ADVETORIAL/PARIWARA
IKP di Sultra Tertinggi Nasional, Gubernur Sultra Terima Penghargaan dari Dewan Pers
BANJARAMSIN : Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 yang dirangkaikan dengan perataan anniversary Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-74, pada 6-10 Februari 2020, di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menjadi momentum terbaik bagi Ali Mazi selaku pucuk pimpinan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Gubernur Sultra ini dianugerahi penghargaan Indeks Kebebasan Pers (IKP) tertinggi nasional. Ketua Dewan Pers, Muh. Nuh menyerahkan penghargaan tersebut kepada Ali Mazi pada malam gala dinner HPN, Jumat 7 Februari 2020 di Golden Tulip Hotel Banjarmasin.
Ketua Dewan Pers, Moh. Nuh (kiri), Ketua PWI Pusat, Atl S. Depari (tengah) dan Gubernur Sultra, Ali Mazi (kanan) duduk bersama sembari bercengkrama pada malam gala dinner, Jumat 7 Februari 2020 di Grand Tulip Hotel Banjarmasin.
Penghargaan tersebut menunjukan jika Pemprov Sultra di bawah kepemimpinan Ali Mazi, telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada para wartawan di bumi anoa dalam mengakses informasi.
Artinya, Gubernur Sultra telah memahami tugas-tugas para pewarta dalam menyampaikan informasi dan berita ke publik. Sehingga wartawan diberikan keleluasaan untuk menjalankan aktivitasnya sesuai dengan kaidah jurnlistik.
Ali Mazi menyadari pers berperan penting dalam menyebarluaskan program-program pemerintah, sehingga masyarakat bisa mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah.
Akan tetapi, mantan Ketua DPW Partai NasDem Sultra ini berharap, pers tetap menjunjung tinggi azas keberimbangan, pemberitaan yang berkualitas berdasarkan fakta dan data sehingga masyarakat tidak tenggelam dalam informasi dari palsu atau hoax.
Gubernur Sultra, Ali Mazi (kiri) saat menerima penghargaan IKP tertinggi nasional.
Menurut dia, yang terpenting jangan menyerang pribadi-pribadi dan jangan menyuguhkan berita bohong alias hoax.
“Saya memberikan kebebasan untuk teman-teman pers di Sultra dalam mengakses informasi soal program pemerintah. Tentunya, dalam menjalankan tugasnya, teman-teman wartawan harus sesuai dengan kaidah jurnalistik. Dan yang lebih penting lagi, berita yang dpublikasi berdasarkan data dan fakta bukan hoax,” ungkap Ali Mazi.
Dewan Pers melakukan survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2019. Survei IKP 2019 dilakukan di 34 provinsi yang meliputi tiga lingkungan dengan 20 indikator serta melibatkan 408 informan ahli sebagai responden.
Hasilnya, skor IKP 2019 naik dari sebelumnya pada 2018 sebesar 69 (agak bebas) menjadi 73,71 (cukup bebas). Sepanjang periode 2016-2019, IKP terus mengalami kenaikan, yakni 63,44 pada 2016, naik menjadi 67,92 pada 2017.
Gubernur Sultra, Ali Mazi saat memberikan sambutan pada malam gala dinner di Grand Tulip Hotel Banjarmasin.
Kenaikan terjadi di beberapa sub kategori, di antaranya lingkungan fisik dan politik yaitu 71,11 pada 2018 naik menjadi 75,16 pada 2019. Kemudian lingkungan ekonomi sebesar 67,64 pada 2018 naik menjadi 72,21 pada 2019. Tidak hanya itu, kenaikan juga terjadi di lingkungan hukum, yaitu sebesar 67,08 pada 2018 naik menjadi 72,62 pada 2019.
Untuk skor kenaikan tertinggi terjadi di Provinsi Sultra sebesar 84,84 (sebelumnya Aceh) dan terendah yakni Papua yang hanya sebesar 66,56. Setelah Sultra, IKP Aceh tertinggi nomor dua, yaitu sebesar 82,86 dan disusul Kalimantan Tengah sebesar 80,94.
