Connect with us

PERTANIAN

Menteri PUPR Targetkan Pengembangan Food Estate di Kalteng Dimulai Oktober 2020

Published

on

JAKARTA, bursabisnis.id –  Menteri  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyampaikan, awal Oktober 2020 ditargetkan proses pekerjaan irigasi dan olah tanah Food Estate di Kalimantan Tengah (Kalteng) dapat diselesaikan sehingga diharapkan pada Oktober 2020-Maret 2021 sudah bisa mulai tanam.

Untuk itu, Kementerian PUPR terus bersinergi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian BUMN, dan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mensinkronisasikan program kerja pengembangan food estate di kawasan aluvial pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) untuk budidaya padi dan perluasannya untuk budidaya singkong di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pembangunan pusat pengembangan tanaman pangan tersebut diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa dan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan terdapat dua pengembangan food estate di Kalteng, yakni untuk tanaman padi dengan leading sektor Kementerian Pertanian yang berada di lahan aluvial seluas 165.000 hektare (ha), pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) dan untuk tanaman singkong dengan leading sector Kementerian Pertahanan seluas 60.000 hektare.

Sebagai tahap awal akan mulai dikerjakan food estate untuk tanaman padi seluas seluas 32.000 hektare pada Oktober 2020 yang terdiri dari 30.000 hektare di kawasan dengan kondisi sawah dan irigasi baik, serta 2.000 hektare di Kecamatan Dadahup.

“Untuk tanaman padi dimulai dengan perbaikan saluran irigasi dan perbaikan jalan-jalan masuk (aksesibilitas) menuju kawasan food estate pada Oktober 2020. Sisanya 133.000 hektare akan dilanjutkan nanti 2021, sehingga akhir tahun 2021 kawasan estate padi seluas 165.000 selesai dikerjakan fisik semua dan mulai tanam full pada 2021,” kata Menteri Basuki saat rapat kerja terkait program pengembangan food estate di Kampus PUPR sebagaimana dilansir dari rilis Kementerian PUPR.

Sementara untuk food estate tanaman singkong, Menteri Basuki menuturkan, pada tahun 2020 dari total rencana area pengembangan 60.000 ha, akan mulai dikerjakan seluas 30.000 hektar pada 2020-2021 di Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisang, dan Kabupaten Kapuas.

Sisanya seluas 30.000 ha sebagian besar berada di Kabupaten Murung Raya dan akan mulai dilaksanakan tahun 2021.

“Sekarang anggarannya sudah tersedia, Kementerian Pertahanan akan menggerakkan prajurit Zeni TNI AD dalam rangka land clearing, land grabbing, untuk siapkan lahan tanaman singkong. Ini lebih mudah dari padi yang lebih sensitif, kalau padi harus benar-benar flat untuk bisa irigasi dengan baik,” tutur Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki, ketersediaan air menjadi kunci utama program pengembangan pusat tanaman pangan di Kalteng.

Kementerian PUPR mendukung tata air untuk pengembangan food estate melalui rehabilitasi dan peningkatan saluran dan jaringan irigasi, baik mulai irigasi primer, sekunder, tersier maupun kuarternya.

Selain infrastruktur, dalam pengembangan program food estate juga tengah disiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dibawah koordinasi Kementerian Pertahanan dan Kementerian BUMN.

“Untuk persiapan SDM akan ada program komponen cadangan. Kami akan merekrut secara sukarela masyarakat, utamanya dari lokal dengan rentang usia 28-35 tahun. Kemudian ikut program komponen cadangan dengan dilatih bagaimana cara bertani dalam waktu kurang lebih 4 bulan,” kata Wamen BUMN Budi Gunadi.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala KSP Moeldoko, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi.

Laporan : Rustam Dj

Continue Reading

PERTANIAN

Pemkot Kendari Pacu Ekonomi dan Kendalikan Inflasi, Siska : Laporkan ke Saya Jika Ada Kendala

Published

on

By

Wali Kota Kendari Siska Karina Imran panen jagung di Lalodati. -foto:ist-

KENDARI, Bursabisnis.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah bersinergi dengan kelompok tani untuk memanfaatkan lahan kosong, guna menanam jagung dan komoditas pertanian lainnya.

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan dukungan penuh Pemkot terhadap inisiatif para petani dalam menggarap lahan pertanian.

Ia mengapresiasi kelompok tani yang telah berperan aktif dalam sektor pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kota Kendari.

“Kami pemerintah kota sangat berterima kasih kepada para petani karena sudah mau berkolaborasi dalam hal pertanian ini,” ujar Siska usai melakukan panen jagung pakan di Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari pada Senin, 24 Maret 2025 sore.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkot Kendari berjanji akan menyediakan bibit pertanian, pupuk, dan kebutuhan lainnya agar para petani lebih mudah dalam mengelola lahan mereka.

