JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa APBN 2024 telah bekerja secara optimal sebagai instrumen fiskal yang menjaga stabilitas sekaligus mendorong pembangunan di tengah situasi global yang penuh tekanan.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani ketika menyampaikan Keterangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa, 1 Juli 2025 di Ruang Rapat DPR RI Jakarta.

“Tahun 2024 ditandai dengan kondisi ekonomi nasional yang menantang dan tidak mudah, terutama berasal dari tekanan perekonomian global yang meningkat tajam di berbagai wilayah dunia,” ujar Sri Mulyani sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id.

Di tengah konflik geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta dampak lanjutan El Nino, Menkeu menegaskan bahwa APBN tetap mampu meredam tekanan melalui kebijakan fiskal yang adaptif, termasuk stabilisasi harga pangan dan energi, serta perlindungan sosial.

APBN juga berperan penting dalam mendukung agenda nasional, termasuk Pemilu 2024 dan transisi pemerintahan.

“Dukungan yang solid dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan memberikan kontribusi yang positif untuk mewujudkan target pembangunan yang optimal, serta melaksanakan transisi pemerintahan secara efektif,” kata Sri Mulyani.

Stabilitas ini ditopang oleh kinerja ekonomi yang tetap tumbuh 5,03% dengan inflasi terkendali di angka 1,6%—jauh di bawah asumsi APBN 2024 sebesar 2,8%.

Dampak konkret dari belanja negara juga terlihat nyata. Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan subsidi Kredit Usaha Rakyat terus dijalankan. Hasilnya, angka kemiskinan ekstrem turun hingga 0,83%, pengangguran menurun menjadi 4,91%, dan belanja negara tumbuh 7,6% menjadi Rp3.359,8 triliun.

Di sisi pengelolaan fiskal, Pemerintah berhasil menjaga defisit APBN 2024 sebesar 2,3% dari PDB, lebih rendah dari outlook sebelumnya. Realisasi pembiayaan utang pun ditekan di bawah target awal, mencerminkan bauran pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah.

Sinergi antara Pemerintah, DPR, dan BPK juga memperkuat tata kelola fiskal. Pemerintah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024.
Pemerintah menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan pengawasan yang efektif dari DPR RI dan BPK. RUU P2 APBN 2024 kini diajukan untuk dibahas bersama dan ditetapkan menjadi Undang-Undang. Dengan tata kelola yang kokoh dan berintegritas, APBN diharapkan terus menjadi alat untuk memperkuat kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi nasional.

Sumber : kemenkeu.go.id
Laporan : Icha
Editor : Tam

KENDARI, Bursabisnis.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra mempunyai kewajiban jangka pendek tahun 2025 yang harus diselesaikan sebesar Rp 757 Miliar.

Sedangkan kondisi keuangan Pemprov Sultra berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025, Sultra mengalami defisit sebesar Rp 777 Miliar.

Meskipun Pemprov Sultra memiliki sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) sebanyak Rp 72,9 Miliar. Namun nilai tersebut tidak mampu menutupi kewajiban jangka pendek yang angkanya mencapai ratusan miliar.

Mengutif dari situs telisik.id, informasi terjadinya defisit anggaran Pemprov Sultra disampaikan Ketua Tim Pemeriksa LKPD Pemprov Sultra dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indra Putra didampingi Pengendali Teknis, Baroqah.

Adapun kewajiban jangka pendek Pemprov Sultra yang segera diselesaikan, meliputi utang belanja kepada kontraktor, utang retensi, serta utang dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang jatuh tempo pada 2025.

Terungkap, total utang Pemprov Sultra sebesar Rp 757 Miliar, sekitar Rp 383 Miliar merupakan cicilan pokok utang PEN yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan Jalan Wisata Toronipa, Pembangunan Rumah Sakit Jantung dan infrastruktur lainnya di era kepemimpinan Gubernur Sultra Ali Mazi.

