KENDARI, Bursabisnis.id – Upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien kembali mendapat sorotan positif.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama strategis dalam mendukung implementasi SP2D Online melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Penandatanganan ini berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta pada Kamis, 17 April 2025.

Langkah ini menjadi tonggak penting dalam digitalisasi sistem keuangan daerah. Melalui SP2D Online, seluruh proses pencairan dana dari penerbitan SPM hingga SP2D kini dapat dilakukan secara real-time, tanpa kertas (paperless), dan langsung terhubung antara pemerintah daerah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Sebagai wujud keseriusan, sebanyak 24 BPD dari berbagai wilayah Indonesia turut menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Semua BPD tersebut telah lolos uji coba dan dinyatakan siap secara teknis sesuai standar dari Bank Indonesia.

Peluncuran SP2D Online disambut antusias oleh kepala daerah, termasuk Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, yang hadir langsung dalam kegiatan ini bersama Gubernur Sulawesi Tenggara dan perwakilan Pemda Konawe. Ia menilai sistem ini sebagai langkah maju dalam reformasi pengelolaan anggaran.

“Kehadiran SP2D Online akan memberi dampak signifikan terhadap percepatan layanan keuangan daerah, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran,” ujar Wali Kota.

Wali Kota Siska juga didampingi oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kendari, Farida Agustina. Menurut Farida, Kota Kendari telah siap secara teknis untuk mengimplementasikan sistem ini sebagai bagian dari transformasi digital.

Lebih lanjut, Farida mengungkapkan bahwa saat ini Pemkot Kendari tinggal menunggu hasil dari proses konsultasi teknis antara Bank Sultra dan Kemendagri.

“Untuk SP2D on line pihak Bank Sultra melakukan konsultasi lanjutan dengan Kemendagri khususnya Pusdatin selanjut, di BKAD melakukan pengaktifan pembukaan fitur SP2D on line melalui SIPD,” pungkasnya.

Laporan : Man
Editor : Tam

BUTENG, Bursabisnis.id – Bupati Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Azhari, tidak main-main dengan anggaran daerah yang tidak masuk akal dalam penggunaanya.

Demi sejahterakan rakyatnya, Bupati Buteng berani memangkas hingga Rp 28 Milyar yang rencana sebelumnya akan digunakan untuk perjalanan dinas dan biaya operasional para pejabatnya.

Menurut dia, pemangkasan anggaran itu sangat perlu dilakukan untuk menghindari pemborosan anggaran daerah.

Selain itu kata dia langkah tersebut telah sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait efisiensi dan penghematan belanja pemerintah.

Azhari menjelaskan efisiensi pemotongan perjalanan dinas dilakukan untuk memastikan anggaran daerah agar lebih difokus penggunaanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan strategis daerah.

“Di Buteng tidak lagi memiliki anggaran fisik, selain program pusat seperti pembangunan rumah sakit. Maka, kami mulai lakukan efisiensi dari perjalanan dinas,” jelas Azhari belum lama ini.

Sebagai Pimpinanan tertinggi di perintahan Buteng, Azhari bersama wakilnya Muh. Adam Basan, sebelum menerapkan prinsip efisiensi terhadap bawahan terlebih dahulu memberi contoh. Mantan rektor USN Kolaka dua periode inipun menegaskan bahwa upaya efisiensi di Pemda Buteng dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu.

Tidak hanya pada organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi penghematan juga diterapkan pada perjalanan dinas kepala daerah.

Iapun menguraikan bahwa anggaran perjalanan dinasnya sebagai bupati hanya sebesar Rp1 miliar per tahun, termasuk untuk sopir dan ajudan. Sementara wakil bupati hanya menghabiskan Rp700 juta per tahun.

Bahkan kata dia lagi, keduanya memilih untuk tidak membeli kendaraan dinas baru. Mereka masih menggunakan mobil dinas peninggalan Pj Bupati sebelumnya. Begitu juga dengan alokasi anggaran yang digunakan untuk Sekretariat Daerah juga dilakukan efisiensi hingga 50 Persen.

“Anggaran pemeliharaan kendaraan dan BBM pejabat di Sekretariat Daerah juga kami potong hingga 50 persen,” pungkas Azhari.

Sementara untuk jatah para kepala OPD, anggaran perjalanan dinas juga dilakukan efisiensi serta dibatasi maksimal Rp150 juta per tahun, kecuali untuk kegiatan yang bersifat mandatori dari pusat seperti di Dinas Kesehatan.

“Kita ingin menunjukkan bahwa penghematan dimulai dari atas. Tidak ada lagi perjalanan dinas yang sifatnya kamuflase. Ini murni untuk efisiensi dan menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkas Azhari.

Di kesmpatan itu pula, Bupati Azhari sempat menyampaikan pesan dari Gubernur Sultra bahwa sebagai pimpinan seharusnya tidak lagi mengedepankan retorika tetapi lebih penting lagi adalah dituangkan dalam kerja nyata.

“Sesuai pesan Gubernur Sultra, kita harus berhenti beretorika dan mulai bekerja nyata. Dengarkan rakyat dan gunakan anggaran sebijak mungkin,” kunci Azhari.

Laporan : Hasan
Editor : Tam

KONUT, bursabisnis.id – PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) menyerahkan bantuan karamba untuk masyarakat dan kelompok nelayan yang ada di Desa Boedingi, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bantuan karamba ini diserahkan langsung oleh Kepala Teknik Tambang (KKT) PT BSJ, Rijal, dan Humas PT BSJ, Joko Sulistio. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa Boedingi Aksar, dan Ketua Kelompok Nelayan Mutiara, Nasir.

“Harapan kami, kelompok nelayan dapat mengelola karamba ini dengan baik sehingga memudahkan mereka melakukan aktifitas dan menjadi wadah untuk meningkatkan pendapatan tambahan masyarakat,” tutur Rijal, Rabu 16 April 2025

Jika usaha perikanan yang dilakukan melalui bantuan karamba ini berhasil, Rijal memastikan bahwa hasil dari budi daya ikan ini akan para nelayan akan dibeli oleh PT BSJ sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot mencari pemasaran lagi.

Sementara itu, Humas PT BSJ, Joko Sulistio, menegaskan bantuan karamba merupakan program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat (PPM) di bidang ekonomi. Tentu, mereka berkomitmen akan terus melakukan yang terbaik untuk seluruh masyarakat lingkar tambang.

“Melalui bantuan ini, kita juga berharap usaha perikanan dengan pola budi daya ikan laut yang dilakukan masyarakat, khususnya nelayan dapat berjalan lancar ke depan,” bebernya.

Kata Joko, bantuan karamba tidak hanya diberikan kepada masyarakat dan kelompok nelayan di desa tersebut saja. Tetapi, akan diberikan kepada masyarakat lingkar tambang lainnya, termasuk yang ada di Desa Boenaga.

Secara terpisah, Kades Boedingi, Aksar, menuturkan bahwa PT BSJ selalu menunjukan komitmennya kepada masyarakat sekitar. Untuk itu, ia mewakili masyarakat setempat menitip harapan besar agar perusahaan itu terus berkembang dan memperhatikan kehidupan masyarakat yang ada di kawasan pertambangan PT BSJ.

“Terima kasih buat PT BSJ yang selalu komitmen dalam pelaksanaan PPM ini. Semoga ke depan PT BSJ semakin meningkatkan program-program PPM terutama untuk peningkatan dan pengembangan SDM masyarakat,” pungkasnya.

Liputan : Azka
Editor : Ikas