Dalam survei yang dilakukan, dari 20 indikator survei didapati kenaikan pada 20 indikator, di antaranya kebebasan berserikat bagi wartawan, kebebasan dari intervensi, kebebasan dari kekerasan, dan lain-lain. Sedangkan satu indikator yang mengalami penurunan skor yakni indikator kebebasan dan kriminalisasi, yakni sebesar 78,84 pada 2018 turun menjadi 76,57 pada 2019.
Gubernur Sultra, Ali Mazi.
Di sisi lain, untuk indikator perlindungan stabilitas naik tajam dari 43,92 pada 2018, naik menjadi 57,96 pada 2019. Namun demikian, indikator ini masih menjadi indikator satu-satunya yang skornya di bawah 60 dari 20 indikator. Sedangkan indikator kesetaraan kelompok rentan naik ke 70,33 dari sebelumnya 61,73 pada 2019.
Metoda pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui wawancara dan pengumpulan data sekunder. Para ahli diminta menjawab pertanyaan yang telah disediakan dan memberi skor dengan skala 1-100. Kategorinya angka 1-30 buruk sekali (tidak bebas), 31-55 buruk (kurang bebas), 56-69 sedang (agak bebas), 70-89 kategori baik (cukup bebas), dan skor 90-100 kategori baik sekali (bebas).
Tuan Rumah HPN 2021
Selain penghargaan IKP, Sultra juga berikan kepecayaan sebagai tuan rumah peringatan HPN 2021 mendatang.
Dan Surat Keputusan (SK) penetapan Provinsi Sultra sebagai tuan rumah HPN di tahun depan juga diterima Gubernur Sultra di hari yang sama. SK tersebut diserahkan oleh Ketua PWI Pusat, Atal S Depari.
Untuk mendapatkan kepercayaan sebagai tuan rumah HPN tidak mudah. Sebab, agenda tersebut merupakan event nasional, sehingga diperebutkan banyak daerah di Indonesia.
Ketua PWI Pusat, Atal S. Depari mengatakan, bahwa banyak daerah di Indonesia yang siap menjadi tuan rumah HPN 2021. Namun, untuk penetapan Sultra tanpa hambatan.
Gubernur Sultra, Ali Mazi berpose bersama rombongan PWI Sultra.
Dia juga menambahakan, bahwa Sultra sangat luar biasa bisa membuat gala dinner tersebut. iasanya ketat persaingan.
“Satu daerah dengan daerah lain saling tekling biasanya, tapi Sultra tak ada rival, luar biasa Sultra tanpa hambatan,” ujar Ketua PWI pusat.
Terkait kepercayaan PWI pusat kepada Sultra sebagai tuan rumah HPN 2021, Gubernur Ali Mazi menyampaikan apresiasi dan mengaku bangga.
Olehnya itu, Ali Mazi meminta dukungan kepada seluruh masyarakat Sultra untuk bersama-sama menyukseskan iven bergengsi tersebut, pada Februari 2021 mendatang.
Gubernur Sultra, Ali Mazi (kiri) saat menerima SK tuan rumah HPN 2021 dari Ketua PWI Pusat, Atal S. Depari (kanan).
Sucara umum, lanjut Ali Mazi, Sultra telah sukses melaksanakan berbagai kegiatan nasional mulai dari MTQ, Utsawa Dharma Gita, Pesparawi, Hari Pangan Sedunia, Harganas dan beberapa iven nasional lainnya.
Peringatan HPN kata dia, adalah bentuk apresiasi atas peran pers di berbagai sektor pembangunan, sehingga kehadiran media massa yang menyajikan informasi penting bagi ekonomi kerakyatan patut diapresiasi.
“Bisnis konvensional secara bertahap akan menuju bisnis digital. Disinilah peran pers untuk memberikan informasi untuk mendongkrak ekonomi kerakyatan,” kata Gubernur. (Adv/**)
ADVETORIAL/PARIWARA
Hasil Analisa DPMPTSP, Ada 4 Strategi Pengembangan Komoditas Potensial Sulawesi Tenggara
KENDARI, Bursabisnis.id – Hasil analisis komoditas potensial yang dimiliki wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) dapat didorong kebermanfaatannya, sehingga mampu memberikan peluang investasi serta nilai tambah bagi pendapatan daerah.
