Connect with us

Fokus

Tenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah

Published

on

KENDARI, bursabisnis.id – Tenaga pendamping program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dinilai tidak transparan dalam memberikan informasi kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM).

Pasalnya, bantuan sosial tersebut tak sepenuhnya terealisasi dengan baik. Berbagai permasalahan dialami KPM. Seperti yang saat ini dialami sebagian penerima manfaat di Kecamatan Wuawua.

Nama mereka (penerima bantuan) dari data bayar bank KPM BNPT, sehigga tak lagi menerima bantuan Sembako, karena saldo di rekening nol rupiah.

Bahkan, kondisi tersebut terjadi hingga berbulan-bulan tanpa ada info jelas dari pendamping terkait penyebab persoalan tersebut. Alhasil, masyarakat dibuat bingung dan tak mampu berbuat apa-apa.

Sejumlah warga yang sebelumnya menerima bantuan tersebut mengeluhkan kondisi saldo mereka yang nol rupiah. Para penerima tersebut kebingungan harus mengadu ke mana. Sebab, pendamping kecamatan tak memberikan informasi dan solusi atas perihal tersebut. Begitu pula pihak koordinator pendamping di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kendari, juga tak memberikan informasi yang jelas (tidak transparan).

Bukannya memberikan solusi ataupun informasi, pendamping kecamatan dan koordinator pendamping justru saling lempar tanggung jawab, sehingga masyarakat penerima dibuat semakin bingung.

Dikutip dari laman TenggaraNews.com, salah satu penerima BPNT, Nurjanah mengaku sudah enam bulan lamanya tak menerima bantuan Sembako itu. Setiap bulan saldonya selalu nol rupiah. Saat ibu lima anak ini menanyakan ke pendamping, dirinya malah disuruh menanyakan langsung ke pihak Dinas Sosial.

Anehnya, ketika wanita berstatus janda ini menyuruh anaknya untuk menanyakan perihal tersebut ke pihak Dinsos Kendari, koordinator pendamping malah meminta agar menanyakan langsung ke pendamping PKH, karena nama ibu bercucu tiga tersebut sudah tak ada di BDT.

“Saya juga ini bingung, karena awalnya saya masih menerima. Tapi, tiba-tiba saja sudah tidak pernah lagi. Bukan hanya saya saja, banyak juga yang seperti itu. Kita tanya ke pendamping, tidak pernah juga dikasih info yang jelas, katanya dia sudah berupaya, tapi saya tetap saja bingung karena tidak ada solusi,” ujarnya, Senin (21/10/2019).

Menurut dia, pihak-pihak terkait harusnya bisa memberikan informasi yang jelas terkait perihal tersebut, bukan malah membuat para penerima makin bingung.

“Kalau memang nama saya sudah dikasih keluar, seharusnya disampaikan seperti itu dan apa penyebabnya sehingga dikasih keluar, bukan malah diam-diam saja dan membuat kita ini berharap,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Pendamping BPNT Kota Kendari, Saidah mengaku, bahwa banyak penerima bantuan Sembako tersebut yang mengalami kondisi saldo nol rupiah.

Khusus untuk penerima atas nama Nurjanah, namanya masih terdaftar dalam BDT. Hanya saja, nama penerima tersebut sudah tidak masuk di data bayar bank untuk KPM BPNT. Solusinya, kata dia, harus dilalukukan pengusulan ulang lagi.

“Memang ada kesalahan data untuk Ibu Nurjanah, seperti NIK dan data yang lainnya. Makanya harus dilakukan perbaikan lagi, baru kita lakukan pengusulan ulang jika diminta oleh pusat. Tapi, untuk saldo yang sudah berbulan-bulan nol rupiah, itu sudah tidak bisa diterima lagi, karena statusnya nanti adalah penerima baru,” ungkapnya.

Ada hal menarik yang ditemukan jurnalis TenggaraNews.com, ternyata ada dugaan permainan dalam pendataan sebelumnya. Sebab, dari data yang diperlihatkan oleh pihak Dinsos nampak sembrawut dan banyak kesalahan, sehingga harus dilalukan perbaikan ulang lagi.

Akan tetapi, selama ini pemerintah kota (Pemkot) Kendari justru tak pernah menyampaikan ke masyarakat, agar melakukan perbaikan data. Artinya, upaya perbaikan data tersebut minim sosialisasi, sehingga warga tak pernah mengetahuinya dan bingung harus mengadu ke mana ketika mendapatkan persoalan di lapangan.

Parahnya lagi, ternyata kesalahan data yang selama ini terjadi bisa berakibat hilangnya sejumlah bantuan sosial seperti PKH dan KIS yang selama ini diterima oleh warga miskin. Hal itu akan terjadi, jika penerima manfaat membiarkan kesalahan data dirinya terus terjadi dan tak melakukan perbaikan.

Di sisi lain, masyarakat tak pernah mendapatkan informasi yang jelas (tak ada sosialisasi) terkait kemungkinan terparah tersebut, jika kesalahan data tak segera diperbaiki.

