KONAWE, Bursabisnis. id –  Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) merupakan inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

Berdasarkan hasil Survei Nasional
Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025, terdapat kesenjangan signifikan antara indeks literasi keuangan (66,46%) dan inklusi keuangan
(80,51%) masyarakat Indonesia.

Hasil tersebut menunjukkan masih adanya gap antara indeks literasi dan inklusi keuangan sehingga diperlukan upaya
dalam mengakselerasi peningkatan pemahaman masyarakat terkait produk
dan layanan jasa keuangan secara masif, salah satunya melalui
pembentukan duta literasi keuangan di berbagai daerah.

Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan
Program Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia (OJK PEDULI) yang menargetkan mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mengedukasi dan mendiseminasi informasi tentang literasi keuangan kepada masyarakat luas
secara masif dan merata.

Sejalan dengan hal tersebut, OJK bersama BPR menggelar Training of Trainers (ToT) kepada duta literasi keuangan di kampus
Universitas Lakidende (Unilaki) pada tanggal 10 Juli 2025.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi dan sinergi antara OJK Provinsi Sulawesi Tenggara dan perwakilan industri jasa keuangan yaitu PT BPR Bahteramas
Konawe (Perseroda).

OJK Sulawesi Tenggara memberikan materi terkait
dengan pengenalan OJK, Industri Jasa Keuangan, pengelolaan keuangan yang baik serta waspada aktivitas keuangan ilegal.

Dalam kesempatan ini, Kepala Bagian Pengawasan PEPK dan LMSt OJK Sultra Shintia Wijayanti Putri Purnamasari menyampaikan tujuan pelaksanaan ToT kepada mahasiswa, adalah untuk meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat melalui peran dari mahasiswa atau anak
muda, mahasiswa akan menjadi ujung tombak sebagai duta literasi
diharapkan memiliki pengetahuan dan semangat dalam mengedukasi
masyarakat.

Mahasiswa juga perlu aware tentang pengelolaan keuangan
yang baik sehingga mampu menghindari fenomena over consumerism dan gaya hidup berlebihan.

Selain itu, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, tidak dapat dipungkiri banyak modus penipuan baru yang perlu diwaspadai oleh masyarakat.

Beberapa modus yang sedang marak terjadi di masyarakat antara lain Impersonation (meniru atau meduplikasi identitas milik entitas berizin atau legal),

Penawaran investasi dengan tugas tertentu (melalui like dari suatu iklan atau video youtube),

Penawaran investasi berkedok perdagangan aset kripto,

Penawaran Investasi Robot Trading/Articial Intelligence, dan Fake SMS Masking, serta yang terbaru

Pemalsuan Bukti Transfer Menggunakan AI.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Universitas Lakidende dalam sambutannya menyampaikan bahwa “kegiatan ToT ini sangat bermanfaat
bagi mahasiswa dan bisa menjadi duta literasi keuangan kepada
keluarganya, rekan mahasiswa lain maupun masyarakat luas.

Saat ini marak terjadi kejahatan digital, investasi bodong, pinjaman online ilegal maupun
judi online sehingga kami berharap mahasiswa bisa mendengarkan dengan
baik dan bisa meningkatkan kesadaran dari masyarakat saat ini yang masih banyak menjadi korban.

Kami mewakili kampus menyampaikan apresiasi
yang setinggi-tingginya kepada Otoritas Jasa Keuangan Prov. Sulawesi Tenggara dan BPR yang telah menginisiasi kegiatan ini sehingga bisa menambah wawasan bagi mahasiswa kami”.

Total peserta yang mengikuti kegiatan ToT dari kampus dimaksud sebanyak
kurang lebih 130 orang yang merupakan mahasiswa dan perwakilan citivas
akademika dari kampus dimaksud.

Peserta sangat antusias dalam mendengarkan materi yang disampaikan oleh OJK dan BPR yang terlihat dari beberapa mahasiswa mengajukan pertanyaan antara lain bagaimana tugas dan fungsi OJK serta perlindungan konsumen yang dilakukan oleh OJK,
bagaimana cara membedakan pinjol ilegal dan pinjaman daring yang legal serta peran dalam membasmi aktivitas keuangan ilegal.

Di akhir kegiatan, Kepala Bagian PEPK dan LMSt OJK Sultra menyampaikan harapan agar mahasiswa yang hadir bisa menjadi duta literasi keuangan
serta materi yang didapatkan oleh peserta dapat disebarluaskan kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat lain di sekitarnya agar seluruh masyarakat dapat menggunakan produk dan layanan keuangan secara bijak,
cerdas dalam pengelolaan keuangan, serta terhindar dari kerugian atas aktivitas keuangan illegal serta waspada judi online dan kejahatan social.