“Bahkan, lebih jauh mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat Sulawesi Tenggara,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra, Parinringi SE,M.Si.
Menurut Parinringi yang juga saat ini sedang menjabat sebagai Pj Bupati Buton Selatan (Busel), berdasarkan hasil analisis pemetaan spasial potensi wilayah Sulawesi Tenggara, teridentifikasi ragam peluang investasi, meliputi sektor unggulan dibidang pertambangan, pertanian, sektor jasa, sektor perikanan, sektor industri, sektor peternakan dan sektor pariwisata.
Dengan demikian, dalam rangka mendukung keterwujutan visi dan misi Provinsi Sulawesi Tenggara, maka melalui kegiatan pemetaan potensi ini dapat menjadi landasan spasial dalam pengambilan kebijakan, terkait dengan pengembangan komoditas potensial.
Komoditas Aspal Buton yang digunakan di Kalimantan Timur. -foto:aspabi.id
Menurut Parinringi yang pernah menjabat sebagai Pj Bupati Kolaka Utara (Kolut), untuk mendukung realisasi kebermanfaatan dari potensi peluang investasi di Sultra, maka diperlukan strategi pengembangan komoditas potensial, yakni:
1. Kerjasama Kelembagaan Antar Daerah Kabupaten/Kota
Kerjasama kelembagaan pemangku kepentingan dan pelaku usaha secara efektif dan efisien, akan sangat mendukung dalam pengembangan komoditas unggulan yang terkoneksi dalam skala usaha agribisnis hulu-hilir.
Untuk mewujudkan kerjasama kelembagaan ini, diperlukan adanya cluster wilayah pengembangan potensi wilayah dalam wujud komoditas unggulan yang sejenis antar kabupaten dan sinergisasi pengembangan potensi antar daerah.
2. Penguatan Komitmen Dukungan Pendanaan Keberhasilan pencapaian target dan implementasi program di daerah, terkait pengembangan komoditas unggulan sangat ditentukan oleh dukungan pendanaan.
Di samping memperkuat komitmen dukungan pendanaan dari pemerintah (APBD dan APBN), juga diperlukan adanya dukungan pendanaan dari para pelaku usaha di bidang pengembangan komoditas unggulan.
3. Mendorong Keterlibatan Stakeholders
Strategi ini diarahkan untuk mendorong keterlibatan stakholders agar berperan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan pelaksanaan rencana aksi (renaksi) pengembangan komoditas unggulan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Keterlibatan stakeholders terkait, terutama dalam hal perumusan dan pengambilan keputusan untuk berbagai kegiatan pengembangan komoditas unggulan terpilih di setiap kabupaten/kota.
Adapun stakeholders terkait dalam pengembangan komoditas unggulan diantaranya para pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM, para pemuka adat/tokoh masyarakat, pihak kecamatan, dan komponen masyarakat lainnya, pemerintah daerah dan pemerintan pusat.
4. Peningkatan Dukungan Kebijakan dan Regulasi
Salah satu fokus strategi ini adalah adanya dukungan kebijakan dan yang memperkuat pelaksanaan kegiatan pengembangan komoditas unggulan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Contoh regulasi yang menjadi resultan percepatan pembangunan komoditas unggulan antara lain penetapan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu daerah penghasil bawang merah dan durian; penetapan pusat kawasan industri perikanan, pusat kawasan industri pertambangan, sentra pengembangan pertanian dan perkebunan.
“Dengan strategi-strategi tersebut, diharapkan akan mampu meningkatkan ketertarikan investor berinvestasi di wilayah Sulawesi Tenggara,” kata Parinringi mantan Wakil Bupati Konawe ini.
Advetorial/Pariwara
KENDARI, Bursabisnis.id – Perkembangan setiap sektor ekonomi atau lapangan usaha di setiap provinsi di Indonesia dipastikan berbeda-beda. Meskipun ada juga daerah yang hampir sama keunggulan lapangan usahanya.
Hanya saja pada umumnya, sektor ekonomi atau lapangan usaha yang ada di setiap provinsi di Indonesia masih didominasi oleh sektor pertanian sebagai sektor primer.
