Connect with us

Ekonomi Makro

Era Industri 4.0, Begini Peluang dan Tantangan Perbankan

Published

on

bursabisnis.id – Perbankan semakin berpeluang untuk lebih berinovasi dalam memberikan layanan kepada nasabah di era digital banking 4.0. Inovasi tersebut dibutuhkan untuk menyikapi persaingan seiring pesatnya pertumbuhan financial technology (fintech).

Di sisi lain, era digital banking 4.0 juga menghadirkan sejumlah tantangan seperti perlindungan data nasabah. Oleh karena itu, perbankan dituntut untuk lebih adaptif terhadap perkembangan era digital banking 4.0.

Revolusi industri 4.0 mempengaruhi beragam pola hidup masyarakat dunia, termasuk industri perbankan. Menggunakan teknologi, semua menjadi serba mudah, praktis dan cepat. Hal itu menuntut perbankan untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan supaya tidak tertinggal.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Difi Ahmad Johansyah mengungkapkan, saat ini konsumen menginginkan yang murah, efisien dan gampang. Hal itu sangat dimungkinkan dengan kehadiran digital sekarang.

“Tantangan perbankan kedepan ya bagaimana istilahnya mengembangkan produk-produk yang semakin memanjakan konsumen,” ungkapnya, belum lama ini.

Kemudahan layanan, kata dia, bisa melalui IT maupun service yang tetrus ditingkatkan.
Terkait regulasi, BI terus mendorong perbankan melakukan inovasi supaya terus berkembang. Apalagi bank juga berhadapan dengan industri Fintech yang terus berkembang.

“Kan makin bersaing makin bagus kan itu,” katanya.

Selain industri perbankan, lanjutnya, masyarakat juga dituntut untuk meningkatkan pengetahuan mengenai literasi keuangan. Kemudahan-kemudahan yang ada harus dipelajari karena tidak ada untung besar tanpa resiko besar.

“Kemudahan-kemudahan ini harus dipelajari, makin mudah bisa jadi risiko besar. Jadi nasabah dituntut makin pintar,” ujarnya.

Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur, Heru Cahyono menjelaskan, dengan adanya perkembangan Fintech, industri perbankan dianjurkan untuk melakukan kolaborasi. OJK akan melakukan kajian-kajian lebih mendalam seberapa jauh regulasi itu dengan mempertimbangkan manfaat dan risikonya.

“Ini kan sesuatu yang baru, kalau mau kolaborasi di situ kita mempertimbangkan seberapa besar manfaat dan risikonya bagi perbankan,” jelasnya.

Menurutnya, jika bank sudah tahu risikonya maka dapat mengukur dan memantau serta melakukan mitigasi risiko.

“Sendainya pada akhirnya akan diatur gak terlalu jauh dari aturan manajemen risiko, kalau mereka ingin melakukan kolaborasi dengan Fintech,” ucapnya .

Ia menambahkan, saat ini perbankan mau tak mau harus mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai teknologi, mengetahui keinginan nasabah dan berorientasi kebutuhan nasabah.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Jatim, Gunawan Arif Hartoyo mengakui, bahwa sebagai seorang banker selain menjalankan tugasnya setiap hari juga harus siap menghadapi tantangan ke depan.

“Kalau kita tidak segera bergerak, maka mungkin ke depan kita akan lewat semuanya,” ungkapnya.

Ia juga menerangkan, perbankan syariah dituntut untuk membangun kesadaran anggotanya, supaya dapat meningkatkan pelayanan pada nasabah dan menjadi lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi.

“Biar bank Syariah tidak dianggap tradisional lagi, lebih modern lagi dan memberikan costamerexperience yang lebih bagus bagi nasabah bank Syariah,” terangnya.

Menanggapi gempuran fintech yang semakin massif, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jatim, Imron Mawardi tetap optimis karena hingga saat ini bank masih bertahan.

Hanya saja, kedepan bukan bersaing antar bank tapi membangun kolaborasi industri bank. Konektivitas dan membangun ekosistem community digital juga harus dilakukan.

