Connect with us

Rupa-rupa

Sebanyak 25.863 Desa di Indonesia Masuk Dalam Kawasan Hutan

Published

on

Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu

BOGOR, Bursabisnis. id – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Desa Sukawangi, Kabupaten Bogor, dalam rangka menindaklanjuti persoalan status kawasan hutan yang telah lama menjadi keluhan warga.

Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, menyampaikan bahwa permasalahan tumpang tindih antara penetapan kawasan hutan dan keberadaan desa atau lahan transmigrasi adalah masalah nasional yang harus segera diselesaikan secara menyeluruh.

“Saat ini terdapat 25.863 desa di Indonesia yang masuk dalam kawasan hutan. Di luar itu, ada 185.000 lebih transmigran yang lahannya juga masuk kawasan hutan. Ini menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak adil bagi masyarakat. Bahkan jika seorang ibu membangun kandang ayam di pekarangan rumahnya yang berada di kawasan hutan, ia bisa dituduh merambah hutan. Ini tidak bisa terus dibiarkan,” tegas Adian sebagaimana dikutip dari laman dpr. go. id.

Menurutnya, tumpang tindih kebijakan dan ketidakjelasan regulasi telah membuat jutaan warga Indonesia hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian hukum. Status desa yang sudah berdiri sejak lama, bahkan sebelum penetapan kawasan hutan dilakukan, seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan kehutanan.

“Kalau desanya lebih dulu ada, maka kawasan hutan yang harus menyesuaikan. Apalagi ada kawasan yang baru ditetapkan lewat SK penunjukan. Masa aturan zaman Belanda tahun 1927 dijadikan rujukan utama? Kita ini sudah merdeka, dan rakyat harus merdeka dari rasa was-was akan status tanah tempat mereka tinggal,” jelasnya.

Adian juga menyoroti ironi bahwa berbagai infrastruktur yang dibangun menggunakan APBD, APBN, bahkan dana desa — seperti sekolah, puskesmas, hingga jalan desa — jika berada di dalam kawasan hutan, maka secara hukum dianggap melanggar dan dapat disebut “merambah hutan”.

“Kalau begitu, negara sendiri yang merambah hutan. Ini kan absurd. Maka kita dorong agar semua pihak menyadari bahwa masalah ini bukan sekadar administratif, tapi menyangkut 40 juta jiwa warga negara yang perlu perlindungan hukum,” tambahnya.

BAM DPR RI telah mendistribusikan isu ini ke berbagai komisi terkait, seperti; Komisi II (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan), Komisi IV (Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup), Komisi V (Kementerian Desa dan Transmigrasi).

Selanjutnya, BAM DPR RI akan melaporkan temuan dan rekomendasi ini ke Pimpinan DPR RI untuk dibahas dalam forum lintas kementerian dan lembaga. Diharapkan langkah ini menjadi bagian dari solusi nasional guna menata ulang kebijakan kehutanan yang berpihak pada masyarakat tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan.

“Tugas negara bukan membuat masalah bagi rakyat, tapi menyelesaikannya. Jangan sampai karena regulasi yang tumpang tindih, rakyat dijadikan pelanggar hukum di atas tanah mereka sendiri,” tutup Adian.

Laporan : Tam

Continue Reading

Perbankan

Peringati Hari Pahlawan 2026, BRI Kendari By Pass Tanamkan Semangat Pengabdian Kepada Insan BRILian

Published

on

By

Kendari, Bursabisnis.id-PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Branch Office (BO) Kendari By Pass, menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan, Selasa, 10 November 2026. Kegiatan yang berlangsung di halaman parkir BO BRI Kendari By Pass ini diikuti oleh seluruh pekerja BRI BO Kendari By Pass.

Upacara dipimpin oleh Irsan Junud selaku Pemimpin Cabang BRI BO Kendari By Pass. Peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan.”

Irsan membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia yang menekankan bahwa Hari Pahlawan bukan sekadar momentum untuk mengenang jasa para pendahulu bangsa, tetapi juga menjadi pengingat akan tanggung jawab seluruh masyarakat dalam melanjutkan perjuangan dan mengisi kemerdekaan.

