Connect with us

Rupa-rupa

AMPLK Adukan Dugaan Korupsi Proyek Swakelola IPPKH Bendungan Pelosika di Kejati Sultra

Published

on

KENDARI : BURSABISNIS – Aliansi Mahasiswa Pemerhati Lingkungan (AMPLK) Sultra adukan dugaan korupsi proyek swakelola Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Bendungan Pelosika di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa 24 Oktober 2023.

Ketua AMPLK Sultra, Ibrahim mengungkapkan bahwa ada beberapa kejanggalan dalam pengerjaan proyek swakelola tersebut.

“Kami menduga proyek swakelola IPPKH Bendungan Pelosika ini sudah pernah dianggarkan pada tahun 2020, lalu kenapa di 2022 dianggarkan lagi dengan rincian pekerjaan untuk tapal batasnya, kemudian kenapa mesti memakai rekening pribadi salah satu oknum staf di BPKHTL Wilayah XXII Kendari, kan ini aneh, seharusnya memakai rekening kantor,”ungkap Ibrahim.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, dugaan praktik korupsi itu bermula saat terjadi MoU antara Balai Wilayah Sungai IV Kendari selaku penanggungjawab anggaran dengan BPKHTL wilayah XXII Kendari sebagai pelaksana swakelola.

“Kegiatan swakelola tersebut berupa kegiatan fasilitasi IPPKH pembangunan Bendungan Pelosika dan sarana penunjangnya,” jelasnya.

“Berdasarkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 341/MENLHK/SETJEN/PLA0/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan pembangunan Bendungan Pelosika dan Sarana Penunjangnya, Atas Nama Kementerian PUPR Seluas ±1.917,05 Ha pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Konawe dan Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kementerian PUPR merupakan salah satu pemegang IPPKH yang berkewajiban menyelesaikan tata batas areal IPPKH,” tambahnya.

Menurut Ibrahim, berdasarkan Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S. 222/PKTL-KUH/ PKHW2/PLA.2/3/2021 tanggal 10 Maret 2021, BPKHTL Wilayah XXII Kendari berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari terkait pelaksanaan penataan batas areal kerja.

“Selanjutnya, pelaksanaan penataan batas areal kerja tersebut dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah XXII Kendari dengan dibiayai oleh Kementerian PUPR selaku Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan,” katanya.

Ibrahim juga menyebutkan, salah satu yang menjadi problem adalah temuan kelebihan alokasi anggaran.

“Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 269.909.100, yang terdiri dari, Supervisi penataan batas areal kerja yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari sebesar Rp. 179.021.600, pengukuran batas sendiri sekaligus batas luar kawasan hutan yang belum pernah ditata batas, sepanjang lebih kurang 1.942,07 m dengan rincian kegiatan inventarisasi trayek batas, pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga dan pemancangan batas definitif sebesar Rp. 90.887.500, dan Bukti pertanggungjawaban,” bebernya.

Berdasarkan data yang diperoleh AMPLK Sultra dari BPK RI, ada temuan sisa anggaran dari kegiatan swakelola tersebut.

“Sesuai dengan data dari Kementerian Keuangan, realisasi belanja terkait pelaksanaan kegiatan penataan batas areal kerja adalah sebesar Rp 352.049.549, Dengan demikian masih terdapat sisa sebesar Rp 82.140.449, (Rp 352.049.549, Rp 269.909.100,), yang masih berada dalam tanggung jawab pemberi kerja,” paparnya.

Terkait hal tersebut, pihaknya menduga ada oknum yang mempunyai kewenangan di BPKHTL Wilayah XXII Kendari yang bermain dengan anggaran tersebut.

“Kami duga ada oknum yang memiliki kewenangan di instansi tersebut yang kami duga bermain dan mendapatkan sisa anggaran tersebut, karena mereka yang memiliki kewenangan, dan berdasarkan data yang kami peroleh dari BPK RI ada sisa anggaran dari kegiatan Swakelola tersebut,” tuturnya.

