Connect with us

KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

RAPBN 2025, Rencana Kenaikan Transfer ke Daerah Sebesar Rp 919,9 Triliun

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. -foto: dpr.go.id-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin berharap dengan direncanakannya kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 Triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, dapat membuat pembangunan di daerah lebih merata.

”Dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang juga dibahas dan juga ditetapkan oleh Komisi XI, bersama dengan pemerintah, di situ kan kita membuat pasal-pasal di mana TKD ini nantinya bisa lebih adil untuk seluruh provinsi dan kabupaten kota. Karena memang harus kita akui selama ini pembangunan kita masih sangat java centris,” kata Puteri menanggapi Pidato Penyampaian Pengantar Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta.

Diketahui, dalam penyampaian Presiden Joko Widodo, meningkatnya TKD tersebut untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Target TKD tersebut direncanakan meningkat bila dibandingkan dengan target dalam APBN 2024 sebesar Rp 857,59 triliun.

Dengan naiknya TKD ini, Legislator Dapil Jawa Barat VII ini berharap pembangunan menjadi lebih adil dan berkelanjutan. ”Dari Sumber Daya Alam di tiap masing-masing provinsi dan kabupaten kota itu nanti bisa membantu masing-masing gubernur dan juga bupati/wali kota yang terpilih nanti dari Pilkada Tahun ini untuk bisa melaksanakan seluruh program-programnya,” sambungnya.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menyebutkan dengan kenaikan TKD ini, presiden tidak lagi mengeluhkan bahwa anggaran daerah lebih banyak dipakai untuk perjalanan dinas atau untuk anggaran-anggaran yang sifatnya internal kebutuhan internal.

”Dan itu juga sudah kita taruh di dalam pasal-pasal di Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah ini. Jadi, tinggal kita jalankan saja legislasinya dengan benar dan tentu supaya kedepannya ini bisa menjadi harapan bagi para pemimpin daerah juga untuk bisa menjalankan program-program,” pungkasnya.

Sumber : dpr.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Ekonomi Makro

Libatkan Generasi Milenial, KPw BI Sultra Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Bumi Anoa.

Untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah tumbuh menjadi ekonomi yang inklusif, BI Perwakilan Sultra melibatkan generasi milenial yang tergabung dalam Generasi Baru Indonesia (GenBI), sebagai penggerak sosialisasi sistem ekonomi bernafaskan islam tersebut di kalangan masyarakat.

Digelar di Aula Wakatobi KPwBI Sultra, ratusan anggota GenBI dari tiga komisariat, yakni Universitas Halu Oleo (UHO), STIE 66 dan IAIN diedukasi tentang ekonomi dan keuangan syariah.

Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan dapat memperkuat literasi dan pemahaman anak-anak muda tentang ekonomi syariah, serta dapat menjadi agen penyebar informasi kepada keluarga, teman hingga masyarakat luas.

‎Deputi Kepala KPwBI Sultra, Rahardian Triaji mengatakan, edukasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Sulawesi Tenggara.

Saat ini, kata pria yang populer dengan sapaan Aji, ekonomi syariah menjadi salah satu pondasi pertumbuhan ekonomi nasional, yang sejalan dengan visi pemerintah pusat yang tercantum dalam program strategis nasional.

“Oleh karena itu, BI turut mendukung pengembangan ini melalui kegiatan literasi seperti yang kami laksanakan hari ini,” kata Aji, saat diwawancarai awak media, Selasa 14 Oktober 2025.

 

 

 

 


Editor: Ikas

Continue Reading

KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

‎Pengembangan Potensi Daerah Muna Barat Dinilai Strategis Dorong Kemajuan Ekonomi

Published

on

By

Rasmin Jaya

KENDARI, Bursabisnis. Id – Bupati Muna Barat (Mubar) La Ode Darwin, dinilai tanggap dan gesit dalam memaksimalkan dan mendorong pembangunan sektor-sektor strategis dan ini sejalan dengan visi misi dan janji politik yang disampaikan sebelumnya.

‎”Kami melihat gerak cepat Pemda Mubar dalam pengembangan sektor krusial dan strategis di Muna Barat cukup maksimal, sehingga perlu ada kesinambungan yang terus menerus guna mendorong perekonomian dan pembangunan daerah yang sangat bersentuhan dengan masyarakat pertanian, perikanan, peternakan dan pariwisata,” tegas Rasmin Jaya tokoh pemuda Muna Barat.

‎Apa lagi letak geografis wilayah Muna Barat yang sangat strategis menjadikan 3 sektor tersebut sebagai bidang unggulan untuk di kelola dengan baik, serta di distribusi di beberapa daerah khususnya di Wilayah Sulawesi Tenggara.

