Connect with us

PERTANIAN

Pertemuan AIPA-FAO-IISD, Memperkuat Ketahanan Pangan Indonesia

Published

on

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta di sela-sela pertemuan di Ubud, Gianyar, Bali. -foto:dpr.go.id-

BALI, Bursabisnis.id – DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan multipihak kedua (second joint event) antara ASEAN Inter-Parliamentary Assemby (AIPA), Food and Agriculture Organization (FAO), dan International Institute Sustainable Development (IISD) di Ubud, Gianyar, Bali.

Pertemuan ini berkomitmen untuk mengawal investasi bertanggung jawab, khususnya yang berkaitan dengan ruang lingkup pangan, pertanian, dan kehutanan di ASEAN atau dikenal dengan istilah ASEAN Responsible Agriculture Investment (ASEAN-RAI).

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta menjelaskan persoalan ketahanan pangan (food security) tidak hanya menjadi peran pemerintah dan parlemen, melainkan juga membutuhkan sektor terkait lainnya, misalnya dari organisasi internasional dan lembaga riset masyarakat yang concern terhadapnya.

“Bicara ketahanan pangan tidak cukup hanya berasal dari pemerintah dan parlemen saja, melainkan juga perlu dari pihak-pihak terkait yang hadir di sini. Karena itu, saya apresiasi pertemuan ini yang menghadirkan banyak pihak-pihak terkait. Bahkan, juga ada dari unsur masyarakat tani yang berfokus untuk generasi milenial, seperti Petani Muda Keren,” ujar Sukamta kepada Parlementaria di sela-sela pertemuan di Ubud, Gianyar, Bali sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id pada Rabu, 24 Juli 2024.

Menurutnya, pertemuan ini menandakan pentingnya pembahasan pangan, pertanian, dan kehutanan dengan melibatkan aktor-aktor di level regional maupun internasional. Sebab, hal ini, akan memperkuat jalur distribusi internasional dari hulu ke hilir dengan memfokuskan pada petani. Sehingga, dengan demikian, petani Indonesia bisa sejahtera karena hasil-hasil produksi dari Indonesia memiliki pasar yang luas di internasional.

“Termasuk, misalnya, produksi petani lokal kita bisa memenuhi standar internasional. Orange, jeruk, itu kalau di internasional, warnanya harus benar-benar oranye. Sesuai namanya. Nah, di kita kan jeruk itu warnanya beragam. Di sinilah peran pemerintah untuk mengedukasi petani Indonesia, termasuk juga melakukan negosiasi dunia internasional bahwa produk jeruk dari Indonesia punya beragam warna tampilan,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Sumber : dpr.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

PERTANIAN

Deflasi Beras Tekan Inflasi Oktober 2025, Terjadi di 23 Provinsi

Published

on

By

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan pers. -foto:ist-

JAKARTA, Bursabisnis.id — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Oktober 2025 secara umum terjadi inflasi 0,28 persen, akan tetapi justru terjadi sebaliknya untuk komoditas beras yang mengalami deflasi sebesar 0,27 persen (m-to-m).

Kondisi ini berbeda dari tren dua tahun sebelumnya, di mana beras justru mengalami inflasi pada Oktober 2022 dan 2023.

Adapun deflasi pada Oktober 2025 tercatat lebih dalam dibandingkan September 2025, menunjukkan penurunan harga yang semakin signifikan di berbagai daerah.

Secara nasional, sebanyak 23 provinsi mengalami deflasi beras, tiga provinsi mencatat harga yang relatif stabil, dan 12 provinsi lainnya mengalami inflasi beras.

“Terjadi deflasi beras pada Oktober 2025 lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya,” ujar Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers di Jakarta.

Rata-rata harga beras di penggilingan Oktober 2025 secara total turun 0,54 persen dari bulan sebelumnya. Jika dipilah menurut kualitas beras di penggilingan, beras premium turun 0,71 persen dari bulan sebelumnya, dan beras medium turun 0,46 peesen dari bulan sebelumnya.

Bukan hanya di tingkat penggilingan, di tingkat grosir dan eceran pun komoditas ini pada bulan Oktober 2025 mengalami deflasi dibandingkan bulan sebelumnya.

“Beras di tingkat grosir, defllasi sebesar 0,18 persen, dan ditingkat eceran 0,27 persen secara month to month” paparnya.

Harga beras ini merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan mencakup seluruh wilayah di Indonesia.

