KENDARI, bursabisnis.id – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sultra berkolaborasi dalam upaya memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program “Bootcamp Onboarding UMKM Sultra 2025”, Jumat 9 Mei 2025.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber ahli dari Kemenkum Sultra, yakni Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Linda Fatmawati Saleh, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta diikuti oleh UMKM binaan BI.

Inisiatif ini bertujuan strategis untuk mendongkrak nilai ekonomi produk UMKM Sultra melalui pemanfaatan platform digital. Digitalisasi diharapkan mampu memperluas jangkauan pasar produk lokal, meningkatkan daya saing, serta membuka peluang ekspor.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung program ini.

“Keterlibatan Kemenkum Sultra dalam bootcamp ini merupakan wujud dukungan penuh terhadap upaya digitalisasi UMKM yang diinisiasi oleh Bank Indonesia,” ujarnya.

“Kami juga berupaya meningkatkan kesadaran dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku UMKM, yang kami yakini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.” pungkasnya.

Kegiatan ini dipandang sebagai langkah konkret dalam implementasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) di wilayah Sulawesi Tenggara.

Editor : Ikas

JAKARTA, Bursabisnis.od – Menteri Perdagangan, Budi Santoso bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Ekspor di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta.

Mendag menyampaikan, sinergi Kemendag dan Kemendes PDT bertujuan untuk mendukung pencapaian Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

Upaya ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Kemendag dan Kemendes PDT dalam mendorong perekonomian daerah, khususnya di wilayah perdesaan, sebagai mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Ruang lingkup kerja sama terdiri atas penguatan rantai pasok dalam negeri, pengembangan komoditas potensial, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, fasilitasi promosi dan pemasaran, serta kegiatan lain yang disepakati kedua pihak.

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak ditandatangani.
Mendag mengungkapkan, melalui kolaborasi ini, pemerintah akan fokus pada pemanfaatan sumber daya bersama untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui penguatan ekosistem kewirausahaan di desa, terutama badan usaha milik desa (BUMDes) dan UMKM agar dapat bersaing di pasar global.

Pada kesempatan tersebut, Mendag didampingi oleh Sekretaris Jenderal, Isy Karim; Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Fajarini Puntodewi; Kepala Biro Perencanaan, Sukoco dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, N.M Kusuma Dewi.

Sumber : kemendagri.go.id
Laporan : Icha
Editor : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung kegiatan Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/BBWI) yang diselenggarakan di Sulawesi Selatan pada 16-19 Oktober 2024.

Upaya yang dilakukan oleh Kemenkeu dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan rangkaian acara tersebut salah satunya dengan melakukan pembinaan kepada unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan Kemenkeu yang berada di wilayah Sulawesi Selatan.

“Program ini memiliki makna strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di sektor UMKM dan pariwisata,” terang Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id.

Dalam kegiatan tersebut, terdapat 30 booth UMKM baik yang merupakan binaan Kemenkeu Satu Sulsel maupun booth binaan unit kerja Kementerian Keuangan di antaranya Biro Manajemen BMN and Pengadaan selaku Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kemenkeu, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Selain itu, terdapat juga 50 booth UMKM lainnya yang merupakan binaan Provinsi Sulsel.

Kementerian Keuangan berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM melalui kebijakan fiskal, akses pembiayaan inklusif, dan dukungan digitalisasi. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta Dana Bergulir Ultra Mikro (UMi) memberikan kemudahan akses modal dengan bunga rendah, dan kebijakan perpajakan yang lebih sederhana dan ringan diberikan untuk UMKM.

Selain itu, Kemenkeu juga memperkuat kapasitas UMKM melalui pelatihan dan akses ke pasar digital, memastikan UMKM untuk mampu bersaing di era ekonomi digital. Dengan pendekatan terpadu ini, Kemenkeu berkomitmen menjadikan UMKM sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sumber : kemenkeu.go.id
Penuli : Tam