Connect with us

Ekonomi Makro

Kemendagri dan LGN Teken Loi Soal Tata Kelola Kelautan

Published

on

JAKARTA, bursabisnis,id  –  Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri, Dr Nelson Simanjuntak, SH, M.Si dan Ketua Maritime Local Government Network ( Maritime LGN),  Ir Hugua,  melakukan penandatanganan Letter of Intent (pernyataan kehendak) mengenai penguatan kapasitas dan kinerja pemerintahan daerah di wilayah segitiga karang dalam meningkatkan tata kelola sumber daya kelautan dan pesisir yang berkelanjutan.

Penandatanganan LoI berlangsung  di Gedung F lantai 3 Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, sekira pukul 14.00 WIB, Rabu 22 Juli 2020.

Tujuan dari LoI tersebut adalah melakukan kerja sama pengembangan kapasitas pemerintah daerah di wilayah segitiga karang dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dibidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kerjasama antara pemerintah daerah di wilayah segitiga karang.

Kemudian dibidang promosi, pertukaran pengetahuan, serta dokumentasi pengalaman dari praktek-praktek, baik mengenai pengelolaan dan perlindungan kelautan dan pesisir.

Dalam sambutannya  Hugua ketua LGN, mengucapkan terimakasih kepada Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama beserta jajarannya dan Dirjen Banda sehingga penandatanganan LoI bisa dilaksanaka.

Pembentukan LGN adalah untuk membumikan tujuan global dan nasional di akar rumput/lokal. Dalam hal ini pencapaian   tujuan pembangunan berkelanjutan kehidupan di bawah laut (SDG 14) dan kerja sama antar lembaga  SDG 17 menjadi fokus prioritas dari kerjasama dengan Kemendagri tersebut.

“Dengan ditandatanganinya LoI ini, maka peran LGN sebagai fasilitor antara pemerintah pusat dan pemda dalam mengimplentasikan program tersebut akan semakin nyata di lapangan,” kata Hugua.

Sementara itu, Kepala Fasker, Nelson Simanjuntak menyatakan dukungan atas kerja sama ini. “Semoga kerja sama ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pelaksanaan pembangunan di Indonesia, khususnya pembangunan sumber daya perikanan berkelanjutan, guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta mendukung tujuan prakarsa segitiga karang untuk terumbu karang, perikanan dan ketahanan pangan,” ujarnya.

Pertemuan ini diharapkan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Memorandum Saling Pengertian (MSP) kerja sama antara Kemendagri  dengan Maritime LGN dengan program-program kerja sama yang lebih detail dibahas dan dipersiapkan dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah selaku mitra utama kerja sama tersebut, sesuai dengan surat Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Nomor 193/1515/Bangda tanggal 26 Maret 2020, hal  Kesediaan menjadi Mitra Kerjasama Maritime LGN.

 

Laporan : Rustam Dj

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PERTAMBANGAN

Proyek Smelter CNI Masuk PSN

Published

on

By

KOLAKA, BursaBisnis.id –Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) mendukung penuh pembangunan smelter PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sebelumnya dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Ini merupakan wujud komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat daya saing industri nasional di tingkat dunia melalui kebijakan hilirisasi nikel.

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kemenkomarves Tubagus Nugraha mengatakan, pihaknya mengapresiasi keseriusan PT Ceria Nugraha indotama membangun smelter yang saat ini tengah dalam proses.

“Ini sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Indonesia harus bangga dengan langkah PT CNI yang sangat strategis ini. Kami akan mendukung agar PSN ini berhasil,” ujar Tubagus dalam pertemuan Debottlenecking Pembangunan Smelter PT Ceria Nugraha Indotama di Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurut Tubagus, saat ini Indonesia tercatat sebagai salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia, dan Kabupaten Kolaka menjadi salah satu daerah dengan kekayaan nikel terbanyak di Indonesia.

Dengan pendirian smelter oleh PT CNI maka hilirisasi nikel akan menghasilkan nilai tambah dan mendorong percepatan ekonomi daerah dan nasional.