Amanat ini sekaligus menjadi imbauan kepada seluruh elemen bangsa untuk meneladani nilai-nilai kepahlawanan, seperti keberanian, pengabdian, persatuan, dan kesediaan mendahulukan kepentingan bersama. Jika dahulu perjuangan dilakukan melalui pengorbanan untuk mempertahankan kemerdekaan, maka saat ini semangat kepahlawanan dapat diwujudkan melalui kualitas kinerja, pelayanan kepada masyarakat, pembangunan berkelanjutan, serta kepedulian terhadap sesama.

Selain itu, tema “Melangkah Bersama” menjadi pengingat bahwa pembangunan bangsa membutuhkan kolaborasi dan kontribusi seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha. Semangat kesetiakawanan sosial juga perlu terus ditumbuhkan melalui tindakan nyata, seperti membantu masyarakat yang membutuhkan, berbagi kemampuan, memberikan kesempatan, dan menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar.

“Semangat kepahlawanan harus terus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kita sebagai insan BRILian, melanjutkan perjuangan para pahlawan dapat diwujudkan melalui kerja keras, integritas, profesionalisme, serta komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dan masyarakat. Dengan kebersamaan dan semangat saling mendukung, kita dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa,” ujar Irsan Junud.

Melalui peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 ini, BRI BO Kendari By Pass berharap seluruh pekerja semakin memperkuat rasa nasionalisme, solidaritas, dan semangat pengabdian. Momentum ini juga menjadi pengingat bahwa setiap profesi memiliki peran penting dalam membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

“Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan.”***

Continue Reading

opini

Doa Kebangsaan Ikhtiar Spiritual Merawat Persatuan Bangsa

Published

on

By

Kadek Yogiarta

HARI ini, Sabtu 1 Agustus 2026, bangsa Indonesia kembali dipersatukan dalam Zikir dan Doa Kebangsaan yang dipusatkan di Lapangan Monas, Jakarta, dan diikuti secara serentak di seluruh Indonesia yang dimotori oleh Kementerian Agama.

Kegiatan ini menjadi bagian dari ikhtiar menyambut Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 Tahun 2026 sekaligus memohon keselamatan, persatuan, kedamaian, dan kemajuan bangsa.

Dari bumi Anoa Provinsi Sulawesi Tenggara, kegiatan serupa juga akan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara di halaman kantor wilayah mulai pukul 18.00 WITA hingga selesai.

Tokoh-tokoh lintas agama akan hadir bersama untuk memanjatkan doa bagi bangsa. Kehadiran mereka mencerminkan bahwa keberagaman agama di Indonesia bukanlah sekat pemisah, melainkan kekuatan yang mempersatukan dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan.

Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Di tengah dinamika global, bangsa ini dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi dunia, perkembangan teknologi digital yang memicu disrupsi sosial, maraknya hoaks dan ujaran kebencian di ruang digital, meningkatnya polarisasi dalam kehidupan bermasyarakat, ancaman intoleransi, kerusakan lingkungan, serta bencana alam yang datang silih berganti.

Di sisi lain, tantangan moral seperti menurunnya integritas, menguatnya individualisme, dan mulai memudarnya semangat gotong royong menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah penting.

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik dan kemajuan teknologi, tetapi juga penguatan karakter, persatuan, dan ketahanan moral bangsa.

Dalam konteks itulah doa menjadi kekuatan spiritual yang menyertai setiap ikhtiar bangsa. Zikir dan doa bersama lintas agama bukanlah pelarian dari persoalan, melainkan ikhtiar batin untuk memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Esa agar setiap usaha membangun Indonesia diberikan jalan yang terbaik.

Doa menjadi energi moral yang menguatkan optimisme, mempererat persaudaraan, dan mengingatkan bahwa setiap keberhasilan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan manusia, tetapi juga oleh nilai-nilai spiritual yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa.

Fenomena doa bersama sesungguhnya bukan hanya terjadi di Indonesia. Banyak negara maju tetap mempertahankan tradisi doa atau refleksi nasional. Di Amerika Serikat, National Prayer Breakfast telah menjadi tradisi yang mempertemukan Presiden, pemimpin dunia, dan tokoh agama sebagai ruang refleksi moral dalam kehidupan berbangsa.