” Sektor pertanian ini kemudian memberikan dampak pada peningkatan sektor ekonomi lainnya, seperti industri pengolahan, perdagangan besar, dan eceran,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Parinringi SE,M.Si.
Namun seiring dengan peningkatan investasi sektor pertambangan dan galian pada suatu wilayah, maka sektor ini terus mengalami peningkatan. Sedangkan sektor pertanian mengalami kontribusi pada perekonomian yang mengalami penurunan.
Ini terungkap dalam data laporan penelitian dan bantuan teknik survey pendahuluan kegiatan penyediaan peta potensi Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dan Kabupaten Bombana yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Halu Oleo (UHO) pada tahun 2023.
Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), terutama sektor pertanian dan pertambangan.
“Karena itu, menarik untuk mengkaji sektor ekonomi unggulan Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Indonesia dengan menggunakan Static Location Quotient (SLQ) dan Dinamic Location Quotient (DLQ),” ujar Parinringi yang saat ini menjabat sebagai Pj Bupati Buton Selatan (Busel).
Kepala DPMPTSP Provinsi Sultra, Parinringi SE,M.Si
Dari hasil SLQ dan DLQ, sektor ekonomi yang tergolong unggulan dan masih berpotensi unggul di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni;
1. Pertanian, kehutanan dan perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Konstruksi
4. Administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial
5. Jasa pendidikan.
” Hal ini berarti bahwa sektor ekonomi tersebut mempunyai PDRB yang tinggi didukung dengan pertumbuhan PDRB yang tinggi pula. Selain itu, sektor ekonomi tersebut menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara meskipun diperlukan keterlibatan sektor lainnya,” jelas mantan Wakil Bupati Konawe ini.
Sektor ekonomi yang tergolong belum unggul tetapi berpotensi unggul yakni:
1. Industri pengolahan
2. Pengadaan listrik dan gas
3. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
4. Transportasi dan pergudangan
5. Jasa keuangan dan asuransi.
Hal ini berarti PDB yang rendah, tetapi tingkat pertumbuhan PDRB yang tinggi.
Sektor ekonomi yang tergolong belum unggul dan sekaligus belum berpotensi unggul yakni;
1. Informasi dan komunikasi
2. Real estat
3. Jasa perusahaan
4. Jasa lainnya
.
Hal ini berarti bahwa nilai PDRB dan pertumbuhan PDRB yang rendah pula.
Advetorial/Pariwara
ADVETORIAL/PARIWARA
Nilai Investasi Sektor Industri Logam Dasar di Sultra Rp 7,330 Triliun, Berada di Posisi Pertama
KENDARI, Bursabisnis.id – Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selama triwulan III 2021, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masing-masing mencapai 354,4 juta dollar AS dan Rp 1.779,0 Miliar.
Data tersebut merupakan hasil laporan penelitian dan bantuan teknik survey pendahuluan kegiatan penyediaan peta potensi Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dan Kabupaten Bombana yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Halu Oleo (UHO) pada tahun 2023.
Bila melihat grafik realisasi investasi berdasarkan capaian pada triwulan 1 dan triwulan 2 tahun 2022, menurut Kepala DPMP Provinsi Sultra, Parinringi SE,M.Si, cukup menjanjikan dan menunjukan prospek yang memuaskan.
“Kalau kita realisasi investasi tahun 2022 lalu, cukup menjanjikan. Karena itu tahun 2024, realisasi investasi terus digenjot,” kata Parinringi yang saat ini juga menjabat sebagai Pj Bupati Buton Selatan (Busel).
Adapun secara lebih jelas capaian realisasi investasi pada triwulan 1 dan triwulan 2 tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada bagian berikut.
Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2022
No. Model dan Spesifikasi Investasi Nilai (Rp) dan Jumlah Investasi
1. Penanaman Modal Asing (PMA) Rp. 7,518 Triliun
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp. 577,471 Miliar
3. Jumlah Perusahaan PMA 47 Perusahaan
4. Jumlah Proyek PMA 374 Proyek
5. Jumlah Perusahaan PMDN 228 Perusahaan
Sumber: DPMPTS Provinsi Sualawesi Tenggara Tahun 2023
Realisasi Investasi Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2022
No. Kabupaten/Kota Nilai Investasi (Rp)
1. Kabupaten Konawe 7,290 Triliun
2. Kabupaten Konawe Utara 340,526 Miliar
3. Kabupaten Kolaka 177,429 Miliar
4. Kabupaten Bombana 129,104 Miliar
5. Kota Kendari 64,823 Miliar
6. Kabupaten Konawe Selatan 57,441 Miliar
7. Kabupaten Kolaka Utara 15,177 Miliar
8. Kabupaten Buton 13,360 Miliar
9. Kabupaten Konawe Kepulauan 5,417 Miliar
10. Kota Bau-Bau 1,396 Miliar
11. Kabupaten Buton Tengah 1,194 Miliar
12. Kabupaten Muna 182 Juta
13. Kabupaten Buton Selatan 100 Juta
14. Kabupaten Wakatobi 84 Juta
15. Kabupaten Kolaka Timur 70 Juta
16. Kabupaten Muna Barat 54 Juta
Sumber: DPMPTS Provinsi Sualawesi Tenggara Tahun 2023
Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Triwulan I Tahun 2022
No. Sektor Nilai Investasi (Rp)
1. Industri Logam Dasar, Barang Logam 7,330 Triliun
2. Pertambangan 269,057 Miliar
3. Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi 237,675 Miliar
4. Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran 172,523 Miliar
5. Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan 22,702 Miliar
6. Industri Makanan 20,418 Miliar
Sumber: DPMPTS Provinsi Sualawesi Tenggara Tahun 2023
Sementara itu, capaian realisasi investasi pada triwulan 2 tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada bagian berikut.
Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2022
No. Model dan Spesifikasi Investasi Nilai (Rp) dan Jumlah Investasi
1. Penanaman Modal Asing (PMA) 733,26 Milyar
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 1,81 Triliun
3. Jumlah Perusahaan PMA 33 Perusahaan
4. Jumlah Proyek PMA 318 Proyek
5. Jumlah Perusahaan PMDN 146 Perusahaan
Sumber: DPMPTS Provinsi Sualawesi Tenggara Tahun 2023
Kepala DPMPTSP Provinsi Sultra, Parinringi SE,M.Si
Realisasi Investasi Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2022
No. Kabupaten/Kota Nilai Investasi (Rp)
1.Kabupaten Kolaka 654,06 Milyar
2.Kabupaten Konawe 568,15 Milyar
3.Kabupaten Bombana 550,02 Milyar
4.Kota Kendari 455,30 Milyar
5.Kabupaten Konawe Utara 196,43 Milyar
6.Kabupaten Konawe Selatan 82,83 Milyar
7.Kabupaten Konawe Kepulauan 16,52 Milyar
8.Kabupaten Buton 12,68 Milyar
9.Kabupaten Wakatobi 3,36 Milyar
10.Kota Bau-bau 2,26 Milyar
11.Kabupaten Muna 2,15 Milyar
12.Kabupaten Buton Selatan 0,92 Milyar
13.Kabupaten Kolaka Utara 0,78 Milyar
14.Kabupaten Buton Utara 0,13 Milyar
15.Kabupaten Muna Barat 0,09 Milyar
16.Kabupaten Buton Tengah –
17.Kabupaten Kolaka Timur –
Sumber: DPMPTS Provinsi Sualawesi Tenggara Tahun 2023
Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Triwulan II Tahun 2022
No. Sektor Nilai Investasi (Rp)
1.Industri Logam Dasar, Barang Logam,
Bukan Mesin dan Peralatannya 1.383,85 Milyar
2.Pertambangan 319,49 Milyar
3.Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran 317,16 Milyar
4.Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi 273,54 Milyar
5.Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan 112,50 Milyar
6.Perdagangan dan Reparasi 52,50 Milyar
7.Industri Makanan 34,23 Milyar
Sumber: DPMPTS Provinsi Sualawesi Tenggara Tahun 2023
Smelter VDNI di Kabupaten Konawe. -foto:vdni.co.id-
“Kalau kita melihat akumulasi data capaian realisasi investasi Triwulan I dan II Tahun 2022, ini menggambarkan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki daya tarik yang kuat dan peluang yang baik sebagai tujuan investasi,” terang Parinringi mantan Wakil Bupati Konawe ini.
