BAUBAU, Bursabisnis.id – Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si membuka kegiatan Sinkronisasi Instansi Vertikal bersama Pemerintah Daerah pada Rabu, 4 Desember 2024.

Saat membuka, Rasman mengatakan, peran Baubau untuk ditetapkan sebagai Hub Maritim tidak bisa dipungkiri namun tidak mengambil peran wilayah produksi sekitar seperti Kabupaten Wakatobi, Buton Tengah, Buton Selatan dan Buton.

Oleh karena itu, kewilayahan komoditas atau kewilayahan sentral produksi itu harus ditetapkan cepat dan membutuhkan peran instansi vertikal.

Pasalnya, sektor-sektor pembangunan itu pasti ada kementeriannya sehingga diharapkan melalui forum sinkronisasi instansi vertikal bersama Pemerintah Daerah bisa memperkuat bagaimana juknisnya Kota Baubau dan wilayah sekitarnya serta kolaborasi semua stakeholder.

Menurut Dr H Muh Rasman Manafi, semua yang menjadi pembicaraan itu harus ada ukurannya dan apabila berbicara peningkatan produksi ukurannya apa, dan pasti ukurannya adalah angka produksi.

Kemudian, yang kedua apa pasti peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga disitulah peran BPS sangat kuat sebagai wali datanya Indonesia.

Kemudian, juga peran Bappeda untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang melaksanakan pengukuran birokrasi.

”Semua yang kita rencanakan ini harus kita manfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan dan salah satu teknologi yang harus kita adopsi adalah teknologi digital, layanan digital, transaksi digital dan bahkan pelaksanaan pemeriksaan saat ini sudah digital. Kalau sudah berbasis digital maka kita juga harus menyepakati seperti apa intervensi digital di Kota Baubau, sehingga transaksi, menggunakan uang itu harus kita digitalisasi agar mengurangi kebocoran, meningkatkan transparansi, dan juga mempermudah kita menganalisis perencanaan selanjutnya,”ujarnya.

Sementara itu, perencanaan Kota Baubau itu sudah disiapkan 20 tahun kedepan melalui forum-forum lintas stakeholder dan tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Baubau.

Penulis : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Di bawah kepemimpinan Pj Wali Kota Baubau, Dr. h Muh Rasman Manafi, SP,M.Si,
Pemerintah Kota Baubau kembali memperoleh Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2024, untuk Kategori Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstem sebesar Rp. 5. 770.331.000.

Insentif fiskal ini diterima langsung Pj Wali Kota Baubau, Dr H Muh Rasman Manafi saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penyerahan Dana Insentif Fiskal Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, di Jakarta pada Rabu, 18 September 2024.

Rasman menegaskan, pemberian insentif fiskal dari pemerintah pusat sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam penurunan kemiskinan ekstrem.

Sesuai arahan Wapres, tahun 2024 ini pemerintah telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen di Indonesia.

Rasman optimis dapat mencapai target tersebut, dimana secara nasional tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12 persen pada Maret 2023 sudah turun hingga 0,83 persen pada Maret tahun ini.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, meminta pemanfaatan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) terus dioptimalkan demi meningkatkan pensasaran program penanggulangan kemiskinan.

“Program penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan hendaknya bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran. Untuk itu demi meningkatkan pensasaran program, pemanfaatan data P3KE perlu terus dioptimalkan,” kata Wapres Ma’ruf Amin dalam arahannya.

Penulis : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin berharap dengan direncanakannya kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 Triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, dapat membuat pembangunan di daerah lebih merata.

”Dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang juga dibahas dan juga ditetapkan oleh Komisi XI, bersama dengan pemerintah, di situ kan kita membuat pasal-pasal di mana TKD ini nantinya bisa lebih adil untuk seluruh provinsi dan kabupaten kota. Karena memang harus kita akui selama ini pembangunan kita masih sangat java centris,” kata Puteri menanggapi Pidato Penyampaian Pengantar Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta.

Diketahui, dalam penyampaian Presiden Joko Widodo, meningkatnya TKD tersebut untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Target TKD tersebut direncanakan meningkat bila dibandingkan dengan target dalam APBN 2024 sebesar Rp 857,59 triliun.

Dengan naiknya TKD ini, Legislator Dapil Jawa Barat VII ini berharap pembangunan menjadi lebih adil dan berkelanjutan. ”Dari Sumber Daya Alam di tiap masing-masing provinsi dan kabupaten kota itu nanti bisa membantu masing-masing gubernur dan juga bupati/wali kota yang terpilih nanti dari Pilkada Tahun ini untuk bisa melaksanakan seluruh program-programnya,” sambungnya.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menyebutkan dengan kenaikan TKD ini, presiden tidak lagi mengeluhkan bahwa anggaran daerah lebih banyak dipakai untuk perjalanan dinas atau untuk anggaran-anggaran yang sifatnya internal kebutuhan internal.

”Dan itu juga sudah kita taruh di dalam pasal-pasal di Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah ini. Jadi, tinggal kita jalankan saja legislasinya dengan benar dan tentu supaya kedepannya ini bisa menjadi harapan bagi para pemimpin daerah juga untuk bisa menjalankan program-program,” pungkasnya.

Sumber : dpr.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam