Ekonomi Makro
Kemendagri dan LGN Teken Loi Soal Tata Kelola Kelautan
JAKARTA, bursabisnis,id – Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri, Dr Nelson Simanjuntak, SH, M.Si dan Ketua Maritime Local Government Network ( Maritime LGN), Ir Hugua, melakukan penandatanganan Letter of Intent (pernyataan kehendak) mengenai penguatan kapasitas dan kinerja pemerintahan daerah di wilayah segitiga karang dalam meningkatkan tata kelola sumber daya kelautan dan pesisir yang berkelanjutan.
Penandatanganan LoI berlangsung di Gedung F lantai 3 Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, sekira pukul 14.00 WIB, Rabu 22 Juli 2020.
Tujuan dari LoI tersebut adalah melakukan kerja sama pengembangan kapasitas pemerintah daerah di wilayah segitiga karang dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dibidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kerjasama antara pemerintah daerah di wilayah segitiga karang.
Kemudian dibidang promosi, pertukaran pengetahuan, serta dokumentasi pengalaman dari praktek-praktek, baik mengenai pengelolaan dan perlindungan kelautan dan pesisir.
Dalam sambutannya Hugua ketua LGN, mengucapkan terimakasih kepada Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama beserta jajarannya dan Dirjen Banda sehingga penandatanganan LoI bisa dilaksanaka.
Pembentukan LGN adalah untuk membumikan tujuan global dan nasional di akar rumput/lokal. Dalam hal ini pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan kehidupan di bawah laut (SDG 14) dan kerja sama antar lembaga SDG 17 menjadi fokus prioritas dari kerjasama dengan Kemendagri tersebut.
“Dengan ditandatanganinya LoI ini, maka peran LGN sebagai fasilitor antara pemerintah pusat dan pemda dalam mengimplentasikan program tersebut akan semakin nyata di lapangan,” kata Hugua.
Sementara itu, Kepala Fasker, Nelson Simanjuntak menyatakan dukungan atas kerja sama ini. “Semoga kerja sama ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pelaksanaan pembangunan di Indonesia, khususnya pembangunan sumber daya perikanan berkelanjutan, guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta mendukung tujuan prakarsa segitiga karang untuk terumbu karang, perikanan dan ketahanan pangan,” ujarnya.
Pertemuan ini diharapkan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Memorandum Saling Pengertian (MSP) kerja sama antara Kemendagri dengan Maritime LGN dengan program-program kerja sama yang lebih detail dibahas dan dipersiapkan dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah selaku mitra utama kerja sama tersebut, sesuai dengan surat Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Nomor 193/1515/Bangda tanggal 26 Maret 2020, hal Kesediaan menjadi Mitra Kerjasama Maritime LGN.
Laporan : Rustam Dj
KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
Pemkot Baubau Berikan Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan, Ini Bagian Pembangunan SDM
BAUBAU, Bursabisnis.id – Saat ini Kota Baubau dihadapkan pada isu kekerasan pada perempuan dan anak dengan jumlah kasus yang cukup tinggi.
Dari Januari hingga Desember 2023, tidak kurang dari 40 kasus kekerasan seksual anak yang dilaporkan di UPTD PPA Kota Baubau dan jumlah anak berhadapan dengan hukum berjumlah 57 anak.
Juga kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang juga marak akhir-akhir ini.
Dari Data statistik tersebut, secara positif, menunjukkan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan sudah cukup baik.
Masyarakat sudah cukup paham hak dan kewajibannya ketika terjadi kekerasan.
Keberadaan layanan UPTD-PPA dapat membantu masyarakat dalam pelayanan.
Demikian dikatakan Pj Sekda Kota Baubau La Ode Aswad, S.Sos, M.Si mewakili Wali Kota Baubau membuka kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat Kabupaten/Kota DAK non fisik tahun 2024 di aula kantor DP3A Kota Baubau pada Rabu, 9 Oktober 2024.
Menurut Pj Sekda Kota Baubau, perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari pembangunan nasional yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari prioritas peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan upaya untuk melindungi hak mereka akan rasa aman dan keadilan sehingga mereka bebas dari segala bentuk kekerasan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, serta perempuan dapat berdaya, produktif, dan berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan. Upaya melindungi perempuan dan anak membutuhkan kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi seluruh pihak terkait, yaitu antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat, media, dunia usaha, keluarga, dan komunitas.
”Kegiatan ini merupakan upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak serta memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian konsisten dan sistematis yang ditunjukkan untuk mencapai kesetaraan gender seperti berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak serta meningkatnya kualitas layanan khususnya kepada perempuan dan anak,”ungkapnya.
La Ode Aswad berharap para pihak khususnya mitra pemerintah kota, seperti POLRES, BAPAS, Pengadilan Agama, Biro Layanan Psikologi, Kampus dan Media serta Komunitas dapat membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang harmonis. Bukan saja agar ketuntasan kasus dapat optimal, tetapi lebih dari itu, agar upaya pencegahan melalui edukasi ke masyarakat luas harus terus-menerus dilakukan.
Penulis : Tam
KEUANGAN
Kolaborasi Kemenkeu Satu Jaga Stabilitas Ekonomi Indonesia
JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam Kemenkeu Satu sebagai benteng utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Dalam acara Dialog Kemenkeu Satu yang berlangsung di Bangka Belitung.
