BOMBANA, Bursabisnis. Id – Pemerintah Kabupate  Bombana menginisiasi pelaksanaan Rapat Evaluasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah ‎(TPAKD).

Kegiatan ini dihadiri  Bupati Bupati Bombana Ir Burhanuddin M. Si, Manajer Madya PEPK dan LMSt OJK Sulawesi Tenggara, Deputi Bursa Efek Sulawesi Tenggara, Para Pimpinan OPD dan
‎Pimpinan Industri Jasa Keuangan Kabupaten Bombana.

Pelaksanaan rapat dibuka Bupati Bombana,  Ir.Burhanuddin, M.Si.

Pada kesempatan ini, Burhanuddin mengapresiasi pelaksanaan rapat ‎evaluasi ini dalam rangka mengukur efektivitas dan keberhasilan program percepatan akses keuangan di Kabupaten Bombana.

Burhanuddin menyampaikan
‎beberapa program unggulan TPAKD yang telah terlaksana dengan baik dan akan terus dilanjutkan di masa kepemimpinannya, antara lain :

Program PASTI (Pandai Sikapi dan Lawan Rentenir) yang merupakan program pemberian subsidi bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM di Bombana.

Rencananya program ini akan diselaraskan dengan program
‎strategis yaitu 1 produk 1 Desa untuk meningkatkan
‎kesejahteraan masyarakat di berbagai pelosok desa di Kabupaten Bombana serta
‎akan bersinergi dengan beberapa Bank Umum termasuk BPR.

‎Burhanuddin juga menyampaikan bahwa program KEJAR EMAS (Satu
‎Rekening Satu Pelajar Generasi Bombana Cerdas Keuangan) akan
‎ditingkatkan, baik dari sisi jumlah rekening maupun nominal tabungan.
‎
‎Bupati Bombana memberikan mandat kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk mendata
‎seluruh siswa-siswa dari tingkat SD sampai  SMU yang belum mendapatkan rekening simpanan pelajar agar dibukakan rekening dengan berkolaborasi bersama Bank Umum dan BPR yang beroperasi di Kabupaten  Bombana.

Target rekening simpanan yang dibuka sebesar 80 persen dari total

‎jumlah siswa-siswi di Kabupaten Bombana dengan kisaran 30.000 siswa.

‎Menyambut baik pemaparan  Bupati Bombana, Manajer Madya
‎Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsemen dan Layanan Manajemen Strategis (PEPK dan LMSt) OJK Sultra
‎Desiyani Patra Rapang, memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan rapat evaluasi program kerja TPAKD Kabupaten Bombana.

Dalam pemaparannya, Desiyani Patra Rapang menyampaikan bahwa TPAKD Kabupaten Bombana merupakan salah satu TPAKD yang aktif dalam mengakselerasi peningkatan
‎inklusi keuangan, melalui sejumlah program yang telah berhasil diimplementasikan dan berdampak bagi masyarakat Kabupaten Bombana.

‎Desiyani juga memaparkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten  Bombana pada
‎Triwulan I tahun 2025 sebesar 7,28 persen, lebih tinggi dibandingkan
‎pertumbuhan ekonomi nasional 4,87 persen dan Sultra 5,66 persen.

Capaian ini menunjukkan bahwa perekonomian Bombana tetap memiliki daya tahan dan
‎potensi yang sangat besar untuk terus bertumbuh, walaupun ditengah tekanan ekonomi global yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
‎Sulawesi Tenggara dan Indonesia termasuk Bombana.

Penyaluran kredit
‎Perbankan Kabupaten Bombana juga menunjukkan pertumbuhan yang positif pada periode April 2025 yaitu tumbuh 2,79 persen (yoy) dari Rp506 miliar menjadi
‎Rp520 miliar yang didominasi kredit sektor konsumtif sebesar 91,87 persen.

