Connect with us

Investasi

Indonesia Pertahankan Peringkat Investment Grade di Dunia

Published

on

Investasi perusahaan PT Ceria Nugraha Indotama di Kabupaten Kolaka. -foto:dok.cni-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Kredit rating atau peringkat utang negara menjadi salah satu indikator penting yang kerap menjadi perhatian utama investor internasional. Bagi Indonesia, menjaga dan meningkatkan kualitas kredit rating bukan sekadar pencapaian simbolik, melainkan strategi konkret dalam memperkuat daya saing, menjaring investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kredit rating adalah penilaian terhadap kemampuan suatu negara atau entitas untuk membayar utang secara tepat waktu. Penilaian ini dilakukan oleh lembaga pemeringkat global seperti Standard & Poor’s (S&P), Moody’s Investors Service, dan Fitch Ratings. Hasil rating mereka menjadi referensi utama bagi investor, lembaga keuangan, dan pelaku pasar dalam menentukan risiko investasi pada suatu negara.

Secara umum, negara dengan kredit rating tinggi dipersepsikan lebih aman dan stabil secara ekonomi, sehingga mampu menarik lebih banyak investasi, mendapatkan biaya pinjaman lebih murah, dan memiliki akses pasar yang lebih luas.

Hingga pertengahan 2025, Indonesia mempertahankan peringkat investment grade dari sejumlah lembaga pemeringkat utama dunia yakni, Fitch Ratings: BBB (Outlook Stabil) dan Moody’s: Baa2 (Outlook Stabil)

Peringkat investment grade berarti Indonesia dianggap mampuan memenuhi kewajiban finansialnya secara berkelanjutan, meskipun terdapat tekanan global.

Terbaru, lembaga pemeringkat Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) dalam pengumuman yang diterima Rabu, 30 Juli 2025 , kembali mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada ‘BBB’ dengan outlook stabil.

S&P menilai rating tersebut mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang solid, kebijakan ekonomi yang cermat dan kemampuan untuk mengelola beban utang publik secara prudent.

Outlook stabil juga menggambarkan keyakinan S&P akan keberlanjutan disiplin fiskal. S&P memproyeksi defisit fiskal Indonesia akan tetap berada di bawah 3 persen dari PDB selama tiga tahun ke depan. Meskipun terdapat tantangan global yang belum mereda, kebijakan fiskal Indonesia dinilai tetap terukur dan konsisten.

Lebih lanjut S&P memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia akan tetap tinggi, sekitar 5 persen per tahun dalam beberapa tahun ke depan. Permintaan domestik diyakini akan terus menjadi pendorong utama momentum pertumbuhan.

Seiring dengan itu, pendapatan per kapita Indonesia juga diperkirakan meningkat, mencapai USD 5.000 pada tahun ini. Inovasi pembiayaan pembangunan seperti pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara, yang juga dicatat oleh S&P, diharapkan dapat mengakselerasi pembiayaan proyek strategis nasional sehingga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, program pemerintah seperti penyediaan makan bergizi gratis dan pembangunan tiga juta rumah diyakini akan memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan menjaga momentum pertumbuhan domestik.

Stabilitasi atas faktor – faktor eksternal yang mempengaruhi PDB Indonesia juga dinilai akan tetap terjaga, didukung oleh kebijakan hilirisasi industri berbasis komoditas yang secara konsisten didorong oleh Pemerintah.

Investasi pada sektor hilir, seperti pembangunan smelter nikel baru dan pabrik baterai kendaraan listrik yang akan segera beroperasi, diyakini akan mendukung kinerja eksternal di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

S&P mencatat adanya potensi peningkatan peringkat kredit Indonesia di masa mendatang apabila Pemerintah melakukan upaya penguatan stabilitas faktor eksternal tersebut.

Target Invstasi

Sepanjang semester I-2025, realisasi investasi mencapai Rp 942,9 triliun atau mencapai 49,5 persen dari target. Secara tahunan (Year-on-Year/YoY) perolehan tersebut naik 13,6 persen.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani optimistis investasi 2025 mencapai target Rp 1.905,6 triliun. Diproyeksikan trennya akan lebih positif dibandingkan dengan capaian 6 bulan pertama 2025.

