Ekonomi Makro
Kemenperin Peroleh Pagu Anggaran Rp3,18 Triliun
JAKARTA, bursabisnis.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperoleh pagu anggaran untuk tahun 2021 sebesar Rp3,18 triliun. Jumlah tersebut disetujui dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI tentang penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2021.
“Tentunya kami dari Kemenperin siap untuk bekerja sesuai dengan anggaran yang telah disetujui untuk membina serta mendorong pertumbuhan industri di tanah air,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (23/9/2020) sebagaimana dilansir dari laman kemeperin.go.id.
Rincian pagu anggaran yang disetujui tersebut difokuskan pada empat program antara lain, pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp962 miliar, program riset inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp112,3 miliar, program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp663,3 miliar, serta dukungan manajemen sebesar Rp1,4 triliun.
Kemenperin berkomitmen mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka memenuhi kebutuhan sektor industri. Hal tersebut di antaranya bakal dipasok dari hasil kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi. “SDM yang kompeten dan profesional akan menjadi kunci keberhasilan dari sebuah organisasi, termasuk sektor industri, sehingga perlu dilakukan berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi secara lebih masif,” ungkapnya.
Untuk mencapai target tersebut, Kemenperin mendorong pelaksanaan program prioritas pengembangan SDM industri, di antaranya pelatihan industri berbasis kompetensi yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan Diklat 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi dan penempatan kerja), serta sertifikasi kompetensi untuk tenaga kerja industri.
Kemudian, menyelenggarakan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi menuju dual sistem pada pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi, serta pengembangan pendidikan SMK dan politeknik yang link and match dengan industri. “Kami juga mengalokasikan pendirian politeknik dan akademi komunitas di dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dan Kawasan Industri (KI),” lanjutnya.
Untuk menciptakan SDM industri yang kompeten, Kemenperin juga berupaya membangun infrastruktur kompetensi yang meliputi penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada sektor industri untuk 10 bidang, serta inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha industri. Selain itu, dilakukan pengembangan SDM menuju industri 4.0.
Dalam pengembangan riset inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, Kemenperin berupaya melakukan penguatan kemampuan lembaga penilaian kesesuaian melalui peningkatan kapasitas laboratorium uji dan laboratorium uji halal serta pengembangan standardisasi industri melalui penyusunan 13 Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI 4.0).
“Kami juga terus berupaya dalam penanganan masalah limbah B3 sektor industri, serta melakukan pengembangan standar dan kelembagaan industri hijau untuk perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH),” terangnya.
Daya saing
Pada tahun anggaran 2021, Kemenperin mengalokasikan program nilai tambah dan daya saing industri dan menetapkan fokus pengembangan kegiatan prioritas nasional tahun 2021 pada tiap-tiap sektor manufaktur.
Untuk industri agro, salah satu yang menjadi prioritas antara lain, penyusunan business plan, studi kelayakan dan detail enginering design (DED) industrial vegetable oil/industrial lauric oil sebagai bahan baku industri green fuel atau B100. “Melalui sektor agro, kami juga melakukan restrukturisasi mesin industri furnitur serta perbaikan rantai pasok industri furnitur untuk satu pusat logistik,” imbuh Menperin.
Pada industri kimia farmasi dan tekstil, Kemenperin mendorong pelaksanaan Making Indonesia 4.0 di sektor industri kimia hulu untuk satu rekomendasi kebijakan, fasilitasi pengembangan industri petrokimia di Teluk Bintuni, dan penyusunan satu rekomendasi kebijakan penumbuhan dan pengembangan industri garam industri. “Kemudian, dalam rangka mendukung substitusi impor di sektor ini, kami fokus melakukan percepatan substitusi impor bahan baku industri semen keramik dan pengolahan bahan galian nonlogam,” terangnya.
