Jakarta, Bursabisnis.id-Di bawah supervisi Danantara, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi kerakyatan melalui penguatan kinerja, transformasi bisnis yang berkelanjutan, serta komitmen menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan negara.

Kinerja solid Perseroan sepanjang 2025 menjadi landasan bagi BRI untuk kembali memberikan kontribusi signifikan kepada negara melalui pembagian dividen.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2026 yang digelar pada Jumat (10/4/2026), Perseroan menetapkan pembagian total dividen tunai Tahun Buku 2025 sebesar Rp52,1 triliun atau Rp346,00 per saham.

Pembagian dividen ini mengacu pada kinerja keuangan laba tahun berjalan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp57,132 triliun, dengan total laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp56,65 triliun.

Pencapaian ini kembali menempatkan BRI sebagai salah satu kontributor dividen terbesar kepada negara, sekaligus mencerminkan kemampuan Perseroan menjaga pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Momentum kinerja yang solid ini pun terus berlanjut hingga awal tahun 2026. Pada Triwulan I 2026, BRI berhasil membukukan laba bersih konsolidasian sebesar Rp15,5 triliun atau tumbuh 13,7% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit mencapai Rp1.562 triliun atau meningkat 13,7% yoy, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp1.555 triliun atau tumbuh 9,4% yoy.

Di tengah fundamental kinerja yang tetap terjaga, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa kehadiran Danantara menjadi momentum penting bagi BRI untuk memperkuat sinergi, mempercepat transformasi, serta meningkatkan peran Perseroan dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“BRI akan terus melanjutkan transformasi dengan bertumpu pada fundamental yang kuat, penguatan bisnis inti, serta pengembangan sumber pertumbuhan baru. Keberadaan Danantara menjadi momentum penting bagi BRI untuk memperkuat peran dalam mendukung pencapaian program strategis nasional serta berbagai program prioritas pemerintah. Kami ingin memastikan pertumbuhan Perseroan tidak hanya tercermin pada kinerja keuangan, tetapi juga pada kontribusi nyata BRI dalam pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi kerakyatan, dan penciptaan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Hery.

Dalam fase baru pengelolaan di bawah Danantara, BRI terus memperkuat kinerja dan mempercepat transformasi untuk menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus mendukung berbagai program pemerintah dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Komitmen ini tercermin dalam sejumlah langkah strategis berikut:

1. BRI Tebar Dividen Rp52,1 Triliun, Tertinggi Sepanjang Sejarah
BRI resmi membagikan dividen jumbo dari tahun buku 2025 dengan total mencapai Rp52,1 triliun. Nilai tersebut menjadi dividen tertinggi sepanjang sejarah BRI, sekaligus mempertegas konsistensi Perseroan dalam menjaga profitabilitas, menciptakan nilai bagi pemegang saham, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

2. Transformasi BRIvolution Reignite
Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Hery Gunardi, BRI menetapkan program transformasi BRIVolution Reignite yang dirancang untuk memperkuat fondasi bisnis, meningkatkan efisiensi, serta memastikan BRI tetap relevan dan kompetitif di tengah perubahan lanskap ekonomi dan teknologi.

BRIVolution Reignite menegaskan fokus BRI pada penguatan struktur pendanaan, percepatan digitalisasi, peningkatan produktivitas, serta pengembangan bisnis inti dan bisnis baru yang berkelanjutan. Seluruh agenda tersebut dijalankan dengan orientasi customer-centric, sekaligus memperkuat peran BRI sebagai bank yang melayani seluruh segmen nasabah.

3. Rebranding BRI: Pertegas Posisi “Satu Bank untuk Semua”

Sebagai kelanjutan dari agenda transformasi, BRI telah meluncurkan Corporate Rebranding BRI pada Selasa (16/12/2025) bersamaan dengan hari jadi yang ke-130.

“Melalui inisiatif corporate rebranding, BRI menghadirkan identitas yang lebih modern, universal, inklusif, dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa meninggalkan nilai-nilai utama yang telah menjadi fondasi Perseroan, yakni DNA keberpihakan kepada rakyat, pemberdayaan UMKM, serta peran strategis BRI sebagai agent of development,” ujar Hery.

4. CoF Turun ke 2,3%, Efisiensi Pendanaan Makin Kuat

Pada Triwulan I 2026, CASA BRI tumbuh 13,2% yoy menjadi Rp1.058,6 triliun, mendorong rasio CASA naik ke 68,07% dan menurunkan cost of fund (CoF) menjadi 2,3% dari 3% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perbaikan struktur pendanaan tersebut ditopang oleh meningkatnya transaksi melalui BRImo, Qlola by BRI, Business Merchant, dan QRIS BRI, yang turut memperkuat efisiensi pendanaan Perseroan.