Hal ini terbukti sebagaimana perolehan nilai dan jumlah kegiatan proyek untuk investasi di Sulawesi Tenggara yang cukup besar pada Triwulan I yang meliputi Penanaman Modal Asing dengan nilai investasi Rp. 7,518 Triliun dan Kabupaten dan Kota di penjuru Sulawesi Tenggara.
Bahkan selain itu, berdasarkan posisi sektor dengan nilai investasi terbesar yaitu :
1. Sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam Rp. 7,330 Triliun
2. Sektor Pertambangan dengan nilai investasi Rp.269,057 Miliar
3. Sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi dengan nilai investasi Rp. 237,675 Miliar
Sementara itu, dari aspek capaian realisasi investasi pada Triwulan II Tahun 2022 di atas juga dapat diketahui bahwa perolehan nilai dan jumlah kegiatan proyek untuk investasi di Sulawesi Tenggara terus berkembang dan meliputi Penanaman Modal Asing dengan nilai investasi 733,26 Milyar, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 1,81 Triliun dan juga aktivitas kegiatannya tersebar pada 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kemudian berdasarkan posisi sektor dengan nilai investasi terbesar, yaitu pada posisi pertama dan kedua masih tetap ditempati sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya dengan investasi (Rp 1.383,85 Milyar), Kedua Pertambangan dengan nilai investasi sebesar (Rp. 319,49 Milyar), dan pada posisi ketiga mengalami perubahan dengan triwuan peratama yaitu pada triwulan kedua ditempati sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran dengan total nilai investasi sebesar (Rp.317,16 Milyar).
Menurut Parinringi, hal terpenting dari hasil capaian realisasi investasi pada triwulan I dan II Tahun 2022 di Sulawesi Tenggara, tidak hanya didominasi oleh sektor tersier (Pertambangan, Pertanian, dan sebagainya), namun juga dari sektor sekunder juga memiliki peluang yang dapat dikembangkan untuk kegiatan investasi, seperti kegiatan industri manufaktur dan juga sektor potensial seperti pariwisata dan peternakan.
“Peluang investasi yang dapat dilakukan para investor, dapat disesuaikan dengan karakteristika lokasi dan aktivitas sosial masyarakat serta potensi wilayah setempat,” jelas Parinringi.
Advetorial/Pariwara
Kadin Sultra Apresiasi Pelaksanaan Munas, Ini Momentum Penyatuan
2025, Fiskal Indonesia Kuat Menghadapi Dinamika Ekonomi Global
Harga Minyak Sawit Mentah di Inacom dan Bursa Malaysia Naik
KPU Bombana Tetapkan Burhanuddin dan Ahmad Yani Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Pemdes Katobu Serahkan Bantuan 25 Unit Aki dan 120 Gulung Ram
Parinringi Dilantik Jadi Pj Wali Kota Kendari, Fahri Yamsul Jadi Pj Bupati Muna Barat
Kenaikan PPN 12 Persen, Keluarga Miskin Diprediksi Menanggung Kenaikan Pengeluaran Rp 101.880 Per Bulan
Nanti Era Pemerintahan Rasman Manafi, Pesawat Berbadan Besar Airbus A320-200 Mendarat di Baubau
Kadin Sultra Apresiasi Pelaksanaan Munas, Ini Momentum Penyatuan
GMNI Kendari Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Desak Prabowo Buat Kebijakan Pro Rakyat
-
ENTERTAINMENT5 years agoInul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa5 years agoDihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR5 years agoJelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur5 years agoRumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus5 years agoTenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
FINANCE5 years agoOJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
Ekonomi Makro5 years agoAset Perbankan Syariah Tumbuh 7,10 Persen, Produk Syariah Semakin Diminati
-
Entrepreneur5 years agoMengenal Sosok Pengusaha Syarifuddin Daeng Punna yang Pantang Menyerah Berusaha