Selanjutnya, pada industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika (ILMATE), Kemenperin menitikberatkan pada beberapa fokus utama antara lain, mendorong implementasi industri 4.0 pada sektor otomotif, elektronika dan telematika, serta sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian.
Pada Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA), Kemenperin fokus pada beberapa hal, antara lain peningkatan kemampuan sentra IKM, penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri dengan target 1.650 IKM, penerapan sertifikasi produk dan penguatan mesin dan peralatan untuk 5028 IKM, serta layanan hak kekayaan intelektual, desain dan kemasan.
Dalam upaya mendorong kontribusi sektor industri pada neraca perdagangan, Kemenperin berupaya memfasilitasi peningkatan ekspor produk pada masing-masing sektor, baik itu melalui pelatihan ekspor maupun kegiatan pameran internasional. “Di industri agro misalnya, akan dilakukan peningkatan kapasitas ekspor bagi dunia usaha sektor industri agro untuk 30 perusahaan,” paparnya.
Agar industri semakin berdaya saing, Kemenperin juga melakukan upaya peningkatan investasi dan operasional lima kawasan industri (KI) prioritas di luar Jawa, penyusunan rekomendasi penyelesaian hambatan ekspor impor, serta penyusunan rekomendasi pengembangan investasi bahan baku industri substitusi impor.
“Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada pimpinan dan anggota komisi VI karena telah menunjukkan dukungannya yang luar biasa. Kerjasama kemitraan yang telah ditunjukkan antara pemerintah dan komisi VI sangat baik sekali, semoga akan terus bisa terlaksana baik ke depannya,” imbuh Menperin.
Pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2021, Kemenperin juga telah mengajukan penambahan pagu anggaran sebesar Rp298,3 miliar.
Anggaran tersebut dialokasikan bagi penyiapan infrastruktur dalam rangka kebijakan International Mobile Equipment Identity (IMEI) sebesar Rp25 miliar, fasilitas Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI Wajib) dan Penguatan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) sebesar Rp109,8 miliar, serta sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesarRp163 miliar “Komisi VI DPR RI menyetujui untuk memperjuangkan penambahan pagu anggaran tersebut,” ujar Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza
Laporan : Icha
Ekonomi Makro
Forum Ekonomi Regional Soroti Tata Kelola Sumber Daya Alam Sultra
KENDARI, Bursabisnis. Id – Forum Ekonomi Regional (FER) Sulawesi Kendari 2026 mendorong pentingnya pergeseran paradigma pengelolaan sumber daya alam (SDA) berbasis ekoteologi, guna mencegah eksplorasi pertambangan melampaui daya dukung lingkungan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Dorongan tersebut menjadi benang merah dalam rangkaian dialog yang diselenggarakan oleh Kabar Grup Indonesia (KGI) bekerja sama dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Tenggara di Amphitheater Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari, Sulawesi Tenggara pada Rabu, 26 Agustus 2026.
CEO KGI, Upi Asmaradhana, dalam pidato sambutannya (welcome remarks) menegaskan bahwa forum ini dibentuk sebagai ruang gagasan untuk melahirkan rekomendasi konkret terkait tata kelola industri yang seimbang.
“Forum ekonomi regional ini adalah sebuah gagasan yang kita bentuk untuk memberi sumbangsih pemikiran buat seluruh stakeholder, yang kemudian kita maksimalkan agar menghasilkan rekomendasi-rekomendasi,” ujar Upi.
Ia menambahkan bahwa tema ekoteologi diangkat untuk memastikan pengembangan industri tetap menjaga kelestarian alam.
CEO KGI Upi Asmaradhana
“Bagaimana pengembangan ekoteologi itu, bagaimana pembangunan industri itu tidak mengeksploitasi, tetapi mengeksplorasi,” tegasnya.
Upi menguraikan bahwa rekomendasi forum ini akan diserahkan ke Kementerian ESDM dan Kementerian Agama, sekaligus mendorong UIN Kendari menjadi pusat studi ekoteologi.
