Connect with us

FINANCE

OJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L

Published

on

KENDARI, bursabisnis.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) imbau para entrepreneur muda agar memanfaatkan kemudahan seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, dalam memperoleh tambahan modal.

Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra, Maulana Yusuf mengatakan, perkembangan teknologi di era 4.0 saat ini kian memberikan kemudahan dalam melakukan segala hal, termaksud pemasaran produk dan akses pinjaman untuk tambahan modal usaha.

Salah satu kemudahan yang diberikan, lanjut Maulana, pinjaman online (Pinjol) yang saat ini kian menjamur dengan berbagai strategi penawaran.

 

OJK Sultra dan UHO Kendari berkolaborasi mendorong minat para pemuda menjadi entrepreneur, melalui Seminar Kewirausahaan Universitas se-Indonesia Timur. Foto: Dok. OJK Sultra for bursabisnis.id.

Hanya saja, Maulana mengingatkan kepada para pengusaha muda agar tetap berhati-hati dalam memilih Pinjol. Pasalnya, saat ini marak beredar Pinjol ilegal.

“Namun, kami himbau untuk senantiasa waspada terhadap maraknya Pinjol yang illegal,” ujarnya, saat menghadiri seminar kewirausahaan univetsitas se-Indonesia Timur, Senin (21/10/2019) di Aula Universitas Halu Oleo (UHO).

Lebih lanjut, Maulana menambahkan, para pelaku UMKM harus mengecek kelegalan dan kelogisan (2L) sebelum melakukan pinjaman online, atau langsung bertanya ke kontak OJK dengan nomor 157, untuk memastikan Pinjol itu legal atau tidak.

Dia juga menyebutkan, bahwa sampai dengan per 30 September 2019, sudah terdapat 127 perusahan fintech yang berizin dan terdaftar di OJK. Sedangkan Pinjol ilegal yang berhasil ditangani dalam kurun waktu satu tahun belakangan ini sebanyak 1.477 entitas.

“Satgas Waspada Investasi telah menangani entitas fintech peer to peer lending ilegal sejak tahun 2018 sampai Oktober 2019 sebanyak 1.477 entitas,” ujarnya.

 

Liputan: Ikas

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANCE

Utang Masyarakat di Pinjaman Online Sudah Capai Rp20,61 Triliun

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Industri teknologi finansial peer-to-peer (P2P) lending mencatatkan outstanding pembiayaan atau besar sisa pokok pinjaman pada waktu tertentu di luar bunga, denda, dan penalti industri P2P lending melompat ke Rp20,61 triliun kepada 20,28 juta borrower aktif per April 2021.

Angka ini lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya, tepatnya Rp19,04 triliun kepada 18,52 juta borrower aktif. Apabila dibagi berdasarkan kategori borrower, outstanding pinjaman kepada perorangan mendominasi dengan capaian Rp17,36 triliun kepada 20,27 juta orang, sementara outstanding pinjaman kepada badan usaha Rp3,24 triliun kepada 4.331 entitas, sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com.

Adapun, total penyaluran pinjaman bulanan industri fintech Rp12,18 triliun kepada 37,7 juta entitas peminjam (borrower) per April 2021. Berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), capaian ini merupakan penyaluran tertinggi ketimbang rekor bulanan sebelumnya, tepatnya Rp11,76 triliun yang ditorehkan pada periode Maret 2021, atau naik 3,57 persen (month-to- month/mtm).

Sebelumnya, kinerja penyaluran bulanan selama Januari 2021 mencapai Rp9,38 triliun dan Februari 2020 Rp9,58 triliun. Artinya, kinerja penyaluran industri P2P sepanjang 2021 ini telah mencapai Rp42,91 triliun. Sebesar 56,19 persen atau Rp6,84 triliun dari total penyaluran pinjaman bulanan industri per April 2020 tercatat disalurkan kepada sektor produktif.

Didominasi sumbangan dari sektor bukan lapangan usaha lain-lain Rp3,14 triliun, perdagangan besar dan eceran Rp1,28 triliun, serta rumah tangga Rp505 miliar.

Adapun, dari sisi sumber pendanaan yang masuk dari pemberi pinjaman (lender) per April 2021, mencapai Rp12,12 triliun dari 7,1 juta entitas lender.

Kerja sama penyaluran pinjaman oleh lender institusi (super lender) pada periode ini disumbang 54 lembaga jasa keuangan konvensional Rp1,35 triliun dan Rp23,05 miliar dari satu institusi pemerintah.

