METRO KENDARI
Kota Kendari Jadi Titik Koordinasi Gerakan Pangan Murah seSultra
KENDARI, Bursa bisnis. id – Kota Kendari menjadi titik koordinasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dari 17 kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang akan digelar secara serentak besok Jumat 5 September 2025.
Sebagai tuan rumah koordinasi GPM, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari langsung melakukan berbagai persiapan teknis.
Kota Kendari dipercaya menjadi tuan rumah sekaligus titik koordinasi utama pelaksanaan program ini, dengan lokasi kegiatan dipusatkan di depan GOR Apriyani yang berada di Jalan Sao-Sao, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadis.
Bagi Pemkot Kendari, pelaksanaan GPM bukan hanya rutinitas tahunan atau seremoni belaka, melainkan sebuah intervensi nyata untuk menekan inflasi pangan yang kerap menjadi faktor dominan dalam gejolak harga di daerah.

Peserta rapat koordinasi GPM Kota Kendari. -foto:ist-
Hal ini sejalan dengan upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam memastikan kebutuhan pokok tersedia dengan harga terjangkau, sehingga masyarakat tetap dapat menjaga pola konsumsi normal di tengah tantangan ekonomi global maupun domestik.
Untuk mempersiapkan kegiatan GPM, Pemkot Kendari menggelar rapat koordinasi persiapan GPM yang berlangsung pada Rabu, 3 September 2025 di Ruang Rapat Wali Kota Kendari.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan.
Dalam arahannya, Amir Hasan menegaskan bahwa kegiatan ini harus menjadi solusi nyata, bukan sekadar formalitas.
“Gerakan ini bukan hanya simbolis, tapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita ingin memastikan masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau,” tegas Amir Hasan.

Rapat koordinasi pelaksanaan GPM di Kota Kendari dihadiri unsur Pemprov Sultra. -foto:ist-
Pernyataan ini memperlihatkan keseriusan Pemkot Kendari dalam menempatkan isu inflasi sebagai prioritas bersama. Inflasi, khususnya yang bersumber dari sektor pangan, tidak hanya berdampak pada angka statistik, melainkan juga langsung menyentuh kehidupan sehari-hari warga.
Oleh karena itu, melalui GPM, masyarakat diharapkan dapat mengakses sejumlah komoditas pokok dengan harga yang lebih ringan karena adanya subsidi pemerintah.
Adapun beberapa komoditas utama yang akan dipasarkan dalam program ini antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, telur, dan bawang merah.
Semua barang tersebut telah melalui mekanisme penyesuaian harga, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat luas.
Bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, program ini menjadi oase di tengah fluktuasi harga pasar yang kerap tidak menentu.
Selain itu, Pemkot Kendari juga mengambil langkah antisipatif dengan melibatkan Bulog, pelaku usaha lokal, serta jajaran pengamanan distribusi.

Peserta rapat koordinasi GPM dihadiri dari beberapa OPD yang tergabung dalam TPID. -foto:ist-
Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan maupun praktik penimbunan yang dapat merugikan konsumen.
Sekda Kendari menekankan bahwa keberhasilan GPM tidak hanya terletak pada aspek ketersediaan barang, melainkan juga pada kejelasan informasi publik.
Pemerintah daerah diminta aktif menyampaikan jadwal, lokasi, dan tata cara pemanfaatan pasar murah agar masyarakat benar-benar terjangkau oleh manfaat program ini.
“Dengan komunikasi publik yang baik, masyarakat dapat bersiap dan memanfaatkan program ini seoptimal mungkin,” tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, GPM akan melibatkan berbagai instansi lintas sektor, mulai dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, hingga Dinas Pertanian, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa pengendalian inflasi bukan tugas satu instansi saja, melainkan kerja bersama yang membutuhkan sinergi kuat antar-lembaga.
Secara lebih luas, program ini juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang menempatkan stabilisasi harga pangan sebagai agenda prioritas nasional. Sebagai ibukota provinsi, Kota Kendari menjadi etalase dalam menjaga kredibilitas daerah dalam menekan angka inflasi agar tetap terkendali.
