Connect with us

KEUANGAN

PT Sarana Multigriya Finansial Terbitkan Efek Beragun Aset Senilai Rp 500 Miliar

Published

on

JAKARTA, bursabisnis.id – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF selaku Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan kembali melakukan penerbitan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi dengan seri EBA-SP SMF-BTN07 dengan rating idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yang dicatatkan secara resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

EBA-SP SMF-BTN07 tersebut merupakan efek hasil proses transaksi sekuritisasi aset Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) senilai Rp500 miliar milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang diterbitkan oleh SMF.

Adapun penerbitan EBA-SP SMF-BTN07 terdiri dari Kelas A (senior) dan Kelas B (junior).

Kelas A ditawarkan melalui penawaran umum dengan tenor Weighted Average Life atau WAL (rata-rata tertimbang jatuh tempo) 3 tahun ditawarkan dengan nominal Rp452,5 miliar (90,5% dari jumlah total tagihan) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,70 % per tahun. Kelas B dibentuk dengan total nominal Rp47,5 miliar (9,5% dari jumlah kumpulan tagihan) yang ditawarkan melalui penawaran terbatas.

Dalam transaksi tersebut, SMF berperan sebagai penerbit sekaligus arranger dan pendukung kredit. Sementara itu, BTN berperan sebagai kreditur asal dan penyedia jasa (servicer) dan Bank Mandiri berperan sebagai Wali Amanat dan Bank Kustodian. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan EBA-SP SMF-BTN07 akan digunakan untuk melakukan pembelian Kumpulan Tagihan KPR BTN yang terpilih berdasarkan 32 kriteria seleksi sejumlah Rp500 miliar.

Ananta Wiyogo, Direktur Utama SMF dalam siaran persnya mengatakan bahwa transaksi sekuritisasi merupakan bagian dari langkah SMF untuk mendukung stabilitas perekonomian nasional yang diinisiasi Pemerintah, termasuk mendorong bangkitnya sektor perumahan di tengah pandemi.

“Penerbitan EBA-SP dilakukan untuk mendorong pemulihan sektor perumahan nasional yang sejatinya memerlukan dana jangka panjang yang cukup besar.

Penerbitan ini merupakan peran aktif SMF dan Bank BTN dalam mendukung pertumbuhan Pasar Pembiayaan Perumahan di Indonesia untuk mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau untuk masyarakat,” katanya sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id pada Selasa, 27 Desember 2022.

Ananta berharap, EBA-SP dapat menjadi diversifikasi investasi bagi para pemodal dan menyediakan dana jangka panjang bagi penyalur KPR sebagai mitigasi atas risiko maturity mismatch.

“EBA-SP telah distruktur dengan sangat baik, sehingga tercipta mekanisme perlindungan yang terbaik bagi para investornya. Disamping mekanisme perlindungan dari internal struktur EBA-SP itu sendiri, SMF selaku penerbit juga memberikan mekanisme perlindungan terhadap investor, melalui penyediaan credit enhancement dalam bentuk dukungan kelancaran pembayaran kewajiban terhadap Kelas A. Hal ini cukup efektif di tengah kebijakan countercyclical dalam kondisi pandemi saat ini, sehingga diharapkan tidak akan berkepanjangan, kami yakin EBA-SP masih sangat aman,” paparnya.

Di samping itu, sebagai bagian dari upaya market widening, sejak tahun 2018 SMF telah memberikan akses investasi EBA-SP secara ritel melalui produk EBA Ritel sehingga memungkinkan investor ritel berinvestasi dengan nilai yang terjangkau mulai dari Rp100 ribu dengan bunga yang kompetitif per tahunnya. Semakin meningkatnya minat investor ritel mendorong SMF untuk menawarkan EBA-SP SMF-BTN07 kepada investor ritel di pasar perdana.

Terkait hal itu, Ananta berharap ke depannya akan semakin banyak investor yang berinvestasi di EBA SP Ritel untuk mendorong terciptanya market widening serta terwujudnya market deepening pada pasar modal di Indonesia. Sampai dengan tahun 2022, EBA-SP SMF menorehkan pencapaian kinerja yang teruji dengan baik walaupun di tengah masa pandemi. EBA-SP terus konsisten dengan rating terbaik, idAAA dari Pefindo dan memiliki return yang kompetitif yaitu berkisar antara 6,5% – 9,5%.

Laporan : Rustam

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KEUANGAN

Menkeu Jaga APBN, Perbankan Diminta Jaga Sektor Keuangan

Published

on

By

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, bursabisnis.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajak para banker untuk bersama menjaga resiliensi perekonomian Indonesia Tahun 2023.

Jika Menkeu menjaga perekonomian melalui APBN, Bank diharapkan mampu menjaga ekonomi di bidang sektor keuangan, mengingat peranannya di sektor ini sangat dominan.

“Naik turun, sehat tidak sehat ekonomi kita, sangat bergantung kepada perbankan hari ini 2023. Jadi kalau saya juga menjaga APBN, tolong jaga bank anda secara baik-baik,” ungkap Menkeu dalam CEO Banking Forum di Jakarta sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id pada Senin, 9 Januari 2023.

Memasuki awal tahun 2023, Menkeu berharap bankers dapat mengambil banyak pelajaran dari situasi yang dihadapi di tahun sebelumnya. Hal ini seperti disrupsi kenaikan harga komoditas, inflasi, kenaikan suku bunga, dan meningkatnya cost of fund akibat kondisi geopolitik Rusia-Ukraina.

Selain itu, Menkeu juga menyampaikan prediksi dari IMF mengenai pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun di tahun 2023 yakni hanya 2,7%.

Prediksi ini menjadi kewaspadaan keadaan dunia yang kurang menggembirakan dengan adanya kemungkinan inflasi dan resesi, juga masalah debt sustainability di berbagai negara.

“Saya berharap anda bukan orang yang kedandapan menghadapi 2023. Jadi saya juga berharap anda thinking ahead,” tandas Menkeu.

Dengan keadaan ekonomi dunia yang memang dalam situasi yang sulit, kondisi geopolitik juga mudah berubah, dan adanya perubahan lingkungan, perubahan iklim, dan digital ekonomi, Menkeu meminta kewaspadaan dapat disikapi tanpa paranoid dan pesimis. Optimisme tetap dapat terbangun dengan bekal 2022 yang telah ditutup dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik.

“Jangan salah arah, jangan salah kompas, jangan salah bersauh,” pungkas Menkeu.

Laporan : Rustam

Continue Reading

KEUANGAN

Jelang Akhir Tahun 2022, Realisasi Belanja Negara Sudah Rp2.717,6 Triliun

Published

on

By

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, bursabisnis.id – Kinerja baik APBN tetap terjaga untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja negara dan pembiayaan investasi yang terakselerasi.

Hingga 14 Desember 2022, tercatat belanja negara mencapai Rp2.717,6 triliun atau sebesar 87,5 persen dari target APBN sudah terealisasi.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu pada Rabu, 21 Desember 2022.

Menkeu menyebut, bahwa APBN telah bekerja luar biasa keras selama tahun 2022 untuk menjaga perekonomian dan masyarakat dari berbagai guncangan global yang luar biasa, Sehingga momentum pemulihan tetap terjaga dan daya beli masyarakat tetap terpelihara.

Dalam kesempatan yang sama, Menkeu menguraikan bahwa belanja negara sebesar Rp 2.717,6 triliun tersebut terdiri atas belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) Rp 954,4 triliun yang dipergunakan untuk membayar gaji pegawai, balanja barang dan belanja modal. Kemudian belanja non K/L sebesar Rp1.013,5 triliun yang dipergunakan untuk membayar kompensasi , pemberian subsidi, dan program kartu pra kerja.

“Untuk para masyarakat yang terus mencari kerja dan mencari keahlian serta pelatihan kita telah menaikkan kartu prakerja sebesar Rp17,8 triliun, dari tadinya pagunya hanya Rp7 triliun. Siapa yang menikmati? sekali lagi masyarakat, yaitu dalam bentuk pelatihan, insentif mencari kerja dan juga insentif untuk memberikan feedback survei. Ini adalah APBN yang langsung dinikmati masyarakat,” terangnya.

Selain itu, dalam belanja negara juga terdapat komponen penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp749,75 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari penyaluran untuk kebutuhan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non-Fisik, Dana Insentif Daerah (DID), Pendanaan Otonomi Khusus (Otsus), serta Dana Desa (DD).

“Kalau kita lihat dari APBD sekali lagi, dengan transfer Rp749,75 daerah masih memiliki sumber penerimaan lain yaitu pendapatan asli daerah. dan kita lihat perekonomian daerah di seluruh Indonesia juga sudah mulai menunjukkan kebangkitan sesuai dengan pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Menkeu.

Di lihat dari sisi penerimaan daerah, pajak daerah mengalami kenaikan 9,4 persen yang menggambarkan kegiatan ekonomi di daerah yang mulai meningkat, terutama ditunjukan oleh pertumbuhan pajak jenis konsumtif (pajak restoran, hotel, hiburan, parkir, dan bahan bakar kendaraan bermotor).

Di sisi lain, belanja pemerintah daerah hingga akhir November 2022 tercatat sebesar Rp 858,01 Triliun atau naik sebesar 1,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Belanja terbesar masih didominasi oleh belanja pegawai Rp323,67 triliun, belanja barang 236,95 triliun, belanja modal Rp105,87 triliun, dan belanja lainnya sebesar Rp 191,53 triliun.

“Ini adalah kenaikan yang sangat baik dan kita harapkan semakin produktif dari belanja belanja di daerah,” ucapnya.