“Sehingga kemudian gagasan lahirnya konsep ekoteologi itu kemungkinan besar akan ada pusat studinya, kalau bukan di UIN Kendari, di IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. Nanti tim perumus dari pakar Forum Ekonomi Regional itu menjatuhkan pilihannya ke Kendari,” tutur Upi.
*Penguatan Paradigma Ekoteologi Memperjelas Transparansi Fiskal Daerah*
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, saat memberikan sambutan pembukaan resmi menguraikan bahwa ekoteologi menggabungkan nilai kesadaran spiritual (spiritual science) dan fisika kuantum untuk menjaga keseimbangan alam.
“Kenapa ini sangat istimewa? Karena kita bicara ekoteologi. Kita tidak hanya bicara ekosistem, kita bicara Tuhan, kita bicara masyarakat (people), dan kita bicara lingkungan. Spiritual science dan science itu dua hal yang tidak pernah berpisah,” ungkap Hugua.
Mantan penggiat lingkungan ini memperingatkan pengusaha tambang mengenai hukum alam (law of attraction).
“Kalau anda merusak alam semesta, alam semesta akan kembali membalas. Law of attraction, hukum alam semesta,” tegasnya.
Hugua membeberkan bahwa sektor pertanian menyumbang 23 persen PDRB Sultra, disusul pertambangan 20 persen dan perdagangan 15–18 persen.
“Artinya apa? Kalau mau menjaga ekosistem Sulawesi Tenggara, bukan tambang. Kalau mau menjaga ekoteologi Sulawesi Tenggara adalah sektor pertanian dan perdagangan. Itu fakta hukum dan fakta ekonomi,” pangkas Hugua.
Ia juga menyoroti ketimpangan fiskal di mana kontribusi tambang Sultra mencapai Rp188 triliun untuk negara, namun dana transfer daerah yang kembali hanya Rp207 miliar.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Dadan Kusdiana, memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan persepsi data pertambangan tersebut.
Dadan menjelaskan bahwa angka Rp188 triliun merupakan nilai ekonomi total pertambangan, bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) minerba yang disetor ke pusat.
“Supaya clear nih angka Rp180 triliun tadi dengan angka yang ada di kami. Kontribusi penerimaan negara dari mineral dan batu bara secara nasional tahun lalu adalah Rp130 triliun. Jadi asumsi saya, angka Rp180 triliun yang dimaksud adalah nilai ekonominya, bukan kontribusi penerimaan negara yang disetorkan ke pemerintah pusat,” jelas Dadan.
Dadan menerangkan bahwa dari total PNBP minerba, sebesar 80 persen dikembalikan ke daerah melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) dalam APBN, sedangkan pusat hanya mengambil 20 persen.
“Dana bagi hasil yang diambil pusat itu hanya 20 persen, sementara 80 persennya itu kembali ke daerah. Kalau dihitung di bagian provinsi memang tidak besar. Tapi kalau dihitung di bagian kabupaten yang ada tambangnya, itu besar,” terangnya.
*Hilirisasi Nikel Mendorong Alokasi DBH dan Pemberdayaan UMKM*
Pada sesi Panel Diskusi 1, para narasumber membedah penguatan fondasi kebijakan lokal, hilirisasi, dan porsi DBH. Pakar Ekonomi Abdul Rahman Farisi menyoroti perlunya pembagian manfaat yang proporsional bagi daerah penghasil.
“Mustahil bagi kita hanya melihat debu atau merasakan dampaknya tanpa sharing dari DBH yang lebih besar bagi pemerintah dan kabupaten/kota Sulawesi Tenggara di wilayah pertambangan,” kata Abdul Rahman.
Ia mengusulkan agar 30 persen alokasi DBH dimanfaatkan untuk pengembangan sumber daya manusia.
“Jika perlu kita perda 30 persen dari DBH harus dialokasikan untuk beasiswa pendidikan,” usulnya. Ia menekankan agar keberadaan industri nikel memberi ruang bagi UMKM lokal.
