JAKARTA, Bursabisnis. id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan peran strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Ini disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenkeu Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dikutip di laman kemenkeu. go. id.

Menkeu menegaskan bahwa tugas dan fungsi Kemenkeu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

KENDARI, Bursabisnis. id – Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara, Dr. Muh. Endang SA, mengingatkan Gubernur Sultra Andi Sumangeruka, agar lebih fokus menyelesaikan masalah – masalah utama yang membelit masyarakat Sutra, ketimbang sibuk mengurusi jembatan Muna – Buton.

Karena jembatan tersebut dari sisi urgensional hanya akan menghubungkan dua pulau, yaitu Muna dan Buton saja, tidak menghubungkan kepulauan dan daratan sebagai entitas utama demografi dan ekonomi Sultra.

Lagi pula rencana pembanguan jembatan Muna-Buton itu tidak termasuk dalam delapan visi-misi ASR-HUGUA pada Pilkada 2024 lalu.

Problem yang dialami masyarakat Sultra, diantaranya infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak dimana-mana, APBD yang tekor dan makin cekak karena belanja rutin lebih tinggi daripada belanja publik, pengelolaan SDA yang buruk, reformasi birokrasi, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan, serta digitalisasi wilayah karena daerah blankspot di Sultra masih tinggi, harga nilam yang turun. Seharusnya, menjadi konsen ASR untuk diselesaikan.

“Saya amati, lebih dari 100 hari kerja pemerintahan ASR – Hugua berjalan landai, tidak fokus, hanya sibuk pada rutinitas birokrasi, seremonial, tanpa inovasi dan kreatifitas, seperti kapal tak ada tujuan” kata Endang.

Misalnya, di bidang pendidikan, salah satu visi – misi ASR – Hugua adalah pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa (Penggaris).

Ini musim tahun ajaran baru, kita tidak mendengar bahwa ada pembagian seragam gratis di sekolah. Sementara, di beberapa tempat, kita mendengar keluhan orang tua karena seragam sekolah dan seragam eskul mahal serta diperjualbelikan di sekolah.

Kita tidak mendengar intervensi langsung dari ASR agar seragam menjadi gratis atau murah, atau apa rencana besar ASR tentang pendidikan berkualitas dan murah di Sultra.

Berikutnya adalah lemahnya ASR dalam mengkoordinasikan kebijakan pembangunan pemerintah provinsi dengan Pemda Kabupaten/Kota. Kita juga belum mendengar ada rapat koordinasi ASR bersama Bupati/Walikota guna percepatan pembangunan dan konektivitas wilayah. Gubernur dan Bupati/Walikota jalan sendiri-sendiri.

Misalnya, pengoperasian bandara Sugimanuru Muna Barat, dan Matahora Wakatobi, Bupatinya mengurus sendiri, dan layanan penerbangan pada kedua bandara tersebut sering macet atau belum maksimal.

Padahal, kedua bandara tersebut merupakan gerbang konektivitas wilayah, yang hakikatnya gubernur harus tampil di depan untuk mengakselerasi urusan khususnya yang terkait dengan pemerintah pusat.

Lanjut mantan Ketua KNPI Sultra tersebut, mengatakan bahwa publik juga belum mendengar road map besar ASR dalam mencegah banjir di Kota Kendari. Kita tahu, tanggung jawab pembangunan Kota Kendari bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Kendari, tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, karena posisi Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi.

Kota Kendari sebagai halaman depan Provinsi Sultra, kita prihatin tiap tahun dilanda banjir tanpa ada upaya pencegahan sistematis dari pemerintah provinsi.

Dari sektor pengelolaan SDA, publik juga belum mendengar rencana besar ASR untuk merevitalisasi lingkungan dari kerusakan konsesi ekstraktif, dan ide besar tentang blue print Sultra sebagai spot utama PSN tentang hilirisasi pengelolaan sumber daya alam.

Program hilirisasi di Sultra berjalan auto pilot, Pemprov gagap hendak akan berposisi dimana, akibatnya manfaat hilirisasi belum maksimal.

Misalnya, terkait rendahnya DBH, ASR curhat di forum RDP dgn Komisi II DPR RI beberapa waktu yang lalu, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan langkah serius. Padahal kita tahu, sumber ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam salah satunya karena kesenjangan dalam pembagian DBH SDA.

“Poin saya adalah agar ASR fokus pada kerja-kerja substansial, membereskan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Sultra, hindari kerja pencitraan nirfaedah, fokus pada penajaman dan implementasi visi – misi yang diperjanjikan dengan rakyat Sultra saat kampanye pilkada, ”’ tutup Endang.

Laporan : Tam

KENDARI, Bursabisnis. id – Menteri Pertanian (Mentab) Andi Amran Sulaiman (AAS) mengungkap adanya pupuk palsu beredar di pasaran.

Pupuk palsu itu ada 5 jenis dan berpotensi merugikan petani Indonesia.

Disebutkan juga bahwa potensi kerugian yang ditimbulkan  diperkirakan mencapai Rp3,2 triliun secara nasional.

Mentan Amran juga menyampaikan bahwa ini sangat merugikan, sebab sebagian besar petani membelinya menggunakan dana dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Akibatnya, jika gagal panen, para petani bisa kehilangan segalanya.

“Bayangkan, kalau pupuknya palsu, itu kerugian petani, baru kita temukan di lima (jenis) pupuk palsu (potensi kerugian petani) Rp3,2 triliun. Tapi, ini bukan Rp3,2 triliunnya, petaninya langsung bangkrut, ini pinjaman, pinjaman KUR,” kata Amran saat memberikan keterangan di Makassar pada Sabtu, 12 Juli 2025.

Meskipun belum merinci wilayah temuan maupun jenis pupuk yang dipalsukan, Mentan Amran menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir tindakan pemalsuan dan akan mengambil langkah hukum.

Laporan : Tam