PERTANIAN
Tiga Aspek Pondasi Utama Bangun Ketahanan Pangan
PALEMBANG, Bursabisnis. Id – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa pondasi utama untuk membangun ketahanan pangan nasional terletak pada tiga aspek mendasar yakni irigasi, pupuk, dan kesejahteraan petani.
Ia menyebut, tanpa memperkuat tiga fondasi ini, target swasembada pangan dan cita-cita Indonesia menjadi lumbung pangan dunia tidak akan pernah tercapai secara berkelanjutan.
“Kalau kita bicara ketahanan pangan, jangan hanya fokus pada hasil panen atau produksi beras. Pondasi utamanya ada di irigasi yang baik, pupuk yang tersedia dan terjangkau, serta petani yang sejahtera. Kalau salah satu rapuh, seluruh sistem pangan kita ikut goyah,” ujar Saan Mustopa sebagaimana dilansir di laman dpr. go. id.
Secara gamblang, ia menjelaskan bahwa kondisi infrastruktur pertanian di banyak daerah masih menjadi persoalan klasik yang belum tuntas, terutama terkait jaringan irigasi yang rusak dan tidak berfungsi optimal.
“Irigasi itu jantung pertanian. Kalau saluran airnya tidak jalan, jangan harap hasil panen bisa maksimal. Banyak daerah yang sawahnya kekeringan di musim tanam dan kebanjiran di musim panen karena irigasinya tidak terpelihara. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah pusat,” terangnya.
Ia juga menambahkan, saat ini DPR mendorong agar program rehabilitasi dan pembangunan irigasi masuk dalam prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mendatang.
Oleh sebab itu, dirinya menekankan krusialnya sinergi antara Kementerian PU dan Kementerian Pertanian agar perencanaan dan pelaksanaannya tidak tumpang tindih.
Selain irigasi, Saan juga menyoroti masalah ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi yang masih kerap menjadi keluhan utama petani di berbagai daerah, salah satunya di Sumatera Selatan. Menurutnya, kebijakan pupuk bersubsidi perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran, terutama saat menghadapi musim tanam yang semakin tidak menentu akibat perubahan iklim.
“Petani sering bingung karena pupuk datang terlambat atau jumlahnya kurang dari kebutuhan. Padahal, mereka bekerja dengan waktu yang sensitif. Tanpa pupuk tepat waktu, produktivitas pasti turun. Ini masalah klasik yang harus diselesaikan secara sistemik,” ujarnya.
Pun, Saan mendorong seluruh elemen pemerintah harus berani mengambil langkah pembenahan dalam sistem distribusi pupuk nasional, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital agar penyaluran bisa dipantau secara real time dan tidak diselewengkan di tingkat bawah.
“Kita butuh sistem pupuk yang transparan dan akuntabel. Jangan sampai petani terus jadi korban kebijakan yang tak efisien,” imbuhnya.
Lebih jauh, politisi Partai NasDem itu menekankan pentingnya memastikan petani sebagai subjek utama pembangunan pangan, bukan sekadar objek kebijakan. Baginya, selama petani masih hidup dalam ketidakpastian, baik soal harga gabah, akses modal, maupun lahan, ketahanan pangan hanya akan menjadi slogan tanpa makna.
“Petani kita ini luar biasa, tapi banyak dari mereka masih hidup pas-pasan. Mereka yang memberi makan bangsa, tapi sering tak mendapat perhatian layak. Jadi, bicara kedaulatan pangan itu artinya juga bicara kedaulatan petani,” ujar Saan.
DPR, pungkasnya, berkomitmen untuk memperjuangkan alokasi anggaran yang berpihak pada petani, termasuk subsidi pupuk yang memadai, perbaikan jaringan irigasi, dan perlindungan harga hasil pertanian. Ia pun menegaskan, tanpa keberpihakan nyata pada petani, Indonesia akan terus bergantung pada impor pangan.
Sumber : dpr. go. id
Laporan : Tam
PERTANIAN
Deflasi Beras Tekan Inflasi Oktober 2025, Terjadi di 23 Provinsi
JAKARTA, Bursabisnis.id — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Oktober 2025 secara umum terjadi inflasi 0,28 persen, akan tetapi justru terjadi sebaliknya untuk komoditas beras yang mengalami deflasi sebesar 0,27 persen (m-to-m).
Kondisi ini berbeda dari tren dua tahun sebelumnya, di mana beras justru mengalami inflasi pada Oktober 2022 dan 2023.
Adapun deflasi pada Oktober 2025 tercatat lebih dalam dibandingkan September 2025, menunjukkan penurunan harga yang semakin signifikan di berbagai daerah.
Secara nasional, sebanyak 23 provinsi mengalami deflasi beras, tiga provinsi mencatat harga yang relatif stabil, dan 12 provinsi lainnya mengalami inflasi beras.
“Terjadi deflasi beras pada Oktober 2025 lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya,” ujar Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers di Jakarta.
