Connect with us

Fokus

Tenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah

Published

on

KENDARI, bursabisnis.id – Tenaga pendamping program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dinilai tidak transparan dalam memberikan informasi kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM).

Pasalnya, bantuan sosial tersebut tak sepenuhnya terealisasi dengan baik. Berbagai permasalahan dialami KPM. Seperti yang saat ini dialami sebagian penerima manfaat di Kecamatan Wuawua.

Nama mereka (penerima bantuan) dari data bayar bank KPM BNPT, sehigga tak lagi menerima bantuan Sembako, karena saldo di rekening nol rupiah.

Bahkan, kondisi tersebut terjadi hingga berbulan-bulan tanpa ada info jelas dari pendamping terkait penyebab persoalan tersebut. Alhasil, masyarakat dibuat bingung dan tak mampu berbuat apa-apa.

Sejumlah warga yang sebelumnya menerima bantuan tersebut mengeluhkan kondisi saldo mereka yang nol rupiah. Para penerima tersebut kebingungan harus mengadu ke mana. Sebab, pendamping kecamatan tak memberikan informasi dan solusi atas perihal tersebut. Begitu pula pihak koordinator pendamping di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kendari, juga tak memberikan informasi yang jelas (tidak transparan).

Bukannya memberikan solusi ataupun informasi, pendamping kecamatan dan koordinator pendamping justru saling lempar tanggung jawab, sehingga masyarakat penerima dibuat semakin bingung.

Dikutip dari laman TenggaraNews.com, salah satu penerima BPNT, Nurjanah mengaku sudah enam bulan lamanya tak menerima bantuan Sembako itu. Setiap bulan saldonya selalu nol rupiah. Saat ibu lima anak ini menanyakan ke pendamping, dirinya malah disuruh menanyakan langsung ke pihak Dinas Sosial.

Anehnya, ketika wanita berstatus janda ini menyuruh anaknya untuk menanyakan perihal tersebut ke pihak Dinsos Kendari, koordinator pendamping malah meminta agar menanyakan langsung ke pendamping PKH, karena nama ibu bercucu tiga tersebut sudah tak ada di BDT.

“Saya juga ini bingung, karena awalnya saya masih menerima. Tapi, tiba-tiba saja sudah tidak pernah lagi. Bukan hanya saya saja, banyak juga yang seperti itu. Kita tanya ke pendamping, tidak pernah juga dikasih info yang jelas, katanya dia sudah berupaya, tapi saya tetap saja bingung karena tidak ada solusi,” ujarnya, Senin (21/10/2019).

Menurut dia, pihak-pihak terkait harusnya bisa memberikan informasi yang jelas terkait perihal tersebut, bukan malah membuat para penerima makin bingung.

“Kalau memang nama saya sudah dikasih keluar, seharusnya disampaikan seperti itu dan apa penyebabnya sehingga dikasih keluar, bukan malah diam-diam saja dan membuat kita ini berharap,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Pendamping BPNT Kota Kendari, Saidah mengaku, bahwa banyak penerima bantuan Sembako tersebut yang mengalami kondisi saldo nol rupiah.

Khusus untuk penerima atas nama Nurjanah, namanya masih terdaftar dalam BDT. Hanya saja, nama penerima tersebut sudah tidak masuk di data bayar bank untuk KPM BPNT. Solusinya, kata dia, harus dilalukukan pengusulan ulang lagi.

“Memang ada kesalahan data untuk Ibu Nurjanah, seperti NIK dan data yang lainnya. Makanya harus dilakukan perbaikan lagi, baru kita lakukan pengusulan ulang jika diminta oleh pusat. Tapi, untuk saldo yang sudah berbulan-bulan nol rupiah, itu sudah tidak bisa diterima lagi, karena statusnya nanti adalah penerima baru,” ungkapnya.

Ada hal menarik yang ditemukan jurnalis TenggaraNews.com, ternyata ada dugaan permainan dalam pendataan sebelumnya. Sebab, dari data yang diperlihatkan oleh pihak Dinsos nampak sembrawut dan banyak kesalahan, sehingga harus dilalukan perbaikan ulang lagi.

Akan tetapi, selama ini pemerintah kota (Pemkot) Kendari justru tak pernah menyampaikan ke masyarakat, agar melakukan perbaikan data. Artinya, upaya perbaikan data tersebut minim sosialisasi, sehingga warga tak pernah mengetahuinya dan bingung harus mengadu ke mana ketika mendapatkan persoalan di lapangan.

Parahnya lagi, ternyata kesalahan data yang selama ini terjadi bisa berakibat hilangnya sejumlah bantuan sosial seperti PKH dan KIS yang selama ini diterima oleh warga miskin. Hal itu akan terjadi, jika penerima manfaat membiarkan kesalahan data dirinya terus terjadi dan tak melakukan perbaikan.