Selain beras, sejumlah komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan andil terhadap deflasi pada Oktober 2025. Di antaranya bawang merah dan cabe rawit yang masing-masing menyumbang deflasi sebesar 0,03 persen, tomat sebesar 0,02 persen, dan beras sebesar 0,01 persen.

“Komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan andil terhadap deflasi pada Oktober 2025. Di antaranya bawang merah dan cabe rawit yang masing-masing menyumbang deflasi sebesar 0,03 persen, tomat sebesar 0,02 persen dan beras sebesar 0,01 persen,” ungkap Pudji.

Penurunan harga beras yang terjadi secara luas di mayoritas provinsi di Indonesia menjadi faktor penting dalam meredam tekanan inflasi nasional menjelang akhir tahun.

Pemerintah melalui berbagai kebijakan distribusi dan pengendalian pasokan dinilai berhasil menjaga stabilitas harga di tengah dinamika cuaca dan produksi yang bervariasi antarwilayah.

Sementara itu menanggapi kondisi ini, Menteri Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) menegaskan bahwa deflasi beras yang terjadi disebabkan oleh sinergi bersama lintas sektoral dengan pengawalan di setiap kabupaten dengan tujuan kebahagiaan di masyarakat.

“Tujuan kita menurunkan harga supaya masyarakat bahagia, dan itu sudah tercapai. Tapi kami tidak berhenti di sini. Kami bentuk tim pengawal harga di setiap kabupaten untuk memastikan stabilitas harga beras,” jelasnya.

Tim tersebut, lanjut Mentan Amran, terdiri atas unsur Kementan, Bappenas, Bulog, serta aparat penegak hukum dan akan terus melakukan operasi pasar terutama di berbagai daerah yang harga berasnya masih di atas rata-rata nasional.

“Operasi pasar tidak akan berhenti, bahkan saat panen raya nanti kita akan salurkan beras SPHP ke daerah-daerah pegunungan yang bukan sentra produksi,” tegasnya.

Dengan berbagai kebijakan dan kerja sama lintas sektor, Mentan Amran yakin sektor pertanian Indonesia tengah berada di jalur yang benar menuju kemandirian pangan.

“Ini adalah keberhasilan kita semua, bukan hanya Kementerian Pertanian, tapi seluruh anak bangsa. Dari Presiden, petani, hingga wartawan yang terus mengawal,” pungkasnya.

Laporan : Kas
Editor : Tam

Continue Reading

PERTANIAN

BPS Perkirakan Produksi Beras 2025 Melonjak Tinggi 34,77 Juta Ton

Published

on

By

Mentan Andi Amran Sulaiman tinjau sawah. -foto:ist-

JAKARTA, Bursabisnis. id – Produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dan menandai langkah besar Indonesia menuju swasembada pangan.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,14 juta ton atau naik 13,54 persen dibanding periode yang sama tahun 2024.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji ismartini, menyebut peningkatan ini menjadi tonggak penting bagi kedaulatan pangan nasional.

“Potensi produksi beras Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton atau meningkat sebesar 13,54 persen. Peningkatan potensi produksi ini utamanya disumbang oleh peningkatan produksi pada Subround I (Januari-April) 2025 yang meningkat sebesar 26,54 persen dibanding subround I 2024,” kata Pudji dalam Rilis BPS.

Proyeksi ini didapatkan dari potensi luas panen padi Januari-Desember 2025 yang mencapai 11,35 juta hektare, atau meningkat sebesar 12,98 persen dibandingkan Januari-Desember 2024. Produksi padi Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 60,34 juta ton gabah kering giling (GKG) atau meningkat sebesar 13,55 persen dibandingkan Januari-Desember 2025.

Proyeksi produksi tersebut tercatat melampaui prediksi lembaga internasional. Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) sebelumnya memperkirakan produksi beras Indonesia sebesar 34,6 juta ton. Dengan terjadinya lompatan produksi dibanding tahun sebelumnya.dimana proyeksi BPS sebesar 34,77 juta ton dan hampir sesuai dengan angka proyeksi global, hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan pertanian nasional kini berjalan efektif dan terimplememtasi dengan baik di lapangan.