Liputan: Ikas

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fokus

Presiden Joko Widodo Bubarkan 18 Lembaga

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Presiden Joko Widodo resmi membubarkan 18 lembaga yang terdiri dari tim kerja, badan, komite maupun satuan tugas. Lembaga itu berdiri berdasarkan keputusan presiden (keppres). Pembubaran lembaga-lembaga tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pasal 19 Perpres tersebut menyatakan pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, maka 18 lembaga dibubarkan. Komite ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Perpres tersebut ditetapkan pada 20 Juli 2020 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama sebagaimana dikutip dari laman cnnindonesia.com. Pembubaran ini menjadi kenyataan setelah sebelumnya, Presiden Joko Widodo pernah mengemukakan di hadapan para menteri untuk membubarkan lembaga atau melakukan resufle kabinet.

Berikut ini daftar tim kerja, badan, dan komite yang dibubarkan oleh Jokowi:

1. Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang dibentuk berdasarkan Perpres No.26/2010

2. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Perpres No.10/2011

3. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang dibentuk berdasarkan Perpres No.32/2011

4. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda yang dibentuk berdasarkan Perpres No.86/2011

5. Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang dibentuk berdasarkan Perpres No.73/2012

6. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem penyediaan Air Minum yang dibentuk berdasarkan Perpres No.90/2016

7. Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) tahun 2019-2019 yang dibentuk berdasarkan Perpres No.74/2017

8. Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dibentuk berdasarkan Perpres No91/2017

9. Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM dalam rangka percepatan penyediaan air minum yang dibentuk
berdasarkan Perpres No. 46/2019.

10. Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri yang dibentuk berdasarkan Keppres No.39/1991.

11. Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam kerangka World Trade Organization yang dibentuk berdasarkan Keppres No.104/1999 yang telah mengalami
beberapa perubahan. Terakhir dibentuk berdasarkan Keppres No.16/2022.

12. Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) PLN yang dibentuk berdasarkan Keppres No 166/1999. Dimana diatur kembali di Keppres No.133/2000.

13. Komite Kebijakan Sektor Keuangan yang dibentuk berdasarkan Keppres No.177/1999. Terakhir diatur dalam Keppres No.53/2003.

14. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Keppres No.80/2000.

15. Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor yang dibentuk berdasarkan Keppres No.54/2002. Kemudian mengalami perubahan yang diatur dalam
Keppres No.24/2005

16. Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang dibentuk berdasarkan Keppres No.3/2006. Telah mengalami beberapa perubahan. Terakhir diatur dalam
Keppres No.28/2010

17. Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan yang dibentuk berdasarkan Keppres No.22/2006.

18. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dibentuk berdasarkan Keppres No.37/2014.

Laporan : Rustam Dj

Continue Reading

Fokus

Indonesia Pertahankan Eksistensi Pariwisata di Pasar Thailand dan Indochina

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) berupaya mempertahankan eksistensi pariwisata Indonesia di pasar Thailand dan Indochina.

Upaya itu salah satunya dilakukan dengan menggelar Seminar Daring Internasional khusus pasar Thailand dan Indochina demi menjaga koneksi terhadap pasar internasional serta mempersiapkan diri dalam menghadapi era adaptasi kebiasaan baru melalui penerapan protokol kesehatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I, Vinsensius Jemadu, saat menjadi Keynote Speaker Seminar Daring Internasional yang bertajuk “Yogya Alright: The Next Stop for Pleasure and Prayer”, Kamis 23 Juli 2020, mengatakan acara seminar ini diselenggarakan atas inisiasi Kemenparekraf untuk memperkuat pariwisata Indonesia pada era normal baru dan mempromosikan destinasi Indonesia kepada publik yang lebih luas di mancanegara.

“Hal ini merupakan langkah Kemenparekraf agar pariwisata Indonesia tetap terjaga eksistensinya di pasar Thailand dan Indochina sehingga harus tetap menjalin kerja sama dengan mitra-mitra industri pariwisata. Indonesia memberikan informasi terbaru kepada para pelaku industri di Thailand dan Indochina terkait apa yang sudah dikerjakan oleh Indonesia untuk mempersiapkan destinasi wisata dalam menyambut wisatwan mancanegara,” ujar Vinsensius sebagaimana dikutip dari laman kemenparekraf.go.id.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Mei 2020 mengalami penurunan sebesar 86,90 persen dibandingkan jumlah kunjungan pada Mei 2019.

“Data tersebut menunjukkan tantangan yang harus kita hadapi. Pola permintaan wisatawan berubah akibat pandemi COVID- 19. Wisatawan akan mengutamakan kesehatan dan keselamatan selama berwisata. Oleh karena itu, Kemenparekraf melakukan berbagai upaya, mulai dari upaya internal maupun eksternal. Salah satu upaya eksternal yang kami lakukan adalah promosi mengenai kampanye InDOnesia
CARE (I DO CARE) yang lebih memfokuskan kepada protokol Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan (CHSE) di masing-masing destinasi, misalnya di Yogyakarta,” papar Vinsesius.

Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya dipilih karena merupakan destinasi wisata favorit wisatawan mancanegara asal Thailand dan Indocina serta memilih Yogyakarta karena kemiripan kebudayaan, makanan, dan kesamaan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Thailand dan Indochina.

