Connect with us

KEUANGAN

Hadapi Covid 19, Pajak Industri Hiburan Direlaksasi

Published

on

JAKARTA, bursabisnis.id  – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berdialog dengan Reza Rahardian, aktor film berkebangsaan Indonesia  dalam acara Obrolan #Pejuang Corona yang dilakukan secara virtual di Jakarta.

Dalam diskusi tersebut, Menkeu menjelaskan bagaimana pemerintah mengantisipasi goncangan wabah COVID-19 untuk ketahanan ekonomi. Hal ini merambah ke pemaparan diterbitkannya Perppu No.1/2020 yang ditujukan untuk penyelamatan ekonomi dan stabilitas keuangan, dukungan pemerintah terhadap pekerja seni, hingga kartu Pra kerja.

“Setiap negara punya cara untuk merespon dengan cara yang luar biasa. Di Indonesia, kematian dari kegiatan ekonomi terutama di level akar rumput, usaha kecil menengah dan kemudian menimbulkan PHK, kemiskinan akan meningkat, bisa mengancam sektor keuangan. Maka Pemerintah mengeluarkan Perppu sebagai landasan hukum karena kegentingan yang memaksa dimana situasi yang berubah sangat cepat, ancaman sangat tinggi terhadap keselamatan manusia, sosial, ekonomi, yang mengancam keuangan,” papar Menkeu seperti dikutip dari laman Facebooknya.

Menkeu juga menjelaskan terkait dengan bidang yang digeluti Reza Rahardian di industri perfilman, bahwa untuk industri hiburan saat ini termasuk industri yang direlaksasi pembayaran pajak penghasilan (PPh Pasal 21) karyawannya serta diskon 30% untuk pajak korporasi.

“Para pekerja seni, bisnis perfilman, saat ini sedang tidak berfungsi karena tidak ada perdagangan dalam industri film. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 telah memperluas 18 sektor yang akan memperoleh relaksasi, termasuk di dalamnya sektor hiburan (perfilman) dan para pekerja seni. PPh pasal 21 karyawan akan dibebaskan atau ditanggung pemerintah, pajak korporasi akan mendapatkan keringanan hingga 30 persen,” jelas Menkeu yang dikutip melalui laman kemenkeu.go.id.

Beranjak ke bahasan kartu Pra kerja, Menkeu menjelaskan bahwa awalnya kartu tersebut didesain Presiden Jokowi untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar skillnya meningkat. Program ini kemudian dimodifikasi karena adanya pandemi COVID-19 agar menjadi bantalan sosial, dimana sebagian diberikan tunai untuk menopang kehidupan (layaknya bantuan sosial), sebagian tetap untuk pelatihan karena peningkatan skill tetap harus berjalan.

Menkeu juga terbuka terhadap masukan dalam pelaksanaan kartu Pra kerja ini karena itu merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dan kepedulian kepada negara.

Sebagai penutup, Menkeu menyampaikan apresiasinya kepada Reza dan para generasi muda yang sudah memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara untuk membayar pajak.

 

Liputan : Ikas

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KEUANGAN

Realisasi APBD Muna Barat  Baru Mencapai 40,64 Persen

Published

on

By

Penjabat Bupati Muna Barat, Bahri. -foto:Hasan jufri-

MUBAR, Bursabisnis.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna Barat (Mubar) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat realisasi belanja APBD pada masing-masing SKPD baru mencapai 40,64 persen.

Rendahnya realisasi tersebut membuat Penjabat (Pj) Bupati Mubar, Bahri, merasa kesal.

Ia meminta agar Pimpinan SKPD bekerja keras agar target realisasi anggaran dapat terwujud sehingga perputaran ekonomi dapat berjalan maksimal.

“Realisasi kita masih kecil, segera lakukan tindakan tepat, cepat dan terukur agar realisasi itu dapat terus meningkat dan target dapat tercapai,” ungkap Bahri.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muna Barat, Muhammad Taslim mengatakan realisasi Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) disemua SKPD baru mencapai 40,64 persen.

“Realisasi Baru mencapai 40, 64 perse, ” ungkapnya.

BPKAD mencatat, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menempati SKPD nomor satu yang telah membelanjakan uangnya dengan realisasi sebesar 77,70 Persen. Sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan realisasi paling kecil dengan realisasi sebesar 19,40 persen.

“Rumah sakit yang paling tinggi realisasinya, sedangkan yang paling kecil ada pada dinas PUPR,” kata Taslim

Namun, pihak pemerintah daerah optimistis target realisasi akan tercapai pada akhir Desember 2023 mendatang.

Penulis : Hasan Jufri

Editor : Rustam 

Continue Reading

KEUANGAN

OJK Terus Dorong Penguatan Governansi dan Penegakan Integritas Sektor Jasa Keuangan

Published

on

By

Penguatan governansi dan penegakan integritas sektor jasa keuangan. -foto: uciyana-

KENDARI, Bursabisnis.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan governansi dan penegakan integritas sektor jasa Keuangan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Kendari pada Jumat, 22 September 2023.

