Connect with us

Ekonomi Makro

Kenaikan PPN 12 Persen, Keluarga Miskin Diprediksi Menanggung Kenaikan Pengeluaran Rp 101.880 Per Bulan

Published

on

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat turun menemui petani. -foto:dpr.go.id-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Ketua DPR RI Puan Maharani mewanti-wanti Pemerintah untuk mengantisipasi dampak yang akan terjadi dengan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Ia juga berpesan agar kenaikan pajak harus digunakan untuk peningkatan pelayanan bagi rakyat.

“Kami memahami tujuan kenaikan PPN untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit angaran. Namun Pemerintah harus memperhatikan dampak yang akan muncul dari kebijakan tersebut,” kata Puan Maharani.

Kenaikan PPN 12 persen ini sendiri memang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hanya saja, Puan meminta Pemerintah mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, termasuk para pakar, terhadap potensi yang bisa ditimbulkan dari kebijakan itu.

“UU HPP juga mengamanatkan Pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN di mana UU HPP menjelaskan PPN yang berlaku pada tahun 2025 adalah sebesar 12 persen. Kita harus cermat dalam memperhatikan dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

“Karena masih ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat memperburuk keadaan bagi kelas menengah dan pelaku usaha kecil,” lanjut Puan.

Pemerintah telah menegaskan bahwa PPN 12% akan dikenakan pada kelompok barang mewah yang sebelumnya dibebaskan PPN. Kenaikan tarif PPN ini juga tidak berlaku pada semua sektor, apalagi di sektor konsumsi rumah tangga.

Meski begitu berbagai pakar menilai kebijakan tersebut dapat menyebabkan berbagai persoalan ekonomi. Hal yang sama pernah terjadi saat adanya kenaikan PPN di tahun-tahun sebelumnya seperti pada 2022.

Sektor konsumsi rumah tangga secara umum juga dinilai tetap akan terdampak, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. Kenaikan tarif PPN pun diprediksi akan memicu inflasi pada barang konsumsi harian, seperti pakaian, perlengkapan kebersihan, dan obat-obatan, yang merupakan kebutuhan dasar bagi banyak keluarga.

“Dampak bisa terjadi kepada masyarakat ketika produsen dan pelaku usaha menaikkan harga produk secara antisipatif sehingga memicu inflasi naik semakin tinggi. Ini yang harus diantisipasi,” sebut Puan.

Berdasarkan simulasi dari Center of Economics and Law Studies (Celios), kelas menengah diprediksi mengalami penambahan pengeluaran hingga Rp 354.293 per bulan atau Rp 4,2 juta per tahun dengan adanya kenaikan PPN.

Sementara, keluarga miskin diprediksi menanggung kenaikan pengeluaran hingga Rp 101.880 per bulan atau Rp 1,2 juta per tahun, sementara kelompok rentan akan menghadapi penambahan pengeluaran sebesar Rp 153.871 per bulan. Walaupun ada insentif dari Pemerintah untuk masyarakat kelompok rentan, Puan meminta Pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang.

“Kita harus memahami kondisi rakyat, jangan sampai dengan kenaikan PPN ini malah membuat perekonomian rakyat semakin sulit,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

“Dengan dinamika ekonomi yang ada saat ini, banyak masyarakat yang sudah tertekan. Tak sedikit yang lalu akhirnya terjerumus pada pinjaman online (pinjol) dengan bunga tak masuk akal. Kita berharap tak ada lagi tambahan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat,” sambung Puan.

Penurunan daya beli di tingkat rumah tangga yang akan turun akibat kenaikan PPN diprediksi akan menurunkan konsumsi domestik hingga 0,37 persen atau Rp 40,68 triliun, yang pada akhirnya dapat menggerus produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 65,33 triliun. Kondisi ini dikhawatirkan memperburuk ketimpangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin.

