Ekonomi Makro
Kenaikan PPN 12 Persen, Keluarga Miskin Diprediksi Menanggung Kenaikan Pengeluaran Rp 101.880 Per Bulan
JAKARTA, Bursabisnis.id – Ketua DPR RI Puan Maharani mewanti-wanti Pemerintah untuk mengantisipasi dampak yang akan terjadi dengan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Ia juga berpesan agar kenaikan pajak harus digunakan untuk peningkatan pelayanan bagi rakyat.
“Kami memahami tujuan kenaikan PPN untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit angaran. Namun Pemerintah harus memperhatikan dampak yang akan muncul dari kebijakan tersebut,” kata Puan Maharani.
Kenaikan PPN 12 persen ini sendiri memang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hanya saja, Puan meminta Pemerintah mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, termasuk para pakar, terhadap potensi yang bisa ditimbulkan dari kebijakan itu.
“UU HPP juga mengamanatkan Pemerintah dapat mengusulkan penurunan tarif PPN di mana UU HPP menjelaskan PPN yang berlaku pada tahun 2025 adalah sebesar 12 persen. Kita harus cermat dalam memperhatikan dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.
“Karena masih ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat memperburuk keadaan bagi kelas menengah dan pelaku usaha kecil,” lanjut Puan.
Pemerintah telah menegaskan bahwa PPN 12% akan dikenakan pada kelompok barang mewah yang sebelumnya dibebaskan PPN. Kenaikan tarif PPN ini juga tidak berlaku pada semua sektor, apalagi di sektor konsumsi rumah tangga.
Meski begitu berbagai pakar menilai kebijakan tersebut dapat menyebabkan berbagai persoalan ekonomi. Hal yang sama pernah terjadi saat adanya kenaikan PPN di tahun-tahun sebelumnya seperti pada 2022.
Sektor konsumsi rumah tangga secara umum juga dinilai tetap akan terdampak, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. Kenaikan tarif PPN pun diprediksi akan memicu inflasi pada barang konsumsi harian, seperti pakaian, perlengkapan kebersihan, dan obat-obatan, yang merupakan kebutuhan dasar bagi banyak keluarga.
“Dampak bisa terjadi kepada masyarakat ketika produsen dan pelaku usaha menaikkan harga produk secara antisipatif sehingga memicu inflasi naik semakin tinggi. Ini yang harus diantisipasi,” sebut Puan.
Berdasarkan simulasi dari Center of Economics and Law Studies (Celios), kelas menengah diprediksi mengalami penambahan pengeluaran hingga Rp 354.293 per bulan atau Rp 4,2 juta per tahun dengan adanya kenaikan PPN.
Sementara, keluarga miskin diprediksi menanggung kenaikan pengeluaran hingga Rp 101.880 per bulan atau Rp 1,2 juta per tahun, sementara kelompok rentan akan menghadapi penambahan pengeluaran sebesar Rp 153.871 per bulan. Walaupun ada insentif dari Pemerintah untuk masyarakat kelompok rentan, Puan meminta Pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang.
“Kita harus memahami kondisi rakyat, jangan sampai dengan kenaikan PPN ini malah membuat perekonomian rakyat semakin sulit,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
“Dengan dinamika ekonomi yang ada saat ini, banyak masyarakat yang sudah tertekan. Tak sedikit yang lalu akhirnya terjerumus pada pinjaman online (pinjol) dengan bunga tak masuk akal. Kita berharap tak ada lagi tambahan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat,” sambung Puan.
Penurunan daya beli di tingkat rumah tangga yang akan turun akibat kenaikan PPN diprediksi akan menurunkan konsumsi domestik hingga 0,37 persen atau Rp 40,68 triliun, yang pada akhirnya dapat menggerus produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 65,33 triliun. Kondisi ini dikhawatirkan memperburuk ketimpangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin.
Sektor usaha juga disebut tak luput dari dampak kenaikan PPN. Industri manufaktur, UMKM, dan sektor padat karya berpotensi akan menghadapi penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat. Pada akhirnya roda ekonomi di sektor riil berpotensi melambat yang dikhawatirkan memicu gelombang PHK di tahun-tahun mendatang.