“Jika kedua hal ini dilakukan, maka kita berubah dari hanya penonton menjadi penerima manfaat,” ujar Abdul Rahman.
Pada sesi tanya jawab Panel Diskusi 1, peserta dan penanggap membahas mekanisme pengawasan alokasi DBH serta kesiapan pelaku UMKM dan media lokal dalam mengawal transparansi industri pertambangan di Sulawesi Tenggara.
Tantangan Investasi Daerah Menyingkap Potensi Pesisir dan Hak Ekologis
Sesi Panel Diskusi 2 memperluas pembahasan pada dimensi sosiologis, regulasi, serta tantangan investasi di daerah.
Bupati Buton Selatan, Muhammad Adios, membongkar hambatan investasi dan lambannya hilirisasi di wilayahnya meski memiliki potensi perikanan serta deposit aspal seluas 5.000 hektar di Kecamatan Sampolawa.
“Di Buton Selatan, wilayah ini sangat kaya. Kaya di laut, kaya di darat, dan kaya di dalam tanah,” ungkap Adios.
Adios mengungkapkan fakta memprihatinkan saat musim panen ikan akibat minimnya fasilitas pendingin.
“Ketika musim ikan, hasil tangkapan di Kabupaten Buton Selatan ini bahkan tidak bisa ditampung lagi di Baubau. Para nelayan sampai menimbun atau mengubur ikan-ikan itu. Ini bagian dari fakta yang ada,” bebernya.
Ia juga mengkritik rumitnya prosedur investasi serta mandeknya penyerapan aspal Buton di tingkat nasional.
“Saya pernah mengajak Ketua Kadin Kota Kendari untuk berinvestasi di Buton Selatan, tapi rupanya memang investasi hari ini agak merepotkan,” akunya.
Adios menegaskan bahwa pengelolaan SDA Buton Selatan harus memegang teguh kearifan lokal. “Nilai ekoteologi dan ketuhanan inilah yang menjadi benteng kita menjaga alam,” tegasnya.
Pada sesi tanya jawab Panel Diskusi 2, para peserta menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat pesisir dalam penyusunan dokumen lingkungan serta perlindungan hak-hak ekologis warga dari dampak ekspansi industri.
Forum Ekonomi Regional yang diinisiasi oleh Kabar Grup Indonesia (KGI) merupakan ruang dialog strategis yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, regulator, akademisi, pelaku usaha, serta industri keuangan untuk merumuskan langkah konkret pengembangan ekosistem ekonomi di daerah .
Kegiatan ini juga merupakan kelanjutan dari penyelenggaraan Forum Ekonomi Regional sebelumnya di Jakarta, (26 Februari 2025), Makassar (21 November 2025), Pontianak (30 Oktober 2025), Palembang (20 April 2026), Yogyakarta (4 Juni 2026) dan Sumedang (23 Juni 2026).
Rangkaian FER Sulawesi Kendari 2026 yang disokong oleh berbagai pihak seperti Bank Indonesia (BI), Athaya, PT Trio Kencana, Kaukus Timur Indonesia, serta BPD HIPMI Sultra ini ditutup dengan penyusunan rumusan rekomendasi.
Seluruh materi dan publikasi kegiatan turut dikawal oleh puluhan media partner, antara lain Bursabisnis. Id, KabarIndonesia, KabarBursa, Kabar Makassar, MCNnewsultra.id, Sultranesia, Lajur.co, Zonasultra.id, Panjikendari.com, Detiksultra, Sultraline.id, Kendarinesia, Lenterasultra.com, Tegas.co, Teramedia.id, Inilahsultra.com, Kendari Merdeka, Kilas Sultra, Bumisultra.com, Sultrakini.com, Bentaratimur.com, Sultratop.com, serta Serambi Muslim.
