Connect with us

FINANCE

OJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L

Published

on

KENDARI, bursabisnis.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) imbau para entrepreneur muda agar memanfaatkan kemudahan seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, dalam memperoleh tambahan modal.

Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra, Maulana Yusuf mengatakan, perkembangan teknologi di era 4.0 saat ini kian memberikan kemudahan dalam melakukan segala hal, termaksud pemasaran produk dan akses pinjaman untuk tambahan modal usaha.

Salah satu kemudahan yang diberikan, lanjut Maulana, pinjaman online (Pinjol) yang saat ini kian menjamur dengan berbagai strategi penawaran.

 

OJK Sultra dan UHO Kendari berkolaborasi mendorong minat para pemuda menjadi entrepreneur, melalui Seminar Kewirausahaan Universitas se-Indonesia Timur. Foto: Dok. OJK Sultra for bursabisnis.id.

Hanya saja, Maulana mengingatkan kepada para pengusaha muda agar tetap berhati-hati dalam memilih Pinjol. Pasalnya, saat ini marak beredar Pinjol ilegal.

“Namun, kami himbau untuk senantiasa waspada terhadap maraknya Pinjol yang illegal,” ujarnya, saat menghadiri seminar kewirausahaan univetsitas se-Indonesia Timur, Senin (21/10/2019) di Aula Universitas Halu Oleo (UHO).

Lebih lanjut, Maulana menambahkan, para pelaku UMKM harus mengecek kelegalan dan kelogisan (2L) sebelum melakukan pinjaman online, atau langsung bertanya ke kontak OJK dengan nomor 157, untuk memastikan Pinjol itu legal atau tidak.

Dia juga menyebutkan, bahwa sampai dengan per 30 September 2019, sudah terdapat 127 perusahan fintech yang berizin dan terdaftar di OJK. Sedangkan Pinjol ilegal yang berhasil ditangani dalam kurun waktu satu tahun belakangan ini sebanyak 1.477 entitas.

“Satgas Waspada Investasi telah menangani entitas fintech peer to peer lending ilegal sejak tahun 2018 sampai Oktober 2019 sebanyak 1.477 entitas,” ujarnya.

 

Liputan: Ikas

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANCE

Soal Kinerja OJK Sultra, Bahtra Banong: Ada Bagian Penting yang Harus Dibenahi

Published

on

By

Kendari, Bursabisnis.id-Anggota Komisi XI DPR RI, Bahtra Banong mengkritisi kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seraya memberikan catatan penting untuk segera dibenahi.

Diantaranya, soal kondisi sektor jasa keuangan selama lima tahun ini yang banyak diwarnai kasus gagal bayar oleh perusahaan asuransi.

“Hal tersebut mengakibatkan banyak nasabah yang belum bisa mencairkan dananya di asuransi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Bahtra menjelaskan, bahwa penyebab gagal bayar karena tidak prudent dalam melakukan investasi.

“Pada variabel ini, OJK belum mampu mewujudkan penyelenggaraan sektor jasa keuangan yang adil, transparan dan akuntabel,” jelas Bahtra Banong.

Mantan Ketua HMI Provinsi Jawa Barat ini menyebutkan, bahwa selama 5 tahun (2017-2022) pertumbuhan kredit perbankan juga belum mampu optimal sebagaimana pada tahun 2010 hingga 2013, yang mampu tumbuh diatas 20 persen.

Pada tahun 2017, lanjutnya, pertumbuhan kredit hanya mencapai 8, 24 persen, lalu pada 2018 sebesar 12,88 persen. Kemudian, pada tahun 2019 tumbuh 6, 08 persen, tahun 2020 terkontraksi mines 2,41 persen dan pada 2021 tumbuh 5,2 persen serta hingga per Juni 2022 mencapai 10,66 persen.

“Pada variabel ini bisa dikatakan OJK belum mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil,” ujarnya.

Di sisi lain, anggota dewan asal Sulawesi Tenggara (Sultra) ini juga menyinggung soal pengaduan. Sejak 2017 hingga 202, jumlah pengaduan masyarakat meningkat hingga 22 kali lipat.

Bahtra Banong menambahkan, jumlah pengaduan masyarakat pada 2017 hanya mencapai 25,7 ribu pengaduan, sementara pada 2021 melonjak jauh menjadi 592 ribu pengaduan.

