Connect with us

Fokus

Ini Tujuh Upaya Peningkatan Kesesuaian Tenaga Kerja yang Dilakukan Pemprov Sultra

Published

on

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sultra, LM Ali Haswandy,SE,M.Si. -foto:

KENDARI, Bursabisnis.id – Jumlah angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada bulan Februari 2024 sebanyak 1.400,05 ribu orang. Terjadi kenaikan sebanyak 68,69 ribu orang dibanding bulan Februari 2023.

Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan sebesar 2,09 persen poin.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), LM Ali Haswandy,SE,M.Si, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Sektor Mineral dan Batu Bara Tahun Anggaran 2024 di salah satu hotel di Kota Kendari pada akhir Juni 2024.

Rakorda Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Sektor Mineral dan Batu Bara Tahun Anggaran 2024 diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan berkoordinasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra.

Ali Haswandy melanjutkan, untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terjadi hingga bulan Februari tahun 2024 sebesar 3,22 persen, turun 0,44 persen poin terhadap TPT pada Februari 2023 atau turun 0,64 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022.

Sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 1.355,01 ribu orang, meningkat sebanyak 72,38 ribu orang dari Februari 2023 atau meningkat sebanyak 123,10 ribu orang dari Februari 2022.

“Sebanyak 887,72 ribu orang atau 65,51 persen bekerja pada kegiatan informal, naik 2,64 persen poin dari Februari 2023,” kata LM Ali Haswandy dalam pemaparan di hadapan tim ahli Kementerian Investasi/BKPM.

Untuk tingkat pendidikan penduduk bekerja hingga bulan Februari 2024, Diploma IV, S1,S2 dan S3 sebanyak 227,64 ribu orang atau 16,80 persen.

Untuk pendidikan Diplomas I,II,III sebanyak 37,68 ribu orang atau 2,78 persen. Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 69,39 ribu orang atau 5,12 persen. Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 361,19 ribu orang atau 26,66 persen.

Kemudian pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) 237,05 ribu orang atau 17,49 persen.
Tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah paling banyak, yakni 422,06 ribu orang atau 31,15 persen.

Ali Haswandy mengungkapkan, penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan masih didominasi pertanian yaitu sebanyak 54,45 ribu orang. Disusul perdagangan sebanyak 39,93 ribu orang, administrasi pemerintahan sebanyak 20,26 ribu orang.

 

Terkait dengan kebijakan pemerintah dalam hilirisasi investasi strategis sektor mineral dan batu bara, dalam pemaparan Ali Haswandy mengungkapkan, kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan industri nikel, khususnya di Sultra, yaitu :

 


1. Keahlian Teknis

Industri nikel membutuhkan tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang pertambangan, metalurgi, atau kimia. Mereka harus terampil dalam pengoperasian mesin-mesin industri, analisis laboratorium, dan proses produksi nikel.

2. Kemampuan manajemen

Selain keahlian teknis, perusahaan nikel juga membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan manajerial yang baik. Hal ini mencakup keterampilan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

3.Pemahaman Lingkungan

Karena industri nikel berkaitan erat dengan lingkungan, tenaga kerja juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan dampak operasional terhadap ekosistem.

Hal lain yang perlu jadi perhatian bersama, kata Ali Haswandy, kesenjangan antara ketersediaan dan permintaan tenaga kerja.

Ini dapat dilihat dari sisi :

Keterbatasan keterampilan.

“Banyak tenaga kerja di Sulawesi Tenggara belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri nikel yang semakin kompleks dan maju,” ungkap Ali Haswandy.

Mismatch Kualifikasi.

Terdapat kesenjangan antara kualifikasi yang dimiliki pekerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri nikel di Sulawesi Tenggara.

Kurangnya Pengalaman.

Sebagian besar tenaga kerja lokal belum memiliki pengalaman kerja yang cukup di industri nikel, sehingga membutuhkan pelatihan dan bimbingan.

Tantangan Ketersediaan Tenaga Kerja

Kesenjangan Keahlian
Meskipun Sulawesi Tenggara memiliki jumlah penduduk yang besar, terdapat keterbatasan dalam ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri nikel yang terus berkembang, walaupun ada beberapa tenaga ahli yang bekerja di luar Sultra.

Infrastruktur Pelatihan
Kapasitas lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi masih perlu ditingkatkan untuk dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik industri nikel.

Koordinasi Pemangku Kepentingan
Kolaborasi yang erat antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan belum optimal sehingga mengakibatkan ketidakselarasan antara program pelatihan dan kompetensi yang dibutuhkan.

Upaya Peningkatan Kesesuaian Tenaga Kerja

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra melalui Disnakertrans Sultra adalah :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan
Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kurikulum dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri nikel.

2.Pengembangan Program Pelatihan Spesifik
Pengembangan program pelatihan dan sertifikasi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan operasional dan teknis industri nikel di Sulawesi Tenggara.

3. Insentif untuk Tenaga Kerja Lokal
Pemberian insentif dan skema rekrutmen yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja terampil asal Sulawesi Tenggara di industri nikel.

