METRO KENDARI
Ringankan Beban Warga di Tengah Lonjakan Harga, Wali Kota Kendari Bersama Dinas Ketapang Luncurkan Bantuan Beras Pemerintah
KENDARI, Bursabisnis.id – Upaya konkret Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dalam menjaga ketahanan pangan dan membantu warganya yang terdampak kenaikan harga bahan pokok kembali diwujudkan.
Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Kendari, Abdul Rauf secara resmi meluncurkan penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kelurahan Watu-watu, Kecamatan Kendari Barat.
Penyaluran bantuan pangan ini menjadi langkah penting Pemkot Kendari untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok, terutama beras yang saat ini harganya kian merangkak naik.
Dalam peluncuran tersebut, Wali Kota menjelaskan bahwa di Kecamatan Kendari Barat saja, terdapat sebanyak 2.629 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 9 kelurahan. Mereka akan menerima bantuan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan, selama dua bulan berturut-turut.

Wali Kota Kendari dr Hj Siska Karina Imran dan Kadis Ketapang Abdul Rauf berfoto bersama warga. -foto:ist-
“Ini adalah bantuan dari pemerintah untuk membantu masyarakat di Kecamatan Kendari Barat, dimana sekarang kita sedang menghadapi kenaikan harga beras. Sekarang harga beras dari Rp 770 ribu hingga Rp 800 ribu per karung,” ungkap Siska Karina Imran.
Melalui program ini, Wali Kota berharap masyarakat bisa merasakan langsung perhatian pemerintah di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyia-nyiakan pangan yang tersedia serta mulai beradaptasi dengan pola hidup hemat dan produktif.
Wali Kota pun mengajak masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai sumber pangan alternatif yang berkelanjutan.
“Saya mengajak masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam kebutuhan rumah tangga seperti sayuran, dan bahan pangan lainnya seperti cabe dan tomat, untuk menunjang kebutuhan konsumsi sehari-hari,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Kendari, Abdul Rauf, menjelaskan bahwa secara keseluruhan terdapat 17.676 KPM yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Kendari yang akan menerima bantuan serupa.
Ia menekankan bahwa bantuan pangan ini merupakan bagian dari komitmen besar pemerintah pusat, yang bukan hanya bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Namun juga sebagai strategi pengendalian inflasi dan stabilisasi harga di tengah dinamika pasar saat ini.

Warga Kecamatan Kendari Barat penerima bantuan. -foto:ist-
“Kedua, ingin membantu masyarakat yang tergolong miskin, ketiga salah satu cara menstabilkan harga dan ke empat untuk pengendalian inflasi,” jelas Abdul Rauf usai kegiatan.
Menurut Kadis Ketapang, penyaluran bantuan ini harus dituntaskan dalam waktu maksimal 10 hari. Setelah Kecamatan Kendari Barat, penyaluran akan dilanjutkan di kecamatan lainnya secara bertahap.
Berikut rincian jumlah penerima bantuan berdasarkan kecamatan di Kota Kendari:
– Kecamatan Kendari: 2.295 KPM
– Kecamatan Kendari Barat: 2.629 KPM
– Kecamatan Mandonga: 1.730 KPM
– Kecamatan Puuwatu: 2.232 KPM
– Kecamatan Kadia: 1.086 KPM
– Kecamatan Wua-wua: 1.553 KPM
– Kecamatan Baruga: 947 KPM
– Kecamatan Kambu: 698 KPM
– Kecamatan Poasia: 1.167 KPM
– Kecamatan Abeli: 1.945 KPM
– Kecamatan Nambo: 1.394 KPM
Dengan kehadiran bantuan CBP ini, pemerintah berharap tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat bisa sedikit teredakan.
Wali Kota Kendari dan jajarannya terus berupaya hadir dan tanggap terhadap kondisi masyarakat, khususnya dalam menghadapi fluktuasi harga bahan pokok yang berdampak langsung pada keseharian warga Kota Kendari.

Warga menyampaikan terima kasih ke Wali Kota Kendari dr Hj Siska Karina Imran usai menerima bantuan beras. -foto:ist-
Salah satu warga Kelurahan Watu-watu, Sitti Mariani yang menerima bantuan mengaku, sangat terbantu dengan adanya bantuan beras dari pemerintah.
