Connect with us

Ekonomi Mikro

UMK dan Koperasi Bisa Ikut Pengadaan Pemerintah Hingga Rp 15 Miliar

Published

on

JAKARTA, BursaBisnis.id – Peran usaha mikro, kecil (UMK) dan koperasi semakin ditingkatkan lagi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sekarang, batasan paket pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi meningkat menjadi Rp15 miliar atau naik enam kali lipat dari sebelumnya hanya Rp2,5 miliar.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres No. 12 Tahun 2021 berlaku mulai sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021.

“Terbitnya Perpres yang merupakan aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja akan memberikan kesempatan bagi UMK dan koperasi untuk berperan lebih besar dan luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Sabtu (27/2/2021) sebagaimana dilansir dari laman Depkop.go.id.

Batasan nilai Rp15 miliar ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah menentukan tentang batasan hasil penjualan tahunan usaha kecil paling banyak Rp15 miliar.

Menteri Teten mengatakan melalui PP No. 7 Tahun 2021 pemerintah mewajibkan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah mengalokasikan pengadaan minimum 40 persen untuk UMK dan koperasi. Hal yang sama juga dituangkan dalam Perpres No. 12 Tahun 2021.

“Sesuai amanat PP, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menggunakan produk dan jasa UMK dan koperasi hasil produksi dalam negeri. Amanat PP juga mendorong BUMN dan BUMD mengutamakan produksi UMK dan koperasi,” kata Teten.

Untuk memberikan kemudahan bagi, rencana pengadaan harus masuk dalam katalog elektronik Pemerintah menjamin aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi UMK dan koperasi dikelola dengan transparansi. PP No. 7 Tahun 2021 menyatakan adanya pengawasan dan realisasi pelaksanaan alokasi pengadaan 40 persen tersebut harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

Pengawasan mulai dari pemenuhan kewajiban pengalokasian hingga realisasi yang dilakukan oleh menteri/menteri teknis dan pemda. Pemerintah juga membuka ruang pengaduan (whistleblowing system) dalam rangka pengawasan.

Laporan : Rus

Continue Reading

UKM

Lily Tenun Kendari Partisipasi DMI Expo 2025 di Belanda

Published

on

By

Trinop Tijasari Owner Lily Tenun Kendari (kiri) saat di Belanda. -foto:ist-

KENDARI, Bursabisnis. Id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dibawah kepemimpinan Anton Timbang kembali menegaskan peranannya sebagai motor penggerak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah untuk menembus pasar global.

Langkah ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam ajang bergengsi Discovering the Magnificence of Indonesia (DMI) Expo 2025 yang berlangsung di Jaarbeurs, Utrecht, Belanda, pada 30 Oktober hingga 2 November 2025.

Kadin Sultra sukses bertindak sebagai agregator utama, memperkuat diplomasi ekonomi serta mempromosikan perdagangan, pariwisata, investasi, dan kebudayaan nasional di Eropa.

Salah satu produk unggulan dari Sultra yang mendapat sorotan di panggung internasional adalah Lily Tenun Kendari, milik Owner Trinop Tijasari, yang juga merupakan bagian dari Kadin Sultra.

Kain Tenun Lily Kendari tampil memukau setelah dipadupadankan dan ditampilkan sebagai model Coat ala Eropa oleh desainer Julie Kaimuddin dari Juka Studio.

Owner Lily Tenun Kendari, Trinop Tijasari, menyambut baik keikutsertaan ini dan melihat DMI Expo 2025 sebagai peluang emas untuk ekspansi.

“Ini bukti bahwa Kadin Sulawesi Tenggara hadir memberikan kesempatan ekspansi bagi para anggotanya yang memiliki produk siap untuk menjajaki pasar Eropa. Dengan produk yang memiliki identitas budaya ataupun khas dari Indonesia,” ujar Trinop Tijasari.

Peran Kadin Sultra sebagai Agregator Krusial
Ketua Penyelenggara DMI Expo 2025, DT Yunanto (Dicki), menjelaskan bahwa peran Kadin Sultra sebagai agregator sangat krusial.
Banyak UMKM Indonesia menghadapi kendala dalam promosi global dan akses pasar.

Dengan membawa Lily Tenun Kendari dan produk UMKM unggulan lainnya, Kadin Sultra membantu menjamin suplai dan kurasi produk agar benar-benar siap bersaing dan dapat memanfaatkan regulasi yang lebih terbuka di Belanda.

Dalam rangkaian DMI Expo 2025 ini, Kadin Sultra tidak hanya berpromosi, tetapi juga memperkuat jaringan bisnisnya di Eropa dengan menandatangani kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda (ASPINA).

Kerja sama ini diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas dan memfasilitasi kemitraan bisnis bagi UMKM Sultra di Benua Biru.

Selain di Belanda, perwakilan pelaku usaha dari Sulawesi Tenggara ini juga melanjutkan misi dagang ke KBRI di Prancis.

Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperkenalkan berbagai produk unggulan daerah, khususnya Kain Tenun Tolaki karya Lily Tenun Kendari, kepada stakeholder di jantung Eropa.

DMI Expo 2025, yang didukung sebagai acara tahunan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag, dirancang sebagai platform strategis yang meliputi Promosi Perdagangan & Ekspor, Showcase Pariwisata & Budaya, Forum Investasi, serta Program Diplomasi Kuliner & Budaya.

Dengan semangat gotong royong dan sinergi lintas sektor, Kadin Sultra berharap partisipasi ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat citra positif dan daya saing Indonesia, khususnya produk Sultra, di tingkat global.

