Fokus
Ekonomi Tumbuh Baik, Bila Kerjasama Antar Kabupaten dan Kota di Sultra Berjalan Optimal
KENDARI, Bursabisnis.id – Konsep pengembangan wilayah memegang peranan penting dalam menentukan perkembangan suatu wilayah, termasuk terkait perkembangan ekonomi suatu wilayah.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik, maka diperlukan pengembangan potensi yang dimiliki wilayah secara optimal.
“Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memetakan sektor unggulan wilayah, serta menekankan pada adanya hubungan kerjasama kabupaten atau kota yang ada di wilayah tersebut,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Parinringi SE,M.Si.
Pentingnya konsep pengembangan wilayah merupakan data hasil laporan penelitian dan bantuan teknik survey pendahuluan kegiatan penyediaan peta potensi Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dan Kabupaten Bombana yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Halu Oleo (UHO) pada tahun 2023.

Kepala DPMPTSP Provinsi Sultra, Parinringi SE,M.Si
Dalam laporan penelitian tersebut mengungkapkan, bahwa pendekatan pengembangan ekonomi wilayah di Propinsi Sultra belum memanfaatkan potensi setiap kabupaten/kota secara optimal, sehingga tercipta pembangunan yang tidak merata di wilayah Propinsi Sultra.
Oleh karena itu diperlukan pendekatan baru yang lebih menekankan adanya kerjasama antar kabupaten/kota, yang diharapkan mampu membawa dampak bahwa pembangunan tidak terkonsentrasi pada kabupaten/kota tertentu saja.
Sebelum merumuskan suatu kerjasama antardaerah, diperlukan adanya penentuan potensi dan hubungan ekonomi antardaerah, agar dapat dipetakan suatu kerjasama yang optimal.
“Karena itu diperlukan adanya pemetaan pola keterkaitan ekonomi antar kabupaten/kota sebagai dasar penentuan kerjasama ekonomi,” jelas Parinringi mantan Pj Bupati Kolaka Utara (Kolut) ini.
Olehnya itu, 3 wilayah administrasi yang memiliki karakteristik komoditas unggulan yang berbeda, serta memanfaatkannya sebagai basis dalam pengembangan perekonomian daerahnya.
Dalam hal ini, wilayah Kota Kendari yaitu berkembang dengan aktivitas perdagangan dan jasanya dibidang sekunder. Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dengan komoditas unggulannya dibidang pemanfaatan mineral tambang, dan Kabupaten Bombana dengan hasil pertanian dan tambang.
Dengan adanya sektor basis yang berbeda antar daerah, maka secara ekonomi mampu memiliki prospek yang menjanjikan dalam pengembangan ekonomi wilayah.
” Sebab akan terjadi kondisi saling melakukan suplai komoditas, guna mencukupi kebutuhannya pada daerah-daerah yang tidak memiliki spesialisasi pada suatu komoditas tertentu,” ujar mantan Wakil Bupati Konawe ini.
Bahkan hal ini dalam bingkai kewilayahan dapat membentuk sebuah mekanisme pasar yang pada prinsipnya dapat meningkatkan perolehan Pendapat Asli Daerah (PAD).
” DPMPTSP melihat bahwa keterkaitan ekonomi yang ada di Propinsi Sulawesi Tenggara, umumnya menunjukkan bahwa hampir semua memiliki keterkaitan ekonomi dengan kabupaten dan kota lainnya,” terang mantan Kepala Kesbangpol Provinsi Sultra ini.
Keterkaitan ekonomi yang terbentuk menciptakan suatu pola keterkaitan. Dan pola keterkaitan ekonomi yang terbentuk didasarkan pada pembagian sektor utama (primer-sekunder-tersier). Pola yang terbentuk dapat dikelompokkan menjadi dua pola keterkaitan, yaitu pola keterkaitan berdasarkan sektor primer- sekunder-tersier dan pola sektor sekunder-tersier.
Bentuk kerjasama antar kabupaten dan kota seSultra, seperti diusulkan Samsu Umar Abdul Samiun mantan Bupati Buton, dalam hal penggunaan aspal Buton.
