JAKARTA, Bursabisnis. id – Negara Indonesia dikenal sebagai penghasil kopi terbaik di dunia. Komoditas ini sangat berpotensi diekspor ke Aljazair dan kawasan Arab.

Melihat banyaknya potensi komoditas yang dihasilkan Indonesia, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penguatan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Aljazair melalui ekspor kopi serta berbagai komoditas rempah unggulan Indonesia.

Upaya ini dinilai strategis untuk memperluas pasar produk berbasis masyarakat sekaligus mempererat hubungan bilateral kedua negara.

Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengatakan bahwa Indonesia memiliki kekayaan hasil pertanian yang berpotensi besar menembus pasar Aljazair dan kawasan Arab. Komoditas seperti kopi, cengkeh, kunyit, serai, dan kayu manis merupakan produk yang dihasilkan langsung oleh masyarakat dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

“Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbaik di dunia. Sementara itu, negara-negara Arab, termasuk Aljazair, memiliki budaya konsumsi kopi yang kuat. Ini merupakan peluang besar yang perlu dimanfaatkan secara optimal,” ujar Syahrul usai pertemuan dengan delegasi Parlemen Aljazair sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id.

Menurutnya, kerja sama perdagangan Indonesia dengan negara sahabat selama ini masih cenderung berfokus pada komoditas industri. Oleh karena itu, BKSAP mendorong agar kerja sama dagang ke depan juga mengedepankan komoditas berbasis kerakyatan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi petani dan pelaku usaha kecil di daerah.

Selain kopi, Syahrul menekankan pentingnya memperkenalkan rempah-rempah Indonesia ke pasar Aljazair dengan identitas asal yang jelas. Ia menilai, selama ini sejumlah rempah Indonesia dikenal di pasar internasional melalui negara perantara, sehingga kontribusi Indonesia sebagai negara asal belum sepenuhnya terlihat.

“Padahal rempah-rempah seperti cengkeh, kunyit, serai, dan kayu manis berasal dari Indonesia dan ditanam oleh masyarakat. Ini perlu diperkenalkan secara langsung agar nilai tambahnya kembali ke rakyat,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi Parlemen Aljazair juga menyampaikan minat terhadap penguatan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Aljazair, lanjut Syahrul, menawarkan komoditas unggulan berupa kurma sebagai bagian dari potensi kerja sama perdagangan bilateral.

Selain membahas perdagangan, pertemuan ini juga menyinggung penguatan hubungan antar parlemen sebagai bagian dari diplomasi Indonesia. Syahrul menyampaikan bahwa hubungan Indonesia dan Aljazair memiliki fondasi sejarah yang kuat sejak Konferensi Asia Afrika 1955, di mana Indonesia berperan aktif mendukung perjuangan kemerdekaan Aljazair.

Ia menilai kesamaan latar belakang sejarah dan prinsip perjuangan tersebut menjadi modal penting untuk memperluas kerja sama di berbagai sektor, tidak hanya ekonomi, tetapi juga pendidikan, sosial, dan budaya.

Di bidang pendidikan, BKSAP DPR RI mendorong pemanfaatan program beasiswa Indonesia bagi warga negara Aljazair, serta membuka peluang bagi pelajar Indonesia untuk menempuh pendidikan di Aljazair, khususnya di bidang hukum Islam.

Lebih lanjut, Syahrul juga menegaskan komitmen Indonesia dan Aljazair untuk terus bekerja sama di forum internasional, terutama dalam isu hak asasi manusia, kemanusiaan, demokrasi, dan kesetaraan gender.

BKSAP DPR RI berharap dorongan ekspor kopi dan rempah ini dapat menjadi pintu masuk bagi penguatan hubungan ekonomi yang lebih luas antara Indonesia dan Aljazair, sekaligus memperkuat peran diplomasi parlemen dalam mendukung kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber : dpr.go.id
Laporan : Ibi

KONAWE, Bursa bisnis. Id – Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST, secara resmi membuka kegiatan Temu Wicara Penyusunan Jadwal Tanam, Pola Tanam, dan Rencana Pemberian Air (RPA) Daerah Irigasi Kabupaten Konawe untuk musim tanam I, II, dan III Tahun 2026 Zona 3 dan 4. Kegiatan ini berlangsung di Bendung Ameroro, Kecamatan Uepai pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Konawe, perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, para kepala OPD, unsur TNI/Polri, pengurus P3A/GP3A, kelompok gapoktan, kepala desa, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati Yusran Akbar menjelaskan bahwa Komisi Irigasi merupakan forum koordinasi multi-pihak yang terdiri atas unsur pemerintah, Petani Pemakai Air (P3A), dan pengguna jaringan irigasi lainnya. Forum ini berperan dalam membantu kepala daerah merumuskan kebijakan pengelolaan jaringan irigasi secara efektif dan berkelanjutan.