Sektor usaha juga disebut tak luput dari dampak kenaikan PPN. Industri manufaktur, UMKM, dan sektor padat karya berpotensi akan menghadapi penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat. Pada akhirnya roda ekonomi di sektor riil berpotensi melambat yang dikhawatirkan memicu gelombang PHK di tahun-tahun mendatang.

Puan pun berharap Pemerintah menyiapkan langkah-langkah lanjutan untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan timbul akibat kenaikan PPN 12% meskipun Pemerintah juga berencana memberikan insentif perpajakan senilai Rp 445 T dengan sasaran penerima manfaat adalah UMKM, dunia usaha, dan rumah tangga.

“Sektor padat karya seperti industri tekstil sudah mengalami pelemahan selama beberapa waktu terakhir. Semoga kenaikan PPN ini tidak memperparah keadaan,” ujarnya.

Dalam kebijakan kenaikan PPN, Pemerintah memberikan pengecualian untuk barang-barang kebutuhan pokok (sembako) dan jasa tertentu. Barang-barang seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, serta jasa pendidikan dan kesehatan tidak akan dikenakan PPN.

Walaupun begitu, kenaikan harga diprediksi tetap akan terjadi karena efek turunan dan interkonektivitas rantai pasok pangan yang membebani pengusaha. Hal itu lantaran PPN bersifat multistage tax atau dikenakan ke setiap jenjang rantai produksi dan distribusi.

“Pemerintah harus memiliki langkah antisipasinya apabila kenaikan harga bahan pokok terjadi akibat kenaikan PPN,” imbau Puan.

Mantan Menko PMK itu mendukung langkah Pemerintah yang berencana menerapkan paket stimulus ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat dan mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali. Namun Puan mengingatkan pentingnya stimulus juga diberikan pada sektor-sektor industri kerakyatan.

“Kita harus bisa memastikan semua sektor dapat terlindungi dengan adanya kenaikan PPN. Apalagi bagi sektor UMKM dan industri padat karya agar kenaikan PPN tidak menimbulkan dampak yang signifikan dan menggerus kehidupan masyarakat,” ucap Cucu Bung Karno tersebut.

Adapun Pemerintah telah menjelaskan bahwa pada tahun 2025 ada sejumlah program yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, baik kelompok masyarakat tidak mampu dan kelompok masyarakat rentan.

Puan menyatakan DPR melalui komisi terkait akan mengevaluasi apakah program penompang daya beli bagi masyarakat serta insentif perpajakan yang diberikan akan efektif dalam menjaga derajat kesejahteraan masyarakat. Ia juga mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

“Pemerintah harus semakin efektif dalam menjalankan kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta pelayanan publik yang semakin baik,” pesan Puan.

“Sehingga rakyat merasakan bahwa pajak yang dibayarkan memberikan manfaat yang baik bagi peningkatan pelayanan umum seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lain-lain,” tutupnya.

 

Sumber : dpr.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Ekonomi Makro

Di Istana, Anton Timbang Usul ke Presiden Prabowo Agar Aspal Buton Masuk PSN

Published

on

By

Pengurus Kadin seIndonesia bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta. -foto:ist-

JAKARTA, Bursabisnis. Id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) di bawah kepemimpinan Anton Timbang terus memperjuangkan potensi ekonomi daerah di tingkat nasional.

Hal ini mengemuka saat pertemuan jajaran pengurus Kadin se-Indonesia bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Jumat, 31 Juli 2026.

Dalam kesempatan strategis tersebut, Kadin secara khusus menyampaikan usulan percepatan hilirisasi Aspal Buton.

Dalam pertemuan bergengsi tersebut, setiap provinsi diwakili oleh tiga orang pengurus. Kadin Sultra sendiri diwakili secara langsung oleh tiga jajaran pimpinan terbaiknya, yaitu: Anton Timbang (Ketua Kadin Sultra) Fatmayani Harli Tombili dan Vebrianti Safruddin.

Kehadiran jajaran pimpinan Kadin Sultra ini bergabung bersama sekitar 150 pengusaha Kadin pusat, daerah dari 38 provinsi, serta perwakilan asosiasi bisnis se-Indonesia.