Keyakinannya itu diperkuat adanya arus investasi di Indonesia cenderung meningkat. Kondisi ini terlihat dari peningkatan aliran barang modal yang masuk rentang Juni-Juli 2025.

Dengan tercapainya realisasi investasi RI di semester I tahun 2025 tersebut di atas, maka masih ada sisa target 50,5 persen lagi yang harus dipenuhi.

Sejauh ini, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) kuartal II 2025 mencapai Rp 202,2 triliun atau berkontribusi 42,3 persen pada realisasi investasi keseluruhan. Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp275,5 triliun atau berkontribusi sebesar 57,7 persen pada realisasi investasi keseluruhan.

“Ke depan, Pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus waspada terhadap dinamika dan risiko eksternal, seperti yang telah berhasil dilalui pada tahun-tahun sebelumnya. Prioritas akan tetap difokuskan pada pengendalian inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional yang solid,” kata Menteri Keuangan Sri mulyani Indrawati di Jakarta.

Pengadaan Bersih Dorong Investasi

Transparansi dan integritas dalam sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ) bukan sekadar isu tata kelola, melainkan pilar penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan menarik bagi investor. Di tengah upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan menjaring investasi, reformasi di sektor pengadaan menjadi langkah strategis dalam membangun kepercayaan pasar.

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah menggerakkan lebih dari 33 persen APBN dan APBD, menyangkut anggaran triliunan rupiah tiap tahun.

Dalam skala ini, PBJ tidak hanya menjadi sarana belanja negara, tetapi juga menjadi sebuah instrumen pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. PBJ juga menggerakkan ekonomi daerah dan nasional serta menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha, termasuk UMKM dan investor swasta

Namun, jika sistem pengadaan tidak transparan, rawan korupsi, atau penuh praktik rente, maka investor enggan berpartisipasi, karena proses tidak fair dan biaya ekonomi tinggi. Ditambah lagi adanya biaya proyek yang membengkak, hasil tidak optimal sehingga mengakibatkan kepercayaan publik dan dunia usaha menurun

Sebaliknya, pengadaan yang bersih dan efisien akan menciptakan ekosistem investasi yang sehat, memacu pertumbuhan ekonomi, dan menumbuhkan reputasi positif di mata global.

Sejak 2010-an, Indonesia telah menjalankan reformasi pengadaan secara sistematis. Transformasi ini salah satunya mencakup digitalisasi Lewat e-Procurement.

Layanan pengadaan secara elektronik melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) memungkinkan proses lelang yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Investor dapat mengakses informasi tender, jadwal, hingga pemenang secara terbuka.

Reformasi pengadaan barang dan jasa di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai lembaga dan kerangka regulasi yang saling bersinergi.

Beberapa institusi kunci antara lain Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lembaga ini sebagai motor utama reformasi pengadaan, LKPP telah mengembangkan platform digital seperti e-katalog, SPSE, dan SIRUP, serta menyediakan pelatihan, sertifikasi, dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan PBJ di seluruh instansi.

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berperan dalam penguatan integritas dan pencegahan korupsi di sektor pengadaan melalui sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) dan koordinasi supervisi di tingkat daerah.

BPKP dan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) menjadi lembaga yang menjalankan audit kinerja dan pemantauan atas efektivitas pelaksanaan pengadaan di kementerian, lembaga, dan pemda.

Ada juga Kementerian Keuangan, berperan dalam penganggaran dan penyaluran anggaran belanja barang dan jasa agar tepat waktu dan sesuai kebutuhan prioritas nasional.

Harmonisasi peran antarlembaga inilah yang menjadi jaminan sistemik bagi para investor bahwa ekosistem pengadaan nasional dikelola secara akuntabel.

Di era digital saat ini, akses terhadap informasi merupakan kunci. Pemerintah melalui LKPP dan Kementerian PANRB terus mendorong integrasi data dan keterbukaan informasi publik, antara lain dengan: Publikasi data real-time melalui Dashboard Pengadaan Nasional; Interkoneksi antara sistem pengadaan, sistem perencanaan (e-Monev), dan sistem keuangan (Sakti); Publikasi blacklist penyedia nakal untuk mencegah kerugian negara berulang; Penilaian kinerja penyedia berbasis rekam jejak dan data objektif.