Adapun, dengan tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman 90 hari (TKB90) industri yang bertahan di 98,63 persen dari total outstanding, OJK mencatat Rp1,39 triliun tergolong tidak lancar (30-90 hari) dan Rp281,54 miliar tergolong macet (lebih dari 90 hari).

Outstanding tidak lancar disumbang borrower perorangan Rp1,24 triliun dari 1,19 juta orang dan Rp155,86 miliar dari 671 entitas borrower badan usaha. Sementara itu, outstanding macet disumbang borrower perorangan Rp234,58 miliar dari 217.716 orang dan Rp45,96 miliar dari 509 entitas borrower badan usaha.

Lender Tumbuh Pesat Sebagai platform yang memiliki fungsi mempertemukan lender dan borrower secara digital, industri tercatat telah berhasil menggandeng 632.404 entitas lender, meningkat pesat ketimbang awal tahun yang masih sejumlah 578.907 entitas lender.

Berdasarkan kategori lender, jumlah lender aktif perorangan atau ritel mencapai 157.180 lender retail lokal dan 472 lender retail luar negeri, yang masing-masing menyumbang pemberian outstanding Rp4,48 triliun dan Rp243,87 miliar. Adapun, lender institusi yang menyalurkan kreditnya melalui bantuan industri P2P lending dan memiliki sumbangan outstanding per April 2021, terbesar disumbang oleh entitas badan usaha dalam negeri.

Tepatnya, 206 institusi yang masuk kategori badan hukum lain-lain Rp6,58 triliun. Disusul 98 institusi perbankan lokal terdiri dari 63 bank umum, 1 BPD, dan 34 BPR (Rp2,33 triliun), kemudian 85 institusi IKNB terdiri dari 53 multifinance, 20 modal ventura, dan 1 perusahaan asuransi (Rp1,33 triliun), serta 25 institusi koperasi (Rp579,01 miliar).

Sementara itu, institusi lender dari luar negeri yang memiliki outstanding di industri P2P lending Tanah Air, didominasi 61 institusi yang masuk kategori badan hukum lain-lain Rp4,04 triliun, disusul 8 institusi IKNB terdiri dari 1 multifinance, 4 modal ventura, dan 3 LJKNB lain-lain (Rp578,19 miliar).

Sebagai gambaran, para pemain industri fintech P2P lending menyalurkan Rp74,41 triliun sepanjang 2020, atau tercatat masih naik 26,47 persen (year-on-year) selama masa pandemi dari Rp58 triliun sepanjang 2019. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menargetkan penyaluran pinjaman industri P2P di sepanjang periode 2021 ini mampu mencapai lebih dari Rp100 triliun, atau memiliki penyaluran bulanan rata-rata di kisaran Rp10 triliun.

Laporan : Ibi

Continue Reading

FINANCE

Jelang Lebaran, SWI Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Fintech Lending dan Investasi Ilegal

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Hingga April 2021, Satgas Waspada Investasi (SWI) kembali menemukan 86 platform fintech peer to peer lending ilegal dan 26 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat.

Olehnya itu, SWI meminta masyarakat untuk semakin waspada terhadap penawaran dari entitas fintech lending, dan investasi ilegal yang memanfaatkan momentum menjelang lebaran.

“Fintech lending dan penawaran investasi ilegal ini masih tetap muncul di masyarakat. Menjelang lebaran, dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, kewaspadaan masyarakat harus ditingkatkan agar tidak menjadi korban,” kata Ketua SWI, Tongam Lumban Tobing, melalui siaran pers, Jumat (7/5/2021).

Tongam mengatakan, pihaknya selalu berusaha mengingatkan masyarakat, sebelum memanfaatkan fintech lending dan mencoba berinvestasi harus memahami legalitas atau izin dari perusahaan itu, dan melihat logika dari penawaran keuntungan yang ditawarkan sesuai dengan nilai yang wajar.

“Terlebih lagi menjelang lebaran ini masyarakat mendapatkan THR, sehingga diharapkan tidak menempatkan dana THR tersebut pada penawaran-penawaran investasi ilegal,” imbau Tongam.

Menurutnya, saat ini juga ada beberapa entitas yang mengaku bahwa perizinan atau legalitasnya “clear and clean” dari Satgas Waspada Investasi OJK.

“Kami tegaskan bahwa Satgas Waspada Investasi tidak ada kaitannya dengan pengurusan perizinan atau legalitas kegiatan usaha, oleh karena itu masyarakat diminta tidak ikut kegiatan perusahaan yang membawa-bawa nama Satgas Waspada Investasi dalam pemasarannya,” jelasnya.