Laporan : Tam
Perbankan
BRI Kendari By Pass Gelar Upacara HUT RI ke-81: Perkuat Semangat Persatuan Berkontribusi Untuk Negeri
Kendari, Bursabisnis.id-BRI Kantor Cabang Kendari By Pass menggelar upacara peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Senin, 17 Agustus 2026. Mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh Insan BRILiaN untuk terus memperkuat kebersamaan, bekerja dengan integritas, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan kemajuan Indonesia.
Peringatan kemerdekaan tahun ini berlangsung di tengah duka akibat gempa bumi 7,7 SR di NTT. Dalam amanat yang dibacakan Dennis Tubalawony selaku perwakilan Pemimpin Cabang BRI Kendari By Pass, Irsan Junud, keluarga besar BRI berbelasungkawa atas musibah ini. Empati yang dalam disampaikan kepada para korban atau penyintas bencana, tak terkecuali Insan BRILiaN yang terdampak.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan juga tercermin melalui kepedulian dan kebersamaan, terutama dalam memberikan dukungan kepada sesama ketika menghadapi musibah.
Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Dennis Tubalawony selaku perwakilan Pemimpin Cabang BRI Kendari By Pass, Irsan Junud, bahwa makna 81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, perlu diwujudkan melalui kontribusi nyata unuk masyarakat.
“Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, tugas kita bukan lagi memproklamasikan kemerdekaan. Tugas kita adalah memastikan kemerdekaan itu benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Dennis, Tubalawony, menyampaikan amanat Irsan Junud.

Menurutnya, semangat persatuan menjadi fondasi penting dalam mengisi kemerdekaan. Bagi Insan BRILiaN, semangat tersebut diwujudkan melalui kerja sama, integritas, kepedulian, dan komitmen untuk memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.
Kemerdekaan adalah ketika masyarakat memiliki akses terhadap modal dan pasar, pelaku usaha kecil memiliki kesempatan untuk tumbuh, serta setiap rupiah yang dikelola dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Hal ini sejalan dengan peran BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi desa, serta perluasan akses keuangan. Hingga Triwulan II 2026, BRI telah memperluas pembiayaan UMKM hingga mencapai Rp1.235 triliun atau 75,2% dari total portofolio kredit. BRI juga telah menyalurkan KUR sebesar Rp103,8 triliun sepanjang 2026, dengan 42,68% diantaranya mengalir ke sektor pertanian.
Di sisi inklusi keuangan, hingga Juni 2026 BRI memiliki 1,13 juta Agen BRILink dan lebih dari 7.000 jaringan kantor. Sementara itu, BRImo telah diakses oleh 49,7 juta pengguna. BRI juga terus mendorong UMKM naik kelas melalui pemberdayaan lebih dari 43 ribu Klaster Usaha dan lebih dari 5 ribu Desa BRILiaN.
BRI turut mendukung berbagai program pemerintah, termasuk KDKMP dan Makan Bergizi Gratis (MBG), melalui pendampingan usaha dan akses terhadap layanan keuangan. Dukungan BRI juga mencakup 1,4 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai Pahlawan Devisa hingga Juni 2026.
Lebih lanjut, Dennis mengungkapkan bahwa berbagai inisiatif ini merupakan bagian dari upaya BRI untuk menghadirkan manfaat ekonomi yang semakin luas sekaligus mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat.

“Selama masih ada yang belum memiliki kesempatan untuk tumbuh, pekerjaan kita belum selesai. Untuk itu, saya mengajak seluruh Insan BRILiaN untuk terus berkarya bagi BRI sebagai bentuk bakti untuk negeri. Jadikan setiap langkah dan setiap kontribusi kita sebagai bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh Insan BRILiaN untuk memperkuat semangat persatuan dan kolaborasi dalam menjalankan tugas. Tim yang solid dan mampu bekerja bersama menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.
