ADVETORIAL/PARIWARA

IKP di Sultra Tertinggi Nasional, Gubernur Sultra Terima Penghargaan dari Dewan Pers

Published

4 years ago

February 8, 2020

Redaksi

BANJARAMSIN : Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 yang dirangkaikan dengan perataan anniversary Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-74, pada 6-10 Februari 2020, di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menjadi momentum terbaik bagi Ali Mazi selaku pucuk pimpinan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Gubernur Sultra ini dianugerahi penghargaan Indeks Kebebasan Pers (IKP) tertinggi nasional. Ketua Dewan Pers, Muh. Nuh menyerahkan penghargaan tersebut kepada Ali Mazi pada malam gala dinner HPN, Jumat 7 Februari 2020 di Golden Tulip Hotel Banjarmasin.

Ketua Dewan Pers, Moh. Nuh (kiri), Ketua PWI Pusat, Atl S. Depari (tengah) dan Gubernur Sultra, Ali Mazi (kanan) duduk bersama sembari bercengkrama pada malam gala dinner, Jumat 7 Februari 2020 di Grand Tulip Hotel Banjarmasin.

Penghargaan tersebut menunjukan jika Pemprov Sultra di bawah kepemimpinan Ali Mazi, telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada para wartawan di bumi anoa dalam mengakses informasi.

Artinya, Gubernur Sultra telah memahami tugas-tugas para pewarta dalam menyampaikan informasi dan berita ke publik. Sehingga wartawan diberikan keleluasaan untuk menjalankan aktivitasnya sesuai dengan kaidah jurnlistik.

Ali Mazi menyadari pers berperan penting dalam menyebarluaskan program-program pemerintah, sehingga masyarakat bisa mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah.

Akan tetapi, mantan Ketua DPW Partai NasDem Sultra ini berharap, pers tetap menjunjung tinggi azas keberimbangan, pemberitaan yang berkualitas berdasarkan fakta dan data sehingga masyarakat tidak tenggelam dalam informasi dari palsu atau hoax.

Gubernur Sultra, Ali Mazi (kiri) saat menerima penghargaan IKP tertinggi nasional.

Menurut dia, yang terpenting jangan menyerang pribadi-pribadi dan jangan menyuguhkan berita bohong alias hoax.

“Saya memberikan kebebasan untuk teman-teman pers di Sultra dalam mengakses informasi soal program pemerintah. Tentunya, dalam menjalankan tugasnya, teman-teman wartawan harus sesuai dengan kaidah jurnalistik. Dan yang lebih penting lagi, berita yang dpublikasi berdasarkan data dan fakta bukan hoax,” ungkap Ali Mazi.

Dewan Pers melakukan survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2019. Survei IKP 2019 dilakukan di 34 provinsi yang meliputi tiga lingkungan dengan 20 indikator serta melibatkan 408 informan ahli sebagai responden.

Hasilnya, skor IKP 2019 naik dari sebelumnya pada 2018 sebesar 69 (agak bebas) menjadi 73,71 (cukup bebas). Sepanjang periode 2016-2019, IKP terus mengalami kenaikan, yakni 63,44 pada 2016, naik menjadi 67,92 pada 2017.

Gubernur Sultra, Ali Mazi saat memberikan sambutan pada malam gala dinner di Grand Tulip Hotel Banjarmasin.

Kenaikan terjadi di beberapa sub kategori, di antaranya lingkungan fisik dan politik yaitu 71,11 pada 2018 naik menjadi 75,16 pada 2019. Kemudian lingkungan ekonomi sebesar 67,64 pada 2018 naik menjadi 72,21 pada 2019. Tidak hanya itu, kenaikan juga terjadi di lingkungan hukum, yaitu sebesar 67,08 pada 2018 naik menjadi 72,62 pada 2019.

Untuk skor kenaikan tertinggi terjadi di Provinsi Sultra sebesar 84,84 (sebelumnya Aceh) dan terendah yakni Papua yang hanya sebesar 66,56. Setelah Sultra, IKP Aceh tertinggi nomor dua, yaitu sebesar 82,86 dan disusul Kalimantan Tengah sebesar 80,94.

Dalam survei yang dilakukan, dari 20 indikator survei didapati kenaikan pada 20 indikator, di antaranya kebebasan berserikat bagi wartawan, kebebasan dari intervensi, kebebasan dari kekerasan, dan lain-lain. Sedangkan satu indikator yang mengalami penurunan skor yakni indikator kebebasan dan kriminalisasi, yakni sebesar 78,84 pada 2018 turun menjadi 76,57 pada 2019.