Langkah-langkah ini membuat proses pengadaan lebih dapat diaudit publik dan dunia usaha, serta menurunkan praktik mark-up, konflik kepentingan, dan kongkalikong.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKPP) telah menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 yang mewajibkan seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan Katalog Elektronik Versi 6 (V6) mulai 1 Januari 2025.

Sistem katalog terbaru ini telah terintegrasi penuh dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) milik Kementerian Keuangan dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) milik Kementerian Dalam Negeri. Integrasi ini ditujukan untuk mempercepat proses pengadaan yang terhubung, transparan, akuntabel, serta memperluas partisipasi UMKM.

Penerapan sistem ini membuka peluang besar dalam mendorong efisiensi belanja negara dan transparansi proses pengadaan. Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti kesiapan penyedia untuk memigrasikan produk ke sistem baru, peningkatan literasi digital pelaku usaha di daerah, serta harmonisasi dengan sistem keuangan pusat dan daerah.

Belanja pemerintah melalui sistem e-Katalog LKPP terus menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Nilai transaksi e-Katalog meningkat dari Rp83,6 triliun pada 2022, melonjak menjadi Rp196,7 triliun pada 2023, dan terus menanjak hingga Rp223,81 triliun pada kuartal ketiga 2024.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga mencatat pencapaian penting dalam implementasi Katalog Elektronik Versi 6 (V6), yang kini memuat lebih dari 3,5 juta produk—terdiri atas 2,9 juta produk termigrasi dan 615 ribu produk hasil kurasi hingga akhir 2024.

Dengan sistem pengadaan yang bersih, pemerintah memberikan kepastian hukum atas proyek-proyek strategis, keadilan dalam kompetisi tender tanpa diskriminasi.

Pengadaan yang bersih juga memberikan jaminan bahwa keputusan bersifat profesional, bukan politis serta meminimkan risiko reputasi, karena pelanggaran PBJ berdampak pada reputasi global perusahaan.

Investasi yang masuk ke sektor-sektor seperti infrastruktur, energi, layanan publik, dan pengadaan barang strategis sangat dipengaruhi oleh kualitas PBJ.

Semakin bersih dan kredibel sistem PBJ, semakin mudah Indonesia menarik masuk dana investasi, terutama dari mitra multinasional yang tunduk pada prinsip-prinsip anti-korupsi internasional seperti FCPA (AS) atau UK Bribery Act.

Pengadaan barang dan jasa yang bersih adalah wajah dari tata kelola pemerintahan yang modern dan terbuka. Lebih dari sekadar alat belanja negara, sistem PBJ adalah fondasi dari kepercayaan investor terhadap kualitas birokrasi dan iklim usaha Indonesia.

Dengan memperkuat reformasi pengadaan, meminimalkan celah korupsi, dan mendukung partisipasi luas pelaku usaha, Indonesia tidak hanya hemat anggaran, tetapi juga menyusun panggung yang kredibel bagi investasi jangka panjang.

 

Sumber : indonesia.go.id

Laporan : Tam

Continue Reading

Investasi

Polemik Smelter Terus Merongrong, Kades Lalomerui Tegaskan: Investasi Sudah Bawa Perubahan Besar di Routa

Published

on

By

KONAWE, Bursabisnis. Id – Program perbaikan infrastruktur jalan sepanjang kurang lebih 45 kilometer di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat.

Ini setelah Pemerintah Desa Lalomerui bersama sedikitnya delapan perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Routa terlibat dalam pembangunan jalan yang digagas dengan target menghubungkan jalan dari Desa Lalomerui hingga Kelurahan Routa.

Selain pembangunan jalan itu, masyarakat setempat juga merasakan manfaat atas kehadiran investasi, diantaranya hadirnya program layanan kesehatan gratis, pemberdayaan Bumdes sebagai penyalur hasil pertanian warga yang dipasarkan ke areal Perusahaan tambang, penyerapan tenaga kerja lokal, serta Pembangunan infrastruktur sarana pendidikan, bantuan Beasiswa, dan sejumlah manfaat lainnya yang diungkapkan oleh Kepala Desa Lalomerui, Taksir Unggahi saat wawacarai wartawan.

Kades menyampaikan bahwa pembangunan jalan yang digagas pemerintah desa melibatkan sejumlah perusahaan, di antaranya PT SCM, PT PJUM, PT ANN, PT Modern, dan PT Mulya Tani.