Sitti menyebut harga beras yang terus melonjak belakangan ini, membuat kebutuhan sehari-hari semakin sulit dipenuhi.
“Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu kami. Paling tidak, untuk makan beberapa hari ke depan sudah ada yang bisa diandalkan,” ujarnya usai menerima bantuan.
Mariani juga menyambut baik imbauan Wali Kota untuk memanfaatkan lahan pekarangan.
“Saya sudah mulai tanam cabai dan kangkung di belakang rumah. Lumayan bisa untuk tambahan dapur,” tambahnya. (Adv)
METRO KENDARI
Soal Banjir di Tunggala, Plt Kadis PU Sibuk Klarifikasi di Media Bukan Tangani Masalah
KENDARI, Bursabisnis. Id –
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kendari, Muh Jayadi, disebut pandai “bersilat lidah” dalam merespons persoalan banjir yang dikeluhkan warga RW 05 Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari.
Statemen ini ditegaakan Ketua RW 05 Kelurahan Anawai, Mirkas. Ia menilai, alih-alih fokus pada penanganan di lapangan, pihak Dinas PU justru lebih sibuk memberikan klarifikasi di media untuk membela diri.
“Yang kami lihat, Kadis PU lebih banyak klarifikasi di media. Mungkin untuk mengamankan jabatannya, sehingga terus melakukan pembelaan diri di publik,” kata Mirkas pada Rabu 29 April 2026.
Menurutnya, persoalan banjir di Jalan Tunggala bagian dalam tidak hanya disebabkan oleh sistem drainase yang kurang optimal, tetapi juga diduga dipengaruhi aktivitas pembukaan lahan oleh sejumlah pengembang perumahan di sekitar wilayah tersebut.
Pria yang populer disapa Ikas itu menegaskan, bahwa material lumpur dari aktivitas bukan lahan oleh para pengembang perumahan ikut terbawa aliran air, dan memperparah sedimentasi saluran drainase.
Namun, Mirkas menilai, hal tersebut tidak pernah disinggung secara serius oleh pihak Dinas PU Kota Kendari.
Secara tegas, Mirkas menuding Plt Kadis PU Kota Kendari cenderung melindungi pihak developer dengan tidak mengungkap kontribusi aktivitas bukaan lahan terhadap kondisi banjir.
“Seharusnya PU juga tegas terhadap developer. Jangan hanya bicara teknis drainase, tapi tutup mata soal dampak lingkungan dari pembukaan lahan,” tegasnya.
Olehnya itu, Mirkas berharap Pemerintah Kota Kendari dapat mengambil langkah komprehensif dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk pengembang perumahan, agar persoalan banjir di Jalan Tunggala dapat ditangani secara menyeluruh dan tidak terus berulang setiap musim hujan.
Tak hanya itu, Mirkas juga berharap agar Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran segera mencopot Muh Jayadi dari jabatannya.
Terkait sorotan Ketua RW 05, Plt Kadis PU Kota Kendari Muh Jayadi yang dihubungi untuk dimintai tanggapan, hingga berita ini ditayangkan belum dibalas melalui pesan Whatsapp.
Laporan : Tam
METRO KENDARI
BPBD Sultra Edukasi Guru SMA, SMK dan SLB Hadapi Bencana Lewat Sosialisasi KIE
KENDARI, Bursabisnis. Id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana di salah satu hotel di Kota Kendari pada Rabu, 22 April 2026.
Menariknya kegiatan ini, ada 46 guru dari 92 orang yang ikut sosialisasi KIE rawan bencana. Guru-guru ini utusan dari berbagai SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri yang ada di Kota Kendari.
Selain guru, panitia juga melibatkan media online dan tv lokal dalam sosialisasi KIE rawan bencana ini.
Denikian juga beberapa peserta dari instansi pemerintah, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda, Badan Kesatuan Bangsa.
Peserta dari Kampus Universitas Halu Oleo (UHO) juga hadir. Lalu ada Forum PRB Provinsi Sultra.