“Dulu dengan munculnya GO-JEK dan lainnya, dianggap sebagai ancaman. Tapi ternyata tidak, malah melahirkan wirausahawan-wirausahawan baru. Teknologi adalah peluang besar,” ucapnya.

 

Muharar Ani Saputri

Continue Reading

KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pemkot Baubau Berikan Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan, Ini Bagian Pembangunan SDM

Published

on

By

Pj Sekda Kota Baubau La Ode Aswad, S.Sos, M.Si di kantor DP3A. -foto:ist-

BAUBAU, Bursabisnis.id – Saat ini Kota Baubau dihadapkan pada isu kekerasan pada perempuan dan anak dengan jumlah kasus yang cukup tinggi.

Dari Januari hingga Desember 2023, tidak kurang dari 40 kasus kekerasan seksual anak yang dilaporkan di UPTD PPA Kota Baubau dan jumlah anak berhadapan dengan hukum berjumlah 57 anak.

Juga kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang juga marak akhir-akhir ini.

Dari Data statistik tersebut, secara positif, menunjukkan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan sudah cukup baik.

Masyarakat sudah cukup paham hak dan kewajibannya ketika terjadi kekerasan.

Keberadaan layanan UPTD-PPA dapat membantu masyarakat dalam pelayanan.

Demikian dikatakan Pj Sekda Kota Baubau La Ode Aswad, S.Sos, M.Si mewakili Wali Kota Baubau membuka kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat Kabupaten/Kota DAK non fisik tahun 2024 di aula kantor DP3A Kota Baubau pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Menurut Pj Sekda Kota Baubau, perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari pembangunan nasional yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari prioritas peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan upaya untuk melindungi hak mereka akan rasa aman dan keadilan sehingga mereka bebas dari segala bentuk kekerasan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, serta perempuan dapat berdaya, produktif, dan berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan. Upaya melindungi perempuan dan anak membutuhkan kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi seluruh pihak terkait, yaitu antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat, media, dunia usaha, keluarga, dan komunitas.

”Kegiatan ini merupakan upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak serta memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian konsisten dan sistematis yang ditunjukkan untuk mencapai kesetaraan gender seperti berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak serta meningkatnya kualitas layanan khususnya kepada perempuan dan anak,”ungkapnya.

La Ode Aswad berharap para pihak khususnya mitra pemerintah kota, seperti POLRES, BAPAS, Pengadilan Agama, Biro Layanan Psikologi, Kampus dan Media serta Komunitas dapat membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang harmonis. Bukan saja agar ketuntasan kasus dapat optimal, tetapi lebih dari itu, agar upaya pencegahan melalui edukasi ke masyarakat luas harus terus-menerus dilakukan.

Penulis : Tam

Continue Reading

KEUANGAN

Kolaborasi Kemenkeu Satu Jaga Stabilitas Ekonomi Indonesia

Published

on

By

Menkeu Sri Mulyani Indrawati. -foto:menkeu.go.id-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam Kemenkeu Satu sebagai benteng utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Dalam acara Dialog Kemenkeu Satu yang berlangsung di Bangka Belitung.

Menkeu mengajak seluruh jajaran Kemenkeu untuk terus bekerja sama dalam menjalankan tugas sebagai bendahara negara yang bertanggung jawab kepada bangsa dan negara.

“Sebagai bendahara negara, Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan,” ujar Menkeu sebagaimana dilansir bursabisnis.id dilaman menkeu.go.id pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Menkeu menegaskan bahwa jajaran Kemenkeu harus meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, karena ekonomi terus berubah dan tantangan itu silih berganti, Menkeu juga menekankan bahwa harapan dan aspirasi rakyat juga terus berubah. Oleh karena itu, Menkeu menekankan perlunya meningkatkan kapasitas diri para jajaran di tengah harapan publik yang terus bertambah.