Gubernur Sultra, Ali Mazi.

Di sisi lain, untuk indikator perlindungan stabilitas naik tajam dari 43,92 pada 2018, naik menjadi 57,96 pada 2019. Namun demikian, indikator ini masih menjadi indikator satu-satunya yang skornya di bawah 60 dari 20 indikator. Sedangkan indikator kesetaraan kelompok rentan naik ke 70,33 dari sebelumnya 61,73 pada 2019.

Metoda pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui wawancara dan pengumpulan data sekunder. Para ahli diminta menjawab pertanyaan yang telah disediakan dan memberi skor dengan skala 1-100. Kategorinya angka 1-30 buruk sekali (tidak bebas), 31-55 buruk (kurang bebas), 56-69 sedang (agak bebas), 70-89 kategori baik (cukup bebas), dan skor 90-100 kategori baik sekali (bebas).

Tuan Rumah HPN 2021

Selain penghargaan IKP, Sultra juga berikan kepecayaan sebagai tuan rumah peringatan HPN 2021 mendatang.

Dan Surat Keputusan (SK) penetapan Provinsi Sultra sebagai tuan rumah HPN di tahun depan juga diterima Gubernur Sultra di hari yang sama. SK tersebut diserahkan oleh Ketua PWI Pusat, Atal S Depari.

Untuk mendapatkan kepercayaan sebagai tuan rumah HPN tidak mudah. Sebab, agenda tersebut merupakan event nasional, sehingga diperebutkan banyak daerah di Indonesia.

Ketua PWI Pusat, Atal S. Depari mengatakan, bahwa banyak daerah di Indonesia yang siap menjadi tuan rumah HPN 2021. Namun, untuk penetapan Sultra tanpa hambatan.

Gubernur Sultra, Ali Mazi berpose bersama rombongan PWI Sultra.

Dia juga menambahakan, bahwa Sultra sangat luar biasa bisa membuat gala dinner tersebut. iasanya ketat persaingan.

“Satu daerah dengan daerah lain saling tekling biasanya, tapi Sultra tak ada rival, luar biasa Sultra tanpa hambatan,” ujar Ketua PWI pusat.

Terkait kepercayaan PWI pusat kepada Sultra sebagai tuan rumah HPN 2021, Gubernur Ali Mazi menyampaikan apresiasi dan mengaku bangga.

Olehnya itu, Ali Mazi meminta dukungan kepada seluruh masyarakat Sultra untuk bersama-sama menyukseskan iven bergengsi tersebut, pada Februari 2021 mendatang.

Gubernur Sultra, Ali Mazi (kiri) saat menerima SK tuan rumah HPN 2021 dari Ketua PWI Pusat, Atal S. Depari (kanan).

Sucara umum, lanjut Ali Mazi, Sultra telah sukses melaksanakan berbagai kegiatan nasional mulai dari MTQ, Utsawa Dharma Gita, Pesparawi, Hari Pangan Sedunia, Harganas dan beberapa iven nasional lainnya.

Peringatan HPN kata dia, adalah bentuk apresiasi atas peran pers di berbagai sektor pembangunan, sehingga kehadiran media massa yang menyajikan informasi penting bagi ekonomi kerakyatan patut diapresiasi.

“Bisnis konvensional secara bertahap akan menuju bisnis digital. Disinilah peran pers untuk memberikan informasi untuk mendongkrak ekonomi kerakyatan,” kata Gubernur. (Adv/**)

Post Views: 2,713

Related Topics:#Ali Mazi Gubernur Sultra HPN IKP

Up Next

Anggarkan Rp3,4 Miliar, Pemprov Sultra Segera Bangun 60 Unit Rumah Korban Konflik di Buteng

Redaksi

Click to comment

ADVETORIAL/PARIWARA

Kembali Torehkan Prestasi Bergengsi di Level Nasional, Bank Sultra Raih Penghargaan dari Kemendagri

Published

7 months ago

September 30, 2023

Redaksi

JAKARTA : bursabisnis.id – PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara (Sultra) atau Bank Sultra terus menorehkan prestasi bergengsi di level nasional.

Usai menyabet platinum tropi dari info bank, bank plat merah milik Pemerintah Daerah se-Sultra ini didapuk menerima penghargaan peringkat 3 BPD Kategori Kecil oleh Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri).