Perkiraan produksi tahun 2025 juga tercatan melampaui capaian tertinggi sebelumnya pada 2022 yang mencapai 31,54 juta ton. Lonjakan ini mencerminkan hasil nyata dari program strategis Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat sektor hulu-hilir, mulai dari kemudahan pupuk bersubsidi, perbaikan jaringan irigasi, pemberian bantuan sarana-prasarana, hingga peningkatan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah untuk menjaga gairah petani dalam bertani.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa capaian produksi ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia berada di ambang pintu swasembada beras.

“Biasanya data BPS itu tingkat kepastiannya tinggi. Jadi, insya Allah tahun ini kita tidak ada impor beras. Semoga dalam satu bulan ke depan, jika tidak ada aral melintang, swasembada pangan menjadi kenyataan. Saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak atas capaian ini,” ungkap Mentan Amran saat keterangan pers di BRMP Mekanisasi Pertanian (Mektan) Serpong, Tangerang.

Menurut Mentan Amran, pemerintah terus memperkuat berbagai program strategis seperti sawah baru, optimalisasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga penggunaan teknologi pertanian. Hal ini juga didorong dengan kebijakan yang berpihak kepada petani.

“Ada empat hal yang kita rintis selama pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Gibran. Yang pertama adalah cetak sawah, itu sudah pasti jangka panjang. Kemudian oplah. Kemudian irigasi yang kita bangun. Itu meningkatkan produksi. Kemudian alat mesin pertanian,” pungkasnya.

Laporan : Kas
Editor : Tam

Continue Reading

PERTANIAN

Ada Masalah Harga Pupuk, Lapor ke Menteri Pertanian Lewat Whatsapp 082311109390

Published

on

By

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat konfrensi pers. -foto:dok.pertanian-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan layanan Whatsapp “Lapor Pak Amran” dengan nomor 082311109390.

Melalui kanal ini, seluruh petani dan kelompok tani dapat melapor langsung kepada Mentan jika menemukan penyimpangan harga pupuk di lapangan.

Mentan Amran mengungkapkan bahwa hal ini dilakukan sebagai langkah cepat pemerintah menindak praktik kecurangan dalam distribusi pupuk bersubsidi.

“Seluruh petani di Indonesia silakan melapor. Identitas pelapor kami jaga sepenuhnya. Bila ada penyimpangan seperti pupuk palsu atau harga di atas HET, kami akan tindak tegas,” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) sebagaimana dilansir dari laman pertanian.go.id.

Program “Lapor Pak Amran” ini ditangani secara pribadi oleh Mentan Amran bersama tim pengawasan Kementan.

Kanal ini menjadi sarana untuk memperkuat pengawasan lapangan sekaligus mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.

“Ini nomor aku pegang, langsung ditindaklanjuti. Saatnya kita perangi mafia, koruptor, afiliasinya, seluruh yang merugikan sektor pertanian. Kita harus lindungi 160 juta petani Indonesia. Kalau ada yang bermain-main kita tindak tegas,” ungkap Mentan Amran.

Ia menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan harus lengkap berisi jenis pelanggaran, alamat kios pengecer atau distributor yang melakukan pelanggaran, maupun jenis pupuk yang melanggar ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

”Tolong yang mau melapor didetailkan alamat kiosnya, kemudian pupuk jenis apa yang dinaikkan harganya tidak sesuai HET yang telah diturunkan 20 persen oleh pemerintah. Kami akan cek dan tindak,” tegasnya.

Tidak hanya fokus pada pelanggaran HET pupuk bersubsidi, Mentan Amran juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan pelanggaran lain di sektor pertanian.

”Satu minggu ini kita fokus pada pelaporan pupuk, tetapi boleh juga masalah lain seperti traktor, pupuk palsu, apa saja masalah pertanian,” ungkapnya.

Ia menyebut petani dan masyarakat yang turut mengawasi dan melaporkan permasalahan di sektor pertanian merupakan pahlawan. ”Yang melapor adalah pahlawan pangan. Bersama kita perangi mafia,” ucapnya.

Sebelumnya, Mentan Amran juga mengumumkan langkah tegas pemerintah terhadap pelanggaran di lapangan. Sebanyak 190 pengecer dan distributor pupuk bersubsidi dicabut izinnya karena terbukti menjual di atas HET.

“Hari ini melalui Pupuk Indonesia kita cabut izin 190 pengecer dan distributor yang terbukti tidak menurunkan harga pupuk sesuai pengumuman pemerintah. Tidak ada lagi toleransi bagi yang bermain-main dengan kebijakan ini,” paparnya.

Sumber : pertanian.go.id
Laporan : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Trending