Ibrahim juga kembali mengungkapkan, bahwa hasil kunjungannya di Kantor BPKHTL XXII Kendari terpampang jelas Baliho yang menerangkan bahwa wilayah kantor tersebut masuk wilayah Zona Integritas, wilayah bebas bersih melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi.

“Balihonya ZI, WBK dan WBBM dan bahkan info yang kami dapatkan sudah dua tahun belakangan ini, jangan hanya karena dugaan perbuatan salah satu oknum mencoreng instansi tersebut,” ujarnya.

AMPLK Sultra juga berharap dengan adanya temuan tersebut, Aparat Penegak Hukum (APH) dapat mengambil langkah tegas.

Selain itu, pihaknya meminta kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengevaluasi Kepala BPKHTL Wilayah XXII Kendari. Pasalnya, pihaknya menduga oknum yang memiliki kewenangan selaku yang menandatangani MoU dan penanggung jawab atas kegiatan swakelola tersebut.

“Kami minta Kejati Sultra dapat memproses temuan BPK RI dan Dirjen KLHK dapat mengevaluasi Kepala BPKHTL Wilayah XXII Kendari atas adanya temuan tersebut, yang kami duga dapat mencoreng instansi yang dua tahun belakangan ini telah memperoleh Zona Integritas sebagai wilayah yang bebas bersih melayani atau WBBM dan Wilayah Bebas Korupsi atau WBK,” desak Ibrahim.

Pihaknya juga kembali menegaskan akan mempressure terus aduannya hingga ada titik terang, apakah ini masuk korupsi atau bukan.

“Kita akan pressure terus dan dalam waktu dekat ini kita akan lakukan aksi demontrasi,” tegasnya.

Sementara itu, Kasipenkum Kejati Sultra, Dody membenarkan, bahwa pihaknya telah menerima aduan masyarakat tersebut.

“Jadi tadi ada ada aduan di PTSP Kejati Sultra, dari Aliansi Mahasiswa Pemerhati Lingkungan dan Kehutanan (AMPLK) Sultra, dan aduan itu sudah diterima,” ucap Kasi Penkum Kejati Sultra itu.

Ia juga mengungkapkan, langkah selanjutnya terhadap pelaporan pengaduan tersebut akan diteruskan ke pimpinan untuk kemudian ditindaklanjuti.

Kemudian, lanjut Dody, apabila sudah ditindaklanjuti, maka akan dibuat telaan terkait aduan tersebut.

Kemudian diterbitkan Sprintuk baru masuk puldata dan pulbaket, dan setelah memenuhi syarat-syarat akan ditindaklanjuti ke tahap berikutnya.

Terkait hal tersebut, Kepala BPKHTL Wilayah XXII Kendari, Pernando Sinabutar saat dikonfirmasi terkait pengerjaan proyek swakelola IPPKH Bendungan Pelosika mengatakan, bahwa pengerjaannya sudah batal.

“Ini sudah batal, termasuk ini, ini kerjaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Karena sudah batal, sudah dikembalikan semua ke negara, Itu bukan urusan BPKH, konfirmasi ke BWS, Tidak ada temuan BPK, karena sudah dikembalikan semua,” ungkapnya.

Selain itu, Ia juga mengungkapkan, bahwa ada proses pengerjaan yang tidak pas.

“Sudah dikembalikan semua, karena semua prosesnya tidak pas,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, Agus Safari mengarahkan untuk mengkonfirmasi kepada pihak PPK Tanah.

“Konfirmasi ke PPK Tanah, karena ini pekerjaannya,” ujarnya saat dikonfirmasi via WhatsApp.

Terkait hal tersebut, PPK Bendungan Pelosika, Arsamid Watadinata mengatakan, swakelola ini terkait supervisi tata batas kawasan, dan ini memang mesti diawasi oleh BPKHTL, mereka juga yang menerbitkan, kan kalau berhubungan dengan lahan masyarakat kita selesaikan dengan masyarakat dan kalau soal kehutanan, pihaknya berurusan dengan BPKHTL.