Di Jepang, setiap tanggal 15 Agustus diselenggarakan upacara nasional untuk mengenang para korban perang yang diisi dengan doa dan penghormatan demi perdamaian.

Di Inggris, berbagai kebaktian nasional juga dilaksanakan pada peringatan-peringatan kenegaraan sebagai bentuk penghormatan kepada bangsa dan para pahlawan.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menghilangkan kebutuhan manusia akan nilai-nilai spiritual. Justru negara-negara maju tetap memberikan ruang bagi doa dan refleksi sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa.

Dalam filsafat Barat, Aristoteles mengajarkan bahwa tujuan kehidupan bernegara adalah mewujudkan common good atau kebaikan bersama. Kebajikan lahir ketika setiap warga negara mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Doa Kebangsaan menjadi salah satu wujud kebajikan publik karena menghadirkan kesadaran bahwa seluruh anak bangsa memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga persatuan dan kesejahteraan bersama.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Émile Durkheim yang menjelaskan bahwa ritual bersama memiliki kekuatan membangun solidaritas sosial. Ketika masyarakat berkumpul dalam doa, mereka sesungguhnya sedang memperbarui komitmen moral untuk hidup rukun, saling menghormati, dan menjaga persatuan bangsa.

Dalam perspektif Hindu, semangat mendoakan kesejahteraan seluruh makhluk telah diajarkan sejak zaman Weda. Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Nirāmayāḥ, Sarve Bhadrāṇi Paśyantu, Mā Kaścid Duḥkha Bhāg Bhavet.
“Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua sehat. Semoga semua memperoleh kebaikan. Semoga tidak seorang pun mengalami penderitaan.”

Demikian pula doa universal:
Lokāḥ Samastāḥ Sukhino Bhavantu.
“Semoga seluruh makhluk di semua alam berbahagia.”

Mantra tersebut mengajarkan bahwa doa tidak hanya diperuntukkan bagi diri sendiri atau kelompok tertentu, tetapi bagi seluruh umat manusia.

Nilai ini selaras dengan ajaran Vasudhaiva Kutumbakam, bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga yang harus hidup dalam kedamaian, saling menghormati, dan saling menguatkan. Dengan demikian, doa bukan hanya ibadah individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang mendorong setiap orang untuk menghadirkan kedamaian dan kebaikan bagi sesama.

Doa bukanlah pengganti kerja keras, melainkan penyempurna setiap ikhtiar. Bangsa yang bekerja tanpa nilai spiritual berisiko kehilangan arah moral, sedangkan bangsa yang hanya berdoa tanpa bekerja tidak akan mencapai kemajuan. Karena itu, doa dan kerja harus berjalan beriringan. Spiritualitas harus melahirkan pengabdian, integritas, dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada akhirnya, berdoa jauh lebih baik daripada tidak berdoa, karena itu salah satu kewajiban dari keimanan. Doa membangun optimisme, menumbuhkan harapan, memperkuat persaudaraan, dan mengingatkan bahwa di atas segala ikhtiar manusia ada kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa yang berdoa bukanlah bangsa yang pasif, tetapi bangsa yang mengawali setiap langkah dengan kerendahan hati dan mengakhirinya dengan kerja nyata.

Menyambut Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia, marilah kita menjadikan Zikir dan Doa Kebangsaan sebagai gerakan moral dan spiritual.

Dari Monas hingga Sulawesi Tenggara, dari Sabang sampai Merauke, marilah kita satukan hati, satukan doa, dan satukan langkah untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, damai, dan sejahtera. Sebab, bangsa yang besar bukan hanya dibangun oleh kecerdasan dan kemajuan teknologi, tetapi juga oleh persatuan, karakter, serta doa yang senantiasa mengiringi setiap ikhtiarnya menuju cita-cita nasional.

Penulis:
Kadek Yogiarta, Pelaksana pada Bimas Hindu Kanwil Kemenag Sulawesi Tenggara

Continue Reading

opini

Menjemput Swasembada Protein: Strategi Mengatasi Defisit Protein Nasional Lewat Kekayaan Laut

Published

on

By

Muh Rasman Manafi

COBA bayangkan: Indonesia, negeri yang airnya lebih luas daripada daratannya. Tujuh puluh persen wilayah kita adalah laut. Garis pantai kita terpanjang kedua di dunia.