“Bersama, kita perkuat BRI sebagai Satu Bank untuk Semua, melayani dari desa hingga kota, menggerakkan ekonomi rakyat, serta memberikan kontribusi terbaik untuk mewujudkan rakyat yang sejahtera dan Indonesia yang semakin maju,” kata Dennis.
Melalui peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, BRI Kendari By Pass berkomitmen untuk terus menumbuhkan semangat nasionalisme, persatuan, kepedulian, integritas, dan kolaborasi sebagai bagian dari kontribusi Insan BRILiaN dalam mengisi kemerdekaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.***
Perbankan
BRI Kendari By Pass Gelar Brilian Culture Fest, Perkuat Kolaborasi dan Kekompakan Tim
Kendari, Bursabisnis.id-BRI Kantor Cabang Kendari By Pass menggelar Brilian Culture Fest (BCF), Minggu 16 Agustus 2026, di Ballroom Hotel Zahid Azizah Syariah, Kendari. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi, menciptakan pengalaman bermakna, serta membangun kekompakan dan soliditas tim dalam menjalankan aktivitas pekerjaan.
Pemimpin Cabang BRI Kendari By Pass, Irsan Junud, mengatakan bahwa Brilian Culture Fest tidak hanya menjadi ruang untuk membangun kebersamaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya kolaborasi di lingkungan kerja.
“Brilian Culture Fest menjadi momentum bagi kami untuk memperkuat kolaborasi dan menciptakan pengalaman yang bermakna bagi seluruh pekerja. Dengan kebersamaan yang semakin kuat, kami berharap tim dapat semakin solid, saling mendukung, dan mampu berkolaborasi dengan lebih baik dalam menjalankan pekerjaan maupun memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah,” ujar Irsan Junud.

Menurut Irsan, kekuatan sebuah tim tidak hanya dibangun melalui aktivitas pekerjaan, tetapi juga melalui interaksi, kebersamaan, dan pengalaman positif yang dapat mempererat hubungan antarpersonel.
Melalui kegiatan ini, pekerja BRI Kendari By Pass mendapatkan kesempatan untuk membangun komunikasi dan interaksi dengan atmosfer lebih erat dan kolaboratif. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang semakin solid, harmonis, dan mendukung pencapaian kinerja bersama.
Selain Pemimpin Cabang BRI Kendari By Pass, Irsan Junud dan manajemen, event ini juga dihadiri Area Head BRI Wisnu Aji Wibowo. Kehadiran jajaran pimpinan menjadi bentuk dukungan terhadap upaya penguatan budaya perusahaan serta kolaborasi di lingkungan kerja BRI.

Irsan menambahkan, tim yang solid merupakan salah satu fondasi penting dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan. Dengan semangat kolaborasi dan rasa kebersamaan yang terbangun, setiap pekerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik sesuai peran masing-masing.
“Kami ingin pengalaman yang tercipta melalui kegiatan ini dapat membawa energi positif ke dalam pekerjaan sehari-hari. Ketika komunikasi, kolaborasi, dan rasa saling mendukung semakin kuat, kami percaya tim akan menjadi semakin solid dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi BRI serta nasabah,” kata Irsan.
BRI Kendari By Pass berkomitmen untuk terus membangun lingkungan kerja yang positif dengan memperkuat budaya kolaborasi, kebersamaan, dan engagement pekerja sebagai bagian dari upaya menciptakan tim yang solid serta memberikan layanan terbaik kepada nasabah.***
-
ENTERTAINMENT7 years agoInul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa7 years agoDihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR7 years agoJelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur7 years agoRumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus7 years agoTenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
Fokus1 year agoUsai Harumkan Nama Wakatobi, Pelatih Atlit Peraih Medali Emas Jual Hp Untuk Ongkos Pulang
-
FINANCE7 years agoOJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
PERTAMBANGAN1 year ago25 Perusahaan Tambang di Sultra Dihentikan Sementara Operasinya