Melalui pendekatan yang komprehensif, Pemerintah Kota Kendari optimis Gerakan Pangan Murah tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah hadir dalam setiap tantangan ekonomi yang mereka hadapi. Dukungan penuh dari berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat akan menjadi penentu suksesnya langkah strategis ini.
Dengan demikian, GPM bukan hanya sekadar agenda musiman, melainkan instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan, memperkuat stabilitas harga, dan mendukung upaya bersama dalam mengendalikan inflasi daerah.
Kendari yang menjadi tuan rumah kini memikul tanggung jawab besar, sekaligus peluang untuk menunjukkan kepemimpinan dalam mengawal kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang tepat sasaran. (Adv)
METRO KENDARI
Soal Banjir di Tunggala, Plt Kadis PU Sibuk Klarifikasi di Media Bukan Tangani Masalah
KENDARI, Bursabisnis. Id –
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kendari, Muh Jayadi, disebut pandai “bersilat lidah” dalam merespons persoalan banjir yang dikeluhkan warga RW 05 Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari.
Statemen ini ditegaakan Ketua RW 05 Kelurahan Anawai, Mirkas. Ia menilai, alih-alih fokus pada penanganan di lapangan, pihak Dinas PU justru lebih sibuk memberikan klarifikasi di media untuk membela diri.
“Yang kami lihat, Kadis PU lebih banyak klarifikasi di media. Mungkin untuk mengamankan jabatannya, sehingga terus melakukan pembelaan diri di publik,” kata Mirkas pada Rabu 29 April 2026.
Menurutnya, persoalan banjir di Jalan Tunggala bagian dalam tidak hanya disebabkan oleh sistem drainase yang kurang optimal, tetapi juga diduga dipengaruhi aktivitas pembukaan lahan oleh sejumlah pengembang perumahan di sekitar wilayah tersebut.
Pria yang populer disapa Ikas itu menegaskan, bahwa material lumpur dari aktivitas bukan lahan oleh para pengembang perumahan ikut terbawa aliran air, dan memperparah sedimentasi saluran drainase.
Namun, Mirkas menilai, hal tersebut tidak pernah disinggung secara serius oleh pihak Dinas PU Kota Kendari.
Secara tegas, Mirkas menuding Plt Kadis PU Kota Kendari cenderung melindungi pihak developer dengan tidak mengungkap kontribusi aktivitas bukaan lahan terhadap kondisi banjir.
“Seharusnya PU juga tegas terhadap developer. Jangan hanya bicara teknis drainase, tapi tutup mata soal dampak lingkungan dari pembukaan lahan,” tegasnya.
Olehnya itu, Mirkas berharap Pemerintah Kota Kendari dapat mengambil langkah komprehensif dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk pengembang perumahan, agar persoalan banjir di Jalan Tunggala dapat ditangani secara menyeluruh dan tidak terus berulang setiap musim hujan.
Tak hanya itu, Mirkas juga berharap agar Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran segera mencopot Muh Jayadi dari jabatannya.
Terkait sorotan Ketua RW 05, Plt Kadis PU Kota Kendari Muh Jayadi yang dihubungi untuk dimintai tanggapan, hingga berita ini ditayangkan belum dibalas melalui pesan Whatsapp.
Laporan : Tam
METRO KENDARI
BPBD Sultra Edukasi Guru SMA, SMK dan SLB Hadapi Bencana Lewat Sosialisasi KIE
KENDARI, Bursabisnis. Id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana di salah satu hotel di Kota Kendari pada Rabu, 22 April 2026.
Menariknya kegiatan ini, ada 46 guru dari 92 orang yang ikut sosialisasi KIE rawan bencana. Guru-guru ini utusan dari berbagai SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri yang ada di Kota Kendari.
Selain guru, panitia juga melibatkan media online dan tv lokal dalam sosialisasi KIE rawan bencana ini.
Denikian juga beberapa peserta dari instansi pemerintah, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda, Badan Kesatuan Bangsa.
Peserta dari Kampus Universitas Halu Oleo (UHO) juga hadir. Lalu ada Forum PRB Provinsi Sultra.
Kegiatan yang berlangsung sehari ini dibuka secara resmi Asisten I Dr.Ir H Pahri Yamsul, M.Si, mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra.
Saat membuka acara, Pahri Yamsul didampingi Kepala Pelaksana BPBD Sultra La Ode Saifuddin.
Menurut Pahri, wilayah Sultra memiliki tingkat kerawanan bencana yang kompleks, mulai dari ancaman bahaya banjir, tanah longsor, hingga potensi gempa bumi dan tsunami.
Untuk menghadapi semua itu, diperlukan kerjasama semua pihak. Karena itu, pemerintah kini menggeser paradigma penanggulangan bencana dari respons darurat menuju pengurangan risiko.
Salah satunya melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sesuai Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019.
“Penyelenggaraan SPAB bertujuan memberikan perlindungan dan keselamatan para peserta didik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana,” kata Pahri.
Hanya saja, implementasi program tersebut masih jauh dari optimal.
Berdasarkan data nasional, sekitar 70 persen satuan pendidikan berada di wilayah rawan bencana, tetapi program SPAB baru menjangkau sekitar 5 persen sekolah.
Pahri Yamsul juga menyoroti masih lemahnya sistem pelaporan, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung program pengurangan risiko bencana di lingkungan pendidikan.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah didorong untuk mengambil peran lebih aktif, mulai dari memperkuat kebijakan daerah, meningkatkan kualitas data dan pelaporan, hingga membangun kolaborasi multi pihak.
Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi KIE Rawan Bencana,Tira L, S.Si., M.Pd yang juga menjabat Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sultra, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada tenaga pendidik terkait penanggulangan bencana di lingkungan sekolah.
“Terkait kegiatan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi, kita memberikan pemahaman kepada khususnya hari ini rata-rata pendidik SMA SMK SLB, ” ujarnya.
Tira kemudian mengungkapkan, dari lebih dari 6.000 sekolah di Sulawesi Tenggara, baru sekitar 74 sekolah yang melaporkan pelaksanaan program kesiapsiagaan bencana.
Angka tersebut dinilai sangat rendah sejak kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 2019.
Menurut Tira, BPBD akan terus mendorong sekolah untuk aktif melaporkan kegiatan penanggulangan bencana melalui sistem yang telah disediakan.
Ia juga membuka peluang bagi sekolah yang membutuhkan pendampingan langsung.
“Ketika sekolah itu membutuhkan bimbingan langsung dari kami, baik praktik maupun apanya, silakan menyurat kami akan turun langsung tanpa dibiayai,” jelasnya.
Dalam sosialisasi KIE Rawan Bencana kali, tampil sebagai narasumber adalah Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sultra La Ode Saifuddin dengan tema membangun resiliensi pendidikan di wilayah rawan bencana.
Narasumber lain yakni Dody Risal P yang menjelaskan mengenal lingkungan sekolah, potensi kerawanan bencana dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan.
Dody juga menjelaskan bagaimana orang berkebutuhan khusus menghadapi bencana.
Narasumber terakhir adalah Busra, SKM, MM yang menguraikan tentang aplikasi Inarisk Personal untuk pelaporan E-Monev SPAB.
Laporan : Tam
METRO KENDARI
Puncak World Book Day BI Sultra 2026: Bedah Buku “Prinsipil Ekonomi” Akselerasi Literasi yang Inklusif dan Relevan untuk Semua Kalangan
KENDARI, Bursabisnis. Id – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku “Prinsipil Ekonomi” karya Ferry Irwandi sebagai puncak rangkaian peringatan World Book Day 2026.
Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Bank Indonesia Provinsi Sultra dalam mendukung peningkatan budaya literasi masyarakat, khususnya literasi ekonomi, sebagai fondasi penting dalam memperkuat efektivitas implementasi kebijakan Bank Indonesia di daerah.
Kegiatan ini bersinergi dengan Balai Bahasa Provinsi Sultra dan Dinas Perpustakaan Provinsi Sultra yang melibatkan kolaborasi aktif dari komunitas, penggiat literasi, mahasiswa, dan masyarakat umum di Sultra.
Penguatan literasi di Sultra saat ini masih menjadi agenda penting.