“Itu memang kemarin ada laporan dari Inspektorat, mereka (KLHK) ada yang tidak tertagging, tidak terdata, kan kalau swakelola mesti dibuat rekening tersendiri, dan kemarin memang ada dana lebih tetapi mereka sudah kembalikan lewat PUPR, mereka minta kode billing dan sudah kembalikan,” ungkapnya.

“Kita kan ini sebagai penyedia dana, mereka pelaksana, dan sebenarnya ini menurut mereka sudah dilaksanakan tetapi Inspektorat menganggap ini tidak dilaksanakan mereka sudah kembalikan semuanya termasuk semua dana itu baik kelebihan dan dana swakelola tersebut,” ungkapnya.

Ia juga menuturkan, bahwa karena ada penilaian inspektorat BPKHTL Wilayah XXII Kendari mengembalikan ke negara.

“Intinya karena ada penilaian inspektorat karena tidak dilaksanakan makanya mereka mengembalikan ke negara, dan ini pekerjaan tahun 2022,” tuturnya.

“Di MoU juga tertera bahwa kami penyedia anggaran dan mereka sebagai pelaksana pekerjaan swakelola tersebut,” tandasnya…(***)

PERTAMBANGAN

PT IAM Wujudkan Dukungan Pendidikan melalui Beasiswa untuk Pemuda Morombo

Published

on

By

KONAWE UTARA : bursabisnis.id – PT Indonusa Arta Mulya (IAM) menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Marombo, Kecamatan Lasolo Kepulauan dan Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) dengan menyerahkan bantuan dana pendidikan (beasiswa) kepada Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morombo (HIPPMAMOR), Selasa 16 Juli 2024.

Kegiatan ini merupakan bagian dari realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perusahaan, yang bertujuan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia di daerah tersebut.

Acara penyerahan beasiswa ini berlangsung di rumah Kepala Desa Morombo Pantai dan dihadiri oleh Ketua Umum HIPPMAMOR, sekretaris organisasi, beberapa aparat desa, serta perwakilan dari PT IAM.

Penyerahan beasiswa ini tidak hanya menjadi bukti nyata kepedulian PT IAM terhadap pendidikan, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung kemajuan masyarakat setempat.

Desa Morombo dikenal sebagai salah satu wilayah dengan cadangan bijih nikel terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang menarik perhatian banyak investor, baik legal maupun ilegal.

Kehadiran para investor diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur desa, sesuai dengan amanat UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3.

Wawan, seorang tokoh masyarakat setempat, mengapresiasi langkah PT Indo Arta Mulya yang terus menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat.

“Tidak banyak perusahaan di lingkar Morombo seperti PT IAM, yang meski baru beroperasi sudah mampu merealisasikan kesejahteraan masyarakat melalui program-programnya yang sangat membantu dan transparan dalam menunaikan PPM sesuai SOP,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.

Bantuan dana pendidikan yang diberikan oleh PT IAM ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dan pelajar di Desa Morombo untuk terus mengembangkan potensi mereka. Ketua Umum HIPPMAMOR juga menyampaikan terima kasih kepada PT IAM atas kepeduliannya terhadap pendidikan di desa mereka.

“Kami sangat mengapresiasi PT IAM dan akan memberikan feedback positif kepada perusahaan. Melihat program kerja kami untuk kemajuan daerah dan SDM rakyat Desa Morombo, kami menilai PT IAM sebagai kolaborator yang tepat untuk mengaktualisasikan program HIPPMAMOR, yaitu Morombo dalam narasi pembangunan,” lanjut Wawan.

Dengan langkah nyata yang diambil oleh PT Indonusa Arta Mulya, masyarakat Desa Morombo kini semakin optimis menatap masa depan yang lebih baik. Kehadiran perusahaan ini membawa harapan baru bagi pendidikan dan kesejahteraan generasi muda di daerah tersebut.

Penyerahan beasiswa ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain yang beroperasi di sekitar Desa Morombo, untuk lebih peduli dan aktif dalam melaksanakan tanggung jawab sosial mereka.