Menkeu menyoroti langkah-langkah Kemenkeu, seperti inisiatif Regional Chief Economist (RCE), yang memungkinkan jajaran Kemenkeu di daerah untuk membaca dan memahami kebutuhan ekonomi lokal serta mendukung keberlanjutan pembangunan. Menkeu menekankan bahwa APBN dirancang untuk memastikan kesejahteraan merata ke seluruh pelosok Indonesia.

Lebih lanjut, Menkeu mengingatkan pentingnya integritas dan kompetensi dalam menjalankan tugas, seraya menyoroti korupsi sebagai suatu ancaman terbesar. Menurut Menkeu, setiap pegawai Kemenkeu perlu menjaga integritas dan meningkatkan kompetensi agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar.

Di tengah era teknologi digital, Menkeu menekankan pentingnya adaptasi dan pembelajaran yang berkesinambungan, dan kesiapan menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul ke depannya.

“Kita enggak pernah bisa milih kapan akan datang shock dalam bentuk apa, dan dimana. Bisa dalam bentuk climate change, menimbulkan banjir, bisa menimbulkan kekeringan, bisa menimbulkan bencana alam dan yang lain-lain. Anything could happen, dan Anda tidak boleh gentar kalau mikirin kemungkinan tantangan,” tegasnya.

Mengakhiri arahannya, Menkeu mengingatkan seluruh pegawai Kemenkeu untuk selalu menjadikan pekerjaan mereka sebagai bentuk kontribusi bagi bangsa.

“Gunakan kesempatan ini untuk kalian bisa membagi dan memberi lebih banyak lagi. Jangan berpikir saya dapat apa, tapi saya bisa memberi apa lagi, karena itulah yang akan menjadi kekuatan luar biasa bagi Indonesia untuk terus maju ke depan,” pungkasnya.

 

Sumber : kemenkeu.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Ekonomi Makro

Pemerintah Proyeksi Pertumbuhan PDB Tahun 2024 Dikisaran 5,2 Persen

Published

on

By

Menkeu Sri Mulyani Indrawati. -foto:menkeu.go.id-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mengafirmasi Peringkat Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB+ dengan outlook positif.

Penilaian R&I ini menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat dengan didukung peningkatan pendapatan per kapita, demografi dan sumber daya alam yang melimpah, sektor manufaktur yang terus berkembang serta pengelolaan kebijakan fiskal yang prudent dengan beban utang pemerintah yang relatif terkendali.

Lebih lanjut, R&I menilai perekonomian Indonesia pada tahun 2023 mampu tumbuh solid diatas 5% melanjutkan kinerja sejak 2022. Pada tahun 2024 ini pertumbuhan tetap kuat pada semester pertama dan diperkirakan tetap berada di sekitar 5% sampai akhir tahun.

“Penilaian positif dari R&I menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Menkeu, Sri Mulyani Indrawati sebagaimana dikutip bursabisnis.id dari laman kemenkeu.go.id pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan PDB riil Indonesia pada kisaran 5,0 – 5,2% di 2024 dan dengan sinergi bersama Bank Indonesia berhasil menjaga stabilitas harga dengan tingkat inflasi yang terkendali.

R&I mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjaga defisit fiskal tetap di bawah 3% ditengah fluktuasi harga minyak dan nilai tukar yang mempengaruhi belanja subsidi. Lembaga pemeringkat Jepang itu juga mencermati basis penerimaan yang masih dapat dioptimalkan demi memperbesar kapasitas fiskal. Selain itu, R&I mengharapkan pemerintahan baru nantinya dapat menjalankan program prioritas dengan tetap memperhatikan ketahanan fiskal dan kestabilan makroekonomi. Hal tersebut menurut R&I akan menjadi faktor kunci untuk menaikkan peringkat rating Indonesia.

“Kita optimis R&I akan memberikan kenaikan peringkat di tahun depan, dengan melihat kondisi fiskal dan makroekonomi yang baik, serta komitmen pemerintahan berikutnya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil,” tambah Menteri Keuangan.

Sumber : kemenkeu.go.id
Penulisq: Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Bisnis Media Sentosa - Bursabisnis.ID