” Yang paling penting menciptakan lapangan kerja. Kami perkirakan, jika smelter PT. CNI beroperasi akan melebihi 4000 tenaga kerja yang terserap,” imbuhnya.

Tubagus menerangkan, untuk mempercepat realisasi PSN smelter PT. CNI, pemerintah akan memberikan berbagai fasilitas perizinan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

“Hal utama yang harus dipercepat adalah izin Hak Guna Bangunan (HGB), dukungan energi listrik dan rencana pembangunan smelter,” imbuhnya.

Deputi Direktur PT. CNI Djen Rizal menjelaskan bahwa sebagai PMDN, PT. CNI berkomitmen penuh dalam program hilirisasi nikel dan cobalt untuk mendukung industri mobil listrik.

Menurut Djen Rizal, saat ini PT. CNI sedang membangun pabrik pengolahan bijih Nikel Saprolit dengan teknologi RKEF yang terdiri dari total 4 line masing-masing 72 MVA, Rectangular Furnace melalui 3 fase pembangunan (setara 8 line 36 MVA Circular Furnace). Phase 1: 1 line 72 MVA, Phase 2: 1 line72 MVA, Phase 3: 2 line 72 MVA. Total umpan pabrik 5,600,000 ton per tahun 1.59 persen Ni.

Pembangunan dilakukan oleh konsorsiumBUMN China ENFI dan BUMN Indonesia PT. Pembangunan Perumahan (PP) dimana masing-masing merupakan BUMN yang terkemuka dalam bidangnya.

Untuk produksi, rencana 252,000 ton per tahun Ferronickel (FeNi) 22 persen Ni. Total tenaga listrik diperlukan sebesar 350 MW dari PLN. Umur pabrikdari suplai bijih tambang PT. CNI sendiri diperkirakan mencukupi lebih dari 20 tahun operasi, berdasarkan estimasi sumber daya dan cadangan saat ini dari suplai bijih nikel yang di tambang sendiri di WIUP CNI.

PT. CNI juga akan membangun pabrik pengolahan bijih Limonit dengan teknologi HPAL yang akan mengolah 6.800,000 ton bijih pertahun dengan rencana produksi lebih dari 103,000 ton MHP per tahun (40,050 ton Nikel dan 4,118 ton Cobalt).

“Kapasitas listrik yang dibutuhkan sebesar 350 MW dengan umur pabrik diperkirakan dapat mencapai lebih dari 50 tahun,” jelasnya.

Untuk mendukung pasokan energi listrik, PT. PLN mensuplai pasokanlistrik melalui kontrak jual beli listrik SPJBTL sebesar 350 MW.

Sementara itu, PLN UIP Sulselrabar, Iqbal memastikan dukungan energi listrik untuk operasional smelter PT. CNI sudah tersedia secara berkelanjutan dan dipastikan tidak ada kendala apapun.

“PLN mendukung penuh smelter PT. CNI agar segera beroperasi. Kami telah membangun gardu induk untuk menyuplai kebutuhan listrik smelter PT. CNI,” jelas Iqbal.

Selain itu, dengan terkoneksinya listrik se-Sulawesi, pasokan listrik untuk smelter PT. CNI ke depan akan tetap terjamin.

Laporan : Ichas

Continue Reading

KEUANGAN

Hari Ini, Cair BLT Subsidi Gaji Tahap Termin Kedua Tahap II

Published

on

By

JAKARTA, BursaBisnis.id – Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji pekerja di bawah Rp5 juta termin kedua untuk tahap II. Penyaluran diberikan kepada 2,71 juta pekerja.

“Alhamdululillah hari ini kami kembali menyalurkan termin kedua subsidi upah atau gaji bagi pekerja yang masuk dalam tahap II pada termin pertama lalu,” ungkap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan resmi, dikutip dari laman CNNIndonesia.com, Jumat (13/11/2020).

Dengan tambahan penyaluran ini, Kemnaker telah menyalurkan BLT pekerja kepada 4,89 juta pekerja pada termin kedua. Total dana yang telah disalurkan dalam menyalurkan BLT pekerja hingga tahap II termin kedua ini sebesar Rp5,8 triliun.