Berdasarkan data BPS Provinsi Sultra, Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat Sultra pada tahun 2025 tercatat sebesar 58,64.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Sultra pada Februari 2026 berada di angka 29,24 dan masih dalam kategori rendah.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekosistem literasi perlu terus didorong melalui kolaborasi berbagai pihak secara berkelanjutan.
Sebagai bagian dari kontribusi tersebut, Bank Indonesia Provinsi Sultra menyediakan fasilitas perpustakaan yang dapat diakses oleh masyarakat umum pada hari dan jam operasional kantor, yakni Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00–17.00 WITA.
Selain layanan perpustakaan fisik, Bank Indonesia juga menyediakan layanan perpustakaan digital gratis melalui aplikasi iBi Library. Hingga semester I 2026, Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyediakan sebanyak 7.052 koleksi cetak dan elektronik yang dapat diakses masyarakat.
Kehadiran fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia untuk memperluas akses pengetahuan dan memperkuat budaya baca di tengah masyarakat.
Kepala Perwakilan BI Sulawesi Tenggara, Edwin Permadi, menyampaikan dalam sambutannya bahwa “pemahaman ilmu ekonomi saat ini bukan lagi hanya menjadi kebutuhan mahasiswa ekonomi, tetapi telah menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
Di tengah dinamika global dan ketidakpastian geopolitik yang semakin meningkat, literasi ekonomi menjadi bekal penting agar masyarakat memiliki kemampuan berpikir kritis, memahami berbagai fenomena ekonomi secara lebih jernih, serta mampu mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.
Sejalan dengan hal tersebut, buku “Prinsipil Ekonomi” dipilih sebagai bahan utama dalam kegiatan bedah buku karena dinilai relevan dengan kebutuhan literasi masa kini, membahas fondasi logika ekonomi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, serta dikemas dengan gaya bahasa yang sederhana dan dekat dengan generasi muda.
Selain kegiatan bedah buku, rangkaian World Book Day BI Sultra 2026 juga diisi dengan berbagai aktivitas literasi yang kreatif dan inspiratif, antara lain Lomba Musikalisasi Puisi dan Lomba Reels Resensi Buku.
Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda dan komunitas literasi untuk mengekspresikan minat baca melalui pendekatan yang lebih dekat dengan perkembangan zaman, sekaligus memperkuat semangat literasi di tengah masyarakat.
Dalam rangka memperkuat sinergi program literasi di Sulawesi Tenggara, pada kesempatan tersebut juga dilakukan Penandatanganan Komitmen Sinergi Program Penguatan Literasi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara.
Komitmen ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam menghadirkan program-program literasi yang lebih luas, terstruktur, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Selanjutnya, Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara juga memperkuat sinergi program edukasi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pendidikan Kebanksentralan dengan 5 (lima) perguruan tinggi, yaitu Universitas Halu Oleo, IAIN Kendari, STIE 66 Kendari, Universitas Sembilanbelas November, dan Universitas Dayanu Ikhsanuddin.
Penandatanganan PKS tersebut dilakukan oleh perwakilan Rektor dan Pimpinan masing-masing perguruan tinggi dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari dukungan Bank Indonesia dalam mencetak generasi muda yang menjadi frontliner kebijakan Bank Indonesia, agen perubahan, dan pemimpin masa depan melalui wadah komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI).
Pada tahun 2026, total penerima Bantuan Pendidikan Kebanksentralan dari Bank Indonesia mencapai 330 mahasiswa atau meningkat 32% dibandingkan tahun 2025 yang berjumlah 250 mahasiswa.
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara akan terus memperluas sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadirkan program-program literasi yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat literasi masyarakat di Sulawesi Tenggara.
Laporan : Kas
Editor : Tam
-
ENTERTAINMENT7 years agoInul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa7 years agoDihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR7 years agoJelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur7 years agoRumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus7 years agoTenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
Fokus11 months agoUsai Harumkan Nama Wakatobi, Pelatih Atlit Peraih Medali Emas Jual Hp Untuk Ongkos Pulang
-
FINANCE7 years agoOJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
PERTAMBANGAN7 months ago25 Perusahaan Tambang di Sultra Dihentikan Sementara Operasinya