Jika saja semua pemerintah kabupaten dan kota di Sultra, mau menggunakan aspal Buton untuk ruasa jalan kabupaten atau kota, maka tidak ada aspal impor yang masuk ke Sultra.
Komoditi aspal Buton milik Sumber Daya Alam (SDA) Provinsi Sultra, akan menjadi tuan di negeri sendiri. “Semasa saya masih menjabat sebagai Bupati Buton, semua jalan di Kabupaten Buton menggunakan aspal Buton. Ini sebagai bentuk komitmen saya untuk memberdayakan potensi sumber daya alam Sultra,” jelas Umar Samiun sapaan akrabnya.
Advetorial/Pariwara
Fokus
Indonesia dan Jerman Perkuat Kerjasama Pembiayaan Lingkungan
JAKARTA, Bursabisnis.id – Pemerintah Indonesia dan Jerman sepakat memperkuat kerja sama di bidang kehutanan, konservasi, dan pembiayaan lingkungan.
Kesepakatan ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Bärbel Kofler, Parliamentary State Secretary untuk Menteri Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ).
Menteri Raja Antoni, yang pada kesempatan tersebut didampingi Wamenhut Rohmat Marzuki, menyampaikan bahwa hutan tropis Indonesia memiliki peran penting, tidak hanya bagi pembangunan nasional, tetapi juga bagi stabilitas iklim global.
“Kami berkomitmen menjaga hutan melalui kebijakan yang kuat dan kerja sama internasional, termasuk dengan Jerman,” ujarnya dilansir dari laman kehutanan.go.id.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas tiga fokus utama kerja sama ke depan, yaitu pengembangan Area Preservasi yang melibatkan masyarakat dan swasta, inovasi pembiayaan konservasi seperti biodiversity credits dan kemitraan publik-swasta di lansekap Bukit Tigapuluh Landscape Jambi, serta Inisiatif Reconnect Borneo untuk konservasi lintas batas di Kalimantan, Sabah, dan Sarawak.
Menhut Raja Antoni juga menyoroti program Perhutanan Sosial yang telah memberi hak kelola kepada masyarakat atas lebih dari 8,3 juta hektare hutan, termasuk 1,4 juta hektare Hutan Adat.
“Program ini bukan hanya melindungi hutan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” katanya.
Bärbel Kofler mengapresiasi langkah Indonesia dalam melibatkan masyarakat adat dalam menjaga hutan.
“Kami melihat langsung di Kalimantan bagaimana masyarakat berperan besar dalam melindungi hutan. Indonesia menjadi contoh penting dalam upaya mencapai target penurunan emisi global,” ujarnya.
Menteri Raja Antoni menegaskan, pemerintah terus berkomitmen mencapai target Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada areal seluas 10 juta hektare dan membuka peluang investasi hijau melalui kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
“Kemitraan Indonesia–Jerman adalah wujud nyata kerja bersama untuk menjaga bumi dan menyejahterakan rakyat,” tutupnya.
Sumber : kehutanan.go.id
Laporan : Tam
Fokus
Dilaporkan Ada BBM Bercampur Air, Menteri ESDM Langsung Inspeksi Mendadak
MALANG, Bursabisnis.id +
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan inspeksi mendadak ke SPBU 26 Pertamina Asrikaton, Pakis, Malang, Provinsi Jawa Timur (Jatim), menyusul adanya laporan warga bahwa ada BBM bercampur air.
Kunjungan dadakan ini diharapkan memberi gambaran kondisi lapangan yang lebih akurat.
“Saya bersama Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang bertanggung jawab untuk mengecek kualitas BBM. Kami baru saja selesai mengecek di pompa bensin di sini di SPBU 26 Malang. Berdasarkan hasil sampel yang ada dinyatakan kualitas minyaknya sesuai standar dan baik untuk digunakan,” ujar Bahlil dikutip dari laman esdm.go.id.
Selain di Malang, Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian ESDM bersama Lemigas menurunkan tim untuk melakukan pengecekan di sejumlah SPBU lain di Jawa Timur, termasuk Gresik, Surabaya, dan Lamongan.
Ia menegaskan pemeriksaan dilakukan sebagai respons atas laporan masyarakat.
