BOMBANA, Bursabisnis. Id — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si membuka dan memimpin Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Aula Tanduale Kantor Bupati pada Selasa, 24 Juni 2025.

Hadir pada acara Konsultasi Publik Pj Sekda Bombana, Wakil Bupati Bombana, Ketua dan pimpinan DPRD Bombana, Ketua PKK Hj Fatmawati Kasim Marewa S.Sos, Ketua Bappeda Sultra, Ketua BPN Sultra, pimpinan OPD, para Asisten, Dandim, Kapolres, Kajari, Kepala Pengadilan Agama Bombana, Staf Ahli Bupati, Tim RPJMD, para camat, lurah, dan kepala desa.

Juga hadir Direktur RSUD, Direktur Perusda, Direktur PDAM, Kepala BPJS Bombana, Kepala Badan Statistik, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua KNPI, Ketua Lembaga Adat Moronene, Ketua Lembaga Adat Tolaki, Ketua Komunitas Adat Hukaea Laeya, dan undangan lainnya.

RPJMD Kabupaten Bombana akan disusun menjadi program pemerintah dalam rangka menjalankan roda pembangunan untuk tahun 2025-2026.

Bupati Bombana Ir H Burhanuddin dalam pengarahannya mengatakan orientasi pembangunan Kabupaten Bombana adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Karena pembangunan untuk kepentingan rakyat, maka penyusunan program harus juga melibatkan partisipasi publik dalam rancangan awal RPJMD.

“Maka dari itu penyusunan RPJMD 2025-2026 ini diawali dengan membuka forum Konsultasi Publik seperti yang dilakukan pada hari ini,” kata Bupati Ir H Burhanuddin, M.Si.

Dikatakan, program pembangunan disusun tak lain adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat. Sekecil apa pun program itu muaranya untuk membantu masyarakat agar sejahtera.

“Program yang akan disusun ini harus berpihak pada masyarakat. Sebab, pemerintah sekarang ini tujuan utamanya adalah bagaimana kita mensejahterakan rakyat,” kata Burhanuddin.

Untuk mencapai kesejahteraan rakyat tentu ada kegiatan-kegiatan. Ada program-program yang dilahirkan pemerintah dan diawasi oleh DPRD.

“Pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada saudara saudaraku, mulai dari desa, kelurahab, kecamatan sampai kabupaten Untuk bagaimana men sinergikan program ini menjadi satu program yang bisa searah dengan pembangunan provinsi sampai ke tingkat pusat,” kata H Burhanuddin.

Laporan : Tam

JAKARTA, Bursa bisnis. Id – Masih dalam rangkaian acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Gala Dinner malam ini menjadi momen pertemuan hangat lintas negara yang diisi dengan refleksi mendalam mengenai arah pembangunan infrastruktur global.

Dalam sambutan utamanya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus berpijak pada nilai kemanusiaan, ketahanan nasional, dan kerja sama lintas batas.

“Kita resmi membuka International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 dengan satu pesan yang sangat sederhana: sustainable infrastructure for the future — infrastruktur berkelanjutan untuk masa depan. Ini tentang inovasi dan kolaborasi. Sudah saatnya kita bergerak dari penemuan ke pelaksanaan, dari ide-ide bagus menuju aksi nyata di lapangan. Tapi malam ini bukan tentang itu. Malam ini adalah tentang koneksi. Tentang refleksi,” ujar Menko AHY dalam sambutannya.

Dalam suasana meriah Gala Dinner, Menko AHY juga mengapresiasi kehadiran para delegasi dan mitra internasional, sembari mengingatkan bahwa infrastruktur sejatinya adalah tentang menyatukan, bukan sekadar membangun.

“Hadirin sekalian, di ruangan ini hadir orang-orang yang membangun lebih dari sekadar jalan dan rel kereta. Anda membangun jembatan pemahaman dan kemitraan. Anda meletakkan fondasi bukan hanya dari batu dan baja, tetapi juga dari martabat dan harapan. Dan dengan begitu, Anda mengingatkan kita semua bahwa infrastruktur bukan sekadar beton — melainkan tentang komunitas,” lanjut Menko AHY.

Menko AHY menuturkan bahwa arahan dari Presiden Prabowo bukanlah sekadar mengejar proyek-proyek besar, tetapi menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai upaya memperkuat ketahanan nasional dan kedaulatan negara.

Ia juga menyampaikan sejumlah contoh nyata pembangunan yang kini tengah dilakukan pemerintah, seperti tanggul raksasa untuk melindungi pesisir ibu kota, pembangkit listrik mikro di daerah 3T, saluran irigasi bagi petani, hingga pelabuhan yang membuka akses ekonomi maritim nasional.