Di sisi lain, masyarakat tak pernah mendapatkan informasi yang jelas (tak ada sosialisasi) terkait kemungkinan terparah tersebut, jika kesalahan data tak segera diperbaiki.

Liputan: Ikas

Continue Reading

Fokus

AKKP Wakatobi Gelar Wisuda Nasional 2026, Perdana di Bawah Bendera Ocean Institute of Indonesia

Published

on

By

Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan. - foto:ist-

WAKATOBI, Bursabisnis. Id – Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan (AKKP) Wakatobi menggelar Wisuda Nasional Tahun 2026 secara hybrid sebagai bagian dari Wisuda Nasional Pendidikan Vokasi KKP pada Selasa, 28 Juli 2026.

Kegiatan ini menjadi wisuda pertama yang mengusung identitas baru Ocean Institute of Indonesia, sekaligus menegaskan komitmen KKP dalam memperkuat pendidikan vokasi yang berorientasi pada dunia kerja.

Wisuda Nasional Tahun 2026 dilaksanakan di Gedung Wanita Kabupaten Wakatobi secara luring dan terhubung secara daring dengan prosesi nasional di Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Jakarta melalui Zoom Meeting dipimpin oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Didit Asyaf.

AKKP Wakatobi mengukuhkan 31 lulusan dari Program Studi Konservasi dan Program Studi Ekowisata Bahari.

Wisuda tahun ini merupakan wisuda perdana di bawah identitas baru pendidikan vokasi KKP, Ocean Institute of Indonesia yang baru diluncurkan beberapa hari sebelumnya.

AKKP Wakatobi tengah mempersiapkan peningkatan jenjang pendidikan dari Diploma I (D-I) menjadi Diploma IV (D-IV) yang ditargetkan mulai terealisasi pada tahun depan sebagai bagian dari penguatan pendidikan vokasi KKP.

Direktur AKKP Wakatobi, Dr. Arham Rumpa, menegaskan, pendidikan vokasi harus menghasilkan lulusan yang kompeten, tersertifikasi, dan siap memasuki dunia kerja.

Sebanyak 18 orang dari 31 yang melaksanakan Wisuda telah memasuki masa pelatihan untuk bekerja di Jepang, sementara 3 lulusan lainnya telah diterima bekerja di sektor industri pariwisata di Kabupaten Wakatobi.

Capaian tersebut menunjukkan keberhasilan pendidikan vokasi AKKP Wakatobi yang mengedepankan pembelajaran berbasis praktik, sertifikasi kompetensi, dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.

Pada rangkaian wisuda, AKKP Wakatobi menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), yaitu PT Wisata Kepulauan Indonesia dan Koperasi Family Garden.

” Pendidikan vokasi harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya lulus secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi yang diakui industri dan siap memasuki dunia kerja, ” ujar Dr. Arham Rumpa Dirwktur AKKP Wakatobi.

laporan : Ful
Editor : Tam

Continue Reading

Fokus

Astra Motor Racing Team Borong Podium di Mandalika Racing Series 2026 Ronde Pembuka

Published

on

By

Astra Motor Racing Team sukses memborong podium pada gelaran Mandalika Racing Series 2026. -foto:ist

MANDALIKA LOMBOK, Bursabisnis. Id – Astra Motor Racing Team (ART) sukses memborong podium pada gelaran Mandalika Racing Series (MRS) 2026 ronde pembuka dengan mengandalkan performa Honda CBR250RR.

Pembalap andalan ART, Andi Gilang, yang turun di kelas NS250cc, berhasil menyapu bersih podium pertama pada Race 1, Race 2, serta Superpole yang berlangsung pada Sabtu–Minggu, 25–26 April 2026.

Tampil memuka di seri pembuka MRS 2026, Andi Gilang juga mengaku performa Honda CBR 250RR miliknya mulai kompetitif sejak sesi latihan dan sesi kualifikasi (QTT) hari sabtu.

“Alhamdulillah di kelas NS250cc berjalan sangat lancar dari race 1, superpole dan hari ini race 2 saya berhasil sapu bersih podium 1,” ungkap Andi Gilang.

Tak hanya di kelas NS250cc, Gilang juga menunjukkan performa impresif di kelas NS150cc dengan Honda CBR150R.

Ia berhasil meraih podium 3 pada Race 1 dan podium 1 pada Race 2, dengan selisih waktu yang sangat tipis dari pembalap terdepan.

“Benar-benar hasil yang memuaskan untuk seri pembuka kali ini, saya juga merasakan feeling dengan motor sangat baik setelah berhasil sapu bersih kelas NS250cc ditambah podium di kelas NS150cc juga,” tambah Gilang.