Ida menyatakan pihaknya akan mempercepat penyaluran BLT termin kedua. Ia juga sekaligus membantah pemerintah menunda penyaluran BLT pekerja.

“Sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa penyaluran termin kedua ditunda. Hal itu tidak benar. Buktinya, termin kedua tahap I sudah disalurkan sejak Senin (9/11), dan hari ini dilanjutkan tahap II,” kata Ida.

Pemerintah juga melakukan evaluasi setelah penyaluran BLT pekerja bergaji di bawah Rp5 juta termin pertama selesai dikucurkan.

Evaluasi ini dilakukan antar lembaga, seperti Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, Bank BUMN, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kemnaker juga telah selesai melakukan pemadanan data dengan DJP, sehingga subsidi gaji bisa langsung dicairkan,” tutur Ida.

Diketahui, BLT pekerja bergaji di bawah Rp5 juta adalah salah satu program perlindungan sosial dalam penanganan pandemi covid-19.

BLT ini diberikan kepada pekerja yang memenuhi syarat, seperti warga negara Indonesia (WNI), pekerja penerima upah, tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020, upah di bawah Rp5 juta, dan memiliki rekening aktif.

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp37,7 triliun dalam menyalurkan BLT kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Sejauh ini, BLT sudah disalurkan untuk 12,4 juta pekerja.

Masing-masing penerima akan mendapatkan dana sebesar Rp2,4 juta. Namun, penyalurannya dilakukan dalam dua gelombang yang masing-masing diberikan sebesar Rp1,2 juta.

Laporan : Rus

Continue Reading

KEUANGAN

Besok, Bank Indonesia Tukar Uang Rusak

Published

on

By

JAKARTA, BursaBisnis.id – Bank Indonesia (BI) kembali membuka layanan penukaran uang rupiah rusak. Layanan ini dibuka mulai besok, hari Kamis (12/11/2020), di kantor pusat dan kantor perwakilan BI di seluruh Indonesia.

Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko menerangkan penukaran uang rusak dibuka tiap Kamis, pukul 08.00-11.30 waktu setempat di loket layanan BI.

“Pembukaan kembali layanan penukaran uang rupiah rusak merupakan upaya BI dalam memastikan ketersediaan uang rupiah yang layak edar di masyarakat, dengan tetap menerapkan protokol pencegahan covid-19,” imbuhnya, dalam keterangan resmi sebagaimana dilansir dari laman CNNIndonesia.com.

Onny menjelaskan kriteria uang rupiah kertas dan logam rusak yang diberikan penggantian sesuai dengan nilai nominal berlaku.

Untuk uang rupiah kertas, jika dalam hal fisik lebih besar dari 2/3 ukuran aslinya dan dapat dikenali keasliannya, dapat diberikan penggantian sebesar nilai nominal yang ditukarkan dengan dua persyaratan.

Kemudian, uang rupiah kertas masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap, atau uang rupiah kertas tidak merupakan satu kesatuan dan kedua nomor seri pada uang rupiah rusak tersebut lengkap dan sama.

Jika dalam hal fisik uang rupiah kertas sama dengan atau kurang dari 2/3 ukuran aslinya, maka BI tidak akan memberikan penggantian.

Sementara untuk uang logam, jika dalam hal fisik harus lebih besar dari setengah ukuran aslinya dan dapat dikenali keasliannya, maka diberikan penggantian sebesar nilai nominal uang rupiah yang ditukarkan.

Jika dalam hal fisik uang rupiah logam sama dengan atau kurang dari setengah ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.

“Untuk menukarkan uang rupiah rusak ke BI, masyarakat cukup membawa uang rupiah rusak yang masih memenuhi persyaratan ke Kantor BI sesuai jadwal layanan. BI mengimbau masyarakat yang akan melakukan penukaran di seluruh kantor BI untuk tetap menjalankan protokol covid-19,” tandas Onny.

Laporan : Ibi

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.