5. KUR BRI Terbesar, Penyaluran Tembus Rp84,36 Triliun

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, realisasi penyaluran KUR BRI telah mencapai Rp84,36 triliun atau 46,87% dari total alokasi tahun 2026 sebesar Rp180 triliun. Mayoritas penyaluran mengalir ke sektor produktif dengan porsi 67,18%, sementara sektor pertanian menjadi kontributor terbesar dengan pembiayaan Rp35,91 triliun, mempertegas posisi BRI sebagai penyalur KUR terbesar di Indonesia sekaligus pendukung Asta Cita Pemerintah.

6. Perkuat Akses Hunian Rakyat, Penyaluran KPP BRI Tembus Rp9,5 Triliun

Komitmen BRI dalam mendukung sektor perumahan nasional tercermin dari penyaluran Kredit Pemilikan Properti (KPP) yang hingga 31 Mei 2026 telah mencapai Rp9,5 triliun kepada 68.212 debitur. Seiring tingginya kebutuhan pembiayaan masyarakat, Perseroan juga meningkatkan alokasi KPP tahun 2026 dari Rp8 triliun menjadi Rp12 triliun, sekaligus mempertegas posisi BRI sebagai bank dengan penyaluran KPP terbesar di Indonesia.

7. DNA Kerakyatan Tetap Kuat, BRI Konsisten Perkuat Pemberdayaan UMKM dan Desa

Komitmen Perseroan terhadap ekonomi kerakyatan juga diwujudkan melalui pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekosistem desa.

Hingga kini, BRI telah membina 5.245 Desa BRILiaN, melayani 15,6 juta user LinkUMKM, serta mengembangkan lebih dari 43 ribu klaster usaha melalui program Klasterku Hidupku untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha rakyat agar naik kelas secara berkelanjutan.

8. BRI Group Kian Solid, Entitas Anak Sumbang 25,1% Laba Konsolidasian
Di bawah supervisi Danantara, penguatan ekosistem BRI Group tercermin dari kontribusi perusahaan anak yang hingga akhir Triwulan I 2026 membukukan laba sebesar Rp3,89 triliun, atau setara 25,1% dari laba bersih konsolidasian BRI.

Capaian ini menegaskan semakin kuatnya peran perusahaan anak dalam menopang kinerja grup sekaligus memperkokoh struktur bisnis Perseroan agar lebih terdiversifikasi dan tangguh.

Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menyampaikan bahwa bank-bank milik pemerintah terus mencatatkan kinerja positif seiring berjalannya agenda transformasi.

“Kinerja bank Himbara yang positif jadi pilar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan yang lebih besar kepada sektor-sektor produktif dan kerakyatan, termasuk industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, infrastruktur, UMKM, serta berbagai sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing nasional,” kata Dony.***

Penulis: Merry Okta

KENDARI, Bursabisnis. Id – Bank Jawa Timur (Jatim) dikabarkan resmi menyetor modal ke Bank Sulawesi Tenggara (Sultra) sebesar ratusan miliar.

Penyetoran modal tersebut dalam rangka pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB). Dalam skema ini, Bank Jatim menjadi induk dari sejumlah BPD.

Dengan demikian, maka Bank Jatim resmi mengakuisisi sejumlah persen saham Bank Sultra.

Direktur Utama (Dirut) Bank Jatim, Winardi Legowo membenarkan perihal suntikan modal kepada Bank Sultra, sebagai bagian dari langkah skema KUB.

Winardi Legowo menyebutkan, bahwa pihaknya telah melakukan KUB bersama sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD), diantaranya Bank NTT, NTB, Lampung dan Bank Sultra.

“Proses sudah selesai, tinggal finalisasinya,” ujar Winardi Legowo, saat diwawancarai di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu 19 November 2025.

Sayangnya, Winardi Legowo enggan menyebutkan berapa nilai suntikan modal Bank Jatim ke Bank Sultra.

Begitu juga saat ditanya berapa persen jumlah saham yang diakuisisi pihai Bank Jatim dari suntikan modal tersebut, Winardi Legowo belum mau mengungkapkan ke publik.

“Soal angkanya itu (jumlah modal yang disetor) kami akan sampaikan tersendiri yah,” kata Winardi Legowo.

Kendati demikian, Winardi Legowo mengakui, jika jenis saham yang dibeli Bank Jatim dari Bank Sultra adalah saham serie A.

Bank Jatim dan Bank Sultra nampaknya kompak untuk tak menyebutkan jumlah setoran modal dan jumlah persen saham yang dibeli atau diakuisisi.