Kalau bicara potensi ikan dan hasil laut, kita seharusnya jadi dapur protein bagi ratusan juta orang. Tapi anehnya, fakta berkata lain. Setiap tahun, negeri bahari ini justru kekurangan protein hingga 880.452 ton.

Itu setara dengan 14,23 persen dari kebutuhan nasional. Angka yang membuat kita terdiam.

Inilah yang disebut paradoks. Di satu sisi, laut kita menggelegak dengan kehidupan. Di sisi lain, piring-piring rumah tangga Indonesia masih timpang asupan protein hewani.

Coba lihat data konsumsi ikannya: Yogyakarta hanya 36,48 kilogram per kapita per tahun — terendah se-Indonesia.

Lampung, yang jadi gerbang Sumatra dengan pantai panjang, cuma 39,20. Padahal Aceh dan Gorontalo, dengan produksi tangkap laut besar, sudah mencapai 65–66 kilogram.

Maluku dan Papua malah luar biasa: 82,80 dan 79,36 kilogram per kapita per tahun. Tapi tetap saja, angka-angka tinggi di daerah tertentu belum mampu menambal defisit nasional.

Kenapa Bisa Begitu?
Ada Tiga Penghalang Utama

Pertama, masalah di jalan. Setelah ikan ditangkap, perjalanan ke piring kita panjang dan penuh lubang. Di kawasan timur Indonesia, susut pasca panen mencapai 30–40 persen.

Artinya, hampir setengah dari hasil tangkilan nelayan membusuk sebelum sempat dimasak. Penyebab utamanya sederhana: rantai dingin belum menyambung dari hulu ke hilir. Tidak ada cukup cold storage, tidak ada truk berpendingin yang terintegrasi. Ikan segar harus menempuh perjalanan ribuan kilometer tanpa ‘pendingin’, akhirnya sia-sia.

Kedua, soal kebiasaan dan cara pandang. Masih banyak masyarakat yang lebih suka beli mi instan rasa ikan daripada membeli ikan segar. Ada juga yang merasa belum kenyang kalau belum makan nasi — seolah ikan cuma pelengkap, bukan sumber gizi utama.

Ironisnya, sebagai negara maritim, kita sering terjebak dalam orientasi ‘daratan’. Secara budaya, kita lebih bangga pada sawah daripada laut. Padahal omega-3 dari ikan sangat dibutuhkan, terutama untuk tumbuh kembang anak.

Ketiga, ketimpangan akses. Masyarakat pesisir mungkin kebanjiran ikan, tetapi saudara-saudara kita di pedalaman dan perkotaan kesulitan mendapatkan protein akuatik dengan harga terjangkau.

Jadi meskipun potensi pangan akuatik kita mencapai 18 juta hektare, baru 6,8 persen yang benar-benar termanfaatkan. Padahal, secara global, makanan laut sudah menyumbang 20 persen asupan protein hewani bagi 3,3 miliar penduduk dunia. Dan dalam 50 tahun terakhir, konsumsi makanan laut dunia naik dua kali lipat. Peluang itu sedang terbuka lebar, tapi kita masih setengah hati.

Targetnya Tidak Muluk, Tapi Butuh Kerja Sistematis.

Targetnya sederhana dalam angka tapi berat dalam eksekusi: menaikkan konsumsi ikan nasional dari 55 kilogram per kapita per tahun menjadi 60 kilogram per kapita per tahun. Lalu mengintegrasikan ikan ke dalam Pola Pangan Harapan, sehingga masyarakat terbiasa menjadikan ikan sebagai sumber protein utama, bukan sekadar lauk dadakan.

Namun sebelum itu, kita harus bereskan dulu masalah susut pasca panen. Angkanya sekarang 30–40 persen, dan harus diturunkan menjadi hanya 15 persen.

