Connect with us

Fokus

AJI Lhokseumawe Kecam Perampasan HP Jurnalis oleh Oknum TNI di Aceh Utara

Published

on

Oknum anggota TNI memukul wartawan dengan menggunakan senjata. -foto:tangkapan layar-

ACEH UTARA, Bursabisnis.Id — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Lhokseumawe mengecam keras tindakan arogansi, kekerasan, dan intimidasi yang dilakukan oleh anggota TNI bernama Praka Junaidi terhadap wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik di Aceh Utara pada Kamis, 25 Desember 2025.

Peristiwa tersebut dialami Muhammad Fazil, Koordinator Divisi Advokasi AJI Kota Lhokseumawe, ketika sedang meliput aksi damai di depan Kantor Bupati Aceh Utara, Landing, Lhoksukon.

Aksi tersebut menuntut pemerintah Indonesia agar menetapkan status bencana nasional atas banjir bandang yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Dalam proses peliputan, Fazil merekam dugaan tindakan kekerasan aparat terhadap peserta aksi.

Rekaman tersebut merupakan bagian sah dari kerja jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta tidak dapat diintervensi, disensor, apalagi dirampas oleh pihak mana pun.

Namun, saat itu anggota TNI justru mendatangi Fazil dan memaksa agar video tersebut dihapus. Padahal, Fazil telah menjelaskan bahwa rekaman itu belum dipublikasikan dan masih merupakan bagian dari proses kerja jurnalistik.

Kemudian, anggota TNI itu langsung pergi. Tidak lama berselang anggota TNI lainnya yaitu, Praka Junaidi kembali mendatangi Fazil dan secara paksa berupaya merampas telepon genggam, disertai ancaman terbuka akan melempar HP jika video tidak dihapus.

Ketua AJI Kota Lhokseumawe, Zikri Maulana, menegaskan ancaman ini merupakan bentuk intimidasi kasar dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat bersenjata terhadap warga sipil.

“Tindakan pemaksaan ini menunjukkan ketidakpahaman aparat terhadap hukum pers dan kebebasan berekspresi,”kata Zikri Maulana melalui pres rilis AJI Kota Lhokseumawe

Dalam insiden tarik-menarik tersebut, HP milik Fazil mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan, sehingga secara langsung menghambat kerja jurnalistik dan menimbulkan kerugian nyata. Meskipun demikian, rekaman video masih tersimpan di dalam perangkat.

Fazil menegaskan kepada Praka Junaidi bahwa dirinya bukan konten kreator media sosial, melainkan wartawan profesional yang bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Dengan ini AJI Kota Lhokseumawe menyatakan sikap :

1. Kami mengecam keras tindakan Praka Junaidi. Ini bukan sekadar pelanggaran disiplin, tetapi tindakan serius yang mengarah pada kekerasan dan pembungkaman pers. Wartawan dilindungi undang-undang, dan siapa pun yang menghalangi kerja jurnalistik dapat dipidana.

Pasal 8 UU Pers: Menegaskan bahwa wartawan dalam menjalankan profesinya dilindungi hukum.

Sesuai Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU Pers (yang berkaitan dengan kebebasan pers dan hak jawab/tolak), dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

2. AJI Kota Lhokseumawe menilai tindakan Praka Junaidi sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip demokrasi, kebebasan pers, dan supremasi hukum. Aparat negara seharusnya menjadi pelindung warga dan pers, bukan justru menjadi ancaman.

AJI Kota Lhokseumawe menuntut:

1. Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Pangdam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, segera mengusut tuntas dan menjatuhkan sanksi tegas terhadap Praka Junaidi.

2. Penggantian kerugian materiil akibat rusaknya alat kerja wartawan.

3. Jaminan perlindungan dan keamanan bagi jurnalis yang meliput di Aceh.

AJI menegaskan kembali, pers bukan musuh negara. Kamera wartawan bukan ancaman keamanan. Jika aparat bersenjata alergi terhadap kerja jurnalistik, maka yang sedang bermasalah bukan pers, melainkan mentalitas represif aparat itu sendiri.

“Pers tidak boleh dibungkam. Kekerasan terhadap wartawan adalah kejahatan terhadap demokrasi,”tegasnya.

Laporan : Tam

Continue Reading

Fokus

‎HPN, Eks Ketua GMNI Kendari : Pers Pilar Demokrasi dan Mitra Strategis ‎

Published

on

By

Rasmin Jaya

KENDARI, Bursabisnis. Id – Mantan Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Kendari, Rasmin Jaya menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada insan pers di seluruh Indonesia dalam momentum Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati pada Senin, 9 Februari 2026.

‎Atas sinergitas dan kolaborasi dalam setiap aktivitas dan giat organisasi selama ini. Pers memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi, penjaga akal sehat publik, sekaligus mitra kritis dalam proses pembangunan nasional dan daerah.

‎“Pers bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga penjaga nurani publik. Melalui kerja dari produk jurnalistik yang profesional dan beretika, pers membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar, berimbang, tepat, akurat, dan mencerahkan ,” tegasnya.

