ADVETORIAL/PARIWARA
Keputusan Gubernur Sultra Nomor 238 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Provinsi Sultra
KENDARI, Bursabisnis.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra), mengeluarkan keputusan penting yang berhubungan dengan percepatan pelaksanaan berusaha dan investasi. Keputusan tersebut diterbitkan Gubernur Sultra H. Ali Mazi SH pada tahun 2022.
“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Investasi dalam percepatan investasi di daerah, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga sudah mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan percepatan berusaha di Sulawesi Tenggara,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra, Parinringi SE,M.Si.
Keputusan gubernur Sultra yang dimaksud Pj Bupati Buton Selatan (Busel) ini, yakni Keputusan Gubernur Sultra Nomor 238 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Provinsi Sultra.
Keputusan ini ditetapkan oleh Gubernur H.Ali Mazi SH pada tanggal 15 Maret 2022.
Adapun susunan tim percepatan pelaksanaan berusaha di Provinsi Sultra sebagai berikut :
Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Wakil Ketua : Asisten II Setda Provinsi Sulawesi Tenggara.
Ketua Harian : Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sekretaris I : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kepala DPMPTSP Provinsi Sultra, Parinringi SE,M.Si
Sekretaris II : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara.
Anggota :
1. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tim Teknis.
2. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tim Teknis.
3. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tim Teknis.
4. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tim Teknis.
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tim Teknis.
6. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tim Teknis
7. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Petemakan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tim Teknis
8. Kepala Oinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara clan Tim Teknis
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tim Teknis.
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tim Teknis.
11. Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tim Teknis.
12. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tim Teknis.
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tim Teknis.
14. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tim Teknis.
15. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tim Teknis.
16. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tim Teknis.
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara dan Tim Teknis.
Menurut Parinringi, tim percepatan pelaksanaan berusaha di Provinsi Sulawesi Tenggara bertugas :
a. Melakukan fasilitasi penyelesaian hambatan pelaksanaan penanaman modal dan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Provinsi.
b. Melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha mencakup :
1. Identifikasi dan menyusun daftar peraturan yang akan diganti baik peraturan daerah, peraturan gubernur dan/ atau Keputusan Gubernur berdasarkan hasil evaluasi;
2. Menyusun rancangan peraturan daerah, peraturan gubernur pengganti peraturan sebelumnya;
c. Menyediakan perangkat teknologi dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha melalui sistim OSS-RBA (online single submission-Risk Based Aproach)
d. Menyiapkan pembiayaan dan sumberdaya manusia dalam rangka percepatan pelayanan perizinan berusaha melaui sistim OSS-RBA (online single submission-Risk Based Aproach)
e. Percepatan perizinan berusaha untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan busaha meliputi:
1. Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha
2. Pelaksanaan persyaratan dasar perizinan berusaha yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfataan ruang dan persetujuan bangunan gedung (PBG) serta sertifikat laik fungsi ( LF); dan
3. Pelaksanaan perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi berdasarkan kewenangan;
f. Menetapkan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha, meliputi:
1. Melaksanakan pelayanan perizianan berusaha dengan menggunakan sistem OSS-RBA dan melakukan pelayanan perbantuan OSS-RBA serta pelayanan bergerak dengan mnggunakan
sarana transportasi untuk mendekatkan keterjangkauan pelayanan dan kemudahan perizinan berusaha:
2. Menyediakan sarana pengaduan dan mengelola pengaduan masyarakat yang dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya mengelola;
3. Mengelola informasi secara terbuka dan mudah diaskes oleh masyarakat baik yang dilakukan melalui media elektronik atau media cetak;
4. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan/ atau pertemuan, meliputi:
a) Hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha;
b) Manfaat perizinan berusaha kepada masyarakat;
c) Persyaratan dan mekanisme layanan perizinan berusaha;
d) Waktu dan tempat pelayanan; dan
e) Tingkat risiko kegiatan usaha.
5. Melaksanakan layanan konsultasi, meliputi:
a) kunsultasi teknis jenis layanan perizinan berusaha;
b) Konsultasi aspek hukum perizinan berusaha; dan
c) Pendampingan teknis.
6. Melaksanakan pendampingan hukum dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan.
g. Melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dan kegiatan penanaman modal;
h. Fasilitasi pelaku usaha dalam realisasi investasi;
i. Melaksanakan promosi dan pengembangan iklim penanaman modal;
j. Fasilitasi pelaksanaan kerjasama dan kemitraan antara investor dengan usaha mikro dan kecil;
k. Melaksanakan koordinasi bersama antara instansi terkait dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha.
“Dengan adanya surat keputusan gubernur mengenai tim percepatan pelaksanaan berusaha di Sultra disertai dengan penjelasan tugas, tentu diharapkan semua tim bisa bekerja secara maksimal dalam upaya mendorong peningkatan investasi di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara,” harap Parinringi.
Advetorial/Pariwara
ADVETORIAL/PARIWARA
Hari Amal Bhakti ke-79 Kemenag, DPRD Konawe Tegaskan Pentingnya Harmonisasi Umat Beragama
Konawe, Bursabisnis.id-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, I Made Asmaya, S.Pd, M.Pd, menegaskan pentingnya harmonisasi dan toleransi antarumat beragama.
Penegasan ini disampaikan I Made Asmaya saat menghadiri peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-79 Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Konawe, Jumat, 3 Januari 2025.
“Kementerian Agama telah menunjukkan peran yang luar biasa dalam membimbing umat dan menjaga moderasi beragama. Kami dari legislatif sangat mengapresiasi sinergi yang telah terbangun selama ini,” kata I Made Asmaya.
Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Kemenag Konawe ini dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Konawe, diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe Dr. Ferdinand Sapan, SP, MH, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat dan pegawai lingkup Kementerian Agama Kabupaten Konawe.
Peringatan HAB ke-79 tahun 2025 kali ini mengusung tema “Membangun Karakter Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”.
I Made Asmaya mengungkapkan bahwa HAB ke-79 ini menandai momentum refleksi bagi seluruh jajaran Kemenag, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkokoh kerukunan antarumat beragama.
Oplus_131072
Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya juga mengungkapkan apresiasinya terhadap dedikasi Kementerian Agama dalam menjaga stabilitas dan harmoni di tengah keberagaman masyarakat, khususnya di Kabupaten Konawe.
“Kementerian Agama telah menunjukkan peran yang luar biasa dalam membimbing umat dan menjaga moderasi beragama. Kami dari legislatif sangat mengapresiasi sinergi yang telah terbangun selama ini,” kata I Made Asmaya.
I Made Asmaya berharap, momentum Hari Amal Bhakti ini menjadi titik balik semangat pengabdian aparatur Kementerian Agama, sejalan dengan misi transformasi layanan yang diinisiasi pemerintah pusat.
“Semoga di usia ke-79 ini, Kementerian Agama terus bertransformasi menjadi lembaga yang semakin inovatif dan dicintai masyarakat dalam memberikan pelayanan di bidang keagamaan,” ujar I Made Asmaya.(Adv)
ADVETORIAL/PARIWARA
HUT Konawe ke-65: Harmoni Ritual Mosehe Wonua dan Gemerlap Pawai Budaya Memukau Ribuan Warga
Konawe, Bursabisnis.id-Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Konawe ke-65 diwarnai pawai budaya, tarian tradisional Tolaki, hingga ritual adat Mosehe Wonua. Ritual sakral dan pawai budaya ini membawa suasana khidmat, menghipnotis ribuan pasang mata.
HUT kali ini mengusung tema “Menjaga Kearifan Lokal Menuju Konawe Bersahaja”, dilaksanakan pada Jumat, 16 Mei 2025,
Rute yang membentang dari Inolobunggadue Central Park (ICP) hingga Laika Mbu’u seolah menjadi panggung terbuka bagi kekayaan budaya Tolaki. Masyarakat mengular memadati jalanan demi menyaksikan barisan demi barisan yang memamerkan keindahan busana adat serta ritual-ritual yang sarat akan makna filosofis.
Diantara barisan peserta, kehadiran perwakilan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menjadi sorotan utama. Mereka dengan anggun mempersembahkan tarian Wulele Sanggula, sebuah representasi visual yang menggambarkan keelokan perempuan Tolaki di Bumi Konawe.
Gerakan lemah gemulai para penari yang berpadu dengan busana adat tradisional menciptakan daya tarik tersendiri bagi penonton.
Sekretaris DPRD (Sekwan) Konawe, Sumanti, S.Sos, M.AP, menegaskan bahwa partisipasi pihaknya dalam menampilkan tarian legendaris ini merupakan wujud nyata kepedulian untuk menjaga warisan leluhur.
“Budaya adalah identitas kita. Kita wajib menjaga dan merawatnya agar tidak lekang tergerus arus digitalisasi yang semakin pesat,” tegas Sumanti.
Tidak hanya tarian, barisan Sekretariat DPRD Konawe juga membawa spanduk Kalosara, simbol pemersatu yang paling luhur di tanah Tolaki. Kehadiran simbol ini melambangkan semangat persatuan dalam keberagaman yang ada di DPRD Konawe. Meskipun berasal dari latar belakang etnis yang berbeda, seluruh elemen bersatu di bawah filosofi “Medulu Mepokoaso”.
“Semangat kebersamaan dan persatuan dalam bingkai Kalosara inilah yang menjadi modal utama kita untuk membangun Konawe yang lebih baik,” kata Sumanti.
Momentum HUT ke-65 ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat bahwa dibalik kemajuan zaman, kekuatan identitas lokal tetap menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi Konawe yang Bersahaja.(Adv)
ADVETORIAL/PARIWARA
Kawal Aspirasi Hingga ke Jawa Tengah, DPRD Konawe Tuntaskan Sengkarut Lahan Bendungan Ameroro
Konawe, Bursabisnis.id-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe kembali menunjukkan dedikasi nyata mengawal hak-hak masyarakat. Setelah melalui proses panjang, perjuangan untuk menyelesaikan dampak sosial pembangunan Bendungan Ameroro akhirnya membuahkan hasil yang menggembirakan.
Kabar baik ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd, MM, pada Selasa, 6 Mei 2025. Melalui keterangan tertulisnya, politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa segala kendala yang sebelumnya menghambat proses ganti rugi, terutama terkait penilaian tanaman tumbuh, telah dituntaskan.
“Penyelesaian permasalahan dampak sosial Bendungan Ameroro clear,” kata Made Asmaya.
Sebelumnya, sejumlah warga sempat menyampaikan keberatan terhadap hasil penilaian tim appraisal mengenai ganti rugi tanaman tumbuh di area proyek. Namun, melalui serangkaian pertemuan konstruktif yang diinisiasi oleh lembaga legislatif, masyarakat kini menyatakan kesediaan untuk menerima hasil perhitungan yang telah ditetapkan.
Proses mediasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini menjadi kunci tercapainya titik temu yang adil bagi warga terdampak.
“Sekarang perwakilan masyarakat sudah menerima setelah rapat bersama DPRD Konawe, Pabung 1417 Kendari, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV, dan tim appraisal,” ujarnya.
Kesepakatan krusial ini lahir dari rapat penting yang digelar di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kehadiran pimpinan dewan, termasuk Ketua DPRD I Made Asmaya dan Ketua Komisi II Eko Saputra Jaya, SH, beserta anggota DPRD lainnya, menjadi bukti kuat komitmen parlemen dalam mengawal langsung aspirasi rakyat hingga ke tingkat teknis.
Pertemuan tersebut juga mendapatkan dukungan penuh dengan kehadiran Perwira Penghubung (Pabung) 1417 Kendari, Letkol Inf. Azwar Dinata, SH.
Dengan berakhirnya silang pendapat mengenai dampak sosial ini, DPRD Konawe berharap proses pembangunan Bendungan Ameroro dapat berjalan lancar tanpa ganjalan sosial di masa mendatang.
Lembaga legislatif memastikan akan terus mengawasi agar hak-hak masyarakat terpenuhi secara adil dan transparan sesuai regulasi yang berlaku.(Adv)
Pendidikan Sebagai Jalan Peradaban, Pembebasan, dan Kedamaian: Refleksi Hari Pendidikan Nasional
Soal Banjir di Tunggala, Plt Kadis PU Sibuk Klarifikasi di Media Bukan Tangani Masalah
Diduga Ada Pejabat di Balik Penghalangan PT Almharig Tanggulangi Longsor di Kabaena
Astra Motor Racing Team Borong Podium di Mandalika Racing Series 2026 Ronde Pembuka
Toyota Diesel Pilihan Para Sultan, Tetap Melaju Ditengah Isu Kenaikan Harga BBM
Kapal Penumpang KM. Napoleon Rugikan Daerah Karena Bongkar Muat di Pelabuhan Ilegal
Barang Bukti Belum Lengkap, Kejari Konawe Tunda Tahap Dua Perkara Dugaan Pidana Pertambangan
Asmo Sulsel Resmikan Gedung Baru Astra Motor Ambon, Tingkatkan Layanan dan Kapasitas untuk Konsumen
Asmo Sulsel Hadirkan Promo Spesial April “Honda Auto Keren”, DP Ringan dan Gratis Angsuran Menarik
Diduga Ada Pejabat di Balik Penghalangan PT Almharig Tanggulangi Longsor di Kabaena
-
ENTERTAINMENT7 years agoInul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa7 years agoDihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR7 years agoJelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur7 years agoRumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus7 years agoTenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
Fokus11 months agoUsai Harumkan Nama Wakatobi, Pelatih Atlit Peraih Medali Emas Jual Hp Untuk Ongkos Pulang
-
FINANCE7 years agoOJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
PERTAMBANGAN8 months ago25 Perusahaan Tambang di Sultra Dihentikan Sementara Operasinya