Puan pun berharap Pemerintah menyiapkan langkah-langkah lanjutan untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan timbul akibat kenaikan PPN 12% meskipun Pemerintah juga berencana memberikan insentif perpajakan senilai Rp 445 T dengan sasaran penerima manfaat adalah UMKM, dunia usaha, dan rumah tangga.
“Sektor padat karya seperti industri tekstil sudah mengalami pelemahan selama beberapa waktu terakhir. Semoga kenaikan PPN ini tidak memperparah keadaan,” ujarnya.
Dalam kebijakan kenaikan PPN, Pemerintah memberikan pengecualian untuk barang-barang kebutuhan pokok (sembako) dan jasa tertentu. Barang-barang seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, serta jasa pendidikan dan kesehatan tidak akan dikenakan PPN.
Walaupun begitu, kenaikan harga diprediksi tetap akan terjadi karena efek turunan dan interkonektivitas rantai pasok pangan yang membebani pengusaha. Hal itu lantaran PPN bersifat multistage tax atau dikenakan ke setiap jenjang rantai produksi dan distribusi.
“Pemerintah harus memiliki langkah antisipasinya apabila kenaikan harga bahan pokok terjadi akibat kenaikan PPN,” imbau Puan.
Mantan Menko PMK itu mendukung langkah Pemerintah yang berencana menerapkan paket stimulus ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat dan mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali. Namun Puan mengingatkan pentingnya stimulus juga diberikan pada sektor-sektor industri kerakyatan.
“Kita harus bisa memastikan semua sektor dapat terlindungi dengan adanya kenaikan PPN. Apalagi bagi sektor UMKM dan industri padat karya agar kenaikan PPN tidak menimbulkan dampak yang signifikan dan menggerus kehidupan masyarakat,” ucap Cucu Bung Karno tersebut.
Adapun Pemerintah telah menjelaskan bahwa pada tahun 2025 ada sejumlah program yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, baik kelompok masyarakat tidak mampu dan kelompok masyarakat rentan.
Puan menyatakan DPR melalui komisi terkait akan mengevaluasi apakah program penompang daya beli bagi masyarakat serta insentif perpajakan yang diberikan akan efektif dalam menjaga derajat kesejahteraan masyarakat. Ia juga mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah harus semakin efektif dalam menjalankan kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta pelayanan publik yang semakin baik,” pesan Puan.
“Sehingga rakyat merasakan bahwa pajak yang dibayarkan memberikan manfaat yang baik bagi peningkatan pelayanan umum seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lain-lain,” tutupnya.
Sumber : dpr.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam
Ekonomi Makro
Forum Ekonomi Regional Soroti Tata Kelola Sumber Daya Alam Sultra
KENDARI, Bursabisnis. Id – Forum Ekonomi Regional (FER) Sulawesi Kendari 2026 mendorong pentingnya pergeseran paradigma pengelolaan sumber daya alam (SDA) berbasis ekoteologi, guna mencegah eksplorasi pertambangan melampaui daya dukung lingkungan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Dorongan tersebut menjadi benang merah dalam rangkaian dialog yang diselenggarakan oleh Kabar Grup Indonesia (KGI) bekerja sama dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Tenggara di Amphitheater Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari, Sulawesi Tenggara pada Rabu, 26 Agustus 2026.
CEO KGI, Upi Asmaradhana, dalam pidato sambutannya (welcome remarks) menegaskan bahwa forum ini dibentuk sebagai ruang gagasan untuk melahirkan rekomendasi konkret terkait tata kelola industri yang seimbang.
“Forum ekonomi regional ini adalah sebuah gagasan yang kita bentuk untuk memberi sumbangsih pemikiran buat seluruh stakeholder, yang kemudian kita maksimalkan agar menghasilkan rekomendasi-rekomendasi,” ujar Upi.
