Connect with us

Investasi

Tebing Proyek Strategis Nasional Bendungan Ameroro Longsor

Published

on

Tebing Bendungan Ameroro longsor

KONAWE, Bursabisnis.id – Tebing sisi luar sebelah kiri dari Spillway Bendungan Ameroro yang terletak di Kabupaten Konawe, Provinsi Sultra, longsor.

Peristiwa ini menjadi viral di berbagai media sosial (medsos) sejak Rabu 13 September 2023.

Peristiwa ambruknya dinding tebing bendungan menjadi perhatian publik, karena pembangunan Bendungan Ameroro masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).

Apalagi anggaran PSN yang bersumber dari APBN nilainya mencapai Rp 1,5 Triliun.

Diketahui Bendungan Ameroro ini terletak di Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe.

Bendungan Ameroro ini dibangun sejak tahun 2020 hingga sekarang.

Bendungan ini didesain dengan tipe urugan yang memiliki tinggi puncak mencapai 82 meter, panjang bendungan 324 meter, dan lebar 12 meter.

Bendungan ini  dibangun  dalam dua paket pekerjaan.

Di mana paket I dikerjakan  dalam bentuk kerja sama operasional (KSO) antara kontraktor PT Wijaya Karya, PT Sumber Cahaya Agung, dan PT Basuki Rahmanta Putra (KSO).

Sementara untuk paket II, dikerjakan juga melalui KSO antara  PT Hutama Karya dan PT Adhi Karya.

Terkait peristiwa ini, belum ada pihak dari kontraktor selaku pelaksana proyek pembangunan Bendungan Ameroro yang bisa memberikan penjelasan ke publik.

Rilis penjelasan terkait peristiwa longsor sempat dikirim ke wartawan, namun nama narasumber dan kapasitas serta instansi tidak dijelaskan.

Dalam rilis tersebut hanya nama inisial IM yang ditulis, sehingga redaksi belum menayangkan.

Wartawan Bursabisnis.id bersama sejumlah wartawan dari media lain sudah berusaha mengkonfirmasi,  sejak Kamis 14 September 2023 kemarin di lokasi Bendungan Ameroro.

Namun tak satupun pihak yang bisa memberikan penjelasan ke wartawan.

Penulis  : Ilfa

Editor : Rustam

 

Continue Reading
Advertisement

Investasi

Empat Pilar Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia

Published

on

By

OJK luncurkan peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun Indonesia.-foto:ojk.go.id-

YOGYAKARTA, Bursabisnis.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 yang bertujuan untuk semakin mendorong industri dana pensiun menjadi lebih kuat, stabil, dan terpercaya, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia dilakukan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono di Yogyakarta.

“Ini bukan hanya sekedar dokumen, tapi merupakan komitmen bersama dari seluruh stakeholders di industri dana pensiun yang berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan sistem pensiun Indonesia yang lebih baik lagi,” kata Ogi.

Melalui peluncuran peta jalan ini, OJK bersama seluruh stakeholders bertujuan merespon berbagai isu strategis untuk mewujudkan industri dana pensiun yang sehat dan kredibel, sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 ditopang dengan empat pilar prinsip pengembangan dan penguatan, yaitu:

Pilar penguatan ketahanan dan daya saing industri dana pensiun;

Pilar pengembangan elemen-elemen dalam ekosistem industri dana pensiun;

Pilar akselerasi transformasi digital industri dana pensiun; dan

Pilar penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan.

Keempat pilar tersebut akan dijalankan di dalam tiga fase berbeda dalam kurun waktu 2024 hingga 2028, diawali dengan fase penguatan fondasi (Fase satu), dilanjutkan dengan fase konsolidasi dan menciptakan momentum (Fase dua), dan diakhiri dengan fase penyesuaian dan pertumbuhan (Fase tiga).

Program strategis dalam ketiga fase implementasi di atas menjawab tantangan-tantangan yang ada di industri dana pensiun, antara lain:

Percepatan transformasi digital program pensiun, termasuk saluran distribusi;

Peningkatan program literasi dan inklusi keuangan terkait dana pensiun

Konsolidasi program pensiun sukarela;

Penguatan program pensiun wajib; dan

Pembangunan sistem database kepesertaan program pensiun dana pensiun.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia ke-empat, industri dana pensiun Indonesia memiliki potensi yang sangat besar.

“Dengan adanya arah kebijakan pengembangan dan penguatan dana pensiun, diharapkan industri dana pensiun dapat menjadi lebih sehat, efisien, berintegritas, memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Mahendra.

