KENDARI, Bursabisnis.id – Untuk mendukung akuntabilitas pemerintahan,diperlukan pengelolaan arsip yang baik dan tersandarisasi.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Kendari menggelar workshop Pengelolaan Arsif Tahun 2025 di Aula Samaturut, Kantor Balai Kota Kendari pada Selasa, 24 Juni 2025.

Workshop tersebut dibuka secara resmi oleh Plh Sekda Kota Kendari Maman Firmansyah.

“Ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan, agar mampu mengelola arsip secara profesional dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan organisasi,” ujar Maman Firmansyah

Mantan Kepala Dinas (Kadis) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Kendari ini juga menyinggung pentingnya infrastruktur penunjang dalam pengelolaan arsip, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurutnya penyediaan sarana dan prasarana harus mengacu pada standar nasional pengelolaan arsip, terutama dalam pengelolaan arsip statis yang disimpan oleh lembaga kearsipan daerah.

Dalam workshop kali ini, diperkenalkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi).

Aplikasi ini merupakan hasil inovasi bersama antara empat kementerian: Kementerian PAN-RB, ANRI, BSSN, dan Kementerian Kominfo.

“Aplikasi ini hadir sebagai solusi dalam pengelolaan arsip elektronik yang nasional dan terpadu. Ini juga merupakan bagian dari dukungan terhadap program smart governance dan pelayanan publik berbasis elektronik,” tambahnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari, Andi Dajeng, dalam pemaparannya menyampaikan lima tujuan utama pelaksanaan workshop, yaitu :

Pertama, meningkatkan pemahaman tentang prinsip dan standar pengelolaan kearsipan.

Kedua, memperkuat kemampuan praktis para pengelola arsip.

Ketiga, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya arsip sebagai bukti akuntabilitas dan dasar pengambilan keputusan.

Keempat, mendorong peningkatan kemampuan pengawasan terhadap arsip,

Kelima, mempererat koordinasi dan kerja sama antarinstansi dalam pengelolaan arsip.

Laporan : Man
Editor : Tam

KENDARI, Bursabisnis.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari saat ini tengah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan mengoptimalisasi sektor perpajakan.

Upaya peningkatan PAD itu dibahas melalui forum rapat yang dipimpin Wakil Wali Kota Kendari Sudirman bersama Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari Sasriati.

Salah satu poin utama yang dibahas, yaitu percepatan penyaluran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Penyaluran SPPT harus disegerakan dilakukan bersamaan dengan pemutakhiran data PBB serta penagihan. Ini penting untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah dari sektor PBB,” kata Sudirman.

Mengenai PBB sektor komersial, Sudirman minta dilakukan evaluasi terhadap nilai pajak yang dibayarkan. Tujuannya untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi lahan dan bangunan riil di lapangan.

Selain itu, dilakukan pembahasan terkait evaluasi besaran dan waktu transfer penerimaan dari pajak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), guna memastikan akurasi dan ketepatan waktu pendapatan dari sektor ini.

Sudirman juga memberikan perhatian khusus terhadap kebocoran pajak di sektor restoran dan kafe.

Ia minta Bapenda segera melakukan uji petik atau audit lapangan, karena diduga masih ada pelaku usaha yang tidak menyetorkan pajak makanan dan minuman sesuai dengan yang ditarik dari konsumen.

Laporan : Man
Editor : Tam

KENDARI, Bursabisnis.id – Mulai hari ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melakukan pencairan gaji ke-19 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pencairan ini dilakukan untuk membantu kebutuhan para pegawai, terutama memasuki tahun ajaran baru 2025.

“Mulai hari ini, proses pencairan gaji ke-13 sudah berjalan. Ini bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan ASN,” kata Wakil Wali Kota Kendari Sudirman saat memimpin apel gabungan ASN lingkup Pemkot Kendari pada Senin, 23 Juni 2024.

Dalam apel gabungan itu, Sudirman juga mengingatkan kepada seluruh ASN tentang pentingnya akuntabilitas dan ketegasan pelaksanaan program melalui pihak ketiga atau rekanan.

Mantan anggota DPRD Provinsi Sultra ini minta agar seluruh program dipastikan selesai 100 persen, sebelum dilakukan pembayaran yang dianggarkan pemerintah.

“Kita tidak ingin ada lagi kejadian seperti sebelumnya, di mana pekerjaan belum tuntas tapi sudah dibayarkan. Contohnya pekerjaan Taman Kota Kendari yang belum selesai 100 persen, namun pembayaran sudah dilakukan. Akhirnya, hasil pekerjaan tidak maksimal dan merugikan kita semua. Ini tidak boleh terjadi lagi,” kata Sudirman.

Laporan : Man
Editor : Tam