JAKARTA, Bursabisnis. Id -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga Semester I tahun 2025 mencapai Rp400,6 triliun atau 43,5% dari pagu APBN 2025 sebesar Rp919,8 triliun.

Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Hal ini terungkap pada Rapat Kerja (Raker) Komite IV Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagaimana dilansir dari laman Kemenkeu. go. Id.

Tingginya realisasi ini didorong oleh peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), serta perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran anggaran.

“TKD ditujukan supaya masyarakat (daerah) juga bisa mendapatkan pelayanan yang baik, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga layanan lain secara baik,” terang Menkeu.

Penyaluran TKD digunakan untuk mendukung pemerataan layanan publik di berbagai sektor.

Di bidang pendidikan, TKD mendorong rehabilitasi ruang kelas, pembangunan sekolah, serta penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Di bidang kesehatan, TKD digunakan untuk pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan penyediaan alat kesehatan. Sementara di sektor infrastruktur, TKD membiayai pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta sistem penyediaan air minum.

Selain itu, TKD juga mendukung penggajian 3,56 juta ASN Daerah dan pengangkatan 377 ribu tenaga honorer menjadi PPPK melalui DAU berbasis kinerja.

Pemerintah terus memperkuat kebijakan TKD agar lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat, termasuk melalui reformasi penyaluran Dana Desa, insentif fiskal daerah, serta pengembangan pembiayaan inovatif.

“Kami akan terus mendorong kinerja daerah di dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi. Maka dalam hal itu, berbagai langkah baik itu dari sisi penerimaan dengan optimalisasi pajak dan retribusi daerah, dan transfer yang semakin berbasis kinerja daerah,” tukas Menkeu.

Sumber : Kemenkeu. go. id

Laporan : Icha

KENDARI, Bursabisnis.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra mempunyai kewajiban jangka pendek tahun 2025 yang harus diselesaikan sebesar Rp 757 Miliar.

Sedangkan kondisi keuangan Pemprov Sultra berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025, Sultra mengalami defisit sebesar Rp 777 Miliar.

Meskipun Pemprov Sultra memiliki sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) sebanyak Rp 72,9 Miliar. Namun nilai tersebut tidak mampu menutupi kewajiban jangka pendek yang angkanya mencapai ratusan miliar.

Mengutif dari situs telisik.id, informasi terjadinya defisit anggaran Pemprov Sultra disampaikan Ketua Tim Pemeriksa LKPD Pemprov Sultra dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indra Putra didampingi Pengendali Teknis, Baroqah.

Adapun kewajiban jangka pendek Pemprov Sultra yang segera diselesaikan, meliputi utang belanja kepada kontraktor, utang retensi, serta utang dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang jatuh tempo pada 2025.

Terungkap, total utang Pemprov Sultra sebesar Rp 757 Miliar, sekitar Rp 383 Miliar merupakan cicilan pokok utang PEN yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan Jalan Wisata Toronipa, Pembangunan Rumah Sakit Jantung dan infrastruktur lainnya di era kepemimpinan Gubernur Sultra Ali Mazi.

Laporan : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Memanfaatkan momentum ini, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan diskon untuk beragam moda transportasi yang bertujuan mendorong perjalanan dalam negeri guna meningkatkan aktivitas ekonomi domestik.

Program diskon moda transportasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp0,94 triliun itu merupakan salah satu dari lima paket stimulus ekonomi yang digelontorkan untuk masyarakat.

Adapun sebelumnya, pemerintah secara resmi telah menggulirkan lima stimulus ekonomi usai rapat terbatas bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan Presiden Prabowo memutuskan lima kelompok kebijakan dalam paket stimulus ekonomi tersebut mencakup diskon transportasi, insentif tol, penebalan bantuan sosial, subsidi upah, dan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK).

Kelima stimulus ekonomi dengan total paket senilai Rp24,44 triliun tersebut bertujuan melindungi daya beli masyarakat khususnya kelompok menengah ke bawah serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah meningkatnya risiko pelemahan ekonomi nasional akibat tekanan global.

“Hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat. Hari ini telah diputuskan 5 hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi dengan target-target dari mereka yang akan mendapatkan manfaat dari paket stimulus tersebut,” ujar Menkeu Sri Mulyani sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id.

Diskon Transportasi

Menjelang masa libur sekolah dan awal tahun ajaran baru periode Juni hingga Juli 2025, masyarakat yang hendak bepergian dapat memanfaatkan berbagai diskon moda transportasi dari paket stimulus ekonomi yang didanai APBN.

“Ini tentu diharapkan dengan kegiatan anak-anak libur sekolah, mereka bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri dengan melakukan perjalanan di dalam negeri. Maka diskon transportasi ini sifatnya menyeluruh kepada seluruh moda transportasi,” tutur Menkeu.

Pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30% bagi 2,8 juta penumpang dengan alokasi anggaran sebesar Rp0,3 triliun.

Selanjutnya, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 6% untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi dengan anggaran sebesar Rp0,43 triliun, yang diperkirakan akan menyasar 6 juta penumpang. Pemberian insentif ini mengacu pada skema yang diaplikasikan pada saat libur Lebaran Maret-April lalu.

“Dengan demikian harga tiket pesawat kelas ekonomi diharapkan bisa sedikit menurun,” kata Menkeu.

Tak hanya itu, angkutan laut juga mendapatkan potongan harga 50% bagi 0,5 juta penumpang dengan anggaran Rp0,21 triliun.

“Ini semuanya dilakukan di bulan Juni dan Juli dengan keseluruhan total anggaran untuk tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi, dan tiket angkutan laut adalah Rp0,94 triliun,” ungkap Menkeu.

Diskon Tarif Tol

Di samping pemberian insentif moda transportasi, pemerintah juga memberikan diskon tarif jalan tol sebesar 20% selama periode Juni dan Juli 2025 untuk 110 juta pengguna. Kebijakan ini diimplementasikan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

“Untuk ini akan dilakukan melalui operasi non-APBN, karena dalam hal ini untuk Kementerian PU akan melakukan atau sudah memberikan surat edaran kepada BUJT mengenai kebijakan diskon tarif tol tersebut,” tutur Menkeu.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut bahwa rencana pemberian insentif berupa diskon transportasi dan diskon jalan tol sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat tahun ini.

Amalia menjelaskan bahwa berdasarkan data BPS, jumlah wisatawan nusantara pada April 2025 meningkat 23% dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.

“Artinya bahwa insentif untuk diskon tiket dan diskon transportasi dan juga diskon jalan tol ini akan sangat mendorong mobilitas masyarakat. Kedua, dari data BPS juga bahwa terlihat ada 3 titik mobilitas masyarakat itu meningkat atau mencapai puncaknya dalam 1 tahun. Pertama pada saat lebaran, kedua pada saat libur sekolah Juni, Juli dan ketiga pada saat akhir tahun,” pungkas Kepala BPS.

Sumber : kemenkeu.go.id
Laporan : Icha
Editor : Tam