Selain itu, harapan OJK agar para duta literasi keuangan ini
dapat terus menggencarkan edukasi keuangan kepada masyarakat dan
melaporkan realisasi pelaksanaannya pada pelaporan yang telah disediakan
oleh OJK.

Laporan : Kas

Editor : Tam

JAKARTA, Bursabisnis. id – Pemerintah resmi meluncurkan Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) sebagai arah strategis pembangunan nasional berbasis penduduk dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dalam acara peluncuran, di Jakarta,  Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menyampaikan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mengimplementasikan kebijakan kependudukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

“Peluncuran DBPK ini menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, produktif, dan berdaya saing global,” ujar Teguh.

Ia menekankan bahwa pembangunan kependudukan merupakan salah satu pilar utama dalam Arah Pembangunan Jangka Panjang Indonesia Teguh  Pembangunan 2045) dan delapan agenda prioritas nasional (Astacita).

Lebih lanjut, Teguh mengungkapkan bahwa jumlah penduduk Indonesia per Semester I Tahun 2025 telah mencapai 286.623.623 jiwa, meningkat sekitar 1,7 juta jiwa dibandingkan dengan akhir 2024.

“Yang menarik, populasi laki-laki tercatat lebih banyak sekitar 2,6 juta jiwa dibandingkan perempuan pada semester ini,” ujarnya.

Data Kependudukan sebagai Fondasi Pembangunan

Dalam paparannya, Dirjen Dukcapil menegaskan bahwa data kependudukan merupakan landasan utama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Tahun 2025 harus menjadi momentum untuk memperkuat transformasi kependudukan, baik dari sisi kebijakan maupun infrastruktur data. Data yang akurat dan inklusif menjadi kunci sukses pembangunan berkelanjutan,” tambah Teguh.

Hingga saat ini, lebih dari 7.094 lembaga pengguna, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan sektor swasta telah bekerja sama dalam pemanfaatan akses data kependudukan. Rata-rata penggunaan data mencapai 10 juta hits per hari.

Menurutnya, sebagai bagian dari upaya modernisasi layanan administrasi kependudukan, Kemendagri terus mengakselerasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Inisiatif ini menjadi wujud transformasi digital dalam pelayanan publik dan bentuk konkret integrasi perencanaan berbasis data.

“Kementerian Dalam Negeri akan terus mendukung penguatan kebijakan perencanaan dan penganggaran berbasis data, termasuk melalui mekanisme RKPD, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Insentif Fiskal,” kata Teguh.

Ia juga mendorong semua kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan dalam menyusun program pembangunan, termasuk hingga tingkat desa dan kelurahan.

Turunan DBPK: Peta Jalan 2025–2029

Sebagai implementasi DBPK, Pemerintah juga telah menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029, yang mengarahkan upaya kolaboratif lintas sektor. Dalam hal ini, Kemendagri memegang mandat atas sasaran kelima yaitu Integrasi Data Kependudukan, dengan fokus pada perluasan cakupan dokumen kependudukan yang inklusif.

“DBPK akan menjadi rujukan utama dalam mendukung pelaksanaan RPJPN dan RPJMN ke depan, sekaligus memastikan arah pembangunan manusia Indonesia direncanakan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan terukur,” tegas Teguh.

Hadir dalam peluncuran tersebut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rahmat Pambudy, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, juga Menteri Koordinator  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno.

Sumber : Indonesia. go. id

Laporan : Tam

JAKARTA, Bursabisnis. id – Pemerintah berhasil mengambil alih lebih dari 2 juta hektare lahan sawit ilegal di kawasan hutan.

Hal ini diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sebagaimana dikutip dari laman cnnindonesia. com.

Pengambilalihan ini dilakukan sebagai bagian dari penertiban penguasaan lahan yang tidak sesuai peruntukan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

“Berdasarkan sukses story Satgas PKH, Penerbitan Kawasan Hutan, di mana hutan dipakai untuk sawit, dan hari ini sudah berhasil mengambil alih sebanyak 2.092.000 ha,” kata Nusron.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan hasil koordinasi lintas lembaga.

Ia menyebut baru saja melakukan rapat dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Panglima TNI untuk membahas tumpang tindih antara lahan negara dengan penguasaan ilegal di lapangan.

sumber :cnnindonesia.com