Ekonomi Mikro
Industri Kecil Menengah Dapat Berperan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

JAKARTA, bursabisnis.id – Kementerian Perindustrian mendorong pelaku industri kecil menengah (IKM) dapat berperan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan akses pasar bagi sektor IKM nasional sebagai salah upaya mitigasi dampak pandemi Covid-19.
“Oleh karena itu, diperlukan pembinaan serius untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk IKM. Sebab, sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa salah satu tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah untuk meningkatkan peran serta UMKM,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Jakarta, Minggu 21 Juni 2020 sebagaimana dikutip dari dari situs kemenperin.go.id.
Guna mewujudkan sasaran tersebut, Kemenperin telah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Se-Indonesia. Tujuannya guna menindaklanjuti gerakan nasional #BanggaBuatanIndonesia untuk sektor pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Jadi, kami ingin pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi untuk memberikan peluang bagi IKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” jelas Gati. Pasalnya, selama ini IKM terkendala pada pendaftaran produknya ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Pemerintah memang mensyaratkan produk IKM harus masuk ke LKPP agar dapat dibeli oleh lembaga pemerintahan,” imbuhnya. Karena itu, beberapa waktu lalu, Direktorat Jenderal IKMA Kemenperin bersama LKPP telah menyelenggarakan seminar online IKM tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diikuti sebanyak 100 pelaku IKM bidang logam, mesin, elektronika dan alat angkut.
“Dalam webinar tersebut, kami menyosialisasikan kepada pelaku IKM mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama mengenai tata cara pendaftaran ke LKPP dan kewajiban pengadaan barang/jasa IKM,” paparnya.
Melalui LKPP, menurut Gati, proses pengadaan dinilai akan berjalan aman. Apalagi, pelaku IKM sudah mampu memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah. “Selain itu, spesifikasi dan harga sudah sah di LKPP. Transaksi tawar menawar bisa kita hindari, dan yang terpenting adalah IKM tetap dapat profit,” tandasnya.
Gati menjelaskan, IKM memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan jasa/pemerintah seperti IKM furnitur untuk memasok kebutuhan sekolah, kampus atau kantor. Sementara itu, IKM aneka dan kerajinan bisa memasok mainan edukatif untuk sekolah seperti PAUD.
“Kemudian kebutuhan ATK kantor, alat kebersihan, alat olahraga serta kerajinan untuk souvenir maupun desain interior kebutuhan pengadaan seragam dan peralatan seminar atau workshop, kebutuhan untuk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan renovasi atau pembangunan gedung pemerintah,” sebutnya.
Salah satu metode pemilihan penyedia dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang pesertanya merupakan UMKM dan IKM adalah pengadaan langsung, sesuai dengan Perpres 16/2018. Sedangkan, dalam rangka meningkatkan transparansi dan kecepatan proses pengadaan langsung, LKPP telah mengembangkan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Sehubungan dengan itu, LKPP juga menyediakan LPSE untuk UMKM yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta melakukan bimbingan teknis dan memfasilitasi Pelaku IKM mendapatkan akun SPSE dan memastikan pelaku IKM tersebut menginput data kualifikasi/profil pada sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
Gati menambahkan, pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, serta memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. “Diharapkan dengan adanya layanan ini akan dapat mendorong peningkatan peran pelaku usaha mikro dan kecil maupun pelaku IKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” pungkas Gati.
Laporan : Rustam Dj

Ekonomi Mikro
Indonesia Harus Tingkatkan Produktivitas Jika Ingin Jadi Negara Maju Tahun 2045

JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan, Indonesia harus meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta kemudahan dalam melakukan ekspor ke pasar global jika ingin menjadi negara maju pada tahun 2045.
Ini ditegaskan Zulkifli saat membuka Rapat Koordinasi Kemendag dengan 97 Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Semarang, Jawa Tengah sebagaimana dilansir dari laman kemendag.go.id pada Rabu, 27 September 2023.
“Kalau ingin menjadi negara maju, kita harus efisien dan produktif, serta meningkatkan kemudahan ekspor. Tidak boleh ada hambatan. Prinsipnya ekspor dipercepat, dipermudah, dan devisa akan bertambah,” tegas Mendag Zulkifli Hasan.
Lebih lanjut, Mendag Zulkifli mengajak pelaku ekspor untuk memanfaatkan dan memahami persetujuan dagang yang telah disepakati dengan negara mitra. Kementerian Perdagangan sendiri telah membuka “toll way” perjanjian perdagangan dengan beberapa negara mitra.
Salah satu perjanjian yang sudah menggunakan “toll way” dan sudah diratifikasi DPR adalah Regional Comprehensive Economix Partnership (RCEP). RCEP membuat kepabeanan di negara mitra ASEAN akan memakai sistem elektronik. “Oleh karena itu, kita harus bisa mengikuti zaman dan harus efisien,” lanjutnya.
Menurut Mendag Zulkifli Hasan, Indonesia mempunyai berbagai kelebihan untuk menjadi negara maju, salah satunya bonus demografi. Untuk itu, kelebihan ini harus bisa dimaksimalkan.
“Kita mempunyai segalanya untuk menjadi negara maju. Indonesia diproyeksikan bisa menjadi negara paling kuat nomor 5 di dunia. Kuncinya adalah pelaku ekspor sebagai pahlawan devisa. Untuk itu, ekspor harus terus ditingkatkan,” jelas Mendag Zulkifli Hasan.
Rapat Koordinasi Kemendag turut hadir pada acara ini Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana. Hadir mendampingi Mendag Zulkifli Hasan yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso dan Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga Fajarini Puntodewi.
Selain membuka rakor, Mendag Zulkifli Hasan juga memberikan penghargaan kepada empat IPSKA. Penghargaan tersebut diserahkan kepada IPSKA Provinsi Jawa Timur untuk kategori kinerja penerbitan, IPSKA Provinsi Maluku untuk kategori tertib administrasi penerbitan SKA, IPSKA Kota Bontang untuk kategori pelayanan SKA, serta IPSKA Provinsi Jawa Tengah untuk kategori kepatuhan penerbitan SKA.
Penulis : Mery Oktavia
Editor : Rustam
Ekonomi Mikro
Pameran Produk Unggulan Provinsi Sulawesi Utara di Hotel Borobudur