Lebih lanjut, Menko AHY menyampaikan tiga refleksi penting yakni :

Pertama, Infrastruktur bukanlah sesuatu yang netral tapi bisa menyatukan atau memecah, memberdayakan atau mengecualikan. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan dengan komitmen untuk membawa manfaat bagi semua pihak.

Kedua, ketahanan bukan hanya soal kekuatan, tetapi tentang kepercayaan. Masyarakat harus percaya pada kemajuan yang dibangun melalui relasi lintas batas, lintas sektor, dan interaksi yang tulus.

Ketiga, masa depan masih menanti untuk dipetakan dan akan dibentuk oleh para pemimpi dan pelaku — orang-orang yang percaya bahwa kita bisa membangun kota hijau, menggerakkan energi bersih, menjembatani kesenjangan digital, dan menghidupkan ketahanan iklim.

“Karena pada akhirnya, infrastruktur bukanlah biaya. Ia adalah investasi — dalam martabat, dalam keadilan, dalam perdamaian. Malam ini, saat kita berbagi cerita, mungkin tertawa bersama, dan semoga menikmati hidangan yang lezat — mari jadikan jamuan ini lebih dari sekadar formalitas. Jadikan ia sebuah janji sunyi bahwa kita ada di sini — dan kita akan melangkah bersama,” pungkas Menko AHY.

Konferensi ICI 2025 yang berlangsung pada 11–12 Juni ini mengusung tema “Sustainable Infrastructure for the Future”. Acara ini mempertemukan para pemimpin sektor publik, swasta, dan mitra pembangunan untuk membangun kemitraan strategis dalam pembangunan infrastruktur global yang tangguh, hijau, dan inklusif.

Laporan : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Pemerintah memutuskan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

Keputusan ini diambil setelah keempat perusahaan dinilai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup.

Ke empat perusahaan tambang itu adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Nurham dinilai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup.

“Mempertimbangakan semua yang ada secara komprehensif, Bapak Presiden memutuskan bahwa empat IUP yang di luar PT GAG Nikel (izin) dicabut. Saya langsung melakukan langkah-langkah teknis berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup (LH) maupun Kementerian Kehutanan,” tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam Konferensi Pers di Istana Negara Jakarta sebagaimana dilansir dari laman esdm.go.id.

Pencabutan IUP empat perusahaan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, berdasarkan keputusan Rapat Terbatas (Ratas), serta hasil koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah setempat, baik Gubenur Papua Barat Daya maupun Bupati Raja Ampat.

Selain mempertimbangkan hasil Ratas, pencabutan empat IUP nikel merupakan bagian proses panjang Pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dengan menjalankan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

Salah satu dasar pertimbangan Presiden adalah upaya menjaga kawasan geowisata Raja Ampat sebagai salah satu prioritas utama, dengan tujuan menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati laut agar terus terjaga, sekaligus mengembangkan potensi wisata kelas dunia secara berkelanjutan.

“Setelah kita turun mengecek ke lapangan, kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga ke arah konservasi. Bapak Presiden juga punya perhatian khusus untuk ini dan secara sungguh-sungguh untuk bagaimana menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia,” lanjut Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang sudah berkontribusi memberikan masukan dan informasi atas keberadaan tambang di kawasan konservasi Raja Ampat.

“Kami mewakili pemerintah tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang terus memberikan masukan, memberikan informasi kepada pemerintah, terutama para pegiat-pegiat media sosial yang menyampaikan masukan dan kepedulian kepada pemerintah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, seluruh penerbitan perizinan 4 perusahaan pertambangan yang dicabut izinnya terbit sebelum penetapan Geopark Raja Ampat (Geopark ditetapkan 2017 oleh Pemerintah Republik Indonesia dan 2023 oleh UNESCO).

Dari kelima perizinan, hanya PT Gag Nikel yang perizinannya tidak dicabut. Sesuai arahan Presiden, seluruh aktivitas pertambangan PT Gag Nikel akan diawasi dengan ketat, mulai dari Amdal, reklamasi dan dipastikan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

“Walaupun Gag tidak kita dicabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasi nya, jadi amdal nya harus ketat, reklamasi nya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang, jadi betul-betul kita akan awasi habis terkait dengan urusan (penambangan) di Raja Ampat,” jelas Bahlil.

Sumber : esdm.go.id
Laporan : Icha
Editor : Tam