‎OJK Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Manajer Madya PEPK dan LMSt sangat menyambut baik terkait dengan rencana perluasan ruang lingkup program TPAKD Kabupaten  Bombana yaitu program PASTI dengan
‎melibatkan BPR dan Bank Umum lainnya, sehingga tidak hanya produk KUR yang akan menjadi pilihan masyarakat, namun juga produk kredit produktif
‎di masing-masing bank yang tentunya akan semakin memperluas akses masyarakat dalam mendapatkan akses permodalan untuk usaha.

Selain itu, OJK menambahkan terkait program KEJAR EMAS terkait pembukaan
‎serempak rekening tabungan siswa-siswi dapat dirangkaikan
‎pelaksanaannya bersamaan dengan peringatan Hari Indonesia Menabung yang akan diselenggarakan pada awal bulan Agustus 2025.

OJK Provinsi Sulawesi Tenggara akan bersinergi dengan seluruh elemen TPAKD Kabupaten
Bombana untuk mensukseskan rencana kegiatan dimaksud.

‎TPAKD memiliki peran penting dalam mendorong akselerasi pembangunan ekonomi daerah. Program-program strategis tahun 2025 seperti optimalisasi
‎produk dan layanan jasa keuangan, dukungan pengembangan komoditas
‎unggulan masing-masing daerah yang akan ditingkatkan di wilayah Sulawesi Tenggara yang merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kapasitas
‎ekonomi lokal termasuk di Kabupatenb Bombana.

OJK Provinsi Sulawesi Tenggara
‎siap mendukung TPAKD Kabupaten Bombana melalui sinergi, pendampingan, dan penguatan literasi keuangan. Dengan kolaborasi yang kuat dan kerja nyata, saya yakin kita dapat menciptakan program-program ‎inovatif yang menjawab kebutuhan masyarakat, mempercepat perluasan
‎akses keuangan yang inklusif, mendorong pertumbuhan sektor produktif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana.
‎
‎Laporan : Kas

Editor : Tam
‎
‎
‎
‎

BOMBANA, Bursabisnis. Id — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si membuka dan memimpin Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Aula Tanduale Kantor Bupati pada Selasa, 24 Juni 2025.

Hadir pada acara Konsultasi Publik Pj Sekda Bombana, Wakil Bupati Bombana, Ketua dan pimpinan DPRD Bombana, Ketua PKK Hj Fatmawati Kasim Marewa S.Sos, Ketua Bappeda Sultra, Ketua BPN Sultra, pimpinan OPD, para Asisten, Dandim, Kapolres, Kajari, Kepala Pengadilan Agama Bombana, Staf Ahli Bupati, Tim RPJMD, para camat, lurah, dan kepala desa.

Juga hadir Direktur RSUD, Direktur Perusda, Direktur PDAM, Kepala BPJS Bombana, Kepala Badan Statistik, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua KNPI, Ketua Lembaga Adat Moronene, Ketua Lembaga Adat Tolaki, Ketua Komunitas Adat Hukaea Laeya, dan undangan lainnya.

RPJMD Kabupaten Bombana akan disusun menjadi program pemerintah dalam rangka menjalankan roda pembangunan untuk tahun 2025-2026.

Bupati Bombana Ir H Burhanuddin dalam pengarahannya mengatakan orientasi pembangunan Kabupaten Bombana adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Karena pembangunan untuk kepentingan rakyat, maka penyusunan program harus juga melibatkan partisipasi publik dalam rancangan awal RPJMD.

“Maka dari itu penyusunan RPJMD 2025-2026 ini diawali dengan membuka forum Konsultasi Publik seperti yang dilakukan pada hari ini,” kata Bupati Ir H Burhanuddin, M.Si.

Dikatakan, program pembangunan disusun tak lain adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat. Sekecil apa pun program itu muaranya untuk membantu masyarakat agar sejahtera.