“Pada variabel ini, OJK bisa dikatakan belum mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat,” tambahnya

 

 

 


Liputan : Munir

Continue Reading

FINANCE

Utang Masyarakat di Pinjaman Online Sudah Capai Rp20,61 Triliun

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Industri teknologi finansial peer-to-peer (P2P) lending mencatatkan outstanding pembiayaan atau besar sisa pokok pinjaman pada waktu tertentu di luar bunga, denda, dan penalti industri P2P lending melompat ke Rp20,61 triliun kepada 20,28 juta borrower aktif per April 2021.

Angka ini lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya, tepatnya Rp19,04 triliun kepada 18,52 juta borrower aktif. Apabila dibagi berdasarkan kategori borrower, outstanding pinjaman kepada perorangan mendominasi dengan capaian Rp17,36 triliun kepada 20,27 juta orang, sementara outstanding pinjaman kepada badan usaha Rp3,24 triliun kepada 4.331 entitas, sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com.

Adapun, total penyaluran pinjaman bulanan industri fintech Rp12,18 triliun kepada 37,7 juta entitas peminjam (borrower) per April 2021. Berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), capaian ini merupakan penyaluran tertinggi ketimbang rekor bulanan sebelumnya, tepatnya Rp11,76 triliun yang ditorehkan pada periode Maret 2021, atau naik 3,57 persen (month-to- month/mtm).

Sebelumnya, kinerja penyaluran bulanan selama Januari 2021 mencapai Rp9,38 triliun dan Februari 2020 Rp9,58 triliun. Artinya, kinerja penyaluran industri P2P sepanjang 2021 ini telah mencapai Rp42,91 triliun. Sebesar 56,19 persen atau Rp6,84 triliun dari total penyaluran pinjaman bulanan industri per April 2020 tercatat disalurkan kepada sektor produktif.

Didominasi sumbangan dari sektor bukan lapangan usaha lain-lain Rp3,14 triliun, perdagangan besar dan eceran Rp1,28 triliun, serta rumah tangga Rp505 miliar.

Adapun, dari sisi sumber pendanaan yang masuk dari pemberi pinjaman (lender) per April 2021, mencapai Rp12,12 triliun dari 7,1 juta entitas lender.

Kerja sama penyaluran pinjaman oleh lender institusi (super lender) pada periode ini disumbang 54 lembaga jasa keuangan konvensional Rp1,35 triliun dan Rp23,05 miliar dari satu institusi pemerintah.

Adapun, dengan tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman 90 hari (TKB90) industri yang bertahan di 98,63 persen dari total outstanding, OJK mencatat Rp1,39 triliun tergolong tidak lancar (30-90 hari) dan Rp281,54 miliar tergolong macet (lebih dari 90 hari).

Outstanding tidak lancar disumbang borrower perorangan Rp1,24 triliun dari 1,19 juta orang dan Rp155,86 miliar dari 671 entitas borrower badan usaha. Sementara itu, outstanding macet disumbang borrower perorangan Rp234,58 miliar dari 217.716 orang dan Rp45,96 miliar dari 509 entitas borrower badan usaha.

Lender Tumbuh Pesat Sebagai platform yang memiliki fungsi mempertemukan lender dan borrower secara digital, industri tercatat telah berhasil menggandeng 632.404 entitas lender, meningkat pesat ketimbang awal tahun yang masih sejumlah 578.907 entitas lender.

Berdasarkan kategori lender, jumlah lender aktif perorangan atau ritel mencapai 157.180 lender retail lokal dan 472 lender retail luar negeri, yang masing-masing menyumbang pemberian outstanding Rp4,48 triliun dan Rp243,87 miliar. Adapun, lender institusi yang menyalurkan kreditnya melalui bantuan industri P2P lending dan memiliki sumbangan outstanding per April 2021, terbesar disumbang oleh entitas badan usaha dalam negeri.

Tepatnya, 206 institusi yang masuk kategori badan hukum lain-lain Rp6,58 triliun. Disusul 98 institusi perbankan lokal terdiri dari 63 bank umum, 1 BPD, dan 34 BPR (Rp2,33 triliun), kemudian 85 institusi IKNB terdiri dari 53 multifinance, 20 modal ventura, dan 1 perusahaan asuransi (Rp1,33 triliun), serta 25 institusi koperasi (Rp579,01 miliar).