‎Namun di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era disrupsi digital, peran pers justru semakin penting. Media massa dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan bertanggung jawab serta tetap pada fungsi kontrol yang tetap sasaran dan berimbang.

‎“Di era digital, hoaks dan disinformasi mudah menyebar. Di sinilah pers dituntut untuk tetap teguh pada kode etik jurnalistik, menjaga independensi, dan menghadirkan karya terbaik serta menjadi penyangga pada hal-hal yang tidak di inginkan dari kehidupan sosial kemasyarakatan serta ruang publik,” tegasnya.

‎Rasmin kemudian menyanpaikan terima kasih banyak dan mengapresiasi atas publikasi dan pemberitaan setiap kegiatan GMNI Kendari juga selama ini, tanpa pers sebagai instrumen untuk penyampaian informasi dan kegiatan kepada publik maka gagasan yang di kemas dan tema-tema strategis tak mungkin bisa tersampaikan langsung kepada pemerintah ataupun publik.

‎Selama ini ia menjadikan media sebagai mitra, untuk membangun sinergitas, baik media massa konvensional maupun media sosial, untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan organisasi, isu strategis yang di kawal, dan pandangan politik mereka kepada masyarakat luas.

‎”Melalui pers yang berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan opini masyarakat dan mengawal isu-isu sosial di berbagai sektor,” bebernya.

‎Ia memandang pers sebagai mitra kritis dan strategis bagi berbagai pihak stakeholder dan instansi terkait dan media memainkan peran penting dalam fungsi kontrol sosial ini dengan mempublikasikan kegiatan GMNI yang mengawasi kebijakan publik.

‎”Sinergi dan kolaborasi ini memungkinkan GMNI untuk memperluas jangkauan gerakan, meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu penting, dan memastikan akuntabilitas pemangku kepentingan,” bebernya.

‎Ia bersyukur dalam proses perjalanannya memimpin GMNI Kendari selama 2 tahun, peran media tak bisa kita pisahkan dalam setiap aktivitas giat organisasi.

‎”Dengan menjadi mitra kritis dan strategis saya pikir kita bisa bersama-sama mengawal proses pembangunan dan kebijakan daerah serta penting untuk mendorong gagasan-gagasan dan program yang konstruktif yang berdampak pada pembangunan serta pemberdayaan pemuda,” tegasnya.

‎Selain itu, dalam sektor sosial, ekonomi, politik dan demokrasi GMNI Kendari selalu menjadi pelopor yang menginisiasi wacana yang di rasa penting untuk pengembangan sektor-sektor tersebut.

‎Sehingga ia optimis, dengan kolaborasi dengan media dan organisasi gerakan yang lain bisa mencapai apa yang menjadi tujuan bersama, dan media juga menjadi posisi yang sangat strategis dalam mengontrol segala kebijakan pemerintah daerah, provinsi dan pusat.

‎Meski demikian, perkembangan media sosial membawa dampak signifikan terhadap gerakan mahasiswa. Tak lagi sekadar turun ke jalan, kini suara kritis mahasiswa sering digaungkan melalui media sosial.

‎Ia menilai, kampanye di medsos telah menjadi tren yang tidak bisa dipandang remeh.

‎Tak hanya sebagai sarana kampanye, ruang digital juga dimanfaatkan oleh aktivis GMNI Kendari untuk konsolidasi pergerakan. Ia menambahkan, ini adalah cara efektif, terutama bagi Gen Z yang memang sangat lekat dengan perangkat digital.

‎Meskipun media sosial memberi kemudahan, Rasmin Jaya menegaskan bahwa aksi turun ke jalan tetap memiliki daya dobrak yang berbeda.

‎“Aksi langsung lebih terasa dampaknya, karena ada tatap muka dengan pembuat kebijakan. Tentu juga hal demikian memiliki tantangan tersendiri dengan penuh dinamika dan pergolakan,” Bebernya.

‎“Kampanye lewat medsos memang lebih praktis dan mudah dilakukan,” ujarnya.

‎Hanya saja, medium dan gaya mereka dalam menyampaikan kritik mengikuti perkembangan zaman, di mana medsos menjadi pilihan utama.

Ia pikir ini adalah bentuk pengabdian yang paling kongkret, dalam memberikan efek perubahan kepada mahasiswa dan masyarakat secara umum.

‎Pada peringatan Hari Pers Nasional ini, berharap insan pers Indonesia terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat literasi publik, serta tetap menjaga idealisme di tengah berbagai tantangan industri media.

‎“Selamat Hari Pers Nasional. Teruslah menjadi suara kebenaran, penyeimbang kekuasaan, dan cahaya bagi demokrasi Indonesia,” tegasnya.

Laporan : Tam

Continue Reading

Fokus

Pergoki Suami Bersama Wanita Lain Dalam Mobil, Istri Buntuti Sampai di Kamar Kos

Published

on

By

Ketua YLBH Sultra Fadri Laulewulu. -foto:ist-

KENDARI,Bursabisnis.id – Seorang perempuan berinisial JM (24) melaporkan suaminya inisial MR ke pihak kepolisian, setelah memergoki bersama wanita lain di sebuah indekos di Jalan Nipa Raya, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari pada Jumat 16 Januari 2026 lalu.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sulawesi Tenggara (Sultra), Fadri Laulewulu, selaku kuasa hukum korban, menjelaskan bahwa insiden bermula saat JM melihat mobil suaminya melintas di kawasan Perempatan Pasar Baru. Di dalam mobil tersebut, JM melihat sosok perempuan berinisial EL.