“Secara keseluruhan, sekitar delapan perusahaan berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur tersebut,” katanya.

“Pekerjaan jalan hingga saat ini masih terus berjalan dan direncanakan berlangsung secara bertahap hingga selesai, dengan panjang kurang lebih 45 kilometer, menghubungkan Desa Lalomerui hingga Kantor Kelurahan Routa.l,” jelasnya.

Dikatakannya, adapun progres pekerjaan meliputi perbaikan jalan, pemadatan, pembuatan drainase (parit), serta pembangunan jembatan dan gorong-gorong. Pekerjaan jalan dilakukan dengan berbagai tahapan, seperti pengerasan, penimbunan, pembuatan drainase, serta penggunaan alat berat seperti vibro, wales, ekskavator, dan dump truck.

Ia juga menjelaskan bahwa rencana pembangunan jalan dari Desa Lalomerui hingga Kelurahan Routa merupakan hasil rapat yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Pemerintah desa berinisiatif mengajak perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kecamatan Routa untuk bersinergi dalam pembangunan infrastruktur jalan yang dimanfaatkan bersama oleh masyarakat.

Saat ini, progres pembangunan jalan di Desa Lalomerui telah mencapai sekitar 40 persen. Terkait adanya penolakan dari masyarakat desa lain, Kepala Desa Lalomerui menyatakan bahwa sejauh pengamatannya tidak ada penolakan.

“Justru masyarakat sangat mendukung program tersebut, bahkan ada warga yang secara sukarela merelakan lahannya untuk pembangunan jalan,” ungkapnya.

Kepala desa menyebutkan bahwa dampak dari perbaikan jalan ini sangat dirasakan oleh masyarakat, baik yang berada di lingkar tambang maupun masyarakat dari berbagai kabupaten dan provinsi.

“Hal ini yang sangat dirindukan oleh masyarakat lokal, akses jalan yang baik, tentu sangat berdampak dalam mendukung roda perekonomian, karena transportasinya lancatr” ungkap Taksir Unggahi.

Menurut Kades , terdapat pula program Puskesmas Keliling yang dijalankan oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM). Program ini telah berjalan dengan jadwal pelayanan dua kali dalam sebulan. “ Untuk di Desa kami kegiatannya sementara dipusatkan di Kantor Desa Lalomerui,” katanya.

Pelayanan kesehatan ini terbuka untuk umum tanpa batasan domisili. “Warga yang hadir dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk pemeriksaan umum, cek gula darah, kolesterol, serta layanan medical check-up dan pemberian obat secara gratis,” bebernya.

“Pihak perusahaan (PT. SCM) berkomitmen menjalankan program ini selama masih beroperasi di wilayah lingkar tambang. Itu Komitmen mereka,” ujar Kades Lalomerui.

Kepala desa juga menjelaskan bahwa area wilayah konsesi PT SCM juga berada di Desa Lalomerui, yang termasuk salah satu kategori wilayah terdampak langsung aktivitas pertambangan.

“Berdasarkan peta desa sesuai Keputusan Permendagri, aktivitas PT SCM berada di wilayah Desa Lalomerui. Oleh karena itu, masyarakat Lalomerui tentunya mendukung keberadaan perusahaan karena aktivitas operasional berada di wilayah kami dan kami juga sudah merasakan dampak dari keberadaan investasi yang hadir di desa kami,” tambahnya.

Terkait dampak yang dirasakan, Kepala Desa Lalomerui menegaskan bahwa manfaat pembangunan sudah dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di wilayahnya.

Ia menyebut beberapa di antaranya adalah pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan gorong-gorong yang mendukung akses transportasi menuju Kabupaten Konawe Utara, khususnya Kecamatan Wiwirano.

“Di sektor pendidikan, telah dibangun fasilitas Sekolah Dasar lengkap dengan perumahan guru, laboratorium, dan kantin. Selain itu, terdapat program beasiswa bagi warga yang telah berjalan selama beberapa tahun.” Katanya.

“Di bidang keagamaan, perusahaan juga memberikan bantuan pembangunan sarana ibadah, termasuk masjid permanen. Untuk pemberdayaan ekonomi, program yang dijalankan antara lain melalui BUMDes dengan membeli hasil produksi masyarakat seperti sayur-mayur untuk kemudian dipasarkan ke area perusahaan. Selain itu, terdapat pemberdayaan di sektor transportasi, seperti angkutan travel, serta bantuan sarana ATK untuk kantor desa.” Terangnya.