4.Peningkatan Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Mempererat kerjasama antara pemerintah daerah, perusahaan nikel, dan lembaga pelatihan untuk menyesuaikan kurikulum dan pelatihan dengan kebutuhan industri yang terus berubah.

5. Pelatihan Keterampilan
Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri nikel, seperti pelatihan pengelasan, pengoperasian mesin, dan keselamatan kerja.

6. Sistem Magang
Pengembangan program magang yang terintegrasi antara institusi pendidikan dan industri nikel, untuk menyiapkan calon tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja.

7. Kolaborasi Industri dan Pemerintah
Penguatan kolaborasi antara industri nikel dan pemerintah daerah untuk menyinkronkan program peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan kebutuhan lapangan kerja.

Advetorial/Pariwara

 

 

 

Continue Reading

Fokus

AKKP Wakatobi Gelar Wisuda Nasional 2026, Perdana di Bawah Bendera Ocean Institute of Indonesia

Published

on

By

Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan. - foto:ist-

WAKATOBI, Bursabisnis. Id – Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan (AKKP) Wakatobi menggelar Wisuda Nasional Tahun 2026 secara hybrid sebagai bagian dari Wisuda Nasional Pendidikan Vokasi KKP pada Selasa, 28 Juli 2026.

Kegiatan ini menjadi wisuda pertama yang mengusung identitas baru Ocean Institute of Indonesia, sekaligus menegaskan komitmen KKP dalam memperkuat pendidikan vokasi yang berorientasi pada dunia kerja.

Wisuda Nasional Tahun 2026 dilaksanakan di Gedung Wanita Kabupaten Wakatobi secara luring dan terhubung secara daring dengan prosesi nasional di Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Jakarta melalui Zoom Meeting dipimpin oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Didit Asyaf.

AKKP Wakatobi mengukuhkan 31 lulusan dari Program Studi Konservasi dan Program Studi Ekowisata Bahari.

Wisuda tahun ini merupakan wisuda perdana di bawah identitas baru pendidikan vokasi KKP, Ocean Institute of Indonesia yang baru diluncurkan beberapa hari sebelumnya.

AKKP Wakatobi tengah mempersiapkan peningkatan jenjang pendidikan dari Diploma I (D-I) menjadi Diploma IV (D-IV) yang ditargetkan mulai terealisasi pada tahun depan sebagai bagian dari penguatan pendidikan vokasi KKP.

Direktur AKKP Wakatobi, Dr. Arham Rumpa, menegaskan, pendidikan vokasi harus menghasilkan lulusan yang kompeten, tersertifikasi, dan siap memasuki dunia kerja.

Sebanyak 18 orang dari 31 yang melaksanakan Wisuda telah memasuki masa pelatihan untuk bekerja di Jepang, sementara 3 lulusan lainnya telah diterima bekerja di sektor industri pariwisata di Kabupaten Wakatobi.

Capaian tersebut menunjukkan keberhasilan pendidikan vokasi AKKP Wakatobi yang mengedepankan pembelajaran berbasis praktik, sertifikasi kompetensi, dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.

Pada rangkaian wisuda, AKKP Wakatobi menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), yaitu PT Wisata Kepulauan Indonesia dan Koperasi Family Garden.

” Pendidikan vokasi harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya lulus secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi yang diakui industri dan siap memasuki dunia kerja, ” ujar Dr. Arham Rumpa Dirwktur AKKP Wakatobi.

laporan : Ful
Editor : Tam

Continue Reading

Fokus

Astra Motor Racing Team Borong Podium di Mandalika Racing Series 2026 Ronde Pembuka

Published

on

By

Astra Motor Racing Team sukses memborong podium pada gelaran Mandalika Racing Series 2026. -foto:ist

MANDALIKA LOMBOK, Bursabisnis. Id – Astra Motor Racing Team (ART) sukses memborong podium pada gelaran Mandalika Racing Series (MRS) 2026 ronde pembuka dengan mengandalkan performa Honda CBR250RR.

Pembalap andalan ART, Andi Gilang, yang turun di kelas NS250cc, berhasil menyapu bersih podium pertama pada Race 1, Race 2, serta Superpole yang berlangsung pada Sabtu–Minggu, 25–26 April 2026.

Tampil memuka di seri pembuka MRS 2026, Andi Gilang juga mengaku performa Honda CBR 250RR miliknya mulai kompetitif sejak sesi latihan dan sesi kualifikasi (QTT) hari sabtu.

“Alhamdulillah di kelas NS250cc berjalan sangat lancar dari race 1, superpole dan hari ini race 2 saya berhasil sapu bersih podium 1,” ungkap Andi Gilang.

Tak hanya di kelas NS250cc, Gilang juga menunjukkan performa impresif di kelas NS150cc dengan Honda CBR150R.

Ia berhasil meraih podium 3 pada Race 1 dan podium 1 pada Race 2, dengan selisih waktu yang sangat tipis dari pembalap terdepan.

