Fokus
Ini Tujuh Upaya Peningkatan Kesesuaian Tenaga Kerja yang Dilakukan Pemprov Sultra
KENDARI, Bursabisnis.id – Jumlah angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada bulan Februari 2024 sebanyak 1.400,05 ribu orang. Terjadi kenaikan sebanyak 68,69 ribu orang dibanding bulan Februari 2023.
Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan sebesar 2,09 persen poin.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), LM Ali Haswandy,SE,M.Si, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Sektor Mineral dan Batu Bara Tahun Anggaran 2024 di salah satu hotel di Kota Kendari pada akhir Juni 2024.
Rakorda Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Sektor Mineral dan Batu Bara Tahun Anggaran 2024 diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan berkoordinasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra.
Ali Haswandy melanjutkan, untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terjadi hingga bulan Februari tahun 2024 sebesar 3,22 persen, turun 0,44 persen poin terhadap TPT pada Februari 2023 atau turun 0,64 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022.
Sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 1.355,01 ribu orang, meningkat sebanyak 72,38 ribu orang dari Februari 2023 atau meningkat sebanyak 123,10 ribu orang dari Februari 2022.
“Sebanyak 887,72 ribu orang atau 65,51 persen bekerja pada kegiatan informal, naik 2,64 persen poin dari Februari 2023,” kata LM Ali Haswandy dalam pemaparan di hadapan tim ahli Kementerian Investasi/BKPM.
Untuk tingkat pendidikan penduduk bekerja hingga bulan Februari 2024, Diploma IV, S1,S2 dan S3 sebanyak 227,64 ribu orang atau 16,80 persen.
Untuk pendidikan Diplomas I,II,III sebanyak 37,68 ribu orang atau 2,78 persen. Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 69,39 ribu orang atau 5,12 persen. Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 361,19 ribu orang atau 26,66 persen.
Kemudian pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) 237,05 ribu orang atau 17,49 persen.
Tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah paling banyak, yakni 422,06 ribu orang atau 31,15 persen.
Ali Haswandy mengungkapkan, penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan masih didominasi pertanian yaitu sebanyak 54,45 ribu orang. Disusul perdagangan sebanyak 39,93 ribu orang, administrasi pemerintahan sebanyak 20,26 ribu orang.
Terkait dengan kebijakan pemerintah dalam hilirisasi investasi strategis sektor mineral dan batu bara, dalam pemaparan Ali Haswandy mengungkapkan, kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan industri nikel, khususnya di Sultra, yaitu :

1. Keahlian Teknis
Industri nikel membutuhkan tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang pertambangan, metalurgi, atau kimia. Mereka harus terampil dalam pengoperasian mesin-mesin industri, analisis laboratorium, dan proses produksi nikel.
2. Kemampuan manajemen
Selain keahlian teknis, perusahaan nikel juga membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan manajerial yang baik. Hal ini mencakup keterampilan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan.
3.Pemahaman Lingkungan
Karena industri nikel berkaitan erat dengan lingkungan, tenaga kerja juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan dampak operasional terhadap ekosistem.
Hal lain yang perlu jadi perhatian bersama, kata Ali Haswandy, kesenjangan antara ketersediaan dan permintaan tenaga kerja.
Ini dapat dilihat dari sisi :
Keterbatasan keterampilan.
“Banyak tenaga kerja di Sulawesi Tenggara belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri nikel yang semakin kompleks dan maju,” ungkap Ali Haswandy.
Mismatch Kualifikasi.
Terdapat kesenjangan antara kualifikasi yang dimiliki pekerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri nikel di Sulawesi Tenggara.
Kurangnya Pengalaman.
Sebagian besar tenaga kerja lokal belum memiliki pengalaman kerja yang cukup di industri nikel, sehingga membutuhkan pelatihan dan bimbingan.
Tantangan Ketersediaan Tenaga Kerja
Kesenjangan Keahlian
Meskipun Sulawesi Tenggara memiliki jumlah penduduk yang besar, terdapat keterbatasan dalam ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri nikel yang terus berkembang, walaupun ada beberapa tenaga ahli yang bekerja di luar Sultra.
Infrastruktur Pelatihan
Kapasitas lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi masih perlu ditingkatkan untuk dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik industri nikel.
Koordinasi Pemangku Kepentingan
Kolaborasi yang erat antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan belum optimal sehingga mengakibatkan ketidakselarasan antara program pelatihan dan kompetensi yang dibutuhkan.