Ia menambahkan bahwa tema ekoteologi diangkat untuk memastikan pengembangan industri tetap menjaga kelestarian alam.
CEO KGI Upi Asmaradhana
“Bagaimana pengembangan ekoteologi itu, bagaimana pembangunan industri itu tidak mengeksploitasi, tetapi mengeksplorasi,” tegasnya.
Upi menguraikan bahwa rekomendasi forum ini akan diserahkan ke Kementerian ESDM dan Kementerian Agama, sekaligus mendorong UIN Kendari menjadi pusat studi ekoteologi.
“Sehingga kemudian gagasan lahirnya konsep ekoteologi itu kemungkinan besar akan ada pusat studinya, kalau bukan di UIN Kendari, di IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. Nanti tim perumus dari pakar Forum Ekonomi Regional itu menjatuhkan pilihannya ke Kendari,” tutur Upi.
*Penguatan Paradigma Ekoteologi Memperjelas Transparansi Fiskal Daerah*
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, saat memberikan sambutan pembukaan resmi menguraikan bahwa ekoteologi menggabungkan nilai kesadaran spiritual (spiritual science) dan fisika kuantum untuk menjaga keseimbangan alam.
“Kenapa ini sangat istimewa? Karena kita bicara ekoteologi. Kita tidak hanya bicara ekosistem, kita bicara Tuhan, kita bicara masyarakat (people), dan kita bicara lingkungan. Spiritual science dan science itu dua hal yang tidak pernah berpisah,” ungkap Hugua.
Mantan penggiat lingkungan ini memperingatkan pengusaha tambang mengenai hukum alam (law of attraction).
“Kalau anda merusak alam semesta, alam semesta akan kembali membalas. Law of attraction, hukum alam semesta,” tegasnya.
Hugua membeberkan bahwa sektor pertanian menyumbang 23 persen PDRB Sultra, disusul pertambangan 20 persen dan perdagangan 15–18 persen.
“Artinya apa? Kalau mau menjaga ekosistem Sulawesi Tenggara, bukan tambang. Kalau mau menjaga ekoteologi Sulawesi Tenggara adalah sektor pertanian dan perdagangan. Itu fakta hukum dan fakta ekonomi,” pangkas Hugua.
Ia juga menyoroti ketimpangan fiskal di mana kontribusi tambang Sultra mencapai Rp188 triliun untuk negara, namun dana transfer daerah yang kembali hanya Rp207 miliar.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Dadan Kusdiana, memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan persepsi data pertambangan tersebut.
Dadan menjelaskan bahwa angka Rp188 triliun merupakan nilai ekonomi total pertambangan, bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) minerba yang disetor ke pusat.
“Supaya clear nih angka Rp180 triliun tadi dengan angka yang ada di kami. Kontribusi penerimaan negara dari mineral dan batu bara secara nasional tahun lalu adalah Rp130 triliun. Jadi asumsi saya, angka Rp180 triliun yang dimaksud adalah nilai ekonominya, bukan kontribusi penerimaan negara yang disetorkan ke pemerintah pusat,” jelas Dadan.
Dadan menerangkan bahwa dari total PNBP minerba, sebesar 80 persen dikembalikan ke daerah melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) dalam APBN, sedangkan pusat hanya mengambil 20 persen.
“Dana bagi hasil yang diambil pusat itu hanya 20 persen, sementara 80 persennya itu kembali ke daerah. Kalau dihitung di bagian provinsi memang tidak besar. Tapi kalau dihitung di bagian kabupaten yang ada tambangnya, itu besar,” terangnya.
*Hilirisasi Nikel Mendorong Alokasi DBH dan Pemberdayaan UMKM*
Pada sesi Panel Diskusi 1, para narasumber membedah penguatan fondasi kebijakan lokal, hilirisasi, dan porsi DBH. Pakar Ekonomi Abdul Rahman Farisi menyoroti perlunya pembagian manfaat yang proporsional bagi daerah penghasil.