Penyerahan penghargaan berlangsung pada momen BUMD Awards di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat 29 September 2023.

Ajang ini dihadiri langsung Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si, yang turut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi BUMD seluruh Indonesia.

Penghargaan bergengsi Bank Sultra dari Kementerian Dalam Negeri RI diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) DR.(H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H yang turut didampingi Direktur Utama Bank Sultra, Abdul Latif.

Prestasi membanggakan tersebut diberikan kepada Bank Sultra sebagai wujud apresiasi Kemendagri atas capaian kinerja yang sangat positif dicetak Bank Sultra selang beberapa tahun terakhir.

Kemendagri menyematkan penghargaan peringkat 3 BPD Kategori Kecil kepada Bank Sultra didasarkan pada beberapa indikator penilaian. Pertama dari aspek kinerja keuangan. Bank yang berdiri sejak tahun 1968 tersebut terbukti mampu memperlihatkan performa kinerja keuangan yang baik dengan grafik kesehatan keuangan yang terjaga stabil selama beberapa tahun terakhir.

Dari aspek kinerja intermediasi, bank dengan tagline ‘Maju Bersama’ tersebut juga sukses membukukan angka penyaluran kredit kepada masyarakat dan UMKM di Sulawesi Tenggara, dengan rasio nilai yang sangat signifikan.

Begitupun dari aspek kinerja pelayanan Bank Sultra terhadap nasabah mendapat respon positif. Ragam fitur layanan perbankan disajikan Bank Sultra terbukti mendongkrak pertumbuhan jumlah nasabah yang melesat signifikan hingga tahun 2023.

Dari aspek kinerja sosial, Bank Sultra tidak sekedar menjalankan perusahaan dengan target profit semata, namun tetap menyeimbangkan roda bisnis perbankan dengan meningkatkan peran aktif lembaga perbankan mendorong pembangunan sosial berbagai bidang di Sulawesi Tenggara. Seluruh karyawan Bank Sultra memberikan dedikasi penuh dalam melayani masyarakat dan membangun Sulawesi Tenggara.

Buah Kerja Keras Serta Dedikasi Karyawan dan Direksi Bank Sultra

Prestasi peringkat 3 BPD Kategori Kecil oleh Kemendagri ditorehkan Bank Sultra menandai pengakuan atas buah kerja keras, dedikasi seluruh karyawan Bank Sultra dalam melayani masyarakat dan membangun Sulawesi Tenggara.

Secara khusus, ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan Bank Sultra sehingga meraih penghargaan spesial dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Strategi yang tepat diterapkan Bank Sultra mengembang bisnis perbankan dengan fokus yang bertumpu pada sektor UMKM dan pembangunan infrastruktur digitalisasi layanan perbankan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat.

Strategi tersebut ditopang manajemen profesional yang dijalankan Bank Sultra bersama jajaran direksi yang profesional dan berpengalaman sehingga berdampak positif bagi performa kinerja lembaga keuangan Bank Sultra.

Karyawan yang berdedikasi turut mendukung dan berkontribusi menghadirkan pelayanan prima bagi nasabah Bank Sultra.

Diganjar penghargaan bergengsi dari Kemendagri, Direktur Utama Bank Sultra Abdul Latif menyampaikan komitmen teguh Bank Sultra untuk terus berupaya meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Bumi Anoa.

“Bahwa semua pencapaian kinerja Bank Sultra tidak terlepas dari dukungan pemegang saham yakni gubernur, bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara serta kepercayaan dari masyarakat,” ungkap Abdul Latif.

Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asrun Lio menyampaikan rasa salut dan apresiasi atas sederet prestasi yang ditorehkan Bank Sultra, hingga mendapatkan pengakuan dari Kemendagri.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengapresiasi kinerja Bank Sultra, yang telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Sulawesi Tenggara. Bank Sultra telah menunjukkan kinerja yang baik dalam hal keuangan, intermediasi, pelayanan, dan sosial. Saya mendorong Bank Sultra untuk terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Sulawesi Tenggara,” ungkap Asrun Lio. (Adv)

Post Views: 1,385

ADVETORIAL/PARIWARA

Nataru, PLN Siap Pasok Listrik Andal dan Petugas yang Siaga Layani Pelanggan

Published

1 year ago

December 20, 2022

Redaksi

Bursabisnis.id, Jakarta – PT PLN (Persero) menyiagakan 3.000 posko dan 78.000 personel untuk menjaga keandalan listrik menjelang hari raya natal dan tahun baru (Nataru). Perseroan juga telah menetapkan periode siaga Nataru mulai 19 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, kondisi kelistrikan saat ini jauh lebih baik dibandingkan setahun lalu. Saat ini semua pembangkit dalam kondisi prima dan pasokan energi primer juga aman. “Hari ini kita menghadapi Nataru dengan rasa optimis dengan keandalan sistem kita yang jauh lebih andal daripada keandalan sistem 2-3 tahun yang lalu,” kata Darmawan saat memimpin Apel Siaga Kelistrikan Natal dan Tahun Baru 2023 di Kantor Pusat PLN, Selasa (20/12).

Darmawan meminta seluruh jajaran PLN bersiaga penuh selama masa Nataru, mulai dari Kantor PLN menjadi Posko Siaga Nataru, Kantor Pusat akan menjadi control center, sementara setiap kantor Unit Induk sampai Unit Pelaksana Layanan, akan menjadi Posko Siaga.

“Saya berharap tidak ada satupun kegiatan ibadah yang terganggu pelayanan kelistrikannya, tidak ada satupun gereja. Tidak ada satupun rumah sakit, tidak ada satupun fasilitas umum tidak ada satupun pusat-pusat kegiatan yang terganggu pasokan listriknya selama perayaan natal dan tahun baru 2023 ini,” katanya.

PLN memastikan pasokan listrik sangat memadai dengan total daya terpasang pembangkit secara nasional nasional selama periode Nataru sebesar 55,67 Giga Watt (GW) dengan daya mampu sebesar 46,26 GW. “Kami membangun digitalisasi tata kelola pembangkit kami, transmisi, distribusi, sampai layanan pelanggan. Sistem kelistrikan PLN tahun ini dalam keandalan terbaik sepanjang sejarah PLN,” ujar Darmawan.

Darmawan merinci untuk untuk Jawa, Madura dan Bali memiliki daya mampu sebesar 32.298 Mega Watt (MW), Sumatera sebesar 6.853 MW, Kalimantan dengan daya mampu sebesar 2.086 MW, Sulawesi mempunyai daya mampu sebesar 1.967 MW dan Maluku, Papua serta Nusa Tenggara daya mampu sebesar 342 MW.

Dari sisi pembangkit, transmisi dan distribusi, PLN telah memajukan seluruh jadwal pemeliharaan sehingga di akhir Bulan Desember ini seluruh aset kelistrikan dalam kondisi prima. PLN juga menerapkan sistem pengamanan berlapis seperti pengalihan arus listrik otomatis jika terjadi gangguan di titik tertentu.

“Khususnya kami memprioritaskan pengamanan listrik berlapis di Gereja dan tempat VVIP. Kami siapkan penjagaan khusus di gardu distribusi dan juga personel yang sigap mengatasi kendala,” ujarnya.

Selain memastikan pasokan listrik aman dari sisi sumber dan juga jaringan, PLN juga menyiagakan 3.110 peralatan pendukung di seluruh unit. Selain itu ada 6.749 kendaraan disiagakan untuk mengatasi potensi gangguan maupun layanan kelistrikan.

Untuk para pengguna kendaraan listrik yang ingin berlibur ke destinasi wisata ataupun melakukan perjalanan jauh/mudik, PLN juga memastikan seluruh Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) beroperasi dengan baik, mulai dari Aceh sampai Lampung, dari Manado sampai Makassar, dari Samarinda sampai Banjarbaru bahkan di Mataram, Labuan Bajo, Bali hingga Papua.

Untuk di Pulau Jawa PLN juga menyediakan SPKLU di sepanjang Rest Area Tol Jawa. Saat ini, PLN sudah mengoperasikan SPKLU di 9 rest area sepanjang Tol Trans Jawa dari mulai Cikampek hingga Kertosono, Madiun.

Sembilan titik SPKLU berada di Rest Area KM 519 A (Solo Ngawi), Rest Area KM 519 B (Ngawi Solo), Rest Area KM 389 B (Batang – Semarang), Rest Area KM 379 A (Semarang – Batang), Rest Area KM 626 B (Kertosono, Madiun), Rest Area KM 207 A (Palikanci, Cirebon), Rest Area 208 B (Palikanci), Rest Area Km 10,6 Tol Jagorawi dan Rest Area KM 6 (Jakarta-Cikampek).