Kegiatan yang berlangsung sehari ini dibuka secara resmi Asisten I Dr.Ir H Pahri Yamsul, M.Si, mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra.
Saat membuka acara, Pahri Yamsul didampingi Kepala Pelaksana BPBD Sultra La Ode Saifuddin.
Menurut Pahri, wilayah Sultra memiliki tingkat kerawanan bencana yang kompleks, mulai dari ancaman bahaya banjir, tanah longsor, hingga potensi gempa bumi dan tsunami.
Untuk menghadapi semua itu, diperlukan kerjasama semua pihak. Karena itu, pemerintah kini menggeser paradigma penanggulangan bencana dari respons darurat menuju pengurangan risiko.
Salah satunya melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sesuai Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019.
“Penyelenggaraan SPAB bertujuan memberikan perlindungan dan keselamatan para peserta didik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana,” kata Pahri.
Hanya saja, implementasi program tersebut masih jauh dari optimal.
Berdasarkan data nasional, sekitar 70 persen satuan pendidikan berada di wilayah rawan bencana, tetapi program SPAB baru menjangkau sekitar 5 persen sekolah.
Pahri Yamsul juga menyoroti masih lemahnya sistem pelaporan, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung program pengurangan risiko bencana di lingkungan pendidikan.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah didorong untuk mengambil peran lebih aktif, mulai dari memperkuat kebijakan daerah, meningkatkan kualitas data dan pelaporan, hingga membangun kolaborasi multi pihak.
Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi KIE Rawan Bencana,Tira L, S.Si., M.Pd yang juga menjabat Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sultra, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada tenaga pendidik terkait penanggulangan bencana di lingkungan sekolah.
“Terkait kegiatan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi, kita memberikan pemahaman kepada khususnya hari ini rata-rata pendidik SMA SMK SLB, ” ujarnya.
Tira kemudian mengungkapkan, dari lebih dari 6.000 sekolah di Sulawesi Tenggara, baru sekitar 74 sekolah yang melaporkan pelaksanaan program kesiapsiagaan bencana.
Angka tersebut dinilai sangat rendah sejak kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 2019.
Menurut Tira, BPBD akan terus mendorong sekolah untuk aktif melaporkan kegiatan penanggulangan bencana melalui sistem yang telah disediakan.
Ia juga membuka peluang bagi sekolah yang membutuhkan pendampingan langsung.
“Ketika sekolah itu membutuhkan bimbingan langsung dari kami, baik praktik maupun apanya, silakan menyurat kami akan turun langsung tanpa dibiayai,” jelasnya.
Dalam sosialisasi KIE Rawan Bencana kali, tampil sebagai narasumber adalah Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sultra La Ode Saifuddin dengan tema membangun resiliensi pendidikan di wilayah rawan bencana.
Narasumber lain yakni Dody Risal P yang menjelaskan mengenal lingkungan sekolah, potensi kerawanan bencana dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan.
Dody juga menjelaskan bagaimana orang berkebutuhan khusus menghadapi bencana.
Narasumber terakhir adalah Busra, SKM, MM yang menguraikan tentang aplikasi Inarisk Personal untuk pelaporan E-Monev SPAB.
Laporan : Tam
METRO KENDARI
Puncak World Book Day BI Sultra 2026: Bedah Buku “Prinsipil Ekonomi” Akselerasi Literasi yang Inklusif dan Relevan untuk Semua Kalangan
KENDARI, Bursabisnis. Id – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku “Prinsipil Ekonomi” karya Ferry Irwandi sebagai puncak rangkaian peringatan World Book Day 2026.
Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Bank Indonesia Provinsi Sultra dalam mendukung peningkatan budaya literasi masyarakat, khususnya literasi ekonomi, sebagai fondasi penting dalam memperkuat efektivitas implementasi kebijakan Bank Indonesia di daerah.
Kegiatan ini bersinergi dengan Balai Bahasa Provinsi Sultra dan Dinas Perpustakaan Provinsi Sultra yang melibatkan kolaborasi aktif dari komunitas, penggiat literasi, mahasiswa, dan masyarakat umum di Sultra.
Penguatan literasi di Sultra saat ini masih menjadi agenda penting.
