JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso (Busan) menegaskan pentingnya optimalisasi kerja sama ekonomi Indonesia dan Australia dalam kerangka Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Ia pun berharap, perjanjian dagang yang telah disepakati ini semakin memberikan manfaat dan keuntungan bagi kedua pihak.

Mendag Busan menegaskan hal ini dalam perayaan hari jadi ke-5 tahun IA-CEPA di Jakarta sebagaimana dilansir dari laman kemendag.go.id.

Duta Besar Indonesia untuk Australia Siswo Pramono, Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Multilateral Mari Elka Pangestu, serta Ketua Bidang Hubungan Internasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Catharina Widjaja turut hadir pada perayaan ini.

Mendampingi Mendag Busan, yakni Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Internasional,Johni Martha.

“Sebagai perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif, IA-CEPA telah memberikan kerangka kerja sama yang lebih strategis, dalam, dan luas dari sekadar liberalisasi tarif. Perjanjian ini disepakati agar memberikan manfaat dan keuntungan bagi kedua pihak. Diharapkan perjanjian ini semakin memperkuat hubungan dagang kedua negara dan ini adalah tanggung jawab bersama,”tegas Mendag Busan.

Mendag Busan menyebut, dalam optimalisasi implementasi IA-CEPA, Indonesia dan Australia sepakat melakukan reviu perjanjian untuk memastikan relevansi dan nilai tambah di tengah dinamika global.

Reviu ini sejalan dengan semangat penguatan kerja sama ekonomi yang disampaikan Presiden RI Prabowo dan Perdana Menteri Austalia Anthony Albanese pada Mei lalu. Mendag Busan pun berharap keterlibatan pemangku kepentingan terkait.”Proses reviu IA-CEPA bertujuan meningkatkan manfaat perjanjian bagi kedua negara.

Dengan melibatkan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, diharapkan perjanjian ini dapat terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia dan Australia,”tambah Mendag Busan.

Mendag Busan menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kedutaan Besar Australia dalam menyelenggarakan perayaan 5 tahun IA-CEPA.

“Acara ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam memperkuat kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan,” tandasnya.

Mendag Busan mengungkapkan, sejak diberlakukan pada 5 Juli 2020, IA-CEPA telah memberikan dampak positif terhadap perdagangan barang dan jasa, serta investasi kedua negara.

Total perdagangan bilateral mencapai rekor tertinggi sebesar USD 15,4 miliar pada 2024, dengan tren ekspor Indonesia tumbuh 14,46 persen dan impor sebesar 17,42 persen selama lima tahun terakhir (2020—2024).

Mendag Busan melanjutkan, di bidang jasa, pertumbuhan ekspor jasa Indonesia ke Australia tercatat meningkat sebesar 19,18 persen selama 2019–2023.

Di sisi lain, investasi Australia di Indonesia terus meningkat, terutama di sektor pertambangan, energi terbarukan, industri kimia, pendidikan, serta hotel dan restoran.“Saya juga mengucapkan apresiasi bagi seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam implementasi IA-CEPA sampai saat ini.

Diharapkan perayaan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen ke depan, menggali lebih banyak peluang kerja sama, dan memperdalam persahabatan kedua negara,”tutup Mendag Busan.Sementara Dubes Brazier mengungkapkan, pencapaian IA-CEPA dalam memperkuat hubungan antara Australia dan Indonesia.

Hanya dalam waktu lima tahun, IA-CEPA telah meningkatkan perdagangan kedua negara hingga dua kali lipat. Ini adalah perjanjian penting yang mencerminkan hubungan dan kepercayaan yang mendalam antara kedua negara.

Sumber : kemendag.go.id
Laporan : Icha
Editor : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id –  Meskipun APBN dan indikator makro menunjukkan sinyal positif, pemerintah menyadari berbagai tantangan yang harus dihadapi. Penurunan harga komoditas utama seperti minyak, batu bara, dan nikel memberikan tekanan pada penerimaan negara, terutama pajak dan PNBP.

“Untuk nikel yang merupakan Indonesia produsen nikel terbesar di dunia. Harga nikel year on year juga negatif 10,8 persen, meskipun kalau dilihat dari Januari hingga sekarang terjadi perbaikan 1,8 tapi satu bulan terakhir juga cenderung mengalami penurunan. Kondisi dari berbagai komoditas ini dampaknya nanti akan terlihat di penerimaan dan juga di masyarakat secara umum,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id.

Peningkatan investasi masih menjadi prioritas, mengingat pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal pertama hanya tumbuh 2,12 persen, relatif rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah terus mendorong percepatan belanja negara dan kebijakan pro-investasi untuk memperkuat fondasi pertumbuhan jangka menengah.

Menurut Riefky, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga mencatat pertumbuhan yang lebih lambat, naik hanya 2,12 persen (yoy) pada Triwulan-I 2025, turun dari 5,03 persen (yoy) pada Triwulan-IV 2024. Pola ini konsisten dengan tren baru-baru ini, karena pertumbuhan investasi kuartal pertama biasanya merupakan yang terendah sejak 2023.