“Para pemudik atau masyarakat yang hendak berlibur kini juga tak perlu khawatir untuk membawa kendaraan listriknya. Kami sudah menyiagakan 569 unit SPKLU yang tersebar di 237 lokasi di seluruh Indonesia,” kata Darmawan.

Segala kebutuhan pelanggan terkait kelistrikan, masyarakat juga tak perlu lagi repot untuk melaporkannya ke kantor PLN. Melalui SuperApps PLN Mobile, masyarakat kini bisa melaporkan gangguan maupun kebutuhan terkait ketenagalistrikan dalam satu genggaman.

PLN UID Sulselrabar Siagakan 2.234 Personel

PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) menyiagakan 2.234 personel dan 71 posko yang tersebar di provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan SulawesI Barat menjelang Natal dan Tahun Baru 2023.

Tidak hanya itu, PLN UIW Sulselrabar juga menyiapkan 67 Unit Gardu Bergerak (UGB), 34 Uninterruptible Power Supply (UPS), 139 unit Genset serta 410 Unit Kendaraan Pendukung dan Material cadangan gangguan dalam jumlah yang mencukupi.

“Agar masyarakat lebih tenang dan nyaman pada Natal dan Tahun Baru, kami telah menyiagakan ribuan petugas di lokasi penting lainnya seperti tempat ibadah, Kantor pemerintah daerah serta fasilitas umum untuk melayani kebutuhan listrik seluruh pelanggan,” ujar General Manager PLN UID Sulselrabar, Moch. Andy Adchaminoerdin.

Selain itu, PLN juga memastikan Lima Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) beroperasi dengan baik, di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, diantaranya :

1. SPKLU PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Makassar Selatan berkapasitas 50kW, di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan,

2. SPKLU PLN ULP Mattoanging berkapasitas 25 kW + 7 kW, di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan,

3. SPKLU Kantor Gubernur Sulsel berkapasitas 50 kW, di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan,

4. SPKLU PLN UP3 Parepare berkapasitas 2×25 kW, di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan,

5. SPKLU PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) WuaWua berkapasitas 2×25 kW, di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penulis: Kipat

Post Views: 113

ADVETORIAL/PARIWARA

Cegah Penularan Covid 19, Pemerintah Provinsi Sultra Alokasikan Rp 400 Milyar

Published

4 years ago

June 15, 2020

Rustam

KENDARI : Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) memberikan perhatian khusus, terhadap penyebaran wabah Corona Virus Desease (Covid)-19 di wilayah Sultra. Tidak tanggung-tanggung, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 yang digeser (refocusing) sebanyak Rp 400 Milyar.

Pemerintah Provinsi Sultra memberikan bantuan logistik kepada pemerintah kabupaten/kota seSultra yang terdampak Covid-19.

Anggaran tersebut diprioritaskan untuk sektor kesehatan, sektor sosial yang lebih luas dan sektor ekonomi. Ke 3 sektor itu memiliki dampak yang sangat besar terhadap penularan Covid-19. Anggaran sebesar Rp 400 Milyar itu dibagi ke 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra H Isma penjabaran APBD untuk Covid-19 dituangkan dalam produk hukum Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 tahun 2020 yang ditetapkan pada 4 Mei 2020 lalu.

Dikatakan, dari anggaran sebesar Rp 400 Milyar, Pemprov Sultra membagi dua alokasi belanja, yakni belanja program dan Belanja Tidak Terduga (BTT).

Secara rinci, alokasi belanja program sebesar Rp 241 Milyar, sedangkan alokasi BTT Rp 158 Milyar. Semua alokasi anggaran itu setelah direvisi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat.

Gubernur Sultra, H. Ali Mazi menyerahkan secara simbolis bantuan masker untuk anak sekolah tingkat SMA dan SMK seSultra

“Inspektorat merekomendasikan dari anggaran Rp 325 Milyar menjadi Rp 241 Milyar. Selisihnya Rp 83 Milyar dimasukkan ke dalam anggaran BTT, jadi bila ditotal dana BTT mencapai Rp 158 Milyar. Kalau ditotal semua, maka anggaran keseluruhan tetap Rp 400 Milyar, hanya direvisi belanja program dan belanja BTT saja,” jelas Isma.

Dengan anggaran tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Sultra, DR. Lukman Abunawas menegaskan, Pemprov Sultra akan melakukan langkah-langkah konkrit dalam menghadapi tatanan kehidupan baru (new normal).