“Mustahil bagi kita hanya melihat debu atau merasakan dampaknya tanpa sharing dari DBH yang lebih besar bagi pemerintah dan kabupaten/kota Sulawesi Tenggara di wilayah pertambangan,” kata Abdul Rahman.
Ia mengusulkan agar 30 persen alokasi DBH dimanfaatkan untuk pengembangan sumber daya manusia.
“Jika perlu kita perda 30 persen dari DBH harus dialokasikan untuk beasiswa pendidikan,” usulnya. Ia menekankan agar keberadaan industri nikel memberi ruang bagi UMKM lokal.
“Jika kedua hal ini dilakukan, maka kita berubah dari hanya penonton menjadi penerima manfaat,” ujar Abdul Rahman.
Pada sesi tanya jawab Panel Diskusi 1, peserta dan penanggap membahas mekanisme pengawasan alokasi DBH serta kesiapan pelaku UMKM dan media lokal dalam mengawal transparansi industri pertambangan di Sulawesi Tenggara.
Tantangan Investasi Daerah Menyingkap Potensi Pesisir dan Hak Ekologis
Sesi Panel Diskusi 2 memperluas pembahasan pada dimensi sosiologis, regulasi, serta tantangan investasi di daerah.
Bupati Buton Selatan, Muhammad Adios, membongkar hambatan investasi dan lambannya hilirisasi di wilayahnya meski memiliki potensi perikanan serta deposit aspal seluas 5.000 hektar di Kecamatan Sampolawa.
“Di Buton Selatan, wilayah ini sangat kaya. Kaya di laut, kaya di darat, dan kaya di dalam tanah,” ungkap Adios.
Adios mengungkapkan fakta memprihatinkan saat musim panen ikan akibat minimnya fasilitas pendingin.
“Ketika musim ikan, hasil tangkapan di Kabupaten Buton Selatan ini bahkan tidak bisa ditampung lagi di Baubau. Para nelayan sampai menimbun atau mengubur ikan-ikan itu. Ini bagian dari fakta yang ada,” bebernya.
Ia juga mengkritik rumitnya prosedur investasi serta mandeknya penyerapan aspal Buton di tingkat nasional.
“Saya pernah mengajak Ketua Kadin Kota Kendari untuk berinvestasi di Buton Selatan, tapi rupanya memang investasi hari ini agak merepotkan,” akunya.
Adios menegaskan bahwa pengelolaan SDA Buton Selatan harus memegang teguh kearifan lokal. “Nilai ekoteologi dan ketuhanan inilah yang menjadi benteng kita menjaga alam,” tegasnya.
Pada sesi tanya jawab Panel Diskusi 2, para peserta menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat pesisir dalam penyusunan dokumen lingkungan serta perlindungan hak-hak ekologis warga dari dampak ekspansi industri.
Forum Ekonomi Regional yang diinisiasi oleh Kabar Grup Indonesia (KGI) merupakan ruang dialog strategis yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, regulator, akademisi, pelaku usaha, serta industri keuangan untuk merumuskan langkah konkret pengembangan ekosistem ekonomi di daerah .
Kegiatan ini juga merupakan kelanjutan dari penyelenggaraan Forum Ekonomi Regional sebelumnya di Jakarta, (26 Februari 2025), Makassar (21 November 2025), Pontianak (30 Oktober 2025), Palembang (20 April 2026), Yogyakarta (4 Juni 2026) dan Sumedang (23 Juni 2026).
Rangkaian FER Sulawesi Kendari 2026 yang disokong oleh berbagai pihak seperti Bank Indonesia (BI), Athaya, PT Trio Kencana, Kaukus Timur Indonesia, serta BPD HIPMI Sultra ini ditutup dengan penyusunan rumusan rekomendasi.
Seluruh materi dan publikasi kegiatan turut dikawal oleh puluhan media partner, antara lain Bursabisnis. Id, KabarIndonesia, KabarBursa, Kabar Makassar, MCNnewsultra.id, Sultranesia, Lajur.co, Zonasultra.id, Panjikendari.com, Detiksultra, Sultraline.id, Kendarinesia, Lenterasultra.com, Tegas.co, Teramedia.id, Inilahsultra.com, Kendari Merdeka, Kilas Sultra, Bumisultra.com, Sultrakini.com, Bentaratimur.com, Sultratop.com, serta Serambi Muslim.