Seminar daring internasional ini menghadirkan dua narasumber yaitu, Direktur Pemasaran dan Pelayanan PT. Taman Wisata Candi Hetty Herawati dan Manajer Operasional Miramar Service Thailand Prinya Patharaphum.

Direktur Pemasaran dan Pelayanan PT. Taman Wisata Candi, Hetty Herawati, menjelaskan bahwa Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko telah melakukan berbagai kesiapan dalam melaksanakan protokol kesehatan di era normal baru.

Wisawatan yang hendak memasuki kawasan destinasi wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko akan dicek suhu tubuhnya, diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan, melakukan physcal distancing, serta membeli tiket secara online.

“Kami telah melakukan pembaruan secara keseluruhan di area Taman Wisata Candi dengan menerapkan standar protokol kesehatan dan kami siap untuk menyambut wisatawan yang akan datang. Karena kesehatan dan keselamatan wisatawan merupakan prioritas kami,” kata Hetty.

Manajer Operasional Miramar Service Thailand, Prinya Patharaphum, menegaskan bahwa Candi Borobudur dan Prambanan juga menjadi salah satu desitinasi wisata utama bagi wisatawan Thailand. Oleh karena itu, penting bagi pihak pengelola distinasi wisata tersebut untuk mempersiapkan
protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru ini.

“Selain mengunjungi Candi Borobudur dan Prambanan, wisatawan Thailand juga akan menyasar tempat kuliner dan tempat perbelanjaan daerah setempat seperti jalan Malioboro, maka sebaiknya sektor-sektor tersebut juga ikut mempersiapkan diri menyambut wisatawan domestik maupun mancanegara, khususnya wisatawan dari Thailand,” ujar Prinya.

Laporan : Rustam Dj

Continue Reading

Fokus

Penyelesaian Honorer K2,  Tinggal Tunggu Perpres Penggajian

Published

on

By

TenggaraNews.com, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana, mengungkapkan nasib honorer K2 tinggal menunggu terbitnya Perpres Penggajian yang saat ini dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini sampaikan dalam forum rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin 6 Juli 2020.

Jawaban tersebut disampakan Tjahjo Kumolo, setelah anggota Komisi II DPR RI Hugua,  mendesak agar serius menangani masalah honorer K2  yang jumlahnya 51.293 orang. Kesemuanya itu sudah lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang direkrut bulan Februari tahun 2019 lalu.

“Jangan sampai lagi  penerbitan  NIP mereka diulur,  karena tenaga honorer K2 sudah menua dengan pengabdian mereka pada negara. Ada tenaga honorer bernama  Rasmana dari  Kabupaten Tasikmalaya berumur 57 tahun yang memasuki usia pensiun . Jadi di angkat hari ini besok pensiun. Ada  banyak dari mereka yang sekarang ini juga sudah meninggal tanpa pernah mendapatkan haknya secara layak dari negara,” ungkap Hugua.

Lebih lanjut Hugua mengatakan disamping berupaya merevisi UU ASN  untuk menyelesaikan  430 ribuan tenaga honorer  K2 di seluruh Indonesia menjadi  PNS, maka  pengangkatan mereka melalui P3K adalah salah satu solusi penting.

Hugua

“Andai kata  pemerintah merencanakan pengangkatan PNS sebanyak 51.000 setiap tahun,  maka dalam waktu 5 Tahun semua tenaga honorer K2 sudah selesai terangkat di seluruh Indonesia dan ini menjadi beban APBD propinsi, kabupaten atau kota,” jelasnya.

Jadi pemerintah pusat tidak terbebani sendirian, tapi dipikul bersama dengan pemda  sehingga menjadi ringan  dan kebutuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan tenaga administrasi dapat terpenuhi di daerah.

Menanggapi pertanyaan Hugua dalam forum rapat dengar pendapat, Menteri Tjahyo Kumolo dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, terkait PPPK tinggal menunggu Perpres penggajian yang sedang pada tahap hormonisasi di Kementetian  Hukum dan HAM.  “ Begitu Pepres tersebut terbit, maka  pihak Kementerian PAN / RB dan  BKN menerbitkan NIP dan selanjutnya mereka akan menerima gaji dan rapelannya sesuai aturan yang berlaku,” jelas Tjahjo Kumolo sebagaimana dijelaskan Hugua melalui press release yang dikirim ke  wartawan.

Mendengar  penjelasan tersebut, Hugua kembali menegaskan agar proses harmonisasi itu jangan makan waktu  lama lagi,  karena  calon pegawai PPPK ini adalah salah satu yang paling terpapar oleh  Covid-19.

Penegasan Hugua mengenai isu tenaga honorer K2 dan PPPK didukung oleh Anggota Dewan Komisi II DPR RI lainnya yaitu Guspardi Gaus, Johan Budi, Endro S. Yahman, Wahyu Sanjaya dan Wakil Pimpinan Komisi II DPR RI Arwani, yang juga menyampaikan keperihatinan  mereka terhadap kondisi dan status ketidakjelasan tenaga honorer K2 tersebut.

 

Laporan : Rustam Dj

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.