‎Gerak cepat Bupati Muna Barat yang sangat potensial dan strategis salah satu strategi menuju tagline Liwu Mokesa. Karena dengan itu bisa memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan yang sangat merata misalkan perkantoran, jalan, pelabuhan, bandara dan masih banyak lagi untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).

‎“Kita tahu, Muna Barat memiliki 3 Wilayah Besar, Lawa Raya, Tiworo Raya dan Kusambi Raya. Sehingga dari wilayah tersebut perlu ada pemetaan potensi dan berkosentrasi di bidangnya masing-masing. Tugas pemerintah kedepan bagaimana tinggal menyediakan bibit-bibit unggulan yang sesuai dengan sektor prioritas, fasilitas sarana dan prasarana serta ruang pemasaran untuk mendistribusikan hasil produksi,” bebernya.

‎Menjadi tugas bersama, sebagai masyarakat untuk mendukung secara seksama program yang akan dilaksanakan kedepan. Apa lagi jauh sebelum itu, La Ode Darwin telah banyak memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

‎Terbaru ini, program 100 hari kerja Bupati Muna Barat (Mubar), La Ode Darwin, membuahkan hasil positif. Produksi telur ayam di wilayah ini mencapai 12 ribu butir per hari, didukung oleh penyaluran 20.000 ekor ayam petelur kepada 23 kelompok tani.

‎Bupati Mubar, La Ode Darwin menegaskan bahwa bantuan ini adalah bagian dari komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani dan peternak. Program ini juga merupakan realisasi janji kampanye serta bagian dari program 100 hari kerja bersama Wakil Bupati Ali Basa.

‎“Kelompok yang menerima bantuan ini telah melalui proses verifikasi ketat. Mereka harus memiliki kandang dan lahan pakan yang memadai. Jika tidak, bantuan tidak akan disalurkan,” tegasnya.

‎Atas hal itu, Rasmin Jaya mengharapkan Pemerintah Daerah jangan ada henti-hentinya berbenah demi kemajuan daerah dan percepatan perputaran ekonomi serta untuk memaksimalkan potensi-potensi yang sangat strategis dah krusial.

‎Tak hanya itu, pembangunan kantor Pemerintah Daerah di Muna Barat harus terus dilanjutkan dan menjadi semangat baru dan angin segar untuk memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat secara merata.

‎”Demi kebaikan daerah, masyarakat dan proses pembangunan yang berkesinambungan tentu apapun itu kita akan kawal dan dukung secara bersama-sama sebagai generasi muda,” tegasnya.

‎Ia juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, pemuda dan mahasiswa Mubar menyatukan tekad mendukung dan mengawal proses pembangunan yang berkelanjutan menuju Liwu Mokesa.

‎“Kita sudah melegitimasi pemimpin Muna Barat yang lahir dari produk pilkada, yang dipilih langsung oleh rakyat. Sekarang saatnya kita bergandengan tangan agar orientasi kebijakan bisa pro rakyat dengan segala sektor dan potensi daerah yang di miliki” tegasnya.

‎Sebelumnya program La Ode Darwin dan Ali Basa dalam pengembangan 3 sektor yang di kemas dalam visi misi pada Pilkada 2024 dinilai sangat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat Muna Barat.

Dimana La Ode Darwin dan Ali Basa ingin memajukan potensi Perikanan, Peternakan dan Pertanian yang ada di Muna Barat agar bisa maju, mandiri dan berdaya saing dengan daerah-daerah yang lain.

‎Ia juga mendorong agar pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas menjadi hal yang utama dan prioritas.

‎“Sebab dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) beberapa potensi dan sektor tersebut dapat terkelola dengan baik,”

‎Di samping itu juga perlu ada peningkatan pembangunan sarana dan prasarana daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.

Laporan : Tam

Continue Reading

KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Menkeu dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Bahas Kebijakan TKD dan DBH

Published

on

By

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa

JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima jajaran Gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Pertemuan ini membahas berbagai isu aktual mengenai kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan sinergi fiskal pusat–daerah dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam diskusi tersebut, para kepala daerah menyampaikan berbagai aspirasi terkait dinamika kebijakan fiskal, terutama dampak penyesuaian TKD terhadap pelaksanaan program prioritas dan layanan publik di daerah. Menkeu menegaskan bahwa pemerintah akan menampung seluruh masukan dari para Gubernur untuk menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan ke depan.

“Saya berterima kasih atas masukan dari seluruh Gubernur. Diskusi hari ini sangat konstruktif dan membuka banyak perspektif nyata dari daerah,” ujar Menkeu Purbaya.

Menkeu juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah agar kebijakan fiskal lebih adaptif terhadap karakteristik masing-masing wilayah. Beberapa usulan terkait afirmasi bagi provinsi kepulauan dan daerah pemekaran baru juga akan dikaji bersama kementerian terkait.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Sumber : kemenkeu.go.id
Laporan : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Trending