Kepala Divisi Corporate Secretary, WA Ode Nurhuma yang ditemui di lokasi kegiatan misi dagang Pemprov Jawa Timur tak bersedia untuk diwawancarai awak media.

Dilansir dari laman resmi indorpemier, disebutkan bahwa jumlah modal yang disetorkan Bank Jatim ke Bank Sultra melalui skema KUB sebesar Rp100 miliar, pada Senin 10 November 2025.

Laporan : Kas
Editor : Tam

Dirut Bank Jatim, Winardi Legowo. -foto:ist-

KENDARI, Bursabisnis.id – Proses seleksi calon Komisaris dan Direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas,diduga ada upaya intervensi sehingga dianggap menabrak aturan.

Dugaan ini dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Dalam surat aduannya, pelapor membeberkan kronologi proses seleksi yang dinilai janggal dan melanggar aturan.

Dimana Direktur Utama Bank Sultra, Andri Permana Diputra Abubakar, yang juga menjabat sebagai Kuasa Pemegang Saham Pengendali (PSP) BPR Bahteramas, diadukan secara resmi atas dugaan pelanggaran prinsip tata kelola, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang dalam proses seleksi tersebut.

Namun, saat RDP berlangsung, Direktur Bank Sultra yang merupakan pihak teradu mangkir dari panggilan dewan.

Pelapor mengungkapkan, setelah Panitia Seleksi (Pansel) dan Unit Kepatuhan Kredit (UKK) menyelesaikan tahapan wawancara Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Strategi Pengawasan, beberapa peserta dinyatakan tidak lulus.

Namun, Kuasa PSP, Andri Permana Diputra Abubakar, diduga kuat melakukan intervensi dengan meloloskan kembali peserta yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus, atas nama Basiran, tanpa adanya dasar hasil evaluasi resmi dari Pansel.

Selain itu, Kuasa PSP juga disebut-sebut menandatangani surat rekomendasi hasil seleksi akhir yang diduga tidak diterbitkan oleh Pansel, melainkan oleh PSP melalui kuasa khusus.

Titik konflik utama yang disorot pelapor adalah adanya konflik kepentingan (conflict of interest) yang serius.

Kuasa PSP, Andri Permana Diputra Abubakar, diketahui juga menjabat sebagai Direktur Utama Bank Sultra, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki relasi langsung dengan BPR Bahteramas.

“Menunjuk dirinya sendiri (Andri Permana Diputra Abubakar) untuk melakukan wawancara terhadap calon Komisaris dan Direksi, padahal yang bersangkutan adalah Direktur Utama Bank Daerah/Sultra, sehingga terjadi benturan kepentingan karena posisinya dalam BUMD yang memiliki relasi langsung dengan BPR Bahteramas,” tegas Rachmat Kurnawan dalam aduannya.

Pelapor juga menduga, saat wawancara dilakukan, Kuasa PSP tersebut belum mendapatkan persetujuan Fit and Proper Test (FPT) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bertindak atas nama PSP.

Secara administratif dan hukum, hal ini dianggap belum memiliki legitimasi untuk melakukan wawancara pengisian jabatan strategis BUMD.

Tindakan ini dinilai melanggar sejumlah regulasi krusial, termasuk, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) dan (2), yang mengatur penetapan hasil seleksi secara independen oleh Pansel.

POJK Nomor 55/POJK.03/2016 Pasal 4 ayat (2), tentang kewajiban penerapan prinsip independensi dan penghindaran benturan kepentingan.

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf e, mengenai larangan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir).

Berdasarkan dugaan pelanggaran tersebut, pelapor memohon kepada DPRD Provinsi Sultra untuk:, Memanggil resmi Kuasa PSP dan pihak terkait untuk klarifikasi., Mendesak Pemerintah Provinsi Sultra membatalkan hasil rekomendasi PSP yang tidak sesuai mekanisme seleksi resmi oleh Pansel. Mendorong OJK menindaklanjuti dugaan pelanggaran Good Corporate Governance (GCG).

“Aduan ini disampaikan dengan itikad baik dalam rangka memastikan proses seleksi pejabat BUMD berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi,” tutup pelapor.

RDP yang diselenggarakan dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi II DPRD Sultra, yakni Ketua Komisi II Syahrul Said, Sekertaris Komisi II Uking Jassa, serta Anggota Hj Hadija, H Muh Poli, Dr H Ardin, La Ode Marsudi, dan Yusman Fahim.

Selain pelapor, turut hadir pula perwakilan OJK, Karo Hukum, Karo Ekonomi, serta jajaran dari Bank Sultra dan beberapa undangan lainnya.

RDP tersebut berakhir tanpa kesimpulan, dijadwalkan RDP berikutnya pada pekan depan.

Sumber : sultrapedia.com
Laporan : Tam