Laporan : Tam
Perbankan
BRI Kendari By Pass Gelar Upacara HUT RI ke-81: Perkuat Semangat Persatuan Berkontribusi Untuk Negeri
Kendari, Bursabisnis.id-BRI Kantor Cabang Kendari By Pass menggelar upacara peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Senin, 17 Agustus 2026. Mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh Insan BRILiaN untuk terus memperkuat kebersamaan, bekerja dengan integritas, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan kemajuan Indonesia.
Peringatan kemerdekaan tahun ini berlangsung di tengah duka akibat gempa bumi 7,7 SR di NTT. Dalam amanat yang dibacakan Dennis Tubalawony selaku perwakilan Pemimpin Cabang BRI Kendari By Pass, Irsan Junud, keluarga besar BRI berbelasungkawa atas musibah ini. Empati yang dalam disampaikan kepada para korban atau penyintas bencana, tak terkecuali Insan BRILiaN yang terdampak.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan juga tercermin melalui kepedulian dan kebersamaan, terutama dalam memberikan dukungan kepada sesama ketika menghadapi musibah.
Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Dennis Tubalawony selaku perwakilan Pemimpin Cabang BRI Kendari By Pass, Irsan Junud, bahwa makna 81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, perlu diwujudkan melalui kontribusi nyata unuk masyarakat.
“Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, tugas kita bukan lagi memproklamasikan kemerdekaan. Tugas kita adalah memastikan kemerdekaan itu benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Dennis, Tubalawony, menyampaikan amanat Irsan Junud.

Menurutnya, semangat persatuan menjadi fondasi penting dalam mengisi kemerdekaan. Bagi Insan BRILiaN, semangat tersebut diwujudkan melalui kerja sama, integritas, kepedulian, dan komitmen untuk memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.
Kemerdekaan adalah ketika masyarakat memiliki akses terhadap modal dan pasar, pelaku usaha kecil memiliki kesempatan untuk tumbuh, serta setiap rupiah yang dikelola dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Hal ini sejalan dengan peran BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi desa, serta perluasan akses keuangan. Hingga Triwulan II 2026, BRI telah memperluas pembiayaan UMKM hingga mencapai Rp1.235 triliun atau 75,2% dari total portofolio kredit. BRI juga telah menyalurkan KUR sebesar Rp103,8 triliun sepanjang 2026, dengan 42,68% diantaranya mengalir ke sektor pertanian.
Di sisi inklusi keuangan, hingga Juni 2026 BRI memiliki 1,13 juta Agen BRILink dan lebih dari 7.000 jaringan kantor. Sementara itu, BRImo telah diakses oleh 49,7 juta pengguna. BRI juga terus mendorong UMKM naik kelas melalui pemberdayaan lebih dari 43 ribu Klaster Usaha dan lebih dari 5 ribu Desa BRILiaN.
BRI turut mendukung berbagai program pemerintah, termasuk KDKMP dan Makan Bergizi Gratis (MBG), melalui pendampingan usaha dan akses terhadap layanan keuangan. Dukungan BRI juga mencakup 1,4 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai Pahlawan Devisa hingga Juni 2026.
Lebih lanjut, Dennis mengungkapkan bahwa berbagai inisiatif ini merupakan bagian dari upaya BRI untuk menghadirkan manfaat ekonomi yang semakin luas sekaligus mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat.

“Selama masih ada yang belum memiliki kesempatan untuk tumbuh, pekerjaan kita belum selesai. Untuk itu, saya mengajak seluruh Insan BRILiaN untuk terus berkarya bagi BRI sebagai bentuk bakti untuk negeri. Jadikan setiap langkah dan setiap kontribusi kita sebagai bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh Insan BRILiaN untuk memperkuat semangat persatuan dan kolaborasi dalam menjalankan tugas. Tim yang solid dan mampu bekerja bersama menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.