“Benar-benar hasil yang memuaskan untuk seri pembuka kali ini, saya juga merasakan feeling dengan motor sangat baik setelah berhasil sapu bersih kelas NS250cc ditambah podium di kelas NS150cc juga,” tambah Gilang.

Dominasi ART juga berlanjut di kelas Junior Indonesia Talent Cup. Pembalap Resky YH sukses meraih double winner meski sempat menghadapi kendala long lap penalty pada Race 1 hari sabtu kemarin.

“Alhamdulillah meski start dari grid belakang dan ditambah long lap penalty karena melakukan kesalahan saat QTT, tetap tidak melunturkan semangat saya untuk raih podium di kelas tersebut,” beber Resky YH.

Hasil tersebut menempatkan Resky sebagai pemimpin klasemen sementara di ronde pertama musim ini.

Sementara itu, kontribusi positif juga datang dari pembalap ART yang turun di kelas Junior NS250cc melalui Ahmad Azel Savero. Azel berhasil meraih podium ketiga pada Race 1 dan podium kedua pada Race 2.

Azel mengaku mendapatkan banyak pengalaman baru di kelas tersebut, terutama dalam mengendalikan motor dengan kapasitas mesin yang lebih besar.

“Alhamdulillah bisa meraih podium perdana untuk ART. Banyak pembelajaran yang saya dapat karena karakter motor 250cc sangat berbeda dan membutuhkan kontrol yang lebih baik,” tutup Azel.

Laporan : Kas
Editor : Tam

Continue Reading

Fokus

Warga Desak Aparat Usut Tuntas Perusakan Hutan Sistematis di TN Rawa Aopa Watumohai

Published

on

By

Kendari, Bursabisnis.id- Jantung konservasi Taman Nasional (TN) Rawa Aopa Watumohai kini berada dalam ancaman serius. Praktik perusakan hutan secara sistematis dan masif terdeteksi di kawasan lindung ini, mulai dari pembukaan lahan skala besar hingga pembangunan infrastruktur ilegal. Ironisnya, aktivitas yang diduga melibatkan jaringan terstruktur ini disinyalir berjalan mulus akibat adanya pembiaran dari otoritas terkait.

Otoritas terkait diduga melakukan pembiaran. Oleh karena itu, warga melaporkan adanya indikasi pola terstruktur dalam aktivitas tersebut. Di berbagai titik konservasi, kini telah berdiri fasilitas umum, organisasi, jaringan listrik, hingga bangunan sarang walet yang dianggap dilarang di kawasan lindung.

Temuan warga menunjukkan kerusakan yang tersebar di beberapa kabupaten. Di Kolaka Timur, tepatnya Desa Bou dan Desa Awiu, melaporkan adanya pembukaan lahan luas serta pembangunan fasilitas pemerintah menggunakan anggaran negara. Sementara di Kabupaten Bombana, aktivitas ilegal mencakup percetakan sawah hingga perkebunan sawit dan cengkeh yang diperkirakan mencapai ribuan hektare.

Kondisi ini memicu kritik keras, terutama terkait dengan asas keadilan hukum bagi warga setempat. Kamarudin, warga Desa Tatangga, mengungkapkan kekecewaannya, warga lokal justru diancam pidana saat mengajukan izin pinjam pakai lahan untuk kebutuhan ketahanan pangan.

“Yang kami minta hanya lahan untuk sawah, itu pun sifatnya pinjam pakai. Tapi justru kami diancam akan dipidana,” ujarnya, Jumat, 24 April 2026.

Ia menambahkan bahwa ancaman tersebut melibatkan rencana pengerahan aparat penegak hukum.

“Disebutkan akan melibatkan anggota Reskrim untuk memproses warga jika tetap membuka lahan,” imbuhnya.

Padahal, warga Desa Tatangga dan Desa Lanowulu mengklaim telah mengajukan proposal resmi sejak 22 Desember 2025 namun tidak mendapatkan tanggapan.

“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” tegas Kamarudin.

Masyarakat mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk memeriksa Kepala Balai TN Rawa Aopa Watumohai, Yarman, serta Kepala Seksi SPTN II, Aris. Keduanya dinilai perlu diperiksa untuk mengungkap dugaan kejahatan atau potensi keterlibatan dalam masifnya aktivitas ilegal tersebut.

Rangkaian aktivitas perusakan hutan ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp100 miliar.

Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Seksi SPTN II TN Rawa Aopa Watumohai, Aris, berdalih bahwa penghancuran telah mengambil langkah pengawasan. Menurutnya, lahan sawit yang sudah ada, telah dipasangi rencana Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

“Untuk lahan sawit yang sudah ada, kami sudah memasang rencana Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Sedangkan pembukaan lahan baru sudah kami hentikan,” kata Aris.

Terkait keberadaan kebun sawit di kawasan tersebut, pihak balai mengaku telah mematuhi data screenig, melaporkannya ke pemerintah pusat.

“Tanaman sawit yang berada di kawasan sudah dilakukan pendataan dan sudah kami laporkan ke pusat. Saat ini tinggal menunggu keputusan, tindak lanjut penyelesaiannya,” ujarnya.

Continue Reading

Trending