Caranya? Membangun rantai dingin nasional yang terintegrasi. Ini bukan pekerjaan setahun dua tahun. Ada tahapan yang jelas: mulai dari 2026 hingga 2027, fokus utama adalah mewujudkan rantai dingin yang menyambung dari kapal ke pasar. Kemudian 2027 hingga 2028, defisit protein diharapkan mulai tertangani secara signifikan.

Dan akhirnya, pada 2028 hingga 2029, Indonesia bisa mencapai swasembada protein. Bayangkan, produksi ikan nasional ditargetkan mencapai 25 juta ton — yang berarti menyuplai 2 juta ton protein ke seluruh Indonesia. Produktivitas budidaya pun harus naik 30 persen. Ini bukan mimpi, asalkan semua bergerak bersama.

Tiga Ombak Besar

Untuk mewujudkan itu, ada tiga program prioritas yang gerakannya seperti ombak yang menerjang tebing kemustahilan.

Pertama, diversifikasi dan keamanan pangan. Pemerintah sudah menerbitkan Perpres 81/2024 yang menetapkan pangan akuatik sebagai prioritas utama. Semua Unit Pengolahan Ikan skala kecil dan menengah diwajibkan memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan sertifikasi HACCP. Targetnya, 50 persen dari mereka bisa beroperasi dengan sertifikat itu. Program Makan Bergizi Gratis juga akan mewajibkan menu ikan minimal dua kali seminggu. Dan kampanye GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) akan digencarkan lagi, tidak hanya sebagai slogan, tapi sampai ke sekolah-sekolah dan posyandu, bahkan komunitas.

Kedua, infrastruktur rantai pasok. Di sini angkanya konkret: 500 unit cold storage baru akan dibangun di sentra-sentra produksi. Seribu Kampung Nelayan Modern dikembangkan di lokasi-lokasi strategis. Pemerintah juga memberikan subsidi logistik berupa armada truk berpendingin (reefer truck) untuk koperasi nelayan. Dan semuanya akan didigitalisasi — suhu dan kelembaban di setiap mata rantai bisa dipantau secara real-time. Dengan begitu, ikan dari Sabang sampai Merauke tetap segar.

Ketiga, modernisasi produksi dengan pendekatan Aquaculture 4.0. Kecerdasan buatan (AI) akan dipakai untuk mengoptimalkan bioflok dan memonitor pakan secara otomatis. Alat tangkap kapal juga akan diselektif mungkin, sehingga tidak ada hasil sampingan yang terbuang. Lalu ada riset genetik mendalam untuk menghasilkan bibit unggul udang, nila, dan lele. Intinya, bertani ikan tidak lagi tradisional asal-asalan, tapi presisi dan efisien.
Semua program ini tidak akan berjalan sendiri-sendiri. Dibentuk Tim Percepatan Swasembada Protein Akuatik (TPSPA) yang tugasnya mengoordinasikan lintas sektor — mulai dari kementerian, pemda, sampai pelaku usaha. Pendanaannya pun sudah dipikirkan, memakai Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), plus sinergi dengan swasta. Tidak ada lagi ego sektoral, karena persoalan protein adalah urusan kita semua.

Ini Bukan Sekadar Program, Ini Astacita

Yang membuat hati lega, langkah ini sejalan dengan Astacita No. 2 dari pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu mewujudkan kemandirian pangan dan ekonomi biru. Bahkan Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 dengan tegas menyebut pangan akuatik sebagai prioritas utama. Jadi ini bukan wacana liar atau proyek setengah hati. Ini sudah menjadi agenda nasional yang mengikat dan terukur.

Maka, tidak berlebihan jika kita katakan: laut bukan lagi sekadar ombak dan pemandangan. Laut adalah jawaban atas kerinduan kita akan pangan yang mandiri, protein yang merata, dan masa depan yang lebih sehat. Mulailah dari piring kita sendiri. Jika setiap keluarga Indonesia makan ikan lebih sering, jika setiap anak sekolah mendapat ikan dua kali seminggu, maka defisit protein perlahan akan sirna. Seperti kata seorang calon pemimpin di bidang pangan, “Ikan untuk Indonesia, protein untuk semua.” Dan itu bukan slogan. Itu panggilan.

Penulis : Muh. Rasman Manafi
Ketua Umum DPP HAPPI
( Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia)

Continue Reading

Trending