Siska menegaskan bahwa pemerintah kota bertanggung jawab penuh atas kebutuhan petani dan meminta agar tidak ada kendala dalam distribusinya.

“Jadi, semua yang menjadi kebutuhan petani kita ini akan menjadi tanggung jawab kami di pemerintah kota. Kalau pak kadis tidak mengindahkan, laporkan ke saya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Kendari menekankan bahwa program ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Selain itu, upaya ini juga menjadi strategi untuk menekan laju inflasi di Kota Kendari.

“Kita tunaikan Asta Cita Presiden RI dalam hal ketahanan pangan. Tentu, ini semua akan membantu pemerintah menekan inflasi dan mendorong perekonomian kita saat ini,” Pungkasnya.

Sementara itu, panen jagung pakan yang dilakukan bersama Kelompok Tani Mulamendre di Kelurahan Lalodati mencakup lahan seluas 8 hektare, meski panen kali ini baru mencapai 2 hektare.

Menurut Penyuluh Pertanian Kelurahan Lalodati, Bahtiar, hasil panen dari satu hektare lahan dapat mencapai 7-8 ton. Jagung tersebut ditanam tiga bulan lalu dan dipanen setelah 100 hari masa tanam.

“Hasilnya dijual ke berbagai pihak dengan harga Rp5.000-Rp5.500 setiap kilonya. Agar panen berhasil, kami rutin melakukan penyemprotan hama dan pemupukan sebanyak 2 sampai 3 kali. Alhamdulillah, hari ini sudah membuahkan hasil,” tutup Bahtiar.

Dengan langkah nyata ini, Pemkot Kendari tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang bagi petani lokal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Laporan : Man
Editor : Tam

Continue Reading

PERTANIAN

Petani Sawit Kecewa, Biodisel40 Harga TBS Justru Tergerus Turun

Published

on

By

TBS petani sawit di Kabupaten Konawe Selatan. -foto:tam-

JAKARTA, Bursabisnis.id  – Kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo yang berkomitmen dan mendorong penggunaan energi baru terbarukan merupakan bagian penting mencapai ketahanan dan kemandirian energi.

Sebagai produsen terbesar minyak sawit (CPO),  sejak tahun 2008 Indonesia mulai melakukan pencampuran Biodiesel (CPO) sebesar 2,5% dan sejak tahun 2014 secara konsisten menerapkan program mandatori biodiesel.

Komitmen tersebut selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir terus berproses, terbukti tingkat pencampuran biodiesel terus ditingkatkan dari 10% (B10) pada tahun 2014, 15% (B15) pada tahun 2015, 20% (B20) pada tahun 2016, dan 30% (B30) pada tahun 2020, B35 tahun 2023 dan B40 tahun 2025.

Target kebijakan B35 dapat menyerap 13,15 juta kilo liter biodiesel bagi industri dalam negeri. Implementasi kebijakan juga diperkirakan akan menghemat devisa sebesar 10,75 miliar USD dan meningkatkan nilai tambah industri hilir sebesar Rp 16,76 Triliun. Kebijakan B35 diproyeksikan akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton CO2.

Secara khusus PASPI (2024) menguraikan manfaat program mandatori biodiesel (1) menjaga stabilitas harga CPO dunia melalui serapan domestik, (2) terjaganya harga TBS petani, (3) menghemat devisa negara melalui penurunan impor solar, (4) peningkatan nilai tambah, (5) penyerapan emisi GRK, (6) penyerapan tenaga kerja, (7) mendorong pendapatan rumah tangga, dan (8) perputaran ekonomi daerah.

Lalu bagaimana implementasi mandatori biodiesel terhadap harga CPO dan harga TBS Petani saat ini?

Menjawab pertanyaan ini, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Gulat ME Manurung, MP., C.APO.,C.IMA, sepakat dengan penjelasan PASPI tersebut.“Memang benar terdapat hubungan erat antara harga CPO dengan harga TBS petani sawit, semakin naik harga CPO maka terdongkraklah harga TBS dan sebaliknya,” ujar Gulat sebagaimana dilansir dari laman Sawit Indonesia.com.

Gulat mencontohkan peningkatan implementasi B20 ke B30 langsung berimbas kepada kenaikan harga CPO domestik rerata Rp1.000-1.500/kg CPO, pun harga TBS terkerek erata Rp300-600/kg. Demikian juga, harga B30 ke B35 (2020) harga CPO malah naik rerata Rp1.500-2.000/kg dan harga TBS langsung terkoneksi naik rerata Rp500-1.000/kg TBS.

“Namun apa yang terjadi kenaikan B35 menjadi B40 ? Faktanya harga CPO malah turun dan terdampak ke harga TBS petani yang langsung ambruk. Mengapa demikian, apa yang terjadi ?”tanya Gulat.

