KENDARI, bursabisnis.id – Guru SMA, SMK dan SLB se-Sulawesi Tenggara (Sultra) diedukasi terkait literasi keuangan, Rabu 7 Mei 2025.

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sultra ini menghadirkan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra serta Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Sultra.

Melaui kegiatan tersebut, para tenaga pengajar diharapkan tak menggunakan pinjaman online (Pinjol), judi online (Judol) dan investasi bodong.

Kepala Dinas (Kadis) Dikbud, Yusmin mengungkapkan keprihatinannya terkait data yang disampaikan oleh OJK dan BEI yang menunjukkan bahwa praktik judi online dan pinjaman online (pinjol) banyak melibatkan para guru.

“Berdasarkan data, ternyata guru-guru menjadi kelompok yang paling banyak terlibat dalam Pinjol dan judi online,” katanya.

Dikatakan, berdasarkan hal tersebut sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para guru agar tidak terjerumus dalam investasi ilegal dengan menambahkan literasi keuangan kepada para guru.

“Edukasi keuangan dilakukan secara masif. Kami ingin memastikan bahwa guru-guru memiliki pemahaman mengenai investasi yang sah,” jelasnya.

Karena itulah, Bursa Efek akan memberikan fasilitas rekening investasi secara gratis senilai total Rp1,7 miliar untuk para guru, sebagai langkah awal agar mereka bisa mulai berinvestasi secara legal dan bertanggung jawab.

Selain itu, Yusmin juga mengingatkan para guru agar tidak menarik dana investasi tersebut untuk kebutuhan konsumtif atau kembali terlibat dalam praktik judi daring.

Menurutnya, investasi harus digunakan sebagai sarana membangun masa depan, bukan untuk memenuhi kebutuhan sesaat.

Lebih lanjut, Yusmin menyampaikan, bahwa kegiatan ini akan terus diperluas, termasuk pada momentum hari guru. Tidak hanya guru, sosialisasi juga akan menjangkau siswa dan orang tua sebagai bagian dari upaya mencegah keterlibatan lebih luas dalam pinjol dan judi online.

“Ke depan, akan dibentuk ruang komunikasi khusus antara Dinas Pendidikan dan pihak Bursa Efek serta OJK agar program edukasi ini terus berkelanjutan. Tujuannya agar tidak ada lagi praktik pinjol maupun judi online di lingkungan pendidikan,” tegasnya.

Editor : Mirkas

MUBAR, Bursabisnis.id – Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCAR) merupakan inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. 

GENCARKAN melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga jasa keuangan, dan masyarakat, untuk mendorong pemahaman dan penggunaan produk keuangan yang aman dan terpercaya. 

Sejalan dengan hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara menggelar edukasi keuangan dengan melibatkan perwakilan Industri Jasa Keuangan (IJK) perbankan dari BPD dan BPR di Desa Tanjung Pinang Kabupaten Muna Barat (Mubar).

Sebagian besar masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut berprofesi sebagai nelayan.

Dalam kesempatan ini Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsemen dan Layanan Manajemen Strategis (PEPK dan LMSt) OJK Sultra Shintia Wijayanti Putri Purnamasari menyampaikan tujuan pelaksanaan edukasi keuangan kepada masyarakat Muna Barat adalah salah satu upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, agar dapat mendekatkan masyarakat dengan produk jasa keuangan dari IJK yang diawasi oleh OJK serta mampu memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen di sektor jasa keuangan.

Potensi kelautan desa Tanjung Pinang Muna Barat cukup potensial. Rata-rata masyarakat di desa tersebut memanfaatkan hasil budi daya laut seperti ikan teri, kepiting, dan rumput laut sebagai sumber penghasilan yang bersifat musiman. Sehingga masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam akses layanan keuangan, khususnya pembiayaan.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Desa Tanjung Pinang Mirwanto kepada OJK dan IJK.

“lokasi kami cukup jauh dari layanan perbankan, apa lagi syarat yang diberikan terkadang tidak dapat kami penuhi, sehingga pinjaman ke rentenir menjadi pilihan yang masih sulit dihindari. Harapannya ada pendekatan lain kepada masyarakat diwilayah pesisir seperti kami ini untuk mempermudah dalam akses layanan keuangan yang legal,” ujar Mirwanto.

Masyarakat cukup baik memanfaatkan kesempatan tersebut dalam memberikan informasi, pertanyaan serta pengaduan terkait dengan layanan Indutri Jasa Keuangan. Beragam informasi diberikan oleh masyarakat diantaranya, terkait dengan layanan laku pandai yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena rata rata kantor IJK hanya berada pada ibu kota kabupaten.

Di kesempatan yang sama, Shintia Wijayanti juga menjelaskan terdapat kolaborasi atau kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Industri Jasa Keuangan melalui Program Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melalui Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PKMR) dengan skema pembiayaan murah dan cepat. Sehingga harapannya masyarakat dapat mengurangi atau membebaskan diri dari ketergantungan terhadap rentenir atau praktek keuangan illegal lainnya.

Di akhir kegiatan kepala bagian PEPK dan LMSt menyampaikan harapan agar materi yang didapatkan oleh peserta edukasi di Desa Tanjung Pinang dapat menyebarluaskan informasi kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat lain di sekitarnya agar seluruh masyarakat dapat menggunakan produk dan layanan keuangan secara bijak, cerdas dalam pengelolaan keuangan, serta terhindar dari kerugian atas aktivitas keuangan illegal.

Laporan : Kas
Editor : Tam

BUTENG, Bursabisnis.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara menggelar edukasi keuangan kepada masyarakat di Desa Terapung Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah (Buteng).

Kegiatan ini melibatkan perwakilan Industri Jasa Keuangan (IJK) dari BPD dan BPR yang turut memberikan materi tentang pengenalan produk jasa keuangan.

Pelaksanaan edukasi ini dihadiri oleh Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Pelindungan Konsumen, Edukasi dan Layanan Manajemen Strategis (PEPK dan LMSt) OJK Provinsi Sulawesi Tenggara Shintia Wijayanti.

“Kami ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat agar cerdas dalam memilih produk jasa keuangan yang legal, yang berizin dan diawasi oleh OJK,” ujarnya.

Dirinya juga menjelaskan jika maraknya praktek aktivitas keuangan illegal seperti Pinjaman Online Ilegal, Judi Online dan InvetasiI legal menjadikan masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menggunakan produk jasa keuangan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga.

Puluhan masyarakat dari latar belakang yang beragam hadir sebagai peserta, diantaranya pelaku UMKM, kaum perempuan, perangkat desa, dan ASN. Para peserta menerima materi terkait pengenalan OJK, Produk Jasa Keuangan yang Legal, Pengelolaan Keuangan dan Waspada Aktivitas Keuangan Ilegal atau bodong.

Masyarakat antusias baik dalam menerima materi maupun dalam sesi tanya jawab. Salah satu peserta mengungkapkan apresiasi dan terimakasih atas kehadiran OJK dalam memberikan edukasi karena selama ini masyarakat di Desa Terapung hanya mengenal beberapa IJK perbankan dalam transaksi keuangan, serta pentingnya informasi keuangan yang resmi bagi masyarakat di DesaTerapung Buton Tengah.

Masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut dalam memberikan informasi, pertanyaan serta pengaduan terkait dengan layanan Indutri Jasa Keuangan. Beragam informasi diberikan oleh masyarakat diantaranya, terkait dengan layanan laku pandai yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena rata-rata kantor IJK hanya berada pada ibukota kabupaten, yang membatasi akses keuangan masyarakat.

Diakhir kegiatan kepala bagian PEPK dan LMSt menyampaikan harapan agar materi yang didapatkan oleh peserta edukasi di Desa Terapung dapat disebarkan di lingkungan sekitar, agar seluruh masyarakat dapat terhindar dari kerugian atas aktivtas keuangan illegal serta meningkatkan literasi dan edukasi keuangan bagi masyarakat Buton Tengah yang sejalan dengan Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

Laporan : Kas
Editor : Tam