Rata-rata harga beras di penggilingan Oktober 2025 secara total turun 0,54 persen dari bulan sebelumnya. Jika dipilah menurut kualitas beras di penggilingan, beras premium turun 0,71 persen dari bulan sebelumnya, dan beras medium turun 0,46 peesen dari bulan sebelumnya.
Bukan hanya di tingkat penggilingan, di tingkat grosir dan eceran pun komoditas ini pada bulan Oktober 2025 mengalami deflasi dibandingkan bulan sebelumnya.
“Beras di tingkat grosir, defllasi sebesar 0,18 persen, dan ditingkat eceran 0,27 persen secara month to month” paparnya.
Harga beras ini merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan mencakup seluruh wilayah di Indonesia.
Selain beras, sejumlah komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan andil terhadap deflasi pada Oktober 2025. Di antaranya bawang merah dan cabe rawit yang masing-masing menyumbang deflasi sebesar 0,03 persen, tomat sebesar 0,02 persen, dan beras sebesar 0,01 persen.
“Komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan andil terhadap deflasi pada Oktober 2025. Di antaranya bawang merah dan cabe rawit yang masing-masing menyumbang deflasi sebesar 0,03 persen, tomat sebesar 0,02 persen dan beras sebesar 0,01 persen,” ungkap Pudji.
Penurunan harga beras yang terjadi secara luas di mayoritas provinsi di Indonesia menjadi faktor penting dalam meredam tekanan inflasi nasional menjelang akhir tahun.
Pemerintah melalui berbagai kebijakan distribusi dan pengendalian pasokan dinilai berhasil menjaga stabilitas harga di tengah dinamika cuaca dan produksi yang bervariasi antarwilayah.
Sementara itu menanggapi kondisi ini, Menteri Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) menegaskan bahwa deflasi beras yang terjadi disebabkan oleh sinergi bersama lintas sektoral dengan pengawalan di setiap kabupaten dengan tujuan kebahagiaan di masyarakat.
“Tujuan kita menurunkan harga supaya masyarakat bahagia, dan itu sudah tercapai. Tapi kami tidak berhenti di sini. Kami bentuk tim pengawal harga di setiap kabupaten untuk memastikan stabilitas harga beras,” jelasnya.
Tim tersebut, lanjut Mentan Amran, terdiri atas unsur Kementan, Bappenas, Bulog, serta aparat penegak hukum dan akan terus melakukan operasi pasar terutama di berbagai daerah yang harga berasnya masih di atas rata-rata nasional.
“Operasi pasar tidak akan berhenti, bahkan saat panen raya nanti kita akan salurkan beras SPHP ke daerah-daerah pegunungan yang bukan sentra produksi,” tegasnya.
Dengan berbagai kebijakan dan kerja sama lintas sektor, Mentan Amran yakin sektor pertanian Indonesia tengah berada di jalur yang benar menuju kemandirian pangan.
“Ini adalah keberhasilan kita semua, bukan hanya Kementerian Pertanian, tapi seluruh anak bangsa. Dari Presiden, petani, hingga wartawan yang terus mengawal,” pungkasnya.
Laporan : Kas
Editor : Tam
PERTANIAN
BPS Perkirakan Produksi Beras 2025 Melonjak Tinggi 34,77 Juta Ton
JAKARTA, Bursabisnis. id – Produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dan menandai langkah besar Indonesia menuju swasembada pangan.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,14 juta ton atau naik 13,54 persen dibanding periode yang sama tahun 2024.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji ismartini, menyebut peningkatan ini menjadi tonggak penting bagi kedaulatan pangan nasional.
“Potensi produksi beras Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton atau meningkat sebesar 13,54 persen. Peningkatan potensi produksi ini utamanya disumbang oleh peningkatan produksi pada Subround I (Januari-April) 2025 yang meningkat sebesar 26,54 persen dibanding subround I 2024,” kata Pudji dalam Rilis BPS.
Proyeksi ini didapatkan dari potensi luas panen padi Januari-Desember 2025 yang mencapai 11,35 juta hektare, atau meningkat sebesar 12,98 persen dibandingkan Januari-Desember 2024. Produksi padi Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 60,34 juta ton gabah kering giling (GKG) atau meningkat sebesar 13,55 persen dibandingkan Januari-Desember 2025.
Proyeksi produksi tersebut tercatat melampaui prediksi lembaga internasional. Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) sebelumnya memperkirakan produksi beras Indonesia sebesar 34,6 juta ton. Dengan terjadinya lompatan produksi dibanding tahun sebelumnya.dimana proyeksi BPS sebesar 34,77 juta ton dan hampir sesuai dengan angka proyeksi global, hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan pertanian nasional kini berjalan efektif dan terimplememtasi dengan baik di lapangan.
