Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga. -foto:dok.dpr-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, mengatakan kondisi sektor pariwisata Indonesia saat ini masih sangat tergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini, menurutnya, menjadi sebuah ironi, di mana di berbagai belahan dunia, pariwisata justru menjadi penyumbang utama APBN.

Menurut Lamhot, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang sifatnya adalah regulator tidak dapat berdiri sendiri. Ia mempertanyakan kecukupan anggaran Kemenparekraf untuk membangun destinasi super prioritas dan menyarankan perlunya koordinasi yang kuat dengan BUMN Pariwisata seperti InJourney.

Lamhot memberikan contoh kasus BUMN perhotelan, Hotel Indonesia Natour (HIN). Ia menyayangkan bahwa HIN hanya memiliki hotel di Bali, sementara destinasi menarik lainnya seperti Danau Toba belum tersentuh.

“Kalau di sana sudah tumbuh perhotelannya sudah tumbuh, objek wisatanya jelas sudah ada, baik wisata alam, lalu kemudian di situ ada event, ada atraksi, ada sport tourism segala macam, maka secara tidak langsung pariwisata itulah yang menjadi kontributor utama terhadap APBN,” jelas Lamhot dilansir dari laman dpr.go.id.

Ia juga menyoroti minimnya sport tourism (pariwisata olahraga) yang dapat diandalkan Indonesia. Ia membandingkannya dengan negara lain, seperti Spanyol yang terkenal dengan Matador, atau Inggris, Italia, dan Jerman yang menarik jutaan wisatawan melalui liga sepak bola mereka.

Lamhot menaruh harapan besar pada Menteri Pemuda dan Olahraga saat ini, Erick Thohir, untuk menumbuhkan sport tourism yang berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).

Lebih lanjut, Lamhot menegaskan bahwa peran utama pemerintah seharusnya bukan menopang pariwisata dengan APBN, melainkan fokus pada tiga hal vital, yakni membangun infrastruktur dasar, memastikan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, hingga marketing/promosi secara masif.

Ia menyebut bahwa destinasi seperti Danau Toba dan Raja Ampat sudah dikenal oleh turis Eropa dan di luar Eropa. Namun, Lamhot mengkritik lemahnya promosi, mencontohkan tidak adanya exhibition turisme besar dari Indonesia yang sebanding dengan Osaka Exhibition di Jepang.

Lamhot berharap melalui fokus pada tiga peran tersebut, target kunjungan wisman (wisatawan mancanegara) dapat meningkat dari 12 juta menjadi 20 juta lebih pada tahun berikutnya.

Peningkatan jumlah wisman ini, terutama melalui long stay (tinggal lebih lama) yang didorong oleh event dan sport tourism, akan berdampak signifikan pada devisa. “Minimal berarti dia harus tinggal tujuh hari. Tujuh hari dikali $1.390, ya kurang lebih sudah sekitar $13.000 per satu orang yang spend. Kalau dikalikan sekian juta orang, sudah berapa triliun? Hanya dari wisman,” hitungnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan semua rencana ini harus dirancang secara sistematis oleh pemerintah sebagai turunan dari undang-undang pariwisata demi mencapai kemandirian sektor pariwisata yang mampu berkontribusi besar pada APBN.

Sumber : dpr.go.id
Laporan : Tam

KENDARI, Bursabisnis. Id – Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM), Bahlil Lahadalia berjanji menerangi 50 desa di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga akhir tahun 2027 mendatang.

“Pak Gubernur dari tadi malam sampaikan ke saya bahwa ada lima puluh desa di Sultra yang belum teraliri listrik, ” ungkap Bahlil saat membuka Musda Partai Golkar ke XI di salah satu hotel di Kota Kendari pada Minggu, 2 Nopember 2025.

Bahlil mengungkapkan, sudah 80 tahun Indonesia merdeka tapi masih ada 5.700 desa yang belum teraliri listrik.

Laporan : Tam

JAKARTA, Bursabisnis. Id – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, keberhasilan pelaksanaan strategi baru industrialisasi nasional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan program yang tepat sasaran, tetapi juga oleh sistem pengawasan yang kuat, objektif, dan transparan.

“Pengawasan menjadi elemen penting dalam memastikan kebijakan dan program industri berjalan sesuai regulasi serta mencapai hasil yang optimal. Kita ingin tata kelola industri nasional tumbuh dengan prinsip akuntabilitas dan integritas,” ujarnya sebagaimana dilansir dari laman kemenperin. go. id.

Menperin menekankan bahwa pengawasan di lingkungan Kemenperin harus berorientasi pada perbaikan sistem dan tata kelola, bukan semata-mata mencari kesalahan.

“Dengan tata kelola yang baik, maka setiap program akan memberikan manfaat nyata bagi dunia industri dan masyarakat,” imbuhnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Inspektur Jenderal Kemenperin M. Rum menyampaikan, pihaknya tengah memperkuat fungsi pengawasan agar lebih terintegrasi dan sesuai dengan arah kebijakan nasional.

Menurutnya, pengawasan akan menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan kinerja sektor industri melalui penerapan prinsip good governance dan manajemen risiko.

“Kami memastikan setiap kebijakan dan program industri berjalan secara efektif, transparan, serta bebas dari penyimpangan. Pengawasan ini bukan sekadar mencari kesalahan tetapi memastikan tata kelola dan manajemen risiko diterapkan dengan benar,” tegas Rum.

Irjen Kemenperin menambahkan, selama ini masih terdapat sejumlah pekerjaan di lingkungan industri yang belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga menghambat optimalisasi capaian kinerja. Karena itu, langkah perbaikan diarahkan pada pembentukan sistem pengawasan terpadu di bawah satu atap agar lebih terkoordinasi dan terukur.

“Ke depan, pengawasan akan satu atap sesuai dengan arahan pimpinan dan dilaksanakan secara objektif. Dengan fungsi pengawasan satu atap, efektivitas dan akuntabilitas kinerja di lingkungan industri akan lebih mudah diukur dan dievaluasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rum menilai, penguatan fungsi pengawasan ini juga membuka peluang pengembangan jabatan baru yang lebih profesional dan spesifik di bidang pengawasan industri. “Mungkin ke depan Sekjen bisa menginisiasi jabatan baru, misalnya fungsional pengawas industri. Ini tentu menjadi peluang baru bagi aparatur yang ingin berkarier di bidang pengawasan dan pembinaan industri,” ujarnya.

Melalui langkah-langkah ini, Kemenperin berkomitmen membangun budaya kerja yang berintegritas dan profesional, memastikan seluruh pelaksanaan program dan kebijakan industri nasional sejalan dengan regulasi, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di sektor industri.

Sumber : kemenperin.go. id
Laporan : Tam