“ Akan dilakukan langkah-langkah perbaikan sektor ekonomi, sektor kesehatan serta sektor pembangunan infrastruktur,” kata Lukman Abunawas yang pernah menjabat Bupati Konawe selama 2 periode.

Secara rinci, untuk sektor ekonomi, pemerintah akan melakukan perbaikan dengan melakukan peningkatan usaha produktif masyarakat, baik dari sisi permodalan maupun peningkatan sarana sektor pertanian.

“Mulai dari penyediaan pupuk, maupun penyedian alat mesin pertanian atau Alsinta pada OPD bidang pertanian dan ketahanan pangan melalui anggaran perubahan 2020,” jelasnya..

Untuk sektor kesehatan, Pemprov Sultra melakukan peningkatan sarana alat kesehatan (Alkes) dan obat-obatan, serta penambahan tenaga medis dan para medis serta pemberian dana insentif.

Warga Sultra yang terdampak wabah Covid-19 mendapat bantuan Sembako.

Sedangkan disektor infrastruktur, Pemprov Sultra fokus peningkatan atau pengembangan jalan dan jembatan yang saat ini tengah di tangani. Ada beberapa yang segera harus dirampungkan, agar masyarakat dapat menggunakannya dengan baik, demi peningkatan produktifitas ekonomi dalam masa pandemi Covid 19 ini,” bebernya.

Yang jelas, kata Lukman Abunawas, Pemprov Sultra bersama seluruh OPD bekerjasama dengan unsur Kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para dokter, para medis, perawat serta seluruh bupati dan walikota seSultra, bekerja keras menghentikan penularan Covid 19.

Rincian Anggaran Covid-19 di 27 OPD Pemprov Sultra

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
    Belanja program Rp 17,8 Milyar.
    Belanja BTT Rp Rp 22,3 Milyar.
2. Dinas Kesehatan
   Belanja program Rp 56,5 Milyar
   Belanja BTT Rp 8,5 Milyar
3. Rumah Sakit Umum Provinsi Bahteramas
   Belanja program Rp 26 Milyar
Belanja BTT Rp 500 juta
4. Rumah Sakit Jiwa
   Belanja program saja Rp 5,7 Milyar
5. Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang
   Belanja program Rp 15 Milyar
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
   Belanja program Rp 4,5 Milyar.
   Belanja BTT Rp 4,5 Milyar.
7. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
   Belanja program Rp 3 Milyar.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
   Belanja program Rp 11,8 Milyar
   Belanja BTT Rp 5,7 Milyar
9. Dinas Sosial
   Belanja program Rp 21,140 Milyar
   Belanja BTT BTT Rp 21,260 Milyar
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
      Belanja program Rp 1 Milyar
11. Dinas Ketahanan Pangan
      Belanja program Rp 30,5 Milyar
      Belanja BTT Rp 500 Juta
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
      Belanja program Rp 1 Milyar
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
      Belanja BTT Rp 1 Milyar
14. Dinas Perhubungan
      Belanja BTT Rp 5 Milyar
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
      Belanja program 4,275 Milyar
      Belanja BTT Rp 205 juta.
16. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
      Belanja program Rp 3 Milyar
      Belanja BTT Rp 5,5 Milyar
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
      Belanja BTT Rp 500 juta
18. Dinas Kelautan dan Perikanan
      Belanja BTT Rp 3 Milyar.
19. Dinas Pariwisata
      Belanja program Rp 200 juta
    Belanja BTT Rp 1,8 Milyar
20. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
    Belanja program Rp 3,5 Milyar
21. Dinas Perkebunan dan Holtikultura
     Belanja program Rp 3 Milyar
22. Dinas Kehutanan
      Belanja program Rp 1 Milyar
23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
      Belanja program Rp 500 juta
      Belanja BTT Rp 3,4 Milyar.
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
      Belanja program Rp 15 Milyar
25. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
      Belanja program Rp 12,025 Milyar
      Belanja BTT Rp 975 juta.
26. Biro Administrasi dan Perekonomian Sekretariat Pemprov Sultra
      Belanja program Rp 2,9 Milyar
      Belanja BTT Rp 2,5 Milyar
27.Inspektorat Daerah
     Belanja program Rp 1 Milyar
28. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
      Belanja program Rp 1,170 Milyar
      Belanja BTT Rp 5,32 Milyar.
29. Badan Penelitian dan Pengembangan
      Belanja program Rp 150 juta.