Selain itu, kinerja PMTB yang lemah tampaknya mencerminkan pendekatan wait and see di kalangan investor dalam menanggapi arah kebijakan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo dan para pemimpin daerah yang baru terpilih, serta ketidakpastian global yang meningkat.

Riefky menambahkan pada triwulan mendatang, surplus perdagangan Indonesia diperkirakan menghadapi tantangan karena perjanjian dagang baru antara AS–China meredam sebagian tekanan tarif, namun potensi pengembalian tarif era Trump serta proyeksi pertumbuhan ekspor regional APEC sebesar 0,4 persen menghadirkan risiko signifikan.

Divergensi antara permintaan kuat di China dan Uni Eropa dengan lesunya ekspor ke pasar ASEAN menegaskan pentingnya perluasan basis ekspor Indonesia di luar minyak sawit, batu bara, dan logam dasar. Sementara itu, impor mesin dan peralatan yang tinggi menunjukkan investasi domestik yang berlanjut, menyoroti urgensi memajukan manufaktur bernilai tambah dan memperkuat kemitraan strategis untuk mempertahankan ketahanan sektor eksternal.

Penciptaan lapangan kerja juga menjadi perhatian utama. Tambahan lapangan kerja di kuartal pertama menjadi kabar positif, meski tingkat pengangguran terbuka naik sedikit. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat program pengembangan tenaga kerja dan pelatihan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah.

“Kita melihat tambahan lapangan kerja yang tercipta dengan pertumbuhan ekonomi 4,9 persen adalah 3,6 juta lapangan kerja, tambahan angkatan kerja 3,7 juta. Kita lihat sehingga jumlah pengangguran dalam hal ini mengalami kenaikan dari 7,2 ke 7,3. Karena tadi angkatan kerjanya yang masuk 3,7 juta sementara tambahan lapangan kerjanya 3,6 juta. Jadi ada 0,1. Kita lihat di dalam tingkat pengangguran terbuka naik dari 7,2 ke 7,3. Kalau dari sisi presentase terhadap keseluruhan angkatan kerja adalah 4,76 persen, masih sedikit menurun dibandingkan 4,82 persen posisi tahun lalu,” ucap Menteri Keuangan.

Dukungan terhadap sektor manufaktur yang masih melemah harus terus diperkuat melalui stimulus fiskal dan kebijakan pendukung agar sektor ini kembali menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Percepatan belanja negara diarahkan untuk mengatasi tekanan di sektor konstruksi dan pertambangan yang masih relatif lemah, serta memastikan distribusi pembangunan yang merata ke seluruh daerah.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer dan mendorong pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pemerintah tetap optimis dengan pengelolaan APBN yang prudent dan adaptif. Surplus fiskal, inflasi yang terkendali, serta pertumbuhan ekonomi yang masih positif menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas dan mendorong kemajuan Indonesia di tahun-tahun mendatang.

Sumber : kemenkeu.go.id

Laporan: Man

Editor : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Peningkatan perdagangan dan investasi, transfer teknologi serta kerja sama di bidang keuangan diantara sesama negara anggota BRICS, diharapkan tidak hanya dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat membangun ketahanan kolektif terhadap berbagai tantangan global yang semakin kompleks.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, dalam Forum Parlemen BRICS yang sedang berlangsung di Brazilia, Brazil.

Lebih jauh, politisi PKS tersebut juga menyampaikan pandangannya mengenai bagaimana BRICS dapat menguatkan perannya dalam perdagangan internasional, ditengah kondisi global hari ini, khususnya melalui dukungan terhadap isu agenda reformasi WTO, serta penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan antar anggota BRICS sebagai sebuah strategi untuk membangun ketahanan ekonomi.

“Sebagai sebuah forum alternatif bagi negara-negara berkembang BRICS memiliki potensi untuk menjadi pendorong penguatan kembali multilateralisme ditengah ketidakpastian global yang diakibatkan oleh maraknya kebijakan ekonomi sepihak,” urai Mardani selaku Ketua Delegasi dalam keterangan tertulisnya sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id.

Pada sesi terpisah, Wakil Ketua BKSAP Hussein Fadluloh dari Gerindra sebagai anggota delegasi menekankan pentingnya investasi dan transfer teknologi dalam rangka mencapai agenda-agenda pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, Indonesia membutuhkan investasi dan transfer tekonologi dalam beberapa kebijakan strategis, seperti untuk mendukung hilirisasi.

“BRICS dapat mendorong terciptanya kesempatan untuk terjalinnya kerja sama investasi dan transfer teknologi antara Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS lainnya, khususnya, yang diperlukan untuk mendukung kebijakan hilirisasi pemerintah,” demikian disampaikan oleh politisi muda Partai Gerindra tersebut.

Mardani Ali Sera dan Hussein Fadluloh tergabung dalam delegasi BKSAP DPR RI yang hadir pada Forum Parlemen BRICS, yang saat ini sedang diketuai oleh Parlemen Brazil dan berlangsung di Brazilia, dari 3 hingga 5 Juni 2025.

Sumber : dpr.go.id
Laporan : Icha
Editor : Tam