“Korban kemudian membuntuti mobil tersebut hingga berhenti di sebuah indekos di Jalan Nipa Raya,” ungkapnya.

​Setibanya di lokasi, kata dia, korban menunggu beberapa saat sebelum mengetuk pintu kamar kos. Saat pintu dibuka oleh EL, korban langsung masuk dan mendapati suaminya, MR, berada di dalam kamar mandi.

​Fadri menambahkan, saat penggerebekan terjadi, sempat terjadi keributan. Bukannya memberikan penjelasan, MR diduga mendekap korban sementara EL melakukan penganiayaan terhadap JM.

“Korban emosi dan terjadi cekcok. Namun, suami korban justru mendekap korban, sementara perempuan tersebut diduga melakukan penganiayaan terhadap klien kami,” jelasnya.

​Akibat kejadian tersebut, JM mengambil langkah hukum dengan melaporkan MR dan EL ke dua instansi kepolisian berbeda.

Pada hari kejadian, JM langsung melaporkan keduanya ke Polresta Kendari terkait dugaan perzinaan. Selanjutnya, korban kembali melapor ke Polda Sultra atas dugaan tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan pada Senin, 19 Januari 2026.

​Menurut Fadri, kliennya mengaku sering mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selama masa pernikahan mereka, namun selama ini ia memilih untuk bertahan.

“Sudah sering mengalami KDRT. Terkait dugaan perselingkuhan ini pun sudah lama dicurigai, namun baru kali ini korban mendapatkan bukti fisik untuk menempuh jalur hukum,” jelasnya.

Saat ini, pihak kepolisian sedang melakukan pendalaman terkait laporan tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi.

Korban berharap proses hukum berjalan transparan demi mendapatkan keadilan atas kekerasan yang dialaminya.

Laporan : Kas
Editor : Tam

Continue Reading

Fokus

Hajrul Khairullah Mantan Politisi PDI Perjuangan Himbau Elit Sultra Dialog dari Hati ke Hati

Published

on

By

Hajrul Khairullah

KENDARI, Bursabisnis. Id –
Menyikapi dinamika daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini, Hajrul Khairullah.R.S.Sos tokoh muda dari Kabupaten Buton Utara (Butur) mengajak para tokoh dan elit Sultra duduk semeja.

“Karena apa yang kita lihat hari ini tak ada faedahnya jika para elit bersiteru,” ujarnya.

Menurut Hasrul sapaan akrab Hajrul secara pribadi pernah dekat dengan kedua tokoh ini, baik pak Nur Alam (NA) sebahai mantan gubernur maupun Andi Sumangerukka (ASR) sebagai gubernur saat ini. Mereka berdua adalah sahabat baik, yang mungkin saat ini lagi berjarak.

Sebagai masyarakat, Hasrul berharap dampak sosial dan politik tidak merembet kemana-mana.

” Karena rugilah kita semua jika para elit mempertontonkan keegoannya di tengah situasi kehidupan masyarakat Sultra yang lagi susah. Selain itu energi kita habis untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, sudah pasti stabilitas dan pembangunan pun terhambat,” jelasnya.

Hasrul kemudian berharap agar tidak ingin ada narasi RAS yang mewarnai ketegangan antara Pemprov Sultra dan NA mantan gubernur Sultra.

“Kita ingin harmonisasi dari semua stek holder menyatu dalam bingkai keluarga besar Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Hasrul lalu menjelaskan bahwa komando pemerintahan saat ini ditangan ASR sebagai gubernur Sultra, sehingga kalaupun ada persoalan terkait lahan Pemprov Sultra yang sementara digunakan NA, mungkin ada mis komunikasi.

Dalam hal ini Pemprov Sultra bisa jadi hanya ingin menata kembali aset-aaet yang ada.

Begitupun juga NA sebagai mantan gubernur mungkin tidak ada niat dan keinginan untuk memiliki.

” Hanya memang situasi ini perlu disikapi dengan arif dan bijaksana, tanpa harus mencederai marwah dan martabat ke dua belah pihak,” kata Hasrul mantan Politisi PDI Perjuangan ini.

Sehingga menurut Hazrul perlu dialog yang sejuk diantara para elit Dultra.

“Hemat saya pak gubernur bisa menugaskan Wagub Sultra Pak Hugua untuk menjadi mediator dengan melakukan komunikasi ke tokoh-tokoh tersebut. Di sana ada Pak Saleh Lasata beliau mantan wagub sekaligus orang tua kita yang juga bisa dimintai nasehatnya,” beber Hasrul.

Mantan politisi PDI Perjuangan ini meminta para elit memberikan contoh suri tauladan yang baik. ” Sudahi perseteruan yang tidak berujung, ” tutupnya.

Continue Reading

Trending