Di samping itu, komponen belanja negara lainnya adalah untuk pembiayaan investasi yang tercatat hingga 14 Desember 2022 mencapai Rp82,05 triliun. Dana ini disalurkan terutama bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi ujung tombak pembangunan infrastruktur di Indonesia, seperti PT Adhi Karya, Waskita, dan Hutama Karya yang telah terealisasi.

Selain itu, juga disalurkan untuk PLN dalam rangka elektrifikasi, peningkatan SDM melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dukungan terhadap insfrastruktur proyek strategis nasional melalui LMAN, dukungan pembiayaan Perumahan melalui PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) persero, serta dukungan pemerintah terhadap penerbangan nasional Indonesia melalui PT Garuda Indonesia.

“Kita berharap Garuda akan bisa menjadi Airline yang sehat, tentu saja dengan berbagai langkah-langkah restructuring, penyehatan, serta bisa bertahan dan berkembang karena memang menjadi salah satu yang mendukung mobilitas masyarakat di Indonesia,” tukasnya.

Laporan : Rustam

Continue Reading

KEUANGAN

RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Siap Majukan Sektor Keuangan Nasional

Published

on

By

Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Menkeu Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, bursabisnis.id – Reformasi di sektor keuangan memiliki urgensi yang tinggi untuk mendukung perekonomian nasional. Berbagai indikator memperlihatkan urgensi reformasi sektor keuangan Indonesia yaitu tingginya biaya transaksi di sektor keuangan, terbatasnya instrumen keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, rendahnya literasi keuangan dan ketimpangan akses ke jasa keuangan yang terjangkau, serta kebutuhan penguatan kerangka koordinasi dan penanganan stabilitas sistem keuangan. 

Semua hal ini menyebabkan dangkalnya sektor keuangan Indonesia. Akibatnya, sektor keuangan nasional belum memenuhi kebutuhan perekonomian nasional yang besar secara mandiri, khususnya bila dihubungkan dengan visi Indonesia Emas di 2045.

Kebutuhan reformasi juga muncul seiring timbulnya risiko-risiko baru di sektor keuangan seperti pandemi, geopolitik, teknologi dan perubahan iklim.

“Reformasi sektor keuangan Indonesia merupakan prasyarat utama untuk membangun perekonomian Indonesia yang dinamis, kokoh, mandiri, sustainable, dan berkeadilan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id pada Kamis, 15 Desember 2022.

Momentum reformasi sektor keuangan Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) akan menguatkan sistem keuangan dalam menghadapi berbagai skenario global.

Hal ini sejalan dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah dan DPR dalam berbagai situasi serupa di masa lampau seperti melalui UU BI, UU OJK, UU LPS, dan UU PPKSK.

Inisiasi RUU P2SK telah dilakukan setidaknya dari tahun 2021 oleh DPR, sebagai respons DPR terhadap kebutuhan hukum di masyarakat dan industri keuangan akan perlunya reformasi sektor keuangan Indonesia, yang sudah ada selama beberapa tahun terakhir. Tantangan dan dinamika perubahan zaman yang tereskalasi saat ini mendorong percepatan realisasi atas kebutuhan tersebut.

Selanjutnya, Rapat Paripurna Pembahasan Tingkat II RUU P2SK yang berlangsung tanggal 15 Desember 2022 adalah bukti bahwa Pemerintah dan DPR serius untuk melaksanakan reformasi sektor keuangan ini. Indonesia telah bergerak maju menuntaskan salah satu agenda reformasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara.

RUU P2SK yang merupakan omnibus law mengubah sekitar tujuh belas regulasi terkait sektor keuangan yang telah cukup lama berlaku, bahkan hingga tiga puluh tahun. Selain itu, RUU ini juga merupakan lanjutan dari reformasi secara menyeluruh seperti UU tentang Cipta Kerja, UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta UU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah dan DPR sepakat RUU P2SK akan mengatur lima hal yang sangat krusial bagi reformasi sektor keuangan, yaitu (i) penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan indepedensi, (ii) penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik, (iii) mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan, (iv) perlindungan konsumen, dan (v) literasi, inklusi dan inovasi sektor keuangan. Kelima hal ini dituangkan dalam RUU yang berisi 27 Bab dan 341 Pasal ini.

Pemerintah dan DPR telah mengumpulkan masukan masyarakat selama proses pembahasan RUU ini seperti melalui diskusi dengan akademisi, asosiasi, industri, media, gerakan koperasi, dan berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga telah membuat portal masukan masyarakat dan menerima ratusan surat masukan dari berbagai elemen masyarakat.

Pemerintah juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan komitmen dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi XI, seluruh Fraksi DPR RI, Panja RUU, awak media dan seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU P2SK ini. Dengan disahkannya RUU P2SK ini Indonesia telah bergerak maju menuntaskan salah satu agenda reformasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara. “Kami meyakini bahwa ikhtiar kita akan membawa RUU P2SK mencapai tujuannya untuk mereformasi sektor keuangan Indonesia demi masa depan bangsa yang lebih sejahtera,” tutup Menkeu.

Laporan : Rustam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.