan produk Pertalite dari Terminal BBM Tuban dan Surabaya memenuhi standar mutu yang berlaku. Meski demikian, Pertamina Patra Niaga tetap melanjutkan investigasi di tingkat SPBU untuk memastikan kualitas sepanjang jalur distribusi.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan secara bertanggung jawab. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan di luar wilayah posko, Pertamina menyediakan berbagai kanal pelaporan resmi, yaitu di SPBU terakhir tempat pembelian BBM atau menghubungi Pertamina Contact Center 135 melalui telfon, email maupun DM media sosial,” pungkasnya.

Sumber : esdm.go.id
Laporan : Tam

Continue Reading

Fokus

Sultra Punya 65 Dapur MBG Dari 65 Dapur yang Diusulkan ke BGN

Published

on

By

Ketua Kadin Sultra Anton Timbang. -foto:ist-

KENDARI, Bursabisnis. id – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ternyata sudah memiliki 27  dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dari 65 dapur yang diusulkan ke Badan Gizi Nasional (BGN).

Ini diungkapkan Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang.

“Di Sultra 27(dapur MBG. Yang kami usulkan 65, yang sudah dinyatakan persiapan dan ada juga yang sudah beroperasi itu  27 dapur,” kata Anton Timbang pada  Kamis, 23 Oktober 2025.

Anton menambahkan, capaian tersebut menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai provinsi dengan jumlah dapur MBG terbanyak di Indonesia.

Hal ini tidak terlepas dari kesiapan Kadin Sultra dalam memenuhi seluruh persyaratan administratif yang ditetapkan oleh BGN.

“Kita benar benar mempersiapkan persyaratan dari BGN. Jadi semua yang kita usulkan karena dia sudah memenuhi persyaratan sehingga usulan kita semua rata-rata disetujui,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Anton menegaskan bahwa Kadin Sultra akan terus berupaya memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG mendapat dukungan penuh.

Laporan : Tam

Continue Reading

Trending