Laporan : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Memanfaatkan momentum ini, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan diskon untuk beragam moda transportasi yang bertujuan mendorong perjalanan dalam negeri guna meningkatkan aktivitas ekonomi domestik.

Program diskon moda transportasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp0,94 triliun itu merupakan salah satu dari lima paket stimulus ekonomi yang digelontorkan untuk masyarakat.

Adapun sebelumnya, pemerintah secara resmi telah menggulirkan lima stimulus ekonomi usai rapat terbatas bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan Presiden Prabowo memutuskan lima kelompok kebijakan dalam paket stimulus ekonomi tersebut mencakup diskon transportasi, insentif tol, penebalan bantuan sosial, subsidi upah, dan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK).

Kelima stimulus ekonomi dengan total paket senilai Rp24,44 triliun tersebut bertujuan melindungi daya beli masyarakat khususnya kelompok menengah ke bawah serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah meningkatnya risiko pelemahan ekonomi nasional akibat tekanan global.

“Hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat. Hari ini telah diputuskan 5 hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi dengan target-target dari mereka yang akan mendapatkan manfaat dari paket stimulus tersebut,” ujar Menkeu Sri Mulyani sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id.

Diskon Transportasi

Menjelang masa libur sekolah dan awal tahun ajaran baru periode Juni hingga Juli 2025, masyarakat yang hendak bepergian dapat memanfaatkan berbagai diskon moda transportasi dari paket stimulus ekonomi yang didanai APBN.

“Ini tentu diharapkan dengan kegiatan anak-anak libur sekolah, mereka bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri dengan melakukan perjalanan di dalam negeri. Maka diskon transportasi ini sifatnya menyeluruh kepada seluruh moda transportasi,” tutur Menkeu.

Pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30% bagi 2,8 juta penumpang dengan alokasi anggaran sebesar Rp0,3 triliun.

Selanjutnya, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 6% untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi dengan anggaran sebesar Rp0,43 triliun, yang diperkirakan akan menyasar 6 juta penumpang. Pemberian insentif ini mengacu pada skema yang diaplikasikan pada saat libur Lebaran Maret-April lalu.

“Dengan demikian harga tiket pesawat kelas ekonomi diharapkan bisa sedikit menurun,” kata Menkeu.

Tak hanya itu, angkutan laut juga mendapatkan potongan harga 50% bagi 0,5 juta penumpang dengan anggaran Rp0,21 triliun.

“Ini semuanya dilakukan di bulan Juni dan Juli dengan keseluruhan total anggaran untuk tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi, dan tiket angkutan laut adalah Rp0,94 triliun,” ungkap Menkeu.

Diskon Tarif Tol

Di samping pemberian insentif moda transportasi, pemerintah juga memberikan diskon tarif jalan tol sebesar 20% selama periode Juni dan Juli 2025 untuk 110 juta pengguna. Kebijakan ini diimplementasikan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

“Untuk ini akan dilakukan melalui operasi non-APBN, karena dalam hal ini untuk Kementerian PU akan melakukan atau sudah memberikan surat edaran kepada BUJT mengenai kebijakan diskon tarif tol tersebut,” tutur Menkeu.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut bahwa rencana pemberian insentif berupa diskon transportasi dan diskon jalan tol sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat tahun ini.

Amalia menjelaskan bahwa berdasarkan data BPS, jumlah wisatawan nusantara pada April 2025 meningkat 23% dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.

“Artinya bahwa insentif untuk diskon tiket dan diskon transportasi dan juga diskon jalan tol ini akan sangat mendorong mobilitas masyarakat. Kedua, dari data BPS juga bahwa terlihat ada 3 titik mobilitas masyarakat itu meningkat atau mencapai puncaknya dalam 1 tahun. Pertama pada saat lebaran, kedua pada saat libur sekolah Juni, Juli dan ketiga pada saat akhir tahun,” pungkas Kepala BPS.

Sumber : kemenkeu.go.id
Laporan : Icha
Editor : Tam