Upaya Peningkatan Kesesuaian Tenaga Kerja
Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra melalui Disnakertrans Sultra adalah :
1. Peningkatan Kualitas Pendidikan
Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kurikulum dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri nikel.
2.Pengembangan Program Pelatihan Spesifik
Pengembangan program pelatihan dan sertifikasi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan operasional dan teknis industri nikel di Sulawesi Tenggara.
3. Insentif untuk Tenaga Kerja Lokal
Pemberian insentif dan skema rekrutmen yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja terampil asal Sulawesi Tenggara di industri nikel.
4.Peningkatan Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Mempererat kerjasama antara pemerintah daerah, perusahaan nikel, dan lembaga pelatihan untuk menyesuaikan kurikulum dan pelatihan dengan kebutuhan industri yang terus berubah.
5. Pelatihan Keterampilan
Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri nikel, seperti pelatihan pengelasan, pengoperasian mesin, dan keselamatan kerja.
6. Sistem Magang
Pengembangan program magang yang terintegrasi antara institusi pendidikan dan industri nikel, untuk menyiapkan calon tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja.
7. Kolaborasi Industri dan Pemerintah
Penguatan kolaborasi antara industri nikel dan pemerintah daerah untuk menyinkronkan program peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan kebutuhan lapangan kerja.
Advetorial/Pariwara
Fokus
Indonesia dan Jerman Perkuat Kerjasama Pembiayaan Lingkungan
JAKARTA, Bursabisnis.id – Pemerintah Indonesia dan Jerman sepakat memperkuat kerja sama di bidang kehutanan, konservasi, dan pembiayaan lingkungan.
Kesepakatan ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Bärbel Kofler, Parliamentary State Secretary untuk Menteri Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ).
Menteri Raja Antoni, yang pada kesempatan tersebut didampingi Wamenhut Rohmat Marzuki, menyampaikan bahwa hutan tropis Indonesia memiliki peran penting, tidak hanya bagi pembangunan nasional, tetapi juga bagi stabilitas iklim global.
“Kami berkomitmen menjaga hutan melalui kebijakan yang kuat dan kerja sama internasional, termasuk dengan Jerman,” ujarnya dilansir dari laman kehutanan.go.id.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas tiga fokus utama kerja sama ke depan, yaitu pengembangan Area Preservasi yang melibatkan masyarakat dan swasta, inovasi pembiayaan konservasi seperti biodiversity credits dan kemitraan publik-swasta di lansekap Bukit Tigapuluh Landscape Jambi, serta Inisiatif Reconnect Borneo untuk konservasi lintas batas di Kalimantan, Sabah, dan Sarawak.
Menhut Raja Antoni juga menyoroti program Perhutanan Sosial yang telah memberi hak kelola kepada masyarakat atas lebih dari 8,3 juta hektare hutan, termasuk 1,4 juta hektare Hutan Adat.
“Program ini bukan hanya melindungi hutan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” katanya.
Bärbel Kofler mengapresiasi langkah Indonesia dalam melibatkan masyarakat adat dalam menjaga hutan.
“Kami melihat langsung di Kalimantan bagaimana masyarakat berperan besar dalam melindungi hutan. Indonesia menjadi contoh penting dalam upaya mencapai target penurunan emisi global,” ujarnya.
Menteri Raja Antoni menegaskan, pemerintah terus berkomitmen mencapai target Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada areal seluas 10 juta hektare dan membuka peluang investasi hijau melalui kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
“Kemitraan Indonesia–Jerman adalah wujud nyata kerja bersama untuk menjaga bumi dan menyejahterakan rakyat,” tutupnya.
Sumber : kehutanan.go.id
Laporan : Tam
Fokus
Dilaporkan Ada BBM Bercampur Air, Menteri ESDM Langsung Inspeksi Mendadak
MALANG, Bursabisnis.id +
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan inspeksi mendadak ke SPBU 26 Pertamina Asrikaton, Pakis, Malang, Provinsi Jawa Timur (Jatim), menyusul adanya laporan warga bahwa ada BBM bercampur air.
Kunjungan dadakan ini diharapkan memberi gambaran kondisi lapangan yang lebih akurat.
“Saya bersama Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang bertanggung jawab untuk mengecek kualitas BBM. Kami baru saja selesai mengecek di pompa bensin di sini di SPBU 26 Malang. Berdasarkan hasil sampel yang ada dinyatakan kualitas minyaknya sesuai standar dan baik untuk digunakan,” ujar Bahlil dikutip dari laman esdm.go.id.
