KENDARI,Bursabisnis.id – Seorang perempuan berinisial JM (24) melaporkan suaminya inisial MR ke pihak kepolisian, setelah memergoki bersama wanita lain di sebuah indekos di Jalan Nipa Raya, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari pada Jumat 16 Januari 2026 lalu.
​
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sulawesi Tenggara (Sultra), Fadri Laulewulu, selaku kuasa hukum korban, menjelaskan bahwa insiden bermula saat JM melihat mobil suaminya melintas di kawasan Perempatan Pasar Baru. Di dalam mobil tersebut, JM melihat sosok perempuan berinisial EL.
​
“Korban kemudian membuntuti mobil tersebut hingga berhenti di sebuah indekos di Jalan Nipa Raya,” ungkapnya.

​Setibanya di lokasi, kata dia, korban menunggu beberapa saat sebelum mengetuk pintu kamar kos. Saat pintu dibuka oleh EL, korban langsung masuk dan mendapati suaminya, MR, berada di dalam kamar mandi.

​Fadri menambahkan, saat penggerebekan terjadi, sempat terjadi keributan. Bukannya memberikan penjelasan, MR diduga mendekap korban sementara EL melakukan penganiayaan terhadap JM.
​
“Korban emosi dan terjadi cekcok. Namun, suami korban justru mendekap korban, sementara perempuan tersebut diduga melakukan penganiayaan terhadap klien kami,” jelasnya.

​Akibat kejadian tersebut, JM mengambil langkah hukum dengan melaporkan MR dan EL ke dua instansi kepolisian berbeda.

Pada hari kejadian, JM langsung melaporkan keduanya ke Polresta Kendari terkait dugaan perzinaan. Selanjutnya, korban kembali melapor ke Polda Sultra atas dugaan tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan pada Senin, 19 Januari 2026.

​Menurut Fadri, kliennya mengaku sering mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selama masa pernikahan mereka, namun selama ini ia memilih untuk bertahan.
​
“Sudah sering mengalami KDRT. Terkait dugaan perselingkuhan ini pun sudah lama dicurigai, namun baru kali ini korban mendapatkan bukti fisik untuk menempuh jalur hukum,” jelasnya.
​
Saat ini, pihak kepolisian sedang melakukan pendalaman terkait laporan tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi.

Korban berharap proses hukum berjalan transparan demi mendapatkan keadilan atas kekerasan yang dialaminya.

Laporan : Kas
Editor : Tam

KENDARI, Bursabisnis. Id –
Menyikapi dinamika daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini, Hajrul Khairullah.R.S.Sos tokoh muda dari Kabupaten Buton Utara (Butur) mengajak para tokoh dan elit Sultra duduk semeja.

“Karena apa yang kita lihat hari ini tak ada faedahnya jika para elit bersiteru,” ujarnya.

Menurut Hasrul sapaan akrab Hajrul secara pribadi pernah dekat dengan kedua tokoh ini, baik pak Nur Alam (NA) sebahai mantan gubernur maupun Andi Sumangerukka (ASR) sebagai gubernur saat ini. Mereka berdua adalah sahabat baik, yang mungkin saat ini lagi berjarak.

Sebagai masyarakat, Hasrul berharap dampak sosial dan politik tidak merembet kemana-mana.

” Karena rugilah kita semua jika para elit mempertontonkan keegoannya di tengah situasi kehidupan masyarakat Sultra yang lagi susah. Selain itu energi kita habis untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, sudah pasti stabilitas dan pembangunan pun terhambat,” jelasnya.

Hasrul kemudian berharap agar tidak ingin ada narasi RAS yang mewarnai ketegangan antara Pemprov Sultra dan NA mantan gubernur Sultra.

“Kita ingin harmonisasi dari semua stek holder menyatu dalam bingkai keluarga besar Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Hasrul lalu menjelaskan bahwa komando pemerintahan saat ini ditangan ASR sebagai gubernur Sultra, sehingga kalaupun ada persoalan terkait lahan Pemprov Sultra yang sementara digunakan NA, mungkin ada mis komunikasi.

Dalam hal ini Pemprov Sultra bisa jadi hanya ingin menata kembali aset-aaet yang ada.

Begitupun juga NA sebagai mantan gubernur mungkin tidak ada niat dan keinginan untuk memiliki.

” Hanya memang situasi ini perlu disikapi dengan arif dan bijaksana, tanpa harus mencederai marwah dan martabat ke dua belah pihak,” kata Hasrul mantan Politisi PDI Perjuangan ini.

Sehingga menurut Hazrul perlu dialog yang sejuk diantara para elit Dultra.

“Hemat saya pak gubernur bisa menugaskan Wagub Sultra Pak Hugua untuk menjadi mediator dengan melakukan komunikasi ke tokoh-tokoh tersebut. Di sana ada Pak Saleh Lasata beliau mantan wagub sekaligus orang tua kita yang juga bisa dimintai nasehatnya,” beber Hasrul.

Mantan politisi PDI Perjuangan ini meminta para elit memberikan contoh suri tauladan yang baik. ” Sudahi perseteruan yang tidak berujung, ” tutupnya.

KENDARI, Bursabisnis. Id – Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus, mendalami penyelidikan terkait dugaan korupsi pengadaan bibit di Dinas Perkebunan Sultra.

Fokus penyelidikan ini mengarah pada dugaan pengerjaan proyek yang tidak direalisasikan, namun tetap menggunakan anggaran negara.

Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sultra, Kompol Nico Darutama, menegaskan bahwa status pekerjaan tersebut saat ini berada dalam radar pengawasan ketat penyidik.

“Sampai saat ini, pekerjaan tersebut bisa dikatakan fiktif,” tegas Nico.

Keseriusan penyidik menggali keterlibatan pejabat di Dinas Perkebunan terlihat dari beragai pemeriksaan saksi. Hingga kini, setidaknya 10 orang telah dipanggil untuk memberikan keterangan, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.

Nico menyebutkan salah satu nama yang masuk dalam daftar pemeriksaan adalah Haruna, yang berperan dalam teknis pengadaan.

“Salah satunya Haruna dan mungkin akan dilakukan pemanggilan lagi untuk diambil keterangannya,” jelasnya.

Selain fokus pada internal dinas, penyidik juga menyoroti pihak swasta sebagai pelaksana proyek.

Nama CV Wahana Putra muncul sebagai perusahaan yang diduga kuat terlibat dalam skandal pengadaan bibit ini. Pihak kepolisian telah mengonfirmasi bahwa perusahaan tersebut kini tengah dalam pemantauan.

“Iya, Benar CV Wahana Putra,” ungkap Nico singkat saat ditanya mengenai perusahaan yang bersangkutan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada titik terang mengenai nasib anggaran yang telah keluar. Meski terdapat isu pengembalian dana ke Bank Sultra, pihak Tipidkor menyatakan belum mendapatkan bukti formal terkait klaim tersebut.

Laporan : Man
Editor : Tam