Dominasi ART juga berlanjut di kelas Junior Indonesia Talent Cup. Pembalap Resky YH sukses meraih double winner meski sempat menghadapi kendala long lap penalty pada Race 1 hari sabtu kemarin.

“Alhamdulillah meski start dari grid belakang dan ditambah long lap penalty karena melakukan kesalahan saat QTT, tetap tidak melunturkan semangat saya untuk raih podium di kelas tersebut,” beber Resky YH.

Hasil tersebut menempatkan Resky sebagai pemimpin klasemen sementara di ronde pertama musim ini.

Sementara itu, kontribusi positif juga datang dari pembalap ART yang turun di kelas Junior NS250cc melalui Ahmad Azel Savero. Azel berhasil meraih podium ketiga pada Race 1 dan podium kedua pada Race 2.

Azel mengaku mendapatkan banyak pengalaman baru di kelas tersebut, terutama dalam mengendalikan motor dengan kapasitas mesin yang lebih besar.

“Alhamdulillah bisa meraih podium perdana untuk ART. Banyak pembelajaran yang saya dapat karena karakter motor 250cc sangat berbeda dan membutuhkan kontrol yang lebih baik,” tutup Azel.

Laporan : Kas
Editor : Tam

Continue Reading

Fokus

Warga Desak Aparat Usut Tuntas Perusakan Hutan Sistematis di TN Rawa Aopa Watumohai

Published

on

By

Kendari, Bursabisnis.id- Jantung konservasi Taman Nasional (TN) Rawa Aopa Watumohai kini berada dalam ancaman serius. Praktik perusakan hutan secara sistematis dan masif terdeteksi di kawasan lindung ini, mulai dari pembukaan lahan skala besar hingga pembangunan infrastruktur ilegal. Ironisnya, aktivitas yang diduga melibatkan jaringan terstruktur ini disinyalir berjalan mulus akibat adanya pembiaran dari otoritas terkait.

Otoritas terkait diduga melakukan pembiaran. Oleh karena itu, warga melaporkan adanya indikasi pola terstruktur dalam aktivitas tersebut. Di berbagai titik konservasi, kini telah berdiri fasilitas umum, organisasi, jaringan listrik, hingga bangunan sarang walet yang dianggap dilarang di kawasan lindung.

Temuan warga menunjukkan kerusakan yang tersebar di beberapa kabupaten. Di Kolaka Timur, tepatnya Desa Bou dan Desa Awiu, melaporkan adanya pembukaan lahan luas serta pembangunan fasilitas pemerintah menggunakan anggaran negara. Sementara di Kabupaten Bombana, aktivitas ilegal mencakup percetakan sawah hingga perkebunan sawit dan cengkeh yang diperkirakan mencapai ribuan hektare.

Kondisi ini memicu kritik keras, terutama terkait dengan asas keadilan hukum bagi warga setempat. Kamarudin, warga Desa Tatangga, mengungkapkan kekecewaannya, warga lokal justru diancam pidana saat mengajukan izin pinjam pakai lahan untuk kebutuhan ketahanan pangan.

“Yang kami minta hanya lahan untuk sawah, itu pun sifatnya pinjam pakai. Tapi justru kami diancam akan dipidana,” ujarnya, Jumat, 24 April 2026.

Ia menambahkan bahwa ancaman tersebut melibatkan rencana pengerahan aparat penegak hukum.

“Disebutkan akan melibatkan anggota Reskrim untuk memproses warga jika tetap membuka lahan,” imbuhnya.

Padahal, warga Desa Tatangga dan Desa Lanowulu mengklaim telah mengajukan proposal resmi sejak 22 Desember 2025 namun tidak mendapatkan tanggapan.

“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” tegas Kamarudin.

Masyarakat mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk memeriksa Kepala Balai TN Rawa Aopa Watumohai, Yarman, serta Kepala Seksi SPTN II, Aris. Keduanya dinilai perlu diperiksa untuk mengungkap dugaan kejahatan atau potensi keterlibatan dalam masifnya aktivitas ilegal tersebut.

Rangkaian aktivitas perusakan hutan ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp100 miliar.

Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Seksi SPTN II TN Rawa Aopa Watumohai, Aris, berdalih bahwa penghancuran telah mengambil langkah pengawasan. Menurutnya, lahan sawit yang sudah ada, telah dipasangi rencana Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

“Untuk lahan sawit yang sudah ada, kami sudah memasang rencana Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Sedangkan pembukaan lahan baru sudah kami hentikan,” kata Aris.

Terkait keberadaan kebun sawit di kawasan tersebut, pihak balai mengaku telah mematuhi data screenig, melaporkannya ke pemerintah pusat.

“Tanaman sawit yang berada di kawasan sudah dilakukan pendataan dan sudah kami laporkan ke pusat. Saat ini tinggal menunggu keputusan, tindak lanjut penyelesaiannya,” ujarnya.

Continue Reading

Trending