JAKARTA, Bursabisnis.id – Indonesia selaku negara anggota the Group of Twenty (G20), Financial Stability Board (FSB), dan dikategorikan IMF memiliki sektor keuangan yang berdampak sistemik atau systemically important financial sector (SIFS), baru saja menyelesaikan Financial Sector Assessment Program (FSAP).

Asesmen ini merupakan kali ketiga, setelah pelaksanaan sebelumnya dilakukan pada 2010 dan 2017.
Demikian dikatakan Deni Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan yang dirilis melalui laman bi.go.id.

Secara umum hasil asesmen menunjukkan perekonomian dan sektor keuangan Indonesia berada dalam kondisi yang sehat dengan pertumbuhan yang kuat, stabil, dan cukup resilien dalam menghadapi gejolak eksternal. Area asesmen mencakup aspek stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada kerentanan (analisis risiko sistemik), kerangka pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, manajemen krisis dan jaring pengaman sistem keuangan, serta aspek pengembangan sektor keuangan.

Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyambut baik hasil asesmen FSAP Indonesia 2024 dan mengapresiasi IMF dan World Bank atas asesmen menyeluruh yang telah dilakukan.

Hasil asesmen menunjukkan komitmen otoritas sektor keuangan Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan, melanjutkan agenda reformasi sektor keuangan, mendorong pendalaman pasar, dan mengembangkan infrastruktur sektor keuangan.

Asesor menilai positif penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai faktor penting dalam meningkatkan resiliensi, memperkuat jaring pengaman sistem keuangan dan kerangka penanganan krisis, serta mendorong pengembangan sektor keuangan Indonesia.

Komitmen disiplin fiskal, kinerja makroekonomi yang baik, serta kerangka pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, pasar modal, dan asuransi telah mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan secara signifikan. Asesor juga menekankan perlunya terus meningkatkan penguatan kerangka pengaturan dan pengawasan dengan pendekatan berimbang dalam bidang keuangan digital dan fintech serta keuangan berkelanjutan. Selain itu, Indonesia perlu juga terus memonitor dan memitigasi risiko yang berasal dari berbagai sumber, baik ketidakpastian global, domestik maupun perubahan iklim.

Capaian Indonesia ini merupakan hasil sinergi dan kontribusi Kementerian Keuangan, BI, OJK, LPS, dan otoritas terkait, serta pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Rekomendasi yang dihasilkan dari asesmen FSAP diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas otoritas di sektor keuangan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pengembangan, dan penguatan sektor keuangan domestik. Hasil asesmen FSAP Indonesia 2023/2024 tersebut juga diharapkan akan mendukung implementasi reformasi struktural yang telah dicanangkan dalam UU P2SK sehingga dapat semakin memperkuat ketahanan sektor keuangan Indonesia, menjaga kepercayaan masyarakat, mendorong investasi dan arus modal, serta mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hasil asesmen FSAP Indonesia 2023/2024 terangkum dalam laporan Financial System Stability Assessment (FSSA) dari IMF yang terbit 8 Agustus 2024, serta laporan Financial Sector Assessment (FSA) dari World Bank yang akan segera terbit.

Sumber :bi.go.id
Penulis : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan berhasil melakukan efisiensi anggaran hingga Rp2,21 Triliun selama tahun anggaran 2020-2023.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari pengelolaan anggaran secara hati-hati, efisien, dan disiplin, termasuk melalui penerapan teknologi digital.

“Berbagai simplifikasi digitalisasi dari proses bisnis ini menghasilkan efisiensi yang cukup signifikan dan ini kami sampaikan waktu itu di dalam Komisi XI Rp2,21 Triliun sendiri kita mendapatkan efisiensi yang terdiri dari dari 11 step yang kita sampaikan di sini,” ujar Menkeu dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu, 21 Agustus 2024 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta sebagaimana dilansir dari laman Kemenkeu.go.id.

Dalam paparannya, Menkeu menyampaikan bahwa simplifikasi dan digitalisasi/otomasi proses bisnis memberikan dampak positif berupa peningkatan produktivitas, efisiensi pelayanan, maupun optimalisasi pemberdayaan SDM.

Hal ini merupakan upaya pelaksanaan belanja yang berkualitas di Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut, ia memaparkan 11 langkah yang telah dilakukan keuangan sejak tahun 2020. Antara lain yaitu kebijakan negative growth jumlah pegawai, pengendalian belanja birokrasi (a.l. perjalanan dinas dan konsinyering), pengadaan collaborative tools secara terpusat, optimalisasi anggaran penanganan pandemi dampak terkendalinya kasus Covid-19, konsolidasi pengadaan laptop melalui e-katalog LKPP dan kebijakan TKDN, dan digitalisasi proses bisnis berdampak turunnya belanja pencetakan dokumen.

Selain itu, efisiensi anggaran Kemenkeu juga dihasilkan melalui optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana (berdampak penurunan biaya paket meeting), prioritasi pembentukan tim (berdampak pada efisiensi honorarium tim), implementasi Ruang Kerja Masa Depan (berdampak turunnya alokasi sewa kantor), pembayaran belanja pegawai terpusat (berdampak turunnya anggaran pengelolaan gaji dan optimalisasi SDM), serta standarisasi harga dan pemberian seminar kit yang selektif.

