KONAWE, Bursa bisnis. Id – Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST, secara resmi membuka kegiatan Temu Wicara Penyusunan Jadwal Tanam, Pola Tanam, dan Rencana Pemberian Air (RPA) Daerah Irigasi Kabupaten Konawe untuk musim tanam I, II, dan III Tahun 2026 Zona 3 dan 4. Kegiatan ini berlangsung di Bendung Ameroro, Kecamatan Uepai pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Konawe, perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, para kepala OPD, unsur TNI/Polri, pengurus P3A/GP3A, kelompok gapoktan, kepala desa, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati Yusran Akbar menjelaskan bahwa Komisi Irigasi merupakan forum koordinasi multi-pihak yang terdiri atas unsur pemerintah, Petani Pemakai Air (P3A), dan pengguna jaringan irigasi lainnya. Forum ini berperan dalam membantu kepala daerah merumuskan kebijakan pengelolaan jaringan irigasi secara efektif dan berkelanjutan.

“Komisi Irigasi menjadi wadah untuk menyelaraskan program pemerintah dan masyarakat pengguna irigasi, sekaligus merumuskan pola tanam serta rencana tahunan penyediaan air. Selain itu, komisi ini menjadi jembatan bagi petani dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak mereka,” ujar Yusran.

Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan swasembada pangan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memperkuat ketahanan nasional dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Lebih lanjut, Bupati menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe berkomitmen penuh dalam mendukung sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan daerah. Penerapan jadwal tanam, pola tanam, dan RPA yang terencana dan adaptif dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas, menjaga keberlanjutan lahan, mengoptimalkan penggunaan air, serta menekan risiko gagal panen akibat hama maupun perubahan iklim.

“Sebagai ujung tombak ketahanan pangan di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan, peran petani sangat vital. Keberhasilan pembangunan pertanian juga bergantung pada partisipasi aktif P3A/GP3A dan gapoktan dalam mengelola serta memelihara jaringan irigasi tersier,” tambahnya.

Yusran menegaskan, Pemerintah Kabupaten Konawe akan terus memberikan dukungan penuh kepada para petani melalui kolaborasi dengan penyuluh pertanian dan berbagai pihak terkait.

“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, penyuluh, dan petani, saya yakin Konawe dapat menjadi lumbung pangan yang mandiri dan sejahtera sesuai harapan kita bersama,” tutupnya.

Laporan : Ulfa
Editor : Tam

TANGSEL, Bursabisnis.id — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ade Rossi Khoerunnisa, menilai pemberlakuan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) pada Januari 2027 akan menjadi momentum penting bagi UMKM Indonesia untuk menembus pasar Eropa.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya kesiapan kualitas, sertifikasi, dan pendampingan berkelanjutan agar produk-produk lokal mampu memenuhi standar tinggi yang diberlakukan Uni Eropa.

“Melalui I-EU CEPA, kita memiliki peluang besar untuk memperluas ekspor ke Uni Eropa. Saya yakin UMKM Indonesia bisa masuk pasar Eropa asalkan kita dampingi dari segi kualitas, sertifikasi, hingga kemasan produk. Ini bukan sesuatu yang mustahil, asalkan kita disiplin dan memenuhi standar,” ujar Ade Rossi sebagaimana dikutip dari laman dpr.gi.id.

Dikatakan, salah satu hal yang paling penting adalah peningkatan kemampuan UMKM dalam memenuhi persyaratan ekspor, termasuk packaging dan sertifikasi halal.

Menurutnya, perguruan tinggi seperti UIN Syarif Hidayatullah bisa berperan besar dalam pendampingan UMKM lokal agar mampu bersaing di pasar global.

Ade menyebut bahwa sektor ekspor pangan seperti kopi, bumbu rempah, dan makanan olahan khas Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan di pasar Eropa.

“Kopi dan rempah kita itu punya nilai jual tinggi di Eropa. Kalau kita bantu dari segi sertifikasi dan kemasan, saya yakin produk Indonesia bisa punya tempat tersendiri,” jelasnya.

Meski begitu, Ade tidak menutup mata terhadap tantangan pendanaan dan permodalan yang dihadapi UMKM.

Ia menilai diperlukan kolaborasi lintas sektor agar pelaku usaha kecil mendapatkan dukungan nyata. “Tantangan utama memang di pembiayaan dan modal kerja. Karena itu, perlu ada sinergi antara BKSAP, kementerian terkait, dan perguruan tinggi agar ada tim teknis yang memberikan masukan konkret dalam implementasi IEU-CEPA,” katanya.

Lebih lanjut, Ade menekankan bahwa BKSAP DPR RI akan berkoordinasi dengan Komisi I, Komisi VI, dan Komisi XI DPR RI serta kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperkuat kesiapan nasional dalam menjalankan kesepakatan tersebut.

“IEU-CEPA ini bukan hanya kerja pemerintah atau parlemen, tapi kerja bersama semua pemangku kepentingan,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Dengan pemberlakuan tarif 0 persen untuk 80 persen produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa, Ade meyakini perjanjian ini dapat memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, serta membuka lapangan kerja baru.

Sumber : dpr.go.id
Laporan : Tam

JAKARTA, Bursabisnis. id – Untuk pertama kalinya sejak 2021, Indonesia mengalami deflasi beras sebesar 0,13% pada September 2025.

Ini memutus tren empat tahun berturut-turut (2021–2024) di mana beras selalu menjadi penyumbang inflasi bulanan pada periode yang sama.

Data deflasi beras ini merupakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah, menyebut deflasi beras ini sebagai sebuah anomali positif. Fenomena tersebut terjadi karena tiga faktor utama: panen Gadu yang memperbesar pasokan gabah, pemanfaatan stok gabah lama di penggilingan, serta melimpahnya pasokan beras di pasar.

“Deflasi beras kali ini bukan kebetulan. Pasokan gabah dari panen gadu meningkat, penggilingan mengolah stok yang tersedia, dan harga beras akhirnya turun di semua level, dari penggilingan, grosir, hingga eceran,” ujar Habibullah.

Berdasarkan data yang juga dihimpun BPS, Pada September 2025 ini rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp13.739 per kg, turun sebesar 0,72 persen dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp13.386 per kg atau turun sebesar 0,54 persen, beras kualitas submedium sebesar Rp13.278 per kg atau turun sebesar 0,31 persen.

Deflasi beras September 2025 didukung lonjakan produksi yang signifikan sepanjang tahun.

Berdasarkan hasil KSA BPS, produksi beras Januari–November 2025 diproyeksikan mencapai 33,19 juta ton, meningkat 12,62% dibanding periode yang sama tahun 2024 (29,47 juta ton).

Lonjakan produksi ini memastikan ketersediaan pasokan beras nasional berada pada posisi aman, bahkan melampaui capaian produksi sepanjang 2024 yang hanya mencapai 30,34 juta ton.

“Dengan produksi Januari–November yang diperkirakan menembus 33 juta ton, ketersediaan pangan pokok kita semakin terjamin. Beras bukan lagi faktor pendorong inflasi, melainkan penopang stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ungkap Habibullah.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan dengan lonjakan produksi beras tahun ini, pemerintah tidak akan melakukan impor.

“Insyaallah tidak ada impor karena stok kita banyak,” katanya.

Menurut Amran, lonjakan produksi terjadi karena adanya transformasi besar yang sedang dilakukan di sektor pertanian. Pemerintah terus mendorong program strategis mulai dari pencetakan sawah baru, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga peningkatan kesejahteraan petani.

Sumber :pertanian.go.id
Laporan : Icha
Editor :