Selain di Malang, Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian ESDM bersama Lemigas menurunkan tim untuk melakukan pengecekan di sejumlah SPBU lain di Jawa Timur, termasuk Gresik, Surabaya, dan Lamongan.
Ia menegaskan pemeriksaan dilakukan sebagai respons atas laporan masyarakat.
“Untuk beberapa SPBU dicurigai atau ditengarai yang dilaporkan ada campuran air di Surabaya kemudian di Gresik dan Lamongan, tim juga sudah turun dan besok kami akan rapatkan bersama hasil pemeriksaan seluruh SPBU pada jam 11,” kata Bahlil.
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemeriksaan, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan bersikap tegas terhadap pihak mana pun yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran dan pengelolaan BBM. Ia menegaskan tindakan tegas akan diambil tanpa pandang bulu jika ditemukan pelanggaran di lapangan.
“Kalau itu benar ada sesuatu kejadian dan itu dilakukan oleh Pertamina maka kita pemerintah tidak segan-segan juga untuk memberikan sanksi tegas kepada Pertamina,” tegas Bahlil.
Pemeriksaan mendadak ini selain mengecek mutu bahan bakar juga memastikan pelaksanaan standar operasional pelayanan di lapangan. Kementerian ingin memastikan bahan bakar yang dikonsumsi masyarakat memenuhi kualifikasi yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan tegas akan diambil, termasuk terhadap pihak terkait.
Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Minyak dan Migas (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman melaporkan hasil pemeriksaan kualitas BBM di SPBU di Gresik dan Surabaya.
“Kami telah melakukan uji kualitas BBM melalui uji pasta air dan uji visual. Hasil uji di dua SPBU menunjukkan tidak ditemukan kandungan air dalam BBM. Dari hasil pengujian, seluruh sampel menunjukkan kondisi baik dan memenuhi standar. Prosedur pemeriksaan ini juga rutin dilakukan di setiap SPBU sebelum operasional untuk memastikan kualitas BBM yang akan dikonsumsi masyarakat,” jelas Laode.
Pihak Pertamina melalui Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyatakan hasil uji laboratorium juga menunjukkan produk Pertalite dari Terminal BBM Tuban dan Surabaya memenuhi standar mutu yang berlaku. Meski demikian, Pertamina Patra Niaga tetap melanjutkan investigasi di tingkat SPBU untuk memastikan kualitas sepanjang jalur distribusi.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan secara bertanggung jawab. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan di luar wilayah posko, Pertamina menyediakan berbagai kanal pelaporan resmi, yaitu di SPBU terakhir tempat pembelian BBM atau menghubungi Pertamina Contact Center 135 melalui telfon, email maupun DM media sosial,” pungkasnya.
Sumber : esdm.go.id
Laporan : Tam
Fokus
Sultra Punya 65 Dapur MBG Dari 65 Dapur yang Diusulkan ke BGN
KENDARI, Bursabisnis. id – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ternyata sudah memiliki 27 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dari 65 dapur yang diusulkan ke Badan Gizi Nasional (BGN).
Ini diungkapkan Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang.
“Di Sultra 27(dapur MBG. Yang kami usulkan 65, yang sudah dinyatakan persiapan dan ada juga yang sudah beroperasi itu 27 dapur,” kata Anton Timbang pada Kamis, 23 Oktober 2025.
Anton menambahkan, capaian tersebut menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai provinsi dengan jumlah dapur MBG terbanyak di Indonesia.
Hal ini tidak terlepas dari kesiapan Kadin Sultra dalam memenuhi seluruh persyaratan administratif yang ditetapkan oleh BGN.
“Kita benar benar mempersiapkan persyaratan dari BGN. Jadi semua yang kita usulkan karena dia sudah memenuhi persyaratan sehingga usulan kita semua rata-rata disetujui,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Anton menegaskan bahwa Kadin Sultra akan terus berupaya memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG mendapat dukungan penuh.
Laporan : Tam
-
ENTERTAINMENT6 years agoInul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa6 years agoDihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR6 years agoJelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur6 years agoRumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus6 years agoTenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
FINANCE6 years agoOJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
Fokus5 months agoUsai Harumkan Nama Wakatobi, Pelatih Atlit Peraih Medali Emas Jual Hp Untuk Ongkos Pulang
-
Entrepreneur6 years agoMengenal Sosok Pengusaha Syarifuddin Daeng Punna yang Pantang Menyerah Berusaha