“Ini semuanya untuk menunjukkan bahwa Kemenkeu harus memberi contoh waktu kita bicara tentang efisiensi spending better quality itu kita lakukan pada level mikro organisasi,” ucap sang Bendahara Negara.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan menyampaikan apresiasi kepada Komisi XI DPR RI atas kepercayaan dan dukungan dalam pembahasan dan persetujuan anggaran sehingga Kemenkeu bisa menutup tahun anggaran 2023 dengan baik.

“Kementerian Keuangan akan berjanji bekerja terus dengan baik dengan Komisi XI dan tentu ini dalam rangka untuk menjaga keuangan negara dan menjaga institusi bendahara negara tetap bisa menjadi pilar untuk stabilitas, namun juga progres dengan baik,” pungkasnya.

Sumber : kemenkeu.go.id
Penulis : Kas
Editor : Tam

JATIM, Bursabisnis.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan inklusi keuangan khususnya di wilayah perdesaan melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada acara Kick Off EKI di Wilayah Perdesaan Tahun 2024 di Desa Dolokgede, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur (Jatim).

“Kunci pertumbuhan ekonomi nasional adalah kekuatan potensi domestik yaitu pertumbuhan ekonomi daerah. Tentu dengan menopang seluruh perekonomian di daerah adalah di tingkat desa,” kata Mahendra sebagaimana dilansir dari laman ojk.go.id pada Senin, 5 Agustus 2024.

Lebih lanjut, Mahendra menyampaikan bahwa sejak tahun lalu, 35 Kantor OJK Daerah telah diberikan tugas tambahan yaitu menginventarisasi, memetakan, dan mendukung pertumbuhan serta optimalisasi sektor dan industri unggula​n di setiap provinsi secara menyeluruh sampai tingkat kabupaten dan kota.

“Sedangkan, untuk wilayah desa, disambut dengan program EKI sehingga partisipasi dan manfaatnya dirasakan secara lebih menyeluruh. Untuk itu, kami bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD),” jelas Mahendra.

Hadir pada acara tersebut Menteri Sekretaris Negara RI Pratikno, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah merangkap Plt. Kepala Kantor OJK Jawa Timur Bambang Mukti Riyadi, Pj Bupati Kabupaten Bojonegoro Adriyanto, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur M.Noor Nugroho, serta pimpinan perwakilan Lembaga Jasa Keuangan.

Pratikno dalam sambutannya mengapresiasi inisiasi OJK atas upaya membuat mesin pertumbuhan ekonomi yang menggerakan ekonomi masyarakat di Desa Dolokgede.

“Desa kami ini cukup kaya. Di sini dulu ada beberapa lahan tembakau yang memproduksi cerutu ekspor, jadi cukup makmur di sini, tapi kemudian mengalami degradasi. Jadi, kami memang perlu membuat mesin-mesin baru untuk menumbuhkan potensi di sini,” terang Pratikno.

Dalam Kick Off EKI dimaksud, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa inisiasi EKI di dalamnya mencakup program Desaku Cakap Keuangan yang menjabarkan upaya OJK menumbuhkan sumber ekonomi baru di wilayah Indonesia, utamanya untuk wilayah perdesaan di Indonesia.

“Kami sudah menginisiasi sebanyak 36 EKI yang alhamdulillah secara hasil sudah berdampak pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, terutama bagaimana membuat masyarakat memilih akses keuangan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui salah satunya adalah pemberdayaan UMKM di perdesaan,” kata Friderica.

Friderica juga menyampaikan capaian program EKI dari sisi inklusi keuangan antara lain:

Pembukaan rekening tabungan (reguler, pelajar, emas) lebih dari 8.000 rekening;

Penyaluran kredit/pembiayaan kepada lebih dari 1.500 debitur;

Penambahan titik akses keuangan melalui agen Laku Pandai dan fasilitasi sistem pembayaran QRIS;

500 kegiatan edukasi keuangan/pendampingan kepada masyarakat desa.

Pada tahun 2024, program EKI diimplementasikan di 44 wilayah desa di bawah koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan melibatkan Kantor OJK di daerah, Kementerian/Lembaga terkait dan Lembaga Jasa Keuangan, salah satunya di Desa Dolokgede, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.

Desa Dolokgede memiliki sektor unggulan di bidang pertanian produktif dan infrastruktur olahraga yang memadai, sehingga berpotensi menciptakan destinasi wisata berbasis edusport di Kabupaten Bojonegoro. Salah satu program ungglan EKI di Desa Dolokgede yaitu Program “Desaku Cakap Keuangan”, yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat di pedesaan tentang lembaga, produk, dan layanan keuangan melalui pelatihan dan edukasi kepada para perangkat desa dan seluruh masyarakat desa.

Kegiatan Kick Off EKI juga dikolaborasikan dengan Festival Medhayoh dengan judul “Medhayoh Financial Festival” yang merupakan salah satu kegiatan dalam rangka meningkatkan roda perekonomian melalui pemberdayaan UMKM lokal di Desa Dolokgede dengan bentuk kegiatan seperti pertunjukan seni, kuliner tradisional, dan kegiatan lainnya yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Sumber : ojk.go.id
Penulis : Kas
Editor : Tam