Konawe, Bursabisnis.id-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, I Made Asmaya, S.Pd, M.Pd, menegaskan pentingnya harmonisasi dan toleransi antarumat beragama.

Penegasan ini disampaikan I Made Asmaya saat menghadiri peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-79 Kementerian Agama (Kemenag)  Kabupaten Konawe, Jumat, 3 Januari 2025.

“Kementerian Agama telah menunjukkan peran yang luar biasa dalam membimbing umat dan menjaga moderasi beragama. Kami dari legislatif sangat mengapresiasi sinergi yang telah terbangun selama ini,” kata I Made Asmaya.

Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Kemenag Konawe ini  dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Konawe, diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe Dr. Ferdinand Sapan, SP, MH, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat dan pegawai lingkup Kementerian Agama Kabupaten Konawe.

Peringatan HAB ke-79 tahun 2025 kali ini mengusung tema “Membangun Karakter Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”.

I Made Asmaya mengungkapkan bahwa HAB ke-79 ini menandai momentum refleksi bagi seluruh jajaran Kemenag, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkokoh kerukunan antarumat beragama.

Oplus_131072

Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya juga mengungkapkan apresiasinya terhadap dedikasi Kementerian Agama dalam menjaga stabilitas dan harmoni di tengah keberagaman masyarakat, khususnya di Kabupaten Konawe.

“Kementerian Agama telah menunjukkan peran yang luar biasa dalam membimbing umat dan menjaga moderasi beragama. Kami dari legislatif sangat mengapresiasi sinergi yang telah terbangun selama ini,” kata I Made Asmaya.

I Made Asmaya berharap, momentum Hari Amal Bhakti ini menjadi titik balik semangat pengabdian aparatur Kementerian Agama,  sejalan dengan misi transformasi layanan yang diinisiasi pemerintah pusat.

“Semoga di usia ke-79 ini, Kementerian Agama terus bertransformasi menjadi lembaga yang semakin inovatif dan dicintai masyarakat dalam memberikan pelayanan di bidang keagamaan,” ujar I Made Asmaya.(Adv)

Konawe, Bursabisnis.id-Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Konawe ke-65 diwarnai pawai budaya, tarian tradisional Tolaki, hingga ritual adat Mosehe Wonua. Ritual sakral dan pawai budaya ini membawa suasana khidmat, menghipnotis ribuan pasang mata.

HUT kali ini mengusung tema “Menjaga Kearifan Lokal Menuju Konawe Bersahaja”, dilaksanakan pada Jumat, 16 Mei 2025,

Rute yang membentang dari Inolobunggadue Central Park (ICP) hingga Laika Mbu’u seolah menjadi panggung terbuka bagi kekayaan budaya Tolaki. Masyarakat mengular memadati jalanan demi menyaksikan barisan demi barisan yang memamerkan keindahan busana adat serta ritual-ritual yang sarat akan makna filosofis.

Diantara barisan peserta, kehadiran perwakilan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menjadi sorotan utama. Mereka dengan anggun mempersembahkan tarian Wulele Sanggula, sebuah representasi visual yang menggambarkan keelokan perempuan Tolaki di Bumi Konawe.

Gerakan lemah gemulai para penari yang berpadu dengan busana adat tradisional menciptakan daya tarik tersendiri bagi penonton.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Konawe, Sumanti, S.Sos, M.AP, menegaskan bahwa partisipasi pihaknya dalam menampilkan tarian legendaris ini merupakan wujud nyata kepedulian untuk menjaga warisan leluhur.

“Budaya adalah identitas kita. Kita wajib menjaga dan merawatnya agar tidak lekang tergerus arus digitalisasi yang semakin pesat,” tegas Sumanti.

Tidak hanya tarian, barisan Sekretariat DPRD Konawe juga membawa spanduk Kalosara, simbol pemersatu yang paling luhur di tanah Tolaki. Kehadiran simbol ini melambangkan semangat persatuan dalam keberagaman yang ada di DPRD Konawe. Meskipun berasal dari latar belakang etnis yang berbeda, seluruh elemen bersatu di bawah filosofi “Medulu Mepokoaso”.

“Semangat kebersamaan dan persatuan dalam bingkai Kalosara inilah yang menjadi modal utama kita untuk membangun Konawe yang lebih baik,” kata Sumanti.

Momentum HUT ke-65 ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat bahwa dibalik kemajuan zaman, kekuatan identitas lokal tetap menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi Konawe yang Bersahaja.(Adv)

Konawe, Bursabisnis.id-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe kembali menunjukkan dedikasi nyata mengawal hak-hak masyarakat. Setelah melalui proses panjang, perjuangan untuk menyelesaikan dampak sosial pembangunan Bendungan Ameroro akhirnya membuahkan hasil yang menggembirakan.

Kabar baik ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd, MM, pada Selasa, 6 Mei 2025. Melalui keterangan tertulisnya, politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa segala kendala yang sebelumnya menghambat proses ganti rugi, terutama terkait penilaian tanaman tumbuh, telah dituntaskan.

“Penyelesaian permasalahan dampak sosial Bendungan Ameroro clear,” kata Made Asmaya.

Sebelumnya, sejumlah warga sempat menyampaikan keberatan terhadap hasil penilaian tim appraisal mengenai ganti rugi tanaman tumbuh di area proyek. Namun, melalui serangkaian pertemuan konstruktif yang diinisiasi oleh lembaga legislatif, masyarakat kini menyatakan kesediaan untuk menerima hasil perhitungan yang telah ditetapkan.

Proses mediasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini menjadi kunci tercapainya titik temu yang adil bagi warga terdampak.

“Sekarang perwakilan masyarakat sudah menerima setelah rapat bersama DPRD Konawe, Pabung 1417 Kendari, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV, dan tim appraisal,” ujarnya.

Kesepakatan krusial ini lahir dari rapat penting yang digelar di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kehadiran pimpinan dewan, termasuk Ketua DPRD I Made Asmaya dan Ketua Komisi II Eko Saputra Jaya, SH, beserta anggota DPRD lainnya, menjadi bukti kuat komitmen parlemen dalam mengawal langsung aspirasi rakyat hingga ke tingkat teknis.

Pertemuan tersebut juga mendapatkan dukungan penuh dengan kehadiran Perwira Penghubung (Pabung) 1417 Kendari, Letkol Inf. Azwar Dinata, SH.

Dengan berakhirnya silang pendapat mengenai dampak sosial ini, DPRD Konawe berharap proses pembangunan Bendungan Ameroro dapat berjalan lancar tanpa ganjalan sosial di masa mendatang.

Lembaga legislatif memastikan akan terus mengawasi agar hak-hak masyarakat terpenuhi secara adil dan transparan sesuai regulasi yang berlaku.(Adv)