Dalam operasionalnya, Satgas juga menemukan kegiatan penghimpunan sumbangan dari masyarakat dengan program saling jaga dari Kitabisa.com, diduga merupakan kegiatan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sehingga harus mendapatkan izin usaha perasuransian dari OJK.

Oleh karena itu, Satgas Waspada Investasi bersama pengurus Kitabisa.com telah menyepakati untuk menghentikan kegiatan program saling jaga, sebelum memperoleh izin kegiatan usaha perasuransian dari OJK.

Satgas meminta masyarakat untuk menanyakan langsung kepada Kontak OJK 157 atau WA 081157157157 bila ingin memanfaatkan fintech lending atau mengikuti investasi, ataupun jika ingin melaporkan adanya kegiatan fintech lending dan investasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Disebutkankannya, pihak Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari 13 kementerian dan lembaga akan terus melakukan patroli siber rutin, yang frekuensinya akan terus ditingkatkan, sejalan dengan masih banyaknya temuan fintech lending dan penawaran investasi ilegal melalui berbagai saluran teknologi komunikasi di masyarakat.

Sejak tahun 2018 – April 2021 ini, Satgas sudah menutup sebanyak 3.193 fintech lending ilegal.

Sementara dari 26 entitas investasi ilegal yang ditemukan pada April, 11 diantaranya melakukan kegiatan money game, 3 Investasi Cryptocurrency tanpa izin, satu penyelenggara sistem pembayaran tanpa izin, dua penyelenggara pembiayaan tanpa izin dan sembilan kegiatan lainnya.

Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan, bahwa terdapat satu entitas yang ditangani Satgas telah mendapatkan izin usaha yaitu Snack Video, sehingga dilakukan normalisasi atas aplikasi yang telah diblokir.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157 (WA 081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

 

Liputan : Ikas

Continue Reading

FINANCE

Hati-hati! Ada Ribuan Layanan Pinjaman Ilegal Berseliweran di Dunia Maya

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam melakukan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, khususnya Kepolisian RI guna mempercepat penindakan berbagai laporan investasi ilegal dan fintech ilegal yang ditemukan oleh SWI.

“Pihak Kepolisian sudah tergabung dalam SWI, semua temuan SWI juga selalu kami teruskan kepada pihak Kepolisian untuk segera dilakukan penindakan sesuai ketentuan. Penindakan yang cepat sangat diperlukan untuk mencegah para pelaku investasi ilegal dan fintech ilegal beroperasi kembali yang bisa merugikan masyarakat,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing dalam jumpa pers virtual bersama pihak Bareskrim Polri.

Dalam penindakannya pada Juni, SWI berhasil menemukan 105 fintech peer to peer lending ilegal (layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi) yang menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat di telepon genggam.

105 fintech peer to peer lending ilegal itu tidak terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas perizinan, pengaturan dan pengawasan layanan fintech peer to peer lending.

Maraknya fintech peer to peer lending ilegal itu sengaja memanfaatkan kondisi melemahnya perekonomian masyarakat, akibat pandemi Covid 19.

“Mereka mengincar masyarakat yang saat ini kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif. Padahal pinjaman fintech ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena mengenakan bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman pendek dan mereka selalu meminta untuk mengakses semua data kontak di handphone. Ini sangat berbahaya, karena data ini bisa disebarkan dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan,” kata Tongam.

Jumlah total fintech peer to peer lending  ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 sampai dengan Juni 2020 sebanyak 2.591 entitas.

Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan informasi bahwa Koperasi Sigap Prima Astrea telah diberikan normalisasi, karena tidak melakukan kegiatan pinjaman online di luar anggota dan memiliki legalitas badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ada 99 Kegiatan Usaha Tanpa Izin

Selain kegiatan fintech peer to peer lending ilegal, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan 99  kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Tongam mengatakan penawaran usaha ilegal ini sangatlah mengkhawatirkan dan berbahaya bagi masyarakat, karena memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar. Selain itu banyak juga kegiatan yang menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang memiliki izin.

Dari 99 entitas tersebut di antaranya melakukan kegiatan sebagai berikut 87 perdagangan berjangka/Forex Ilegal, 2 penjualan langsung (Direct Selling) Ilegal, 3 Investasi Cryptocurrency Ilegal, 3 Investasi uang, dan 4 lainnya.

Selanjutnya Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut, memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157 (WA 081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

Laporan : Rustam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.