JAKARTA, Bursabisnis.id – Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga mengunjungi Pameran Produk Unggulan Provinsi Sulawesi Utara, Discover North Sulawesi yang berlangsung di Jakarta.
Wamendag Jerry mengatakan bahwa kerja sama yang dibangun antara pemerintah pusat dan daerah banyak membantu pelaku UMKM di daerah dalam mengembangkan usahanya.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan makin terjalin, sehingga produk-produk UMKM makin gencar dipasarkan.
Kementerian Perdagangan memilki target untuk meningkatkan ekspor melalui pelatihan, pendampingan, business matching, dan pemasaran produk UMKM melalui perwakilan Atase Perdagangan dan ITPC.
Discover North Sulawesi adalah pameran produk unggulan UKM Provinsi Sulawesi Utara (sULUT) hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan Hotel Borobudur, Jakarta.
Kegiatan ini digelar dalam menyambut HUT ke-50 Hotel Borobudur tahun 2024 dan memeriahkan HUT ke-59 Provinsi Sulawesi Utara yang jatuh pada 23 September 2023.
Discover North Sulawesi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey pada 1 September 2023 dan akan berlangsung hingga 29 September 2023, sebagaimana dilansir dari laman kemendag.go.id pada Selasa, 26 September 2023.
Agenda kegiatan ini meliputi Bazar Indoor yang menampilkan 8 stan produk-produk unggulan Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, terdapat Bazar Outdoor, Pergelaran Seni Budaya, serta Promosi Pariwisata dan Investasi.
Penulis : Mery Oktavia
Editor : Rustam
Ekonomi Mikro
Kadin Terima Penghargaan Indonesia Awards 2023, Kakanwil Kemenkumham Sebut Ini Kebanggaan Masyarakat Sultra

KENDARI, Bursabisnis.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kakanwil Kemenkumham Sultra), Silvester Sili Laba mengapresiasi penghargaan Indonesian Award 2023 yang diberikan Inews Media Group kepada Anton Timbang Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Kamis, 31 Agustus 2023.
Penghargaan tersebut diperoleh sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh pengurus Kadin Sultra atas inisiatif akselerasi ekonomi daerah melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Menurut Silvester, prestasi yang diraih Kadin Sultra merupakan kebanggaan bagi masyarakat Sultra.
Silvester juga menyebutkan, bahwa Anton Timbang adalah tokoh kebanggaan masyarakat Sultra untuk Indonesia Raya.
“Selamat atas penghargaan yang diterima oleh Kadin Sultra. Semoga dibawa kepemimpinan Bapak Anton Timbang, Kadin Sultra makin komitmen dalam membangkitkan ekonomi Sulawesi Tenggara,” ungkap Silvester.
Lebih lanjut, Silvester menjelaskan, bawah dibawa kepemimpinan Anton Timbang, Kadin Sultra selalu berkomitmen dalam membangun perekonomian daerah.
Silvester Sili Laba juga menyampaikan, bahwa Kadin Sultra senantiasa membangun kerja sama, sinergitas dan kolaborasi bersama stakeholder.
“Kadin Sultra selalu membuka ruang kolaborasi dengan pihak lain, salah satunya bersama Kanwil Kemenkumham Sultra,” ujarnya.
Silvester mengungkapkan, bahwa pihaknya akan selalu membantu Kadin Sultra dalam mendaftarkan Perseroan Perorangan untuk UMKM yang ada di Sulawesi Tenggara.
“Kerjasama Kanwil Kemenkumham Sultra dengan Kadin Sultra akan terus kita bangun dalam memberikan pelayanan terhadap UMKM. Dari poros tenggara kita bersama Kadin akan bangun Indonesia Raya yang kita cintai ini,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Kadin Sultra bekerjasama degan Kanwil Kemenkumham Sultra dalam membantu pelaku UMKM untuk memperoleh perseroan perorangan.
Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang menyebutkan bahwa salah satu upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM yang telah diinisiasi Kadin Sultra adalah pembuatan 1000 perseroan perseorangan.
“Sehingga mereka (UMKM) mempunyai legalitas, dan pada akhirnya nanti mereka bisa mendapatkan bantuan dari perbankan,” ujar Anton Timbang.
Penulis : Rustam
-
ENTERTAINMENT4 years ago
Inul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa4 years ago
Dihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR4 years ago
Jelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur4 years ago
Rumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus4 years ago
Tenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
FINANCE4 years ago
OJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
Ekonomi Makro4 years ago
Aset Perbankan Syariah Tumbuh 7,10 Persen, Produk Syariah Semakin Diminati
-
PASAR4 years ago
PD Pasar Kota Kendari Segel Puluhan Lapak di Pasar Baruga