Rapat penting tersebut juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat kunci Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta COO Danantara Doni Oskaria.

Dorong Aspal Buton Masuk Proyek Strategis Nasional (PSN)

Sebagai poin utama usulan, Kadin memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar mempercepat realisasi hilirisasi industri Aspal Buton dengan memasukkannya ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Buton.

Langkah ini krusial untuk mengoptimalkan deposit aspal alami terbesar di dunia yang ada di Sulawesi Tenggara sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru daerah maupun nasional.

Upaya hilirisasi ini semakin terakselerasi dengan alokasi investasi senilai Rp1,4 triliun dari Danantara untuk pengembangan industri Aspal Buton.

Dukungan Perpres BUPABO dan Pengawasan Kadin

Kadin juga menyambut baik rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Investasi dan Pengembangan Industri Pengolahan Aspal Buton.

Perpres tersebut mengamanatkan pembentukan Badan Usaha Pengembang Aspal Buton Olahan (BUPABO) untuk merencanakan, membangun, hingga mengoperasikan pengolahan aspal di daerah.

Kadin berharap Presiden berkenan menunjuk Kadin Indonesia beserta jajarannya di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk masuk dalam BUPABO.

Hal ini penting agar Kadin dapat memantau secara langsung (monitoring) penyerapan serta penerapan spesifikasi Asbuton olahan dan pengembangan industrinya agar berjalan optimal di lapangan.

Satu Visi Menguatkan Ekonomi dan Ketahanan Nasional

Dalam sambutannya, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menegaskan komitmen dunia usaha sebagai mitra strategis pemerintah dengan mengusung empat program quick win, meliputi Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis, pelatihan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan renovasi rumah tidak layak huni.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi tinggi kolaborasi Kadin dan menekankan pentingnya sinergi antara elit politik dan ekonomi demi menjaga ketahanan pangan, energi, serta ekonomi nasional di tengah situasi geopolitik dunia yang penuh gejolak.

Melalui pengawalan dan kehadiran langsung Anton Timbang bersama delegasi Sultra di Istana Negara, Kadin Sultra optimistis potensi Aspal Buton akan segera terwujud sebagai pilar kemandirian industri aspal nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Laporan : Tam

Continue Reading

Ekonomi Makro

Kontribusi Nyata untuk Ekonomi Kerakyatan, BRI Setorkan Dividen Terbesar Sepanjang Sejarah di Bawah Supervisi Danantara

Published

on

By

Jakarta, Bursabisnis.id-Di bawah supervisi Danantara, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi kerakyatan melalui penguatan kinerja, transformasi bisnis yang berkelanjutan, serta komitmen menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan negara.

Kinerja solid Perseroan sepanjang 2025 menjadi landasan bagi BRI untuk kembali memberikan kontribusi signifikan kepada negara melalui pembagian dividen.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2026 yang digelar pada Jumat (10/4/2026), Perseroan menetapkan pembagian total dividen tunai Tahun Buku 2025 sebesar Rp52,1 triliun atau Rp346,00 per saham.

Pembagian dividen ini mengacu pada kinerja keuangan laba tahun berjalan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp57,132 triliun, dengan total laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp56,65 triliun.

Pencapaian ini kembali menempatkan BRI sebagai salah satu kontributor dividen terbesar kepada negara, sekaligus mencerminkan kemampuan Perseroan menjaga pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Momentum kinerja yang solid ini pun terus berlanjut hingga awal tahun 2026. Pada Triwulan I 2026, BRI berhasil membukukan laba bersih konsolidasian sebesar Rp15,5 triliun atau tumbuh 13,7% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit mencapai Rp1.562 triliun atau meningkat 13,7% yoy, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp1.555 triliun atau tumbuh 9,4% yoy.