Berdasarkan data BPS Provinsi Sultra, Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat Sultra pada tahun 2025 tercatat sebesar 58,64.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Sultra pada Februari 2026 berada di angka 29,24 dan masih dalam kategori rendah.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekosistem literasi perlu terus didorong melalui kolaborasi berbagai pihak secara berkelanjutan.
Sebagai bagian dari kontribusi tersebut, Bank Indonesia Provinsi Sultra menyediakan fasilitas perpustakaan yang dapat diakses oleh masyarakat umum pada hari dan jam operasional kantor, yakni Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00–17.00 WITA.
Selain layanan perpustakaan fisik, Bank Indonesia juga menyediakan layanan perpustakaan digital gratis melalui aplikasi iBi Library. Hingga semester I 2026, Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyediakan sebanyak 7.052 koleksi cetak dan elektronik yang dapat diakses masyarakat.
Kehadiran fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia untuk memperluas akses pengetahuan dan memperkuat budaya baca di tengah masyarakat.
Kepala Perwakilan BI Sulawesi Tenggara, Edwin Permadi, menyampaikan dalam sambutannya bahwa “pemahaman ilmu ekonomi saat ini bukan lagi hanya menjadi kebutuhan mahasiswa ekonomi, tetapi telah menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
Di tengah dinamika global dan ketidakpastian geopolitik yang semakin meningkat, literasi ekonomi menjadi bekal penting agar masyarakat memiliki kemampuan berpikir kritis, memahami berbagai fenomena ekonomi secara lebih jernih, serta mampu mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.
Sejalan dengan hal tersebut, buku “Prinsipil Ekonomi” dipilih sebagai bahan utama dalam kegiatan bedah buku karena dinilai relevan dengan kebutuhan literasi masa kini, membahas fondasi logika ekonomi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, serta dikemas dengan gaya bahasa yang sederhana dan dekat dengan generasi muda.
Selain kegiatan bedah buku, rangkaian World Book Day BI Sultra 2026 juga diisi dengan berbagai aktivitas literasi yang kreatif dan inspiratif, antara lain Lomba Musikalisasi Puisi dan Lomba Reels Resensi Buku.
Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda dan komunitas literasi untuk mengekspresikan minat baca melalui pendekatan yang lebih dekat dengan perkembangan zaman, sekaligus memperkuat semangat literasi di tengah masyarakat.
Dalam rangka memperkuat sinergi program literasi di Sulawesi Tenggara, pada kesempatan tersebut juga dilakukan Penandatanganan Komitmen Sinergi Program Penguatan Literasi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara.
Komitmen ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam menghadirkan program-program literasi yang lebih luas, terstruktur, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Selanjutnya, Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara juga memperkuat sinergi program edukasi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pendidikan Kebanksentralan dengan 5 (lima) perguruan tinggi, yaitu Universitas Halu Oleo, IAIN Kendari, STIE 66 Kendari, Universitas Sembilanbelas November, dan Universitas Dayanu Ikhsanuddin.
Penandatanganan PKS tersebut dilakukan oleh perwakilan Rektor dan Pimpinan masing-masing perguruan tinggi dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari dukungan Bank Indonesia dalam mencetak generasi muda yang menjadi frontliner kebijakan Bank Indonesia, agen perubahan, dan pemimpin masa depan melalui wadah komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI).
Pada tahun 2026, total penerima Bantuan Pendidikan Kebanksentralan dari Bank Indonesia mencapai 330 mahasiswa atau meningkat 32% dibandingkan tahun 2025 yang berjumlah 250 mahasiswa.
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara akan terus memperluas sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadirkan program-program literasi yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat literasi masyarakat di Sulawesi Tenggara.
Laporan : Kas
Editor : Tam
-
ENTERTAINMENT7 years agoInul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa7 years agoDihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR7 years agoJelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur7 years agoRumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus7 years agoTenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
Fokus11 months agoUsai Harumkan Nama Wakatobi, Pelatih Atlit Peraih Medali Emas Jual Hp Untuk Ongkos Pulang
-
FINANCE7 years agoOJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
PERTAMBANGAN7 months ago25 Perusahaan Tambang di Sultra Dihentikan Sementara Operasinya