Kades Lalomerui bahkan mengakui Masyarakat sangat berterima kasih atas pengaspalan jalan yang dilakukan oleh pihak Perusahaan di desa mereka, “pengaspalan jalan desa sepanjang kurang lebih 750 meter juga telah dilakukan dengan melibatkan tenaga kerja lokal melalui skema Harian Orang Kerja (HOK),” ujarnya.

Terkait isu pembangunan smelter, Kepala Desa Lalomerui menegaskan bahwa masyarakat desa tidak menuntut pembangunan smelter. Masyarakat memilih untuk mengikuti kebijakan pemerintah, termasuk regulasi moratorium, serta mempertimbangkan aspek teknis dan kemampuan perusahaan sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL,” bebernya.

Sementara itu, Darmon, salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Routa di kawasan lingkar tambang, saat berunjuk rasa di Gedung DPRD beberapa waktu lalu, menyampaikan bahwa dirinya hanya tamatan SD dan dahulu tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan akses.

Ia mengaku bersyukur dengan hadirnya investasi saat ini, karena anak-anak di wilayah tersebut sudah dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Daya menegaskan bahwa kehadiran kami ini bukan untuk membela perusahaan, melainkan mendukung investasi karena telah merasakan manfaatnya secara langsung,” jelas Darmon.

Darmon juga menegaskan bahwa sebagian besar wilayah IUP PT SCM berada di Desa Lalomerui sebagai Ring 1. Ia berharap para wakil rakyat dapat mencermati aspirasi masyarakat secara objektif.

Selain itu, ia menyoroti adanya pihak-pihak yang mengaku sebagai warga Routa namun diragukan keabsahannya. Menurutnya, hal tersebut perlu diverifikasi, karena dikhawatirkan hanya membawa kepentingan tertentu.

“ Kami meminta DPRD untuk dapat menengahi persoalan yang terjadi, serta memperhatikan kondisi masyarakat setempat yang telah merasakan manfaat dari kehadiran investasi di wilayah tersebut,” pungkasnya.

Laporan: Kas
Editor : Tam

Continue Reading

OTOMOTIF

Asmo Sulsel Resmikan Gedung Baru Astra Motor Ambon, Tingkatkan Layanan dan Kapasitas untuk Konsumen

Published

on

By

Peresmian gedung baru Dealer Astra Motor Ambon. -foto:ist-

AMBON, Bursabisnis. Id — Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) sebagai main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon, kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan layanan kepada konsumen melalui peresmian gedung baru Dealer Astra Motor Ambon pada 7 April 2026.

Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan fasilitas yang lebih modern, luas, dan representatif bagi masyarakat Kota Ambon, Maluku.

Peresmian gedung baru ini dilakukan langsung oleh Chief Executive Astra Motor, Robien Tony, bersama Chief Operating Officer Astra Motor, Budi Astono, serta jajaran manajemen Asmo Sulsel, termasuk Region Head Asmo Sulsel, Thamsir Sutrisno.

Gedung ini merupakan pengembangan baru melalui relokasi dari fasilitas sebelumnya, dengan pembangunan yang dirancang lebih luas dan modern untuk menjawab kebutuhan layanan yang terus meningkat.

Chief Executive Astra Motor, Robien Tony, menyampaikan bahwa Astra Motor terus berkomitmen untuk hadir lebih dekat dengan konsumen melalui peningkatan kualitas layanan dan fasilitas.

“Astra Motor terus berkomitmen untuk hadir menemani konsumen dalam setiap kebutuhan mobilitasnya. Melalui peresmian gedung baru ini, kami berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal, nyaman, dan sesuai dengan harapan konsumen, khususnya di wilayah Ambon,” ujar Robien.

Kehadiran gedung baru ini tidak hanya menghadirkan bangunan yang lebih besar, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan secara menyeluruh. Dengan area yang lebih luas, dealer kini mampu memberikan kenyamanan lebih bagi konsumen, baik dalam proses pembelian maupun layanan purna jual.

Peningkatan ukuran bangunan juga menyebabkan adanya peningkatan signifikan pada kapasitas penyimpanan unit yang kini mampu menampung hingga 1.000 unit sepeda motor, meningkat dari sebelumnya sekitar 600–700 unit.