“Bersama, kita perkuat BRI sebagai Satu Bank untuk Semua, melayani dari desa hingga kota, menggerakkan ekonomi rakyat, serta memberikan kontribusi terbaik untuk mewujudkan rakyat yang sejahtera dan Indonesia yang semakin maju,” kata Dennis.
Melalui peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, BRI Kendari By Pass berkomitmen untuk terus menumbuhkan semangat nasionalisme, persatuan, kepedulian, integritas, dan kolaborasi sebagai bagian dari kontribusi Insan BRILiaN dalam mengisi kemerdekaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.***
Perbankan
BRI Kendari By Pass Gelar Brilian Culture Fest, Perkuat Kolaborasi dan Kekompakan Tim
Kendari, Bursabisnis.id-BRI Kantor Cabang Kendari By Pass menggelar Brilian Culture Fest (BCF), Minggu 16 Agustus 2026, di Ballroom Hotel Zahid Azizah Syariah, Kendari. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi, menciptakan pengalaman bermakna, serta membangun kekompakan dan soliditas tim dalam menjalankan aktivitas pekerjaan.
Pemimpin Cabang BRI Kendari By Pass, Irsan Junud, mengatakan bahwa Brilian Culture Fest tidak hanya menjadi ruang untuk membangun kebersamaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya kolaborasi di lingkungan kerja.
“Brilian Culture Fest menjadi momentum bagi kami untuk memperkuat kolaborasi dan menciptakan pengalaman yang bermakna bagi seluruh pekerja. Dengan kebersamaan yang semakin kuat, kami berharap tim dapat semakin solid, saling mendukung, dan mampu berkolaborasi dengan lebih baik dalam menjalankan pekerjaan maupun memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah,” ujar Irsan Junud.

Menurut Irsan, kekuatan sebuah tim tidak hanya dibangun melalui aktivitas pekerjaan, tetapi juga melalui interaksi, kebersamaan, dan pengalaman positif yang dapat mempererat hubungan antarpersonel.
Melalui kegiatan ini, pekerja BRI Kendari By Pass mendapatkan kesempatan untuk membangun komunikasi dan interaksi dengan atmosfer lebih erat dan kolaboratif. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang semakin solid, harmonis, dan mendukung pencapaian kinerja bersama.
Selain Pemimpin Cabang BRI Kendari By Pass, Irsan Junud dan manajemen, event ini juga dihadiri Area Head BRI Wisnu Aji Wibowo. Kehadiran jajaran pimpinan menjadi bentuk dukungan terhadap upaya penguatan budaya perusahaan serta kolaborasi di lingkungan kerja BRI.

Irsan menambahkan, tim yang solid merupakan salah satu fondasi penting dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan. Dengan semangat kolaborasi dan rasa kebersamaan yang terbangun, setiap pekerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik sesuai peran masing-masing.
“Kami ingin pengalaman yang tercipta melalui kegiatan ini dapat membawa energi positif ke dalam pekerjaan sehari-hari. Ketika komunikasi, kolaborasi, dan rasa saling mendukung semakin kuat, kami percaya tim akan menjadi semakin solid dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi BRI serta nasabah,” kata Irsan.
BRI Kendari By Pass berkomitmen untuk terus membangun lingkungan kerja yang positif dengan memperkuat budaya kolaborasi, kebersamaan, dan engagement pekerja sebagai bagian dari upaya menciptakan tim yang solid serta memberikan layanan terbaik kepada nasabah.***
-
ENTERTAINMENT7 years agoInul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa7 years agoDihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR7 years agoJelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur7 years agoRumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus7 years agoTenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
Fokus1 year agoUsai Harumkan Nama Wakatobi, Pelatih Atlit Peraih Medali Emas Jual Hp Untuk Ongkos Pulang
-
FINANCE7 years agoOJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
PERTAMBANGAN12 months ago25 Perusahaan Tambang di Sultra Dihentikan Sementara Operasinya