Sejak 2024 awal, ketika dipastikan implementasi B40 di tahun 2025 harga CPO berangsur naik sampai akhir tahun 2024. Semua ini berkat sentimen positif naiknya serapan domestic CPO dampak B40 dan supply CPO dunia akan berkurang. Sesungguhnya inilah roh utama mandatori biodiesel untuk menjaga harga CPO dan harga TBS Petani sawit dan multi-ganda dampak positifnya pun diharapkan akan mendorong ekonomi sektor lainnya.

Sentimen positif ini mulai terkikis, diungkapkan Gulat, setelah terbitnya Permendag 02/2025 tanggal 7 Januari 2025 tentang ketentuan ekspor produk turunan kelapa sawit yang di dalamnya juga mengatur tentang pengetatan ekspor residu CPO POME (Palm Oil Mill Effluent), HAPOR (High Acid Palm Oil Residue) dan UCO (Used Cooking Oil),

Dalam analisisnya, Gulat menyebutkan Permendag 02/2025 ini membuat harga CPO pun makin turun dan terdampak ke harga TBS Petani yang langsung terkoreksi turun rerata Rp1.000-1.250/kg.

Dari segi anjloknya harga CPO Domestik, perlu diketahui bahwa implementasi B40 (potensi kebutuhan 15,6 juta KL Biodiesel) akan terserap CPO Indonesia paling tidak 13 juta ton (26% dari produksi CPO Indonesia).Dengan melimpahnya dalam negeri POME (produk sampingan industri pengolahan sawit), HAPOR (CPO Asam Tinggi) dan UCO (minyak jelantah bekas Ibu-Ibu menggoreng), karena pengetatan ekspor, maka dapat dipastikan produsen FAME (biodiesel) akan beralih kepada POME/HAPOR dan UCO untuk bahan baku biodiesel sebagai substitusi CPO.

“Kejadian ini mengakibatkan serapan domestic terhadap CPO dengan program B40 tidak tercapai, karena disubstitusi oleh POME, HAPOR dan UCO. Inilah mengapa roh nya (penjelasan sebelumnya) mandatori biodiesel tersebut tidak tercapai di B40,” ulas Gulat.

Apa yang membuat produsen beralih kepada ketiga produk tadi, dijelaskan Gulat, baik POME, HAPOR maupun UCO merupakan juga bahan baku untuk memproduksi sumber energi (biodiesel) dan harganya lebih murah (kisaran Rp9.000-12.000/kg) sedangkan harga CPO per Januari sampai tanggal 7 Februari 2025 rata-rata Rp13.875/kg (APKASINDO, 2025). Dengan demikian, harga CPO Asam Tinggi (HAPOR) ataupun POME dibandingkan dengan CPO berselisih tertinggi paling tidak Rp4.875.

“Negara akan rugi triliunan jika harga patokan Biodiesel hanya menggunakan harga CPO (KPB-BUMN) untuk menetapkan HIP BBN (Periode Februari Rp13.231/liter), padahal produsen biodiesel menggunakan (mencampur) bahan baku substitusi CPO untuk biodiesel menggunakan POME/HAPOR dan UCO, itu selisihnya tidak sedikit. Jika menurut Menteri ESDM alokasi biodiesel B40 tahun 2025 sebesar 15,6 juta KL, triliunan selisihnya secara keseluruhan,” ujar Gulat.

Sebagai informasi, rumus yang digunakan untuk menetapkan HIP BBN Biodiesel = (Rata-rata harga CPO KPB+85 USD/ton) x 870kg/m3+ongkos Angkut.

Dari segi ambruknya harga TBS, menurut Gulat, turunnya harga CPO langsung menekan harga TBS. Selama ini ada alternatif penjualan TBS petani dalam bentuk brondolan ke PKS Brondolan yang menghasilkan CPO Asam Tinggi.

Larangan dengan Bahasa pengetatan tadi, telah membuat semua PKS Brondolan bangkrut atau tutup sebagian besar. Kalaupun masih ada yang bertahan hanya mengandalkan pembeli CPO Asam Tinggi domestik, yaitu pabrik biodisel.

“Faktanya PKS Brondolan ini telah menggairahkan harga TBS (janjangan) karena terjadinya persaingan antara PKS Komersil, PKS Konvensional yang membeli TBS dengan PKS Asam Tinggi yang membeli brondolan buah sawit, bahkan sampai brondolan busuk/rusak pun berharga laris manis. Siapa yang diuntungkan degan PKS Asam Tinggi ini ? yaitu petani sawit, swadaya khususnya. Namun PKS Konvensional dan PKS Komersil tidak rugi, hanya berkurang untungnya,” papar Gulat.

“Banyak yang terdampak akibat terbitnya Permedag 02 2025 tersebut, selain merugikan petani sawit, terkhusus juga menurunnya pendapatan negara (BK dan PE) dan devisa ekspor”, ujar Gulat.