Kesadaran PT IAM akan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan mahasiswa lokal membangkitkan semangat juang masyarakat dan mahasiswa lokal untuk terus menuntut perusahaan lain yang mengabaikan tanggung jawab sosialnya.

Langkah ini menegaskan bahwa PT Indonusa Arta Mulya tidak hanya berfokus pada keuntungan bisnis semata, tetapi juga berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasinya.

Continue Reading

Rupa-rupa

Anugerah Jurnalistik dan Pameran Foto Koordinatoriat Wartawan Parlemen

Published

on

By

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi

JAKARTA, Bursabisnis.id – Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI bekerja sama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) menggelar Anugerah Jurnalistik (AJ) IV KWP 2024 dan Pameran Foto Warna-Warni Parlemen XIV dengan tema menyongsong DPR Periode Baru 2024-2029.

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi menilai kegiatan ini bisa menjadi momentum flashback perjalanan DPR satu tahun terakhir, sekaligus juga penyampaian harapan untuk Anggota DPR periode 2024-2029 yang akan datang.

“Ini tentu momentum juga bagi kita semua untuk melihat bagaimana perjalanan DPR minimal setahun terakhir dan juga tentu akan menjadi kenangan untuk periode 2019-2024. Sehingga harapan kita di DPR periode 2024-2029 dengan semangat baru, tentu terobosannya juga baru dan akan semakin dicintai oleh rakyat,” kata Indra Pahlevi sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Indra juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasihnya kepada KWP yang dengan rutin mengadakan kegiatan tersebut, sebagai fungsinya mengabarkan pada masyarakat terkait kerja-kerja DPR.

“Terima kasih kepada segenap pengurus KWP, di bawah kepemimpinan Mas Ariawan dan juga seluruh panitia yang secara reguler, secara periodik melakukan kegiatan ini. Sehingga membantu DPR secara keseluruhan untuk bisa mengabarkan kepada masyarakat apa yang dilakukan oleh DPR tentang tugas, fungsi, dan kinerjanya kepada Masyarakat. Terima kasih sekali lagi Semoga kedepannya KWP semakin sukses dan juga DPR juga semakin dicintai oleh rakyatnya,” pungkasnya.

Sumber : dpr.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

 

Continue Reading

Rupa-rupa

Politisi PDIP Nirna Lachmuddin Hadiri Jalan Santai Gemoynya Kendari

Published

on

By

KENDARI, Bursabisnis.id – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nirna Lachmuddin menghadiri jalan santai Gemoynya Kendari, di pelataran eks MTQ Kendari, Sabtu 6 Juli 2024.

Pantauan media ini, kebersamaan Yudhianto Mahardika dan Nirna Lachmuddin berlangsung hingga jalan santai tersebut berakhir.

Kehadiran Nirna Lachmuddin di kegiatan tersebut menunjukkan sinyal politik akan bersama di Pilwali Kendari, yang akan digelar pada November 2024 mendatang.

Dalam sambutannya, Nirna Lachmuddin mengatakan, bahwa kehadiran dirinya di kegiatan Gemoynya Kendari tentu akan menimbulkan pertanyaan publik.

“Pasti banyak yang bertanya, kenapa saya hadir di kegiatan ini. Tentu menghadiri undangan Bapak Anton Timbang dan Yudhianto Mahardika, ujar istri Ishak Ismail itu.

Lebih lanjut, mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara itu menyebutkan, bahwa kehadiran dirinya didampingi oleh suaminya yang merupakan Ketua DPC PDIP Kota Kendari, bersama sejumlah politisi PDIP.

“Ada juga mantan pacar saya (Ishak Ismail, red),” katanya, disambut meriah peserta jalan santai.

Nirna Lachmuddin menambahkan, kebersamaan dirinya dan Yudhianto Mahardika akan terus berlanjut untuk masyarakat Kota Kendari.

“Sabar ya. Tunggu saja kabar baiknya,” tambahnya.

Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.