Di tengah fundamental kinerja yang tetap terjaga, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa kehadiran Danantara menjadi momentum penting bagi BRI untuk memperkuat sinergi, mempercepat transformasi, serta meningkatkan peran Perseroan dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“BRI akan terus melanjutkan transformasi dengan bertumpu pada fundamental yang kuat, penguatan bisnis inti, serta pengembangan sumber pertumbuhan baru. Keberadaan Danantara menjadi momentum penting bagi BRI untuk memperkuat peran dalam mendukung pencapaian program strategis nasional serta berbagai program prioritas pemerintah. Kami ingin memastikan pertumbuhan Perseroan tidak hanya tercermin pada kinerja keuangan, tetapi juga pada kontribusi nyata BRI dalam pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi kerakyatan, dan penciptaan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Hery.

Dalam fase baru pengelolaan di bawah Danantara, BRI terus memperkuat kinerja dan mempercepat transformasi untuk menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus mendukung berbagai program pemerintah dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Komitmen ini tercermin dalam sejumlah langkah strategis berikut:

1. BRI Tebar Dividen Rp52,1 Triliun, Tertinggi Sepanjang Sejarah
BRI resmi membagikan dividen jumbo dari tahun buku 2025 dengan total mencapai Rp52,1 triliun. Nilai tersebut menjadi dividen tertinggi sepanjang sejarah BRI, sekaligus mempertegas konsistensi Perseroan dalam menjaga profitabilitas, menciptakan nilai bagi pemegang saham, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

2. Transformasi BRIvolution Reignite
Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Hery Gunardi, BRI menetapkan program transformasi BRIVolution Reignite yang dirancang untuk memperkuat fondasi bisnis, meningkatkan efisiensi, serta memastikan BRI tetap relevan dan kompetitif di tengah perubahan lanskap ekonomi dan teknologi.

BRIVolution Reignite menegaskan fokus BRI pada penguatan struktur pendanaan, percepatan digitalisasi, peningkatan produktivitas, serta pengembangan bisnis inti dan bisnis baru yang berkelanjutan. Seluruh agenda tersebut dijalankan dengan orientasi customer-centric, sekaligus memperkuat peran BRI sebagai bank yang melayani seluruh segmen nasabah.

3. Rebranding BRI: Pertegas Posisi “Satu Bank untuk Semua”

Sebagai kelanjutan dari agenda transformasi, BRI telah meluncurkan Corporate Rebranding BRI pada Selasa (16/12/2025) bersamaan dengan hari jadi yang ke-130.

“Melalui inisiatif corporate rebranding, BRI menghadirkan identitas yang lebih modern, universal, inklusif, dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa meninggalkan nilai-nilai utama yang telah menjadi fondasi Perseroan, yakni DNA keberpihakan kepada rakyat, pemberdayaan UMKM, serta peran strategis BRI sebagai agent of development,” ujar Hery.

4. CoF Turun ke 2,3%, Efisiensi Pendanaan Makin Kuat

Pada Triwulan I 2026, CASA BRI tumbuh 13,2% yoy menjadi Rp1.058,6 triliun, mendorong rasio CASA naik ke 68,07% dan menurunkan cost of fund (CoF) menjadi 2,3% dari 3% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perbaikan struktur pendanaan tersebut ditopang oleh meningkatnya transaksi melalui BRImo, Qlola by BRI, Business Merchant, dan QRIS BRI, yang turut memperkuat efisiensi pendanaan Perseroan.

5. KUR BRI Terbesar, Penyaluran Tembus Rp84,36 Triliun

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, realisasi penyaluran KUR BRI telah mencapai Rp84,36 triliun atau 46,87% dari total alokasi tahun 2026 sebesar Rp180 triliun. Mayoritas penyaluran mengalir ke sektor produktif dengan porsi 67,18%, sementara sektor pertanian menjadi kontributor terbesar dengan pembiayaan Rp35,91 triliun, mempertegas posisi BRI sebagai penyalur KUR terbesar di Indonesia sekaligus pendukung Asta Cita Pemerintah.