Menkeu mengajak seluruh jajaran Kemenkeu untuk terus bekerja sama dalam menjalankan tugas sebagai bendahara negara yang bertanggung jawab kepada bangsa dan negara.
“Sebagai bendahara negara, Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan,” ujar Menkeu sebagaimana dilansir bursabisnis.id dilaman menkeu.go.id pada Selasa, 8 Oktober 2024.
Menkeu menegaskan bahwa jajaran Kemenkeu harus meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, karena ekonomi terus berubah dan tantangan itu silih berganti, Menkeu juga menekankan bahwa harapan dan aspirasi rakyat juga terus berubah. Oleh karena itu, Menkeu menekankan perlunya meningkatkan kapasitas diri para jajaran di tengah harapan publik yang terus bertambah.
Menkeu menyoroti langkah-langkah Kemenkeu, seperti inisiatif Regional Chief Economist (RCE), yang memungkinkan jajaran Kemenkeu di daerah untuk membaca dan memahami kebutuhan ekonomi lokal serta mendukung keberlanjutan pembangunan. Menkeu menekankan bahwa APBN dirancang untuk memastikan kesejahteraan merata ke seluruh pelosok Indonesia.
Lebih lanjut, Menkeu mengingatkan pentingnya integritas dan kompetensi dalam menjalankan tugas, seraya menyoroti korupsi sebagai suatu ancaman terbesar. Menurut Menkeu, setiap pegawai Kemenkeu perlu menjaga integritas dan meningkatkan kompetensi agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar.
Di tengah era teknologi digital, Menkeu menekankan pentingnya adaptasi dan pembelajaran yang berkesinambungan, dan kesiapan menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul ke depannya.
“Kita enggak pernah bisa milih kapan akan datang shock dalam bentuk apa, dan dimana. Bisa dalam bentuk climate change, menimbulkan banjir, bisa menimbulkan kekeringan, bisa menimbulkan bencana alam dan yang lain-lain. Anything could happen, dan Anda tidak boleh gentar kalau mikirin kemungkinan tantangan,” tegasnya.
Mengakhiri arahannya, Menkeu mengingatkan seluruh pegawai Kemenkeu untuk selalu menjadikan pekerjaan mereka sebagai bentuk kontribusi bagi bangsa.
“Gunakan kesempatan ini untuk kalian bisa membagi dan memberi lebih banyak lagi. Jangan berpikir saya dapat apa, tapi saya bisa memberi apa lagi, karena itulah yang akan menjadi kekuatan luar biasa bagi Indonesia untuk terus maju ke depan,” pungkasnya.
Sumber : kemenkeu.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam
Ekonomi Makro
Pemerintah Proyeksi Pertumbuhan PDB Tahun 2024 Dikisaran 5,2 Persen
JAKARTA, Bursabisnis.id – Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mengafirmasi Peringkat Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB+ dengan outlook positif.
Penilaian R&I ini menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat dengan didukung peningkatan pendapatan per kapita, demografi dan sumber daya alam yang melimpah, sektor manufaktur yang terus berkembang serta pengelolaan kebijakan fiskal yang prudent dengan beban utang pemerintah yang relatif terkendali.
Lebih lanjut, R&I menilai perekonomian Indonesia pada tahun 2023 mampu tumbuh solid diatas 5% melanjutkan kinerja sejak 2022. Pada tahun 2024 ini pertumbuhan tetap kuat pada semester pertama dan diperkirakan tetap berada di sekitar 5% sampai akhir tahun.
“Penilaian positif dari R&I menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Menkeu, Sri Mulyani Indrawati sebagaimana dikutip bursabisnis.id dari laman kemenkeu.go.id pada Kamis, 3 Oktober 2024.
Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan PDB riil Indonesia pada kisaran 5,0 – 5,2% di 2024 dan dengan sinergi bersama Bank Indonesia berhasil menjaga stabilitas harga dengan tingkat inflasi yang terkendali.
R&I mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjaga defisit fiskal tetap di bawah 3% ditengah fluktuasi harga minyak dan nilai tukar yang mempengaruhi belanja subsidi. Lembaga pemeringkat Jepang itu juga mencermati basis penerimaan yang masih dapat dioptimalkan demi memperbesar kapasitas fiskal. Selain itu, R&I mengharapkan pemerintahan baru nantinya dapat menjalankan program prioritas dengan tetap memperhatikan ketahanan fiskal dan kestabilan makroekonomi. Hal tersebut menurut R&I akan menjadi faktor kunci untuk menaikkan peringkat rating Indonesia.
“Kita optimis R&I akan memberikan kenaikan peringkat di tahun depan, dengan melihat kondisi fiskal dan makroekonomi yang baik, serta komitmen pemerintahan berikutnya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil,” tambah Menteri Keuangan.
Sumber : kemenkeu.go.id
Penulisq: Icha
Editor : Tam
-
ENTERTAINMENT5 years ago
Inul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa5 years ago
Dihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR5 years ago
Jelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur5 years ago
Rumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus5 years ago
Tenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
FINANCE5 years ago
OJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
Ekonomi Makro5 years ago
Aset Perbankan Syariah Tumbuh 7,10 Persen, Produk Syariah Semakin Diminati
-
PASAR5 years ago
PD Pasar Kota Kendari Segel Puluhan Lapak di Pasar Baruga