“Saya berharap Kementerian terkait segera mengantisipasi dua kerugian sekaligus ini dengan tiga cara, Pertama, Segera buka kembali ekspor POME, HAPOR dan UCO dengan persyaratan administrasi yang masuk akal dan naikkan pajaknya sewajarnya. Kedua, Segera buat harga patokan referensi POME/HAPOR dan UCO sebagai bahan baku biodiesel. Ketiga, Berikan porsi UMKM/Koperasi, melalui dukungan kebijakan untuk memproduksi biodiesel Kerjasama dengan Pertamina,” urai Gulat.

Gulat menjelaskan petani sawit sangat kecewa dengan tidak terdampaknya harga TBS dengan implementasi B40 (yang sudah berjalan sejak pertengahan Januari 2025), sementara dari B20-ke B30 dan B30 ke B35 sangat signifikan mendongkrak harga TBS.

“Padahal uang yang digunakan membayar selisih Harga Indeks Biodiesel dengan Harga Indeks Solar (fosil) adalah dengan menggunakan dana sawit BPDP-KS dimana kami petani sawit terbeban Rp 260/kg TBS (PE Periode Februari) akibat Pungutan Ekspor yang dikelola oleh BPDP,” ujar Gulat.

Diketahui dari risalah hasil rapat Komrah BPDP-KS, untuk tahun 2025 ini dianggarkan Rp36,47 Triliun biaya insentif biodiesel dan hilirisasi yang semua dana itu diambil dari dana Pungutan Eksport yang bebannya ditanggung oleh TBS dan petani sawit ada disana (bukan APBN).

Harga TBS di Konawe Selatan Tak Stabil

Harga TBS di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulaawesi Tenggara (Sultra) dalam kurun waktu Januari hingga Februari 2025, tak menentu.

Ini diungkapkan seorang petani sawit, Rustam dari Kecamatan Mowila, Konsel. Harga TBS sempat naik Rp 2.600 per Kg. Namun turun perlahan-lahan menjadi Rp 2.400 per Kg. Kemudian naik lagi menjadi Rp 2.450 per Kg.

Informasi yang diperoleh, tidak stabilnya harga TBS di tingkat petani karena harga di PKS juga tak menentu.

Tak menentunya harga TBS, membuat petani sawit kecewa dengan informasi bahwa harga TBS akan naik bila pemerintah menerapkan program B40.

“Kami berharap Presiden Prabowo menaikkan harga TBS seiring dengan program penerapan B40. Kasihan kami pak jika harga tidak stabil, sementara biaya kerja terus mengalami kenaikan. Semoga Pak Presiden bisa memperhatikan nasib petani sawit mandiri,” harap Rustam.

Sumber : Sawit Indonesia.com
Penulis : Tam

Continue Reading

PERTANIAN

Harga Minyak Sawit Mentah di Inacom dan Bursa Malaysia Naik

Published

on

By

Minyak sawit mentah (CPO). -foto: agricom.id-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Harga minyak sawit mentah (CPO) di Indonesia Commodity Market atau Inacom pada hari Senin 13 Januari 2024 tercatat naik, harga CPO yang berlokasi di Belawan dan Dumai ditutup dengan harga Rp 14.206/kg.

Harga CPO naik signifikan sebesar Rp 311/kg, dibandingkan harga CPO pada Jumat (10/1/2025) yang mencapai Rp 13.895/kg. Sedangkan di Teluk Bayur harga CPO ditetapkan Rp 14.076/Kg, dan di Talang Duku ditetapkan sebesar Rp 14.006/Kg.

Di Sei Tapung ditutup dengan penawaran tertinggi Rp 13.853, dan terakhir di Palembang di tutup dengan penawaran tertinggi Rp. 14.163. Demikian dilansir dari laman agricom.id pada Selasa, 14 Januari 2025.

Sementara di Bursa Malaysia, mengutip dari Reuters, harga kontrak minyak Sawit berjangka memperpanjang kenaikan pada Senin, (13/1/2025) mengikuti penguatan harga minyak kedelai di Bursa Dalian dan Bursa Chicago.

Harga kontrak minyak kelapa sawit acuan FCPOc3 untuk pengiriman Maret 2025 di Bursa Malaysia Derivatives Exchange naik RM 93 per ton atau terdapat kenaikan sekitar 2,12%, menjadi RM 4.484 (US$ 994,90) per metrik ton menjelang tengah hari.

Lantas, harga kontrak minyak kedelai Dalian yang paling aktif DBYcv1 naik 2,44%, sementara harga kontrak minyak kelapa sawitnya DCPcv1 naik 2,43%. Harga minyak kedelai di Chicago Board of Trade BOcv1 naik 1,1%.

Sumber : agricom.id

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Bisnis Media Sentosa - Bursabisnis.ID