Laporan : Kas
Editor : Tam

Continue Reading

KOMODITI

Wujudkan Swasembada Pangan, Bupati Konawe Buka Temu Wicara Jadwal Tanam

Published

on

By

Bupati Konawe Yusran Akbar. -foto:ist-

KONAWE, Bursa bisnis. Id – Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST, secara resmi membuka kegiatan Temu Wicara Penyusunan Jadwal Tanam, Pola Tanam, dan Rencana Pemberian Air (RPA) Daerah Irigasi Kabupaten Konawe untuk musim tanam I, II, dan III Tahun 2026 Zona 3 dan 4. Kegiatan ini berlangsung di Bendung Ameroro, Kecamatan Uepai pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Konawe, perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, para kepala OPD, unsur TNI/Polri, pengurus P3A/GP3A, kelompok gapoktan, kepala desa, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati Yusran Akbar menjelaskan bahwa Komisi Irigasi merupakan forum koordinasi multi-pihak yang terdiri atas unsur pemerintah, Petani Pemakai Air (P3A), dan pengguna jaringan irigasi lainnya. Forum ini berperan dalam membantu kepala daerah merumuskan kebijakan pengelolaan jaringan irigasi secara efektif dan berkelanjutan.

“Komisi Irigasi menjadi wadah untuk menyelaraskan program pemerintah dan masyarakat pengguna irigasi, sekaligus merumuskan pola tanam serta rencana tahunan penyediaan air. Selain itu, komisi ini menjadi jembatan bagi petani dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak mereka,” ujar Yusran.

Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan swasembada pangan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memperkuat ketahanan nasional dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Lebih lanjut, Bupati menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe berkomitmen penuh dalam mendukung sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan daerah. Penerapan jadwal tanam, pola tanam, dan RPA yang terencana dan adaptif dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas, menjaga keberlanjutan lahan, mengoptimalkan penggunaan air, serta menekan risiko gagal panen akibat hama maupun perubahan iklim.

“Sebagai ujung tombak ketahanan pangan di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan, peran petani sangat vital. Keberhasilan pembangunan pertanian juga bergantung pada partisipasi aktif P3A/GP3A dan gapoktan dalam mengelola serta memelihara jaringan irigasi tersier,” tambahnya.

Yusran menegaskan, Pemerintah Kabupaten Konawe akan terus memberikan dukungan penuh kepada para petani melalui kolaborasi dengan penyuluh pertanian dan berbagai pihak terkait.

“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, penyuluh, dan petani, saya yakin Konawe dapat menjadi lumbung pangan yang mandiri dan sejahtera sesuai harapan kita bersama,” tutupnya.

Laporan : Ulfa
Editor : Tam

Continue Reading

UKM

UMKM Indonesia Diyakini Bisa Masuk Pasar Eropa Tahun 2027

Published

on

By

Anggota DPR RI Ade Rossi Khoerunnisa. -foto:dok.dpr-

TANGSEL, Bursabisnis.id — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ade Rossi Khoerunnisa, menilai pemberlakuan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) pada Januari 2027 akan menjadi momentum penting bagi UMKM Indonesia untuk menembus pasar Eropa.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya kesiapan kualitas, sertifikasi, dan pendampingan berkelanjutan agar produk-produk lokal mampu memenuhi standar tinggi yang diberlakukan Uni Eropa.

“Melalui I-EU CEPA, kita memiliki peluang besar untuk memperluas ekspor ke Uni Eropa. Saya yakin UMKM Indonesia bisa masuk pasar Eropa asalkan kita dampingi dari segi kualitas, sertifikasi, hingga kemasan produk. Ini bukan sesuatu yang mustahil, asalkan kita disiplin dan memenuhi standar,” ujar Ade Rossi sebagaimana dikutip dari laman dpr.gi.id.

Dikatakan, salah satu hal yang paling penting adalah peningkatan kemampuan UMKM dalam memenuhi persyaratan ekspor, termasuk packaging dan sertifikasi halal.

Menurutnya, perguruan tinggi seperti UIN Syarif Hidayatullah bisa berperan besar dalam pendampingan UMKM lokal agar mampu bersaing di pasar global.

Ade menyebut bahwa sektor ekspor pangan seperti kopi, bumbu rempah, dan makanan olahan khas Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan di pasar Eropa.

“Kopi dan rempah kita itu punya nilai jual tinggi di Eropa. Kalau kita bantu dari segi sertifikasi dan kemasan, saya yakin produk Indonesia bisa punya tempat tersendiri,” jelasnya.

Meski begitu, Ade tidak menutup mata terhadap tantangan pendanaan dan permodalan yang dihadapi UMKM.

Ia menilai diperlukan kolaborasi lintas sektor agar pelaku usaha kecil mendapatkan dukungan nyata. “Tantangan utama memang di pembiayaan dan modal kerja. Karena itu, perlu ada sinergi antara BKSAP, kementerian terkait, dan perguruan tinggi agar ada tim teknis yang memberikan masukan konkret dalam implementasi IEU-CEPA,” katanya.

Lebih lanjut, Ade menekankan bahwa BKSAP DPR RI akan berkoordinasi dengan Komisi I, Komisi VI, dan Komisi XI DPR RI serta kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperkuat kesiapan nasional dalam menjalankan kesepakatan tersebut.

“IEU-CEPA ini bukan hanya kerja pemerintah atau parlemen, tapi kerja bersama semua pemangku kepentingan,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Dengan pemberlakuan tarif 0 persen untuk 80 persen produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa, Ade meyakini perjanjian ini dapat memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, serta membuka lapangan kerja baru.

Sumber : dpr.go.id
Laporan : Tam

Continue Reading

Trending