Selain itu, jumlah pit servis juga bertambah dari 5 menjadi 12 pit, sehingga dapat mempercepat proses perawatan dan servis kendaraan konsumen secara lebih efisien.

Pengembangan juga dilakukan pada aspek teknologi dengan hadirnya digital signage yang memberikan informasi produk dan layanan secara lebih interaktif.

Fasilitas ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengalaman yang lebih modern bagi konsumen saat berkunjung ke dealer.

Ke depan, Astra Motor Ambon juga direncanakan akan ditingkatkan menjadi dealer Wing, yang akan menghadirkan layanan yang lebih lengkap, mulai dari penjualan unit, suku cadang, hingga aksesori resmi Honda dalam satu lokasi yang terintegrasi.

Sementara itu, Region Head Asmo Sulsel, Thamsir Sutrisno, menjelaskan bahwa peningkatan fasilitas ini dirancang untuk menjawab kebutuhan konsumen di wilayah Ambon yang terus berkembang.

“Dengan peningkatan kapasitas gudang hingga 1.000 unit dan penambahan pit servis menjadi 12, kami ingin memastikan bahwa kebutuhan konsumen di Ambon dapat terpenuhi dengan lebih cepat dan maksimal. Kami juga melihat potensi pasar di wilayah ini terus berkembang, sehingga peningkatan fasilitas ini menjadi langkah strategis untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Ambon,” ungkap Thamsir.

Melalui peresmian ini, Asmo Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan terbaik bagi konsumen Honda di seluruh wilayah cakupannya, dengan mengedepankan kualitas, kenyamanan, serta inovasi yang berkelanjutan.

Laporan : Kas
Editor : Tam

Continue Reading

Provider

Bantu Supaya Pelanggan Bisa Tetap Terhubung Meski Kuota Habis, Telkomsel Integrasikan Mode Dasar Instagram dengan SIMPATI

Published

on

By

JAKARTA, Bursabisnis.id – Mempertegas komitmen dalam menghadirkan pengalaman akses digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia, Telkomsel mengumumkan integrasi Mode Dasar Instagram (Instagram Basic Mode) untuk pelanggan SIMPATI, memungkinkan pengguna tetap bisa mengakses Feed, Stories, dan Pesan meskipun kuota data telah habis.

Tersedia sejak 13 Februari 2026, Mode Dasar Instagram memastikan pelanggan tetap terhubung dengan fitur inti dan komunitas di Instagram saat sisa kuota mencapai nol. Ketika pelanggan ingin menikmati seluruh pengalaman Instagram secara penuh, mereka dapat membeli paket data langsung dari dalam aplikasi melalui alur yang sederhana dan aman, untuk segera kembali ke pengalaman lengkap tanpa jeda.

Mode Dasar Instagram memperluas keberhasilan Facebook Basic Mode dalam menjaga pelanggan tetap terhubung dengan orang-orang dan konten yang mereka sukai di momen-momen penting, sekaligus menghadirkan pengalaman yang intuitif, minim gangguan, dan tetap engaging.

Telkomsel + Meta: Pengalaman Digital yang Lebih Natural

Direktur Marketing Telkomsel, Lionel Chng, menyatakan, “Mode Dasar Instagram memungkinkan pelanggan tetap terhubung meski kuota data habis, melalui alur dalam aplikasi yang sederhana dan aman. Fokus kami adalah membantu pelanggan tetap tersambung dan dapat kembali ke pengalaman penuh secara mulus, tanpa mengorbankan kualitas maupun kemudahan.”

Tetap Terhubung ke Instagram dengan SIMPATI

Saat kuota prabayar pelanggan habis, Instagram akan menampilkan jendela pop-up yang menawarkan opsi untuk masuk ke Mode Dasar, sehingga akses ke fitur inti dan komunitas tetap terjaga. Ketika siap beralih ke pengalaman penuh, pelanggan dapat dengan mudah membeli paket data langsung di aplikasi, dan seketika kembali menikmati Instagram secara menyeluruh. Integrasi ini dirancang untuk menjaga kelangsungan pengalaman pelanggan, memastikan transaksi tetap sederhana dan aman melalui kanal resmi Telkomsel.

Laporan : Kas
Editor : Tam

Continue Reading

Trending