Sementara itu, institusi lender dari luar negeri yang memiliki outstanding di industri P2P lending Tanah Air, didominasi 61 institusi yang masuk kategori badan hukum lain-lain Rp4,04 triliun, disusul 8 institusi IKNB terdiri dari 1 multifinance, 4 modal ventura, dan 3 LJKNB lain-lain (Rp578,19 miliar).

Sebagai gambaran, para pemain industri fintech P2P lending menyalurkan Rp74,41 triliun sepanjang 2020, atau tercatat masih naik 26,47 persen (year-on-year) selama masa pandemi dari Rp58 triliun sepanjang 2019. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menargetkan penyaluran pinjaman industri P2P di sepanjang periode 2021 ini mampu mencapai lebih dari Rp100 triliun, atau memiliki penyaluran bulanan rata-rata di kisaran Rp10 triliun.

Laporan : Ibi

Continue Reading

FINANCE

Jelang Lebaran, SWI Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Fintech Lending dan Investasi Ilegal

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Hingga April 2021, Satgas Waspada Investasi (SWI) kembali menemukan 86 platform fintech peer to peer lending ilegal dan 26 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat.

Olehnya itu, SWI meminta masyarakat untuk semakin waspada terhadap penawaran dari entitas fintech lending, dan investasi ilegal yang memanfaatkan momentum menjelang lebaran.

“Fintech lending dan penawaran investasi ilegal ini masih tetap muncul di masyarakat. Menjelang lebaran, dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, kewaspadaan masyarakat harus ditingkatkan agar tidak menjadi korban,” kata Ketua SWI, Tongam Lumban Tobing, melalui siaran pers, Jumat (7/5/2021).

Tongam mengatakan, pihaknya selalu berusaha mengingatkan masyarakat, sebelum memanfaatkan fintech lending dan mencoba berinvestasi harus memahami legalitas atau izin dari perusahaan itu, dan melihat logika dari penawaran keuntungan yang ditawarkan sesuai dengan nilai yang wajar.

“Terlebih lagi menjelang lebaran ini masyarakat mendapatkan THR, sehingga diharapkan tidak menempatkan dana THR tersebut pada penawaran-penawaran investasi ilegal,” imbau Tongam.

Menurutnya, saat ini juga ada beberapa entitas yang mengaku bahwa perizinan atau legalitasnya “clear and clean” dari Satgas Waspada Investasi OJK.

“Kami tegaskan bahwa Satgas Waspada Investasi tidak ada kaitannya dengan pengurusan perizinan atau legalitas kegiatan usaha, oleh karena itu masyarakat diminta tidak ikut kegiatan perusahaan yang membawa-bawa nama Satgas Waspada Investasi dalam pemasarannya,” jelasnya.

Dalam operasionalnya, Satgas juga menemukan kegiatan penghimpunan sumbangan dari masyarakat dengan program saling jaga dari Kitabisa.com, diduga merupakan kegiatan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sehingga harus mendapatkan izin usaha perasuransian dari OJK.

Oleh karena itu, Satgas Waspada Investasi bersama pengurus Kitabisa.com telah menyepakati untuk menghentikan kegiatan program saling jaga, sebelum memperoleh izin kegiatan usaha perasuransian dari OJK.

Satgas meminta masyarakat untuk menanyakan langsung kepada Kontak OJK 157 atau WA 081157157157 bila ingin memanfaatkan fintech lending atau mengikuti investasi, ataupun jika ingin melaporkan adanya kegiatan fintech lending dan investasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Disebutkankannya, pihak Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari 13 kementerian dan lembaga akan terus melakukan patroli siber rutin, yang frekuensinya akan terus ditingkatkan, sejalan dengan masih banyaknya temuan fintech lending dan penawaran investasi ilegal melalui berbagai saluran teknologi komunikasi di masyarakat.

Sejak tahun 2018 – April 2021 ini, Satgas sudah menutup sebanyak 3.193 fintech lending ilegal.

Sementara dari 26 entitas investasi ilegal yang ditemukan pada April, 11 diantaranya melakukan kegiatan money game, 3 Investasi Cryptocurrency tanpa izin, satu penyelenggara sistem pembayaran tanpa izin, dua penyelenggara pembiayaan tanpa izin dan sembilan kegiatan lainnya.

Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan, bahwa terdapat satu entitas yang ditangani Satgas telah mendapatkan izin usaha yaitu Snack Video, sehingga dilakukan normalisasi atas aplikasi yang telah diblokir.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157 (WA 081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

 

Liputan : Ikas

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.