“Untuk beberapa SPBU dicurigai atau ditengarai yang dilaporkan ada campuran air di Surabaya kemudian di Gresik dan Lamongan, tim juga sudah turun dan besok kami akan rapatkan bersama hasil pemeriksaan seluruh SPBU pada jam 11,” kata Bahlil.
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemeriksaan, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan bersikap tegas terhadap pihak mana pun yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran dan pengelolaan BBM. Ia menegaskan tindakan tegas akan diambil tanpa pandang bulu jika ditemukan pelanggaran di lapangan.
“Kalau itu benar ada sesuatu kejadian dan itu dilakukan oleh Pertamina maka kita pemerintah tidak segan-segan juga untuk memberikan sanksi tegas kepada Pertamina,” tegas Bahlil.
Pemeriksaan mendadak ini selain mengecek mutu bahan bakar juga memastikan pelaksanaan standar operasional pelayanan di lapangan. Kementerian ingin memastikan bahan bakar yang dikonsumsi masyarakat memenuhi kualifikasi yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan tegas akan diambil, termasuk terhadap pihak terkait.
Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Minyak dan Migas (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman melaporkan hasil pemeriksaan kualitas BBM di SPBU di Gresik dan Surabaya.
“Kami telah melakukan uji kualitas BBM melalui uji pasta air dan uji visual. Hasil uji di dua SPBU menunjukkan tidak ditemukan kandungan air dalam BBM. Dari hasil pengujian, seluruh sampel menunjukkan kondisi baik dan memenuhi standar. Prosedur pemeriksaan ini juga rutin dilakukan di setiap SPBU sebelum operasional untuk memastikan kualitas BBM yang akan dikonsumsi masyarakat,” jelas Laode.
Pihak Pertamina melalui Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyatakan hasil uji laboratorium juga menunjukkan produk Pertalite dari Terminal BBM Tuban dan Surabaya memenuhi standar mutu yang berlaku. Meski demikian, Pertamina Patra Niaga tetap melanjutkan investigasi di tingkat SPBU untuk memastikan kualitas sepanjang jalur distribusi.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan secara bertanggung jawab. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan di luar wilayah posko, Pertamina menyediakan berbagai kanal pelaporan resmi, yaitu di SPBU terakhir tempat pembelian BBM atau menghubungi Pertamina Contact Center 135 melalui telfon, email maupun DM media sosial,” pungkasnya.
Sumber : esdm.go.id
Laporan : Tam
Fokus
Sultra Punya 65 Dapur MBG Dari 65 Dapur yang Diusulkan ke BGN
KENDARI, Bursabisnis. id – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ternyata sudah memiliki 27 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dari 65 dapur yang diusulkan ke Badan Gizi Nasional (BGN).
Ini diungkapkan Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang.
“Di Sultra 27(dapur MBG. Yang kami usulkan 65, yang sudah dinyatakan persiapan dan ada juga yang sudah beroperasi itu 27 dapur,” kata Anton Timbang pada Kamis, 23 Oktober 2025.
Anton menambahkan, capaian tersebut menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai provinsi dengan jumlah dapur MBG terbanyak di Indonesia.
Hal ini tidak terlepas dari kesiapan Kadin Sultra dalam memenuhi seluruh persyaratan administratif yang ditetapkan oleh BGN.
“Kita benar benar mempersiapkan persyaratan dari BGN. Jadi semua yang kita usulkan karena dia sudah memenuhi persyaratan sehingga usulan kita semua rata-rata disetujui,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Anton menegaskan bahwa Kadin Sultra akan terus berupaya memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG mendapat dukungan penuh.
Laporan : Tam
-
ENTERTAINMENT6 years agoInul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa6 years agoDihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR6 years agoJelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur6 years agoRumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus6 years agoTenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
FINANCE6 years agoOJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
Fokus5 months agoUsai Harumkan Nama Wakatobi, Pelatih Atlit Peraih Medali Emas Jual Hp Untuk Ongkos Pulang
-
Entrepreneur6 years agoMengenal Sosok Pengusaha Syarifuddin Daeng Punna yang Pantang Menyerah Berusaha