6. Perkuat Akses Hunian Rakyat, Penyaluran KPP BRI Tembus Rp9,5 Triliun

Komitmen BRI dalam mendukung sektor perumahan nasional tercermin dari penyaluran Kredit Pemilikan Properti (KPP) yang hingga 31 Mei 2026 telah mencapai Rp9,5 triliun kepada 68.212 debitur. Seiring tingginya kebutuhan pembiayaan masyarakat, Perseroan juga meningkatkan alokasi KPP tahun 2026 dari Rp8 triliun menjadi Rp12 triliun, sekaligus mempertegas posisi BRI sebagai bank dengan penyaluran KPP terbesar di Indonesia.

7. DNA Kerakyatan Tetap Kuat, BRI Konsisten Perkuat Pemberdayaan UMKM dan Desa

Komitmen Perseroan terhadap ekonomi kerakyatan juga diwujudkan melalui pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekosistem desa.

Hingga kini, BRI telah membina 5.245 Desa BRILiaN, melayani 15,6 juta user LinkUMKM, serta mengembangkan lebih dari 43 ribu klaster usaha melalui program Klasterku Hidupku untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha rakyat agar naik kelas secara berkelanjutan.

8. BRI Group Kian Solid, Entitas Anak Sumbang 25,1% Laba Konsolidasian
Di bawah supervisi Danantara, penguatan ekosistem BRI Group tercermin dari kontribusi perusahaan anak yang hingga akhir Triwulan I 2026 membukukan laba sebesar Rp3,89 triliun, atau setara 25,1% dari laba bersih konsolidasian BRI.

Capaian ini menegaskan semakin kuatnya peran perusahaan anak dalam menopang kinerja grup sekaligus memperkokoh struktur bisnis Perseroan agar lebih terdiversifikasi dan tangguh.

Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menyampaikan bahwa bank-bank milik pemerintah terus mencatatkan kinerja positif seiring berjalannya agenda transformasi.

“Kinerja bank Himbara yang positif jadi pilar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan yang lebih besar kepada sektor-sektor produktif dan kerakyatan, termasuk industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, infrastruktur, UMKM, serta berbagai sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing nasional,” kata Dony.***

 

Penulis: Merry Okta

Continue Reading

Perbankan

Peringati Hari Lahir Pancasila, BRI BO By Pass Kendari Teguhkan Komitmen Melayani Negeri

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office By Pass Kendari melaksanakan upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, di Halaman Parkir BRI BO By Pass Kendari, Senin 1 Juni 2026.

‎Kegiatan yang diikuti oleh seluruh pekerja BRI BO By Pass Kendari itu bentuk penghormatan terhadap lahirnya Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus momentum untuk memperkuat komitmen insan BRI mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam menjalankan tugas melayani masyarakat.

‎Pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, Pemerintah Republik Indonesia mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Raya”. Tema tersebut menegaskan pentingnya Pancasila sebagai perekat keberagaman bangsa Indonesia sekaligus fondasi dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan berkeadilan.

‎Pemimpin Cabang BRI BO By Pass Kendari, Irsan Junud yang bertindak sebagai pembina upacara menyampaikan, bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa, termasuk di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

‎“Pancasila merupakan fondasi utama yang mempersatukan seluruh elemen bangsa Indonesia yang beragam. Sebagai insan BRI, kami memiliki tanggung jawab untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjunjung tinggi integritas, serta memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung pembangunan nasional,” ujar Irsan Junud.

‎Lebih lanjut, Ia juga menambahkan, semangat Hari Lahir Pancasila juga menjadi pengingat bahwa perdamaian, persatuan, dan toleransi merupakan modal penting dalam menciptakan kemajuan bangsa yang berkelanjutan.

‎Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 ini, BRI BO By Pass Kendari berharap seluruh pekerja dapat terus menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan perusahaan, masyarakat, serta bangsa Indonesia.



Editor: Ikas

Continue Reading

Trending