“Komisi Irigasi menjadi wadah untuk menyelaraskan program pemerintah dan masyarakat pengguna irigasi, sekaligus merumuskan pola tanam serta rencana tahunan penyediaan air. Selain itu, komisi ini menjadi jembatan bagi petani dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak mereka,” ujar Yusran.

Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan swasembada pangan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memperkuat ketahanan nasional dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Lebih lanjut, Bupati menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe berkomitmen penuh dalam mendukung sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan daerah. Penerapan jadwal tanam, pola tanam, dan RPA yang terencana dan adaptif dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas, menjaga keberlanjutan lahan, mengoptimalkan penggunaan air, serta menekan risiko gagal panen akibat hama maupun perubahan iklim.

“Sebagai ujung tombak ketahanan pangan di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan, peran petani sangat vital. Keberhasilan pembangunan pertanian juga bergantung pada partisipasi aktif P3A/GP3A dan gapoktan dalam mengelola serta memelihara jaringan irigasi tersier,” tambahnya.

Yusran menegaskan, Pemerintah Kabupaten Konawe akan terus memberikan dukungan penuh kepada para petani melalui kolaborasi dengan penyuluh pertanian dan berbagai pihak terkait.

“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, penyuluh, dan petani, saya yakin Konawe dapat menjadi lumbung pangan yang mandiri dan sejahtera sesuai harapan kita bersama,” tutupnya.

Laporan : Ulfa
Editor : Tam

JAKARTA, Bursabisnis. id – Untuk pertama kalinya sejak 2021, Indonesia mengalami deflasi beras sebesar 0,13% pada September 2025.

Ini memutus tren empat tahun berturut-turut (2021–2024) di mana beras selalu menjadi penyumbang inflasi bulanan pada periode yang sama.

Data deflasi beras ini merupakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah, menyebut deflasi beras ini sebagai sebuah anomali positif. Fenomena tersebut terjadi karena tiga faktor utama: panen Gadu yang memperbesar pasokan gabah, pemanfaatan stok gabah lama di penggilingan, serta melimpahnya pasokan beras di pasar.

“Deflasi beras kali ini bukan kebetulan. Pasokan gabah dari panen gadu meningkat, penggilingan mengolah stok yang tersedia, dan harga beras akhirnya turun di semua level, dari penggilingan, grosir, hingga eceran,” ujar Habibullah.

Berdasarkan data yang juga dihimpun BPS, Pada September 2025 ini rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp13.739 per kg, turun sebesar 0,72 persen dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp13.386 per kg atau turun sebesar 0,54 persen, beras kualitas submedium sebesar Rp13.278 per kg atau turun sebesar 0,31 persen.

Deflasi beras September 2025 didukung lonjakan produksi yang signifikan sepanjang tahun.

Berdasarkan hasil KSA BPS, produksi beras Januari–November 2025 diproyeksikan mencapai 33,19 juta ton, meningkat 12,62% dibanding periode yang sama tahun 2024 (29,47 juta ton).

Lonjakan produksi ini memastikan ketersediaan pasokan beras nasional berada pada posisi aman, bahkan melampaui capaian produksi sepanjang 2024 yang hanya mencapai 30,34 juta ton.

“Dengan produksi Januari–November yang diperkirakan menembus 33 juta ton, ketersediaan pangan pokok kita semakin terjamin. Beras bukan lagi faktor pendorong inflasi, melainkan penopang stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ungkap Habibullah.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan dengan lonjakan produksi beras tahun ini, pemerintah tidak akan melakukan impor.

“Insyaallah tidak ada impor karena stok kita banyak,” katanya.

Menurut Amran, lonjakan produksi terjadi karena adanya transformasi besar yang sedang dilakukan di sektor pertanian. Pemerintah terus mendorong program strategis mulai dari pencetakan sawah baru, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga peningkatan kesejahteraan petani.

Sumber :pertanian.go.id
Laporan : Icha
Editor :