Pengembangan Dapen

Lebih lanjut, Ogi menjelaskan bahwa secara global, terdapat tiga isu pengembangan dana pensiun yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama adalah mengenai digitalisasi di sektor dana pensiun. Kedua adalah mengenai program pensiun di sektor informal. Dan ketiga adalah pergeseran trend program pensiun manfaat pasti (defined benefit) kepada program pensiun iuran pasti (defined contribution).

“Terdapat tiga usulan principles baru yaitu Implementing the Pension Regulation, Monitoring and Adaptability, dan Assessment and Implementation Process. Selain itu terdapat dua penyesuaian terhadap principles yang sudah ada yaitu Objective and Responsibilities dan Transparency and Communication,” tegas Ogi.

Berdasarkan data OJK, realisasi tingkat densitas industri dana pensiun di Indonesia pada akhir tahun 2023 masih tergolong rendah, yaitu hanya mencapai 18,94 persen dari 147,7 juta total jumlah angkatan kerja (berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 2023).

Target yang dicanangkan dalam periode akhir pada peta jalan ini, yaitu pada tahun 2028, tingkat densitas dana pensiun di Indonesia dapat mencapai 20 persen.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK pada tahun 2022, literasi dana pensiun berada pada tingkat 30,5 persen dan inklusi pada tingkat 5,42 persen. Hal ini masih lebih rendah dibandingkan dengan sektor jasa keuangan lainnya, seperti tingkat literasi perbankan 49,93 persen dan inklusi perbankan 74,03 persen. Sedangkan, untuk industri perasuransian, tingkat literasi 31,72 persen dan tingkat inklusi 16,63 persen.

Selain itu, pada industri dana pensiun saat ini masih terdapat beberapa tantangan, antara lain masih terjadinya ketidaksesuaian aset dan liabilitas, keterbatasan SDM terkait dengan pengelolaan investasi dan manajemen risiko, saluran distribusi pemasaran dana pensiun yang masih terbatas, kurangnya dukungan dan komitmen pendiri, dan belum tersedianya data peserta dana pensiun nasional yang terintegrasi.

Sumber : ojk.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Investasi

Kementerian Investasi akan Gelar Rakorda Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Sektor Mineral dan Batu Bara

Published

on

By

Tim Kementerian Investasi/BKPM foto bersama dengan unsur pimpinan DPMPTSP Provinsi Sultra usai menggelar rapat.-foto:ist-

KENDARI, Bursabisnis.id – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Sektor Mineral dan Batu Bara Tahun Anggaran 2024 di Kota Kendari pada Jumat, 28 Juni 2024 di salah satu hotel.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai perpanjangan tangan Kementerian Investasi/BKPM, telah melakukan berbagai persiapan bersama dengan tim dari Kementerian Investasi.

Kepala DPMPTSP Provinsi Sultra , Parinringi mengatakan, kegiatan Rakorda mengenai penyusunan kajian hilirisasi investasi strategis sektor mineral dan batu bara tahun 2024 dilaksanakan oleh Kementerian Investasi/BKPM.

“Kegiatan ini sangat penting untuk mendapat informasi tentang perkembangan investasi di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara,” ujar Parinringi yang juga saat ini menjabat sebagai Pj Bupati Buton Selatan (Busel).

Untuk menggelar Rakorda Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Sektor Mineral dan Batu Bara, Kementerian Investasi telah mengirim surat undangan ke instansi pemerintah maupun perusahaan. Surat dengan nomor 109/B.2/A.11/2024 ditandatangani Direktur Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi Kementerian Investasi/BKPM, Muhammad Nasir Udin Latief.

Untuk instansi daerah, Kementerian Investasi/BKPM mengundang Dinas Sosial Provinsi Sultra, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sultra, DPMPTSP Kabupaten Konawe, DPMPTSP Konawe Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sultra.

Kemudian Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sultra, Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sultra, Bappeda Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Konawe, Dinas PUPR Kabupaten Buton Selatan, Dinas PUPR Kota Kendari, Dinas PUPR Kabupaten Buton, DPMPTSP Kabupaten Buton.

Surat undangan Kementerian Investasi

Kementerian Investasi/BKPM juga mengundang pelaku usaha, seperti PT Buton Aspal Nasional, PT Wijaya Karya Bitumen, PT Kartika Prima Abadi, PT Karya Megah Buton, PT Putindo Bintech, PT Dua Tiga Sejahtera, PT Dragon Nickel Industry (VDNI), PT Obsidian Stainless Steel (OSS), PT Bintang Smelter Indonesia.

Lalu Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (ASPABI, PT Bank BNI (Persero), PT Bank Mandiri (Persero), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sultra.

Kegiatan Rakorda ini bekerjasama dengan INDEF dan PT Daya Makara UI.

Karena kegiatan ini sangat penting, Parinringi yang juga pernah menjabat sebagai wakil bupati Konawe berharap, agar seluruh undangan dapat hadir untuk memberikan informasi ataupun masukan, sehingga tim ahli dari Kementerian Investasi/BKPM mendengarkan dan menganalisasi semua informasi yang diperoleh.

Adv

Continue Reading

Investasi

Demi Keamanan Investasi, DPMPTSP Petakan Kawasan Rawan Bencana Alam di Sultra

Published

on

By

Desa Kuratao yang berada di Konawe Utara dilanda banjir. -foto:dokumenter Pemda Konut-

KENDARI, Bursabisnis.id – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra tidak hanya melakukan pemetaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) untuk dilirik investor berinvestasi. Tapi juga memberikan peringatan kepada masyarakat Sultra agar tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam.

“Kita semua tidak ingin terjadi bencana alam. Namun demikian kita tetap harus waspada. Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten dan kota dalam mengatasi atau menghadapi kemungkinan terjadi bencana harus selalu dilakukan,” kata Kepala DPMPTSP Provinsi Sultra, Parinringi SE,M.Si.

Tentu saja, kata Parinringi yang juga saat ini menjabat sebagai Pj Bupati Buton Selatan (Busel), koordinasi ini dan pemetaan kawasan rawan bencana alam sangat penting, untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Sultra.

“Dan juga rasa aman dan nyaman bagi para investor yang berinvestasi di Sultra,” kata Parinringi yang juga pernah mendapat amanah sebagai Pj Bupati Kolaka Utara (Kolut).

Berdasarkan data pemetaan yang dilakukan DPMPTSP Sultra tahun 2023, bahwa kawasan rawan bencana di Sultra terbagi menjadi:

a. Kawasan Rawan Bencana Alam, yang terdiri dari:

Kawasan rawan tanah longsor, yaitu di seluruh wilayah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara, kecuali wilayah Kabupaten Wakatobi.

Pariringi, SE,M.Si

Kemudian kawasan yang tergolong area rawan gelombang pasang, yaitu:

1. Kabupaten Buton
2. Kabupaten Kolaka
3. Kabupaten Kolaka Utara (Kolut)
4. Kabupaten Buton Utara (Butur)
5. Kabupaten Bombana
6. Kabupaten Muna
7. Kabupaten Konawe Utara (Konut)
8. Kabupaten Wakatobi

b. Kawasan Rawan Banjir, yaitu meliputi wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, kecuali wilayah Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi.

c. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

1) Kawasan Rawan Gempa Bumi, yaitu meliputi :

1. Kabupaten Konawe Selatan (Konsel)
2. Kabupaten Kolaka
3. Kabupaten Kolaka Timur (Koltim)
4. Kabupaten Buton Utara (Butur)
5. Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep)
6. Dan wilayah laut provinsi bagian timur dan perairan Teluk Bone bagian barat.

Gelombang tinggi yang terjadi di perairan Wakatobi.-foto:ist-

2) Kawasan Rawan Gerakan Tanah, yaitu :

– Zona kerentanan tinggi meliputi wilayah Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Utara.

– Zona kerentanan menengah meliputi semua wilayah kabupaten/kota se- Sulawesi Tenggara kecuali Kabupaten Kolaka Utara.

– Zona kerentanan rendah meliputi wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi
Tenggara.

– Zona kerentanan saat rendah meliputi wilayah Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Bombana, Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Buton dan KabupatenKonawe Kepulauan.

3) Kawasan Rawan Tsunami, terdapat pada kawasan pantai yang dipengaruhi kejadian gempa bawah laut di Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Bombana, dan Kota Kendari.

4) Kawasan Rawan Abrasi, terdapat pada kawasan pantai diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara kecuali Kabupaten Kolaka Timur.

5) Kawasan Rawan Gas Beracun H2S (Hidrogen Sulfida), terdapat di wilayah Kabupaten Kolaka.

” Selain kawasan rawan bencana, kecelakaan laut juga sangat potensial terjadi di seluruh perairan laut Sulawesi Tenggara seiring dengan intensitas terjadinya perubahan iklim , yang turut berdampak pada semakin tingginya gelombang laut, serta semakin meningkatnya intensitas lalu lintas pelayaran di kawasan tersebut dari waktu ke waktu,” tutup Parinringi yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Konawe.

Advetorial/Pariwara

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.