PERIKANAN DAN KELAUTAN
Produk Olahan Ikan Tuna dan Cakalang Indonesia Bebas Bea Masuk ke Jepang
JAKARTA, Bursabisnis.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk olahan tuna dan cakalang asal Indonesia, bebas bea masuk ke Jepang.
Pembebasan tarif tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian protokol perubahan Indonesia – Japan Economic Partnership (IJEPA) oleh Menteri Perdagangan RI dengan Menteri Luar Negeri Jepang pada tanggal 8 Agustus 2024 secara virtual yang menunjukkan perkembangan positif atas upaya yang dilakukan KKP selama ini.
Adapun rincian produk dimaksud meliputi 4 pos tarif, yaitu Skipjack and other bonito in airtight containers (HS 1604.14.010), Tunas in airtight containers (HS 1604.14.092), Skipjack and other bonito boiled and dried (HS 1604.14.091), dan Others (HS 1604.14.099).
“Tentu ini jadi kado di bulan kemerdekaan dan semoga bisa meningkatkan ekspor produk tersebut ke Jepang serta menarik minat investasi pada sektor perikanan di Indonesia,” ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo sebagaimana dilansir dari laman kkp.go.id pada Kamis, 15 Agustus 2024.
Budi menyebut bahwa untuk 2 produk HS 1604.14.091 dan HS 1604.14.099 memiliki persyaratan tambahan, yaitu ukuran panjang bahan baku minimal 30 cm. Terkait hal ini, KKP dan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Jepang sedang melakukan finalisasi Operational Procedure melalui sertifikat barang yang disepakati bersama.
“Indonesia mengusulkan menggunakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) sebagai pemenuhan persyaratan dimaksud. Mengingat SHTI telah dilakukan harmonisasi dengan Japan Catch Documentation Scheme (JCDS),” urai Budi.
Dalam kesempatan ini, Budi menyampaikan selain 4 pos tarif produk olahan di atas, Indonesia juga telah mendapatkan pembebasan tarif 0% untuk 67 pos tarif produk perikanan ke pasar Jepang, antara lain yellowfin tuna beku, fillet tilapia segar, fillet swordfish beku, kekerangan, olahan lobster, rajungan beku. Semua kesepakatan ini akan mulai diimplementasikan setelah proses ratifikasi di Parlemen kedua negara.
“Alhamdulillah, sudah dilakukan penandatanganan tingkat menteri kedua negara. Kami berharap perjanjian ini bisa berlaku efektif secepatnya,” tutur Budi.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono telah mencanangkan tahun 2024 sebagai tahun Tuna. Pencanangan tersebut, melalui branding seafood Indonesia yang safe, eco-friendly, dan sustainable diharapkan sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholders dapat semakin memperkuat akses pasar dan manfaatnya, baik bagi masyarakat Indonesia khususnya maupun masyarakat global pada umumnya.
Sumber : kkp.go.id
Penulis : Tam
PERIKANAN DAN KELAUTAN
Komisi IV Dukung Ekspor Perdana Arwana Super Red di Kalbar
PONTIANAK, Bursabisnis. id – Kalimantan Barat (Kalbar) kembali menunjukkan perannya sebagai daerah strategis dalam pengembangan sektor perikanan, khususnya ikan hias.
Provinsi ini dikenal sebagai produsen utama arwana Indonesia, di mana sekitar 70 persen arwana yang diekspor berasal dari Kalbar.
Jenis Arwana Super Red menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus simbol kekayaan alam dan budaya masyarakat, terutama di kawasan perbatasan dan Danau Sentarum yang sudah lama dikenal sebagai habitat alami spesies bernilai tinggi ini.
Sebagai bentuk dukungan, rombongan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI menggelar kegiatan pelepasan ekspor perdana kratom dan arwana yang dilaksanakan di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalbar, Pelabuhan Laut Dwikora Pontianak sebagaimana dikutip dari laman dpr.go.id.
Dalam momen tersebut, sebanyak 150 ekor Arwana Super Red dilepas menuju Taiwan dengan nilai transaksi mencapai Rp108,7 juta.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto, menegaskan bahwa arwana merupakan aset berharga yang hanya tumbuh di Kalimantan.
Potensi ini, menurutnya, harus terus dijaga dan dikembangkan agar bisa memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat maupun negara.
“Arwana juga adanya cuma di sini ya, di Kalimantan utamanya. Ini cukup besar ekspornya ke luar negeri, dan mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi untuk bisa menambah pendapatan dari devisa negara,” ujar Titiek.
Indonesia sendiri telah lama dikenal sebagai salah satu pemain kuat di pasar ekspor ikan hias dunia. Dari sekian banyak jenis, Arwana Super Red asal Kalbar menjadi primadona karena keunikan warna serta nilai eksotis yang tinggi di mata kolektor mancanegara. Tingginya permintaan global membuat arwana tidak hanya bernilai sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga menjadi identitas daerah dan kebanggaan nasional.
Selain itu, keberadaan arwana juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Banyak pembudidaya dan pelaku usaha mikro di Kalbar yang menggantungkan hidup dari budidaya ikan hias bernilai tinggi ini.
“Dengan semakin terbuka akses pasar ekspor, diharapkan kesejahteraan masyarakat bisa ikut meningkat,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Pelepasan ekspor perdana ini juga menjadi momentum untuk memperkuat posisi Kalbar dalam peta perdagangan internasional, khususnya sektor perikanan hias. Pemerintah pusat bersama DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan regulasi, infrastruktur, hingga akses pasar, agar komoditas unggulan seperti Arwana Super Red dapat semakin berdaya saing di tingkat global.
Laporan : Tam
PERIKANAN DAN KELAUTAN
Potensi Perikanan Sultra Menarik Perhatian Investor Untuk Investasi di PPS Kendari
KENDARI, Bursabisnis. id – Potensi sektor perikanan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dapat menarik investor untuk berinvestasi.
“Sebelum saya mendatangkan investor, saya harus meninjau kesiapan infrastruktur maupun lahan kosong yang tersedia,” kata Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat melihat Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari pada Selasa, 16 September 2025.
Dari hasil kunjungan di PPS Kendari, gubernue melihat lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pabrik pengeringan ikan.
“Disini juga sudah tersedia nelayan, dermaga serta lahan yang akan menjadi nilai tambah untuk pengembangan investasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, Asep Saefulloh mengungkapkan kehadiran gubernur membawa harapan baru bagi pengembangan sektor perikanan.
“Kunjungan ini menjadi harapan baru. Di PPS Kendari sendiri terdapat fasilitas yang mendukung, termasuk pengalengan ikan. Kami akan melakukan komunikasi dengan gubernur agar investor dapat tertarik berinvestasi disini,” jelasnya.
Dikatakan, PPS Kendari memiliki total lahan seluas 42 hektar dengan lahan yang sudah termanfaatkan seluas 32 hektar.
“Sisanya 10 hektar dapat digunakan untuk lokasi investasi baru untuk perusahaan yang berminat untuk melakukan investasi,” lanjutnya.
Sementara itu, tangkapan ikan di Kendari dinilai cukup melimpah dengan hasil tangkapa per harinya mencapai 80 hingga 100 ton ikan tangkap.
“Ikan tangkap yang diperoleh dari jenis layang, tongkol, cakalang, dan tuna,” jelasnya,
Beberapa hasil tangkapan bahkan diekspor, seperti rajungan ke Amerika Serikat, serta ikan layang dan tongkol ke Tiongkok.
“Saat ini ada 69 investor yang beroperasi, 20 di antaranya merupakan perusahaan besar. Sisanya merupakan pendukung yang juga berperan penting dalam rantai industri perikanan,” ungkapnya.
Laporan : Tam
PERIKANAN DAN KELAUTAN
Kementerian KKP Jaring Masukan Terkait Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
JAKARTA, Bursabisnis. Id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menjaring masukan dari para pemangku kepentingan, terkait tata kelola pupuk bersubsidi sektor perikanan melalui kegiatan konsultasi publik yang digelar di Surabaya, Jawa Timur.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, PT Pupuk Indonesia Holding Company, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan tujuh Kabupaten di sekitarnya.
“Penetapan pupuk bersubsidi tidak hanya diberikan kepada sektor pertanian, tetapi juga menyasar pembudidaya ikan skala kecil. Pemerintah menunjukkan keberpihakannya melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang menjamin kepastian alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu sebagaimana dikutip dari laman kkp. go. id.
Konsultasi publik ini merupakan langkah strategis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan.
Melalui sinergi dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025, diatur pelaksanaan teknis atas Perpres tersebut.
KKP kini tengah melakukan finalisasi peraturan teknis pelaksanaan tata kelola pupuk bersubsidi di sektor perikanan untuk mendukung efektivitasnya.
Dirjen Tebe menegaskan bahwa tata kelola pupuk bersubsidi mencakup proses mulai dari perencanaan, pengadaan, penyaluran, penebusan, pengawasan, evaluasi hingga pelaporan.
Tujuannya untuk mengoptimalkan distribusi pupuk bersubsidi guna menunjang ketahanan pangan nasional.
“Distribusi pupuk bersubsidi harus memenuhi prinsip 7T : tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan tepat penerima,” tambahnya.
Sasaran Penerima Pupuk Subsidi
Sasaran penerima pupuk bersubsidi sektor perikanan meliputi pembudidaya ikan yang melakukan usaha pembenihan dan/atau pembesaran menggunakan teknologi sederhana, dengan batasan luasan lahan tertentu.
Beberapa diantaranya untuk pembenihan ikan air tawar paling luas 0,75 hektare dan pembesaran ikan air tawar paling luas 2 hektare.
Sementara untuk pembenihan ikan air payau paling luas 0,5 hektare dan pembesaran ikan air payau paling luas 5 hektare.
Syarat lainnya termasuk kepemilikan KUSUKA elektronik, terdaftar di portal data kelautan dan perikanan, tergabung dalam Pokdakan berbadan hukum atau terdaftar di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan, serta terdaftar dalam e-RDKK Perikanan. Lokasi usaha bukan di laut atau di perairan darat dan bukan budidaya minapadi.
Laporan : Icha
Editor : Tam
-
ENTERTAINMENT6 years agoInul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa6 years agoDihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR6 years agoJelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur6 years agoRumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus6 years agoTenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
FINANCE6 years agoOJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
Fokus6 months agoUsai Harumkan Nama Wakatobi, Pelatih Atlit Peraih Medali Emas Jual Hp Untuk Ongkos Pulang
-
PERTAMBANGAN3 months ago25 Perusahaan Tambang di Sultra Dihentikan Sementara Operasinya