Kegiatan ini dihadiri Penjabat (Pj) Walikota Kendari, Asmawa Tosepu dan beberapa lembaga keuangan yang berada di  Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kepala Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus OJK, Siswani Wisudati menjelaskan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kolaborasi sinergi dengan sektor jasa keuangan, dan bersama-sama menegakkan Governance dan Integritas.

” Seperti yang saya sampaikan tadi, ini pekerjaan kalau dikerjakan sendiri itu susah. Jadi kalau OJK saja yang mengerjakan tidak didukung oleh lembaga- lembaga lain yang terkait, akan menjadi sulit,” jelasnya.

Lebih lanjut, upaya- upaya OJK yang dilakukan saat ini sudah terbilang banyak, salah satunya yaitu menerbitkan berbagai ketentuan mengenai tata kelola.

” Ketentuan saja tidak cukup, secara berkesinambungan, secara berkala kita juga harus melakukan penguatan- penguatan seperti acara ini,” lanjutnya.

Kemudian, di tempat yang sama Pj Walikota, Asmawa Tosepu mengatakan, bahwa perlu integritas dalam rangka membangun negara dan bangsa.

” Sehingga harapan kita, sosialisasi ini kemudian akan semakin memperkuat nilai- nilai integritas, terutama bagi para pelaku atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya,” ujarnya.

Penulis : Uciyana

Editor : Rustam

Continue Reading

Investasi

OJK Bahas Dinamika Sektor Industri Jasa Keuangan dalam Agenda BIJAK 2023

Published

on

By

Kendari, Bursabisnis.id-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar Bincang Jasa Keuangan (Bijak) bersama 49 perwakilan insan media, Kamis, 30 Maret 2023.

Kegiatan ini juga melibatkan perwakilan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara yang merupakan salah satu anggota Satgas Waspada Investasi (SWI).

Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Arjaya Dwi Raya mengatakan, BIJAK merupakan agenda yang secara periodik dilakukan untuk diseminasi informasi terkait perkembangan sektor jasa keuangan khususnya di Sulawesi Tenggara, dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK, untuk meningkatkan kinerja IJK dan mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi serta perlindungan konsumen dari penawaran investasi illegal.

“Hal ini diharapkan dapat menjadi pintu informasi kepada masyarakat melalui media pemberitaan, agar literasi masyarakat semakin meningkat sehingga mampu,” ujarnya.

Ia berharap, agenda BIJAK ini mampu mengantarkan masyarakat untuk memahami manfaat dan risiko yang melekat dalam produk jasa keuangan dan terhindar dari penawaran investasi illegal.

“Memasuki 2023 ini, pertumbuhan keuangan di Sultra semakin baik itu bisa dilihat pertumbuhan aset perbankan meningkat diangka 10,68 % sampai Februari ini,” ujar Arjaya Dwi Raya.

Kepala Subbagian Pengawasan Bank 1 OJK Sultra, Shintia Wijayanti Putri dalam pemaparannya menyampaikan informasi perkembangan Industri Jasa Keuangan hinhh Februari 2023 dengan jumlah jaringan kantor Industri Perbankan sebanyak 1.076.

Adapun rincian jumlah bank umum yakni sebanyak 40 dengan jaringan kantor sebanyak 1.050, dan Kantor Pusat BPR sebanyak 16 dengan jumlah  jaringan kantor sebanyak 26 mengalami pertumbuhan yang cukup positif.

Secara umum, kata dia, Aset Perbankan di Sultra posisi Februari 2023 tumbuh 10,68 persen (yoy) menjadi sebesar 44,55 T.

Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 10,04 perssn (yoy) menjadi sebesar  32,20 T, disertai indikator fungsi intermediasi (LDR) yang tinggi 110,65 persen dengan risiko kredit (NPL) yang tetap terjaga sebesar 1,83 persen.

Kredit Perbankan di Sulawesi Tenggara didominasi oleh penyaluran kredit kepada Sektor Pemilikan Peralatan.

Sementara itu, dari sisi Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kepala Subbagian Administrasi merangkap EPK OJK Sultra, Laode Diman memaparkan, hingga Maret 2023,  OJK Sultra telah memberikan layanan perlindungan konsumen sebanyak 153 orang dengan rincian, layanan konsultasi sebanyak 124 orang dan pengaduan sebanyak 29 orang.

“Dengan permasalahan yang disampaikan antara lain terkait dengan restrukturisasi kredit, penarikan agunan,kartu kredit, proses lelang, biaya denda penyimpanan agunan di pembiyaan, klaim polis asuransi, status kredit bermasalah di SLIK dan pencairan dan yang tidak sesuai limit serta prilaku petugas penagihan/debt collector,”ungkapnya.

Sebagai bentuk peningkatan layanan kepada masyarakat, OJK telah melakukan pengembangan aplikasi pemberian informasi debitur kepada masyarakat/ debitur secara daring atau online dan luring atau tatap muka yang  dikelola oleh kantor pusat dan seluruh Kantor Regional/KOJK.

“Dimana masyarakat dapat menggunakan Aplikasi iDebku melalui website yang dapat diakses melalui perangkat komuputer maupun smart phone,” pungkasnya.

 

Penulis: Mery Oktavia

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.