“Program yang akan disusun ini harus berpihak pada masyarakat. Sebab, pemerintah sekarang ini tujuan utamanya adalah bagaimana kita mensejahterakan rakyat,” kata Burhanuddin.

Untuk mencapai kesejahteraan rakyat tentu ada kegiatan-kegiatan. Ada program-program yang dilahirkan pemerintah dan diawasi oleh DPRD.

“Pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada saudara saudaraku, mulai dari desa, kelurahab, kecamatan sampai kabupaten Untuk bagaimana men sinergikan program ini menjadi satu program yang bisa searah dengan pembangunan provinsi sampai ke tingkat pusat,” kata H Burhanuddin.

Laporan : Tam

BUTENG, Bursabisnis.id – Bupati Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Azhari, tidak main-main dengan anggaran daerah yang tidak masuk akal dalam penggunaanya.

Demi sejahterakan rakyatnya, Bupati Buteng berani memangkas hingga Rp 28 Milyar yang rencana sebelumnya akan digunakan untuk perjalanan dinas dan biaya operasional para pejabatnya.

Menurut dia, pemangkasan anggaran itu sangat perlu dilakukan untuk menghindari pemborosan anggaran daerah.

Selain itu kata dia langkah tersebut telah sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait efisiensi dan penghematan belanja pemerintah.

Azhari menjelaskan efisiensi pemotongan perjalanan dinas dilakukan untuk memastikan anggaran daerah agar lebih difokus penggunaanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan strategis daerah.

“Di Buteng tidak lagi memiliki anggaran fisik, selain program pusat seperti pembangunan rumah sakit. Maka, kami mulai lakukan efisiensi dari perjalanan dinas,” jelas Azhari belum lama ini.

Sebagai Pimpinanan tertinggi di perintahan Buteng, Azhari bersama wakilnya Muh. Adam Basan, sebelum menerapkan prinsip efisiensi terhadap bawahan terlebih dahulu memberi contoh. Mantan rektor USN Kolaka dua periode inipun menegaskan bahwa upaya efisiensi di Pemda Buteng dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu.

Tidak hanya pada organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi penghematan juga diterapkan pada perjalanan dinas kepala daerah.

Iapun menguraikan bahwa anggaran perjalanan dinasnya sebagai bupati hanya sebesar Rp1 miliar per tahun, termasuk untuk sopir dan ajudan. Sementara wakil bupati hanya menghabiskan Rp700 juta per tahun.

Bahkan kata dia lagi, keduanya memilih untuk tidak membeli kendaraan dinas baru. Mereka masih menggunakan mobil dinas peninggalan Pj Bupati sebelumnya. Begitu juga dengan alokasi anggaran yang digunakan untuk Sekretariat Daerah juga dilakukan efisiensi hingga 50 Persen.

“Anggaran pemeliharaan kendaraan dan BBM pejabat di Sekretariat Daerah juga kami potong hingga 50 persen,” pungkas Azhari.

Sementara untuk jatah para kepala OPD, anggaran perjalanan dinas juga dilakukan efisiensi serta dibatasi maksimal Rp150 juta per tahun, kecuali untuk kegiatan yang bersifat mandatori dari pusat seperti di Dinas Kesehatan.

“Kita ingin menunjukkan bahwa penghematan dimulai dari atas. Tidak ada lagi perjalanan dinas yang sifatnya kamuflase. Ini murni untuk efisiensi dan menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkas Azhari.

Di kesmpatan itu pula, Bupati Azhari sempat menyampaikan pesan dari Gubernur Sultra bahwa sebagai pimpinan seharusnya tidak lagi mengedepankan retorika tetapi lebih penting lagi adalah dituangkan dalam kerja nyata.

“Sesuai pesan Gubernur Sultra, kita harus berhenti beretorika dan mulai bekerja nyata. Dengarkan rakyat dan gunakan anggaran sebijak mungkin,” kunci Azhari.

Laporan : Hasan
Editor : Tam