Perkiraan produksi tahun 2025 juga tercatan melampaui capaian tertinggi sebelumnya pada 2022 yang mencapai 31,54 juta ton. Lonjakan ini mencerminkan hasil nyata dari program strategis Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat sektor hulu-hilir, mulai dari kemudahan pupuk bersubsidi, perbaikan jaringan irigasi, pemberian bantuan sarana-prasarana, hingga peningkatan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah untuk menjaga gairah petani dalam bertani.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa capaian produksi ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia berada di ambang pintu swasembada beras.
“Biasanya data BPS itu tingkat kepastiannya tinggi. Jadi, insya Allah tahun ini kita tidak ada impor beras. Semoga dalam satu bulan ke depan, jika tidak ada aral melintang, swasembada pangan menjadi kenyataan. Saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak atas capaian ini,” ungkap Mentan Amran saat keterangan pers di BRMP Mekanisasi Pertanian (Mektan) Serpong, Tangerang.
Menurut Mentan Amran, pemerintah terus memperkuat berbagai program strategis seperti sawah baru, optimalisasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga penggunaan teknologi pertanian. Hal ini juga didorong dengan kebijakan yang berpihak kepada petani.
“Ada empat hal yang kita rintis selama pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Gibran. Yang pertama adalah cetak sawah, itu sudah pasti jangka panjang. Kemudian oplah. Kemudian irigasi yang kita bangun. Itu meningkatkan produksi. Kemudian alat mesin pertanian,” pungkasnya.
Laporan : Kas
Editor : Tam
PERTANIAN
Ada Masalah Harga Pupuk, Lapor ke Menteri Pertanian Lewat Whatsapp 082311109390
JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan layanan Whatsapp “Lapor Pak Amran” dengan nomor 082311109390.
Melalui kanal ini, seluruh petani dan kelompok tani dapat melapor langsung kepada Mentan jika menemukan penyimpangan harga pupuk di lapangan.
Mentan Amran mengungkapkan bahwa hal ini dilakukan sebagai langkah cepat pemerintah menindak praktik kecurangan dalam distribusi pupuk bersubsidi.
“Seluruh petani di Indonesia silakan melapor. Identitas pelapor kami jaga sepenuhnya. Bila ada penyimpangan seperti pupuk palsu atau harga di atas HET, kami akan tindak tegas,” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) sebagaimana dilansir dari laman pertanian.go.id.
Program “Lapor Pak Amran” ini ditangani secara pribadi oleh Mentan Amran bersama tim pengawasan Kementan.
Kanal ini menjadi sarana untuk memperkuat pengawasan lapangan sekaligus mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.
“Ini nomor aku pegang, langsung ditindaklanjuti. Saatnya kita perangi mafia, koruptor, afiliasinya, seluruh yang merugikan sektor pertanian. Kita harus lindungi 160 juta petani Indonesia. Kalau ada yang bermain-main kita tindak tegas,” ungkap Mentan Amran.
Ia menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan harus lengkap berisi jenis pelanggaran, alamat kios pengecer atau distributor yang melakukan pelanggaran, maupun jenis pupuk yang melanggar ketentuan harga eceran tertinggi (HET).
”Tolong yang mau melapor didetailkan alamat kiosnya, kemudian pupuk jenis apa yang dinaikkan harganya tidak sesuai HET yang telah diturunkan 20 persen oleh pemerintah. Kami akan cek dan tindak,” tegasnya.
Tidak hanya fokus pada pelanggaran HET pupuk bersubsidi, Mentan Amran juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan pelanggaran lain di sektor pertanian.
”Satu minggu ini kita fokus pada pelaporan pupuk, tetapi boleh juga masalah lain seperti traktor, pupuk palsu, apa saja masalah pertanian,” ungkapnya.
Ia menyebut petani dan masyarakat yang turut mengawasi dan melaporkan permasalahan di sektor pertanian merupakan pahlawan. ”Yang melapor adalah pahlawan pangan. Bersama kita perangi mafia,” ucapnya.
Sebelumnya, Mentan Amran juga mengumumkan langkah tegas pemerintah terhadap pelanggaran di lapangan. Sebanyak 190 pengecer dan distributor pupuk bersubsidi dicabut izinnya karena terbukti menjual di atas HET.
“Hari ini melalui Pupuk Indonesia kita cabut izin 190 pengecer dan distributor yang terbukti tidak menurunkan harga pupuk sesuai pengumuman pemerintah. Tidak ada lagi toleransi bagi yang bermain-main dengan kebijakan ini,” paparnya.
Sumber : pertanian.go.id
Laporan : Icha
Editor : Tam
-
ENTERTAINMENT6 years agoInul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa6 years agoDihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR6 years agoJelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur6 years agoRumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus6 years agoTenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
FINANCE6 years agoOJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
Fokus5 months agoUsai Harumkan Nama Wakatobi, Pelatih Atlit Peraih Medali Emas Jual Hp Untuk Ongkos Pulang
-
PERTAMBANGAN2 months